Implementasi Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

1. IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR 111 TAHUN
2014
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PERATURAN DI DESA

2. BIODATA:
IDENTITAS DIRI:
 JAKA RISDIYANTO, SH. MSi
 KLATEN, 6 FEBRUARI 1974
 ALUMNUS FAKULTAS HUKUM UNIV NEGERI SEBELAS
MARET SURAKARTA (LULUS 1999), MAGISTER
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR (LULUS 2011)
 STATUS MENIKAH
PENGALAMAN PEKERJAAN:
 DEPARTEMEN KEHUTANAN JAKARTA (1999-2000)
 DINAS KEHUTANAN PROP KALSEL (2000-2001)
 BKD PROP KALSEL (2001-2003)
 BKD KAB MAGETAN (2003-2005)
 BAGIAN HUKUM SETDAKAB. MAGETAN (2005 S/D
SEKARANG)

3. Jenis jenis Peraturan di Desa Pasal 2
 Peraturan Desa  Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.
 Peraturan Bersama Kepala Desa  Peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur.
 Peraturan Kepala Desa  Peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
 PERATURAN tsb dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi

4. Muatan Peraturan di Desa Pasal 4
 Peraturan Desa  berisi materi pelaksanaan
kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 Peraturan Bersama Kepala Desa  berisi materi
kerjasama desa.
 Peraturan Kepala Desa  berisi materi pelaksanaan
peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan
tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

5. PERATURA
N DESA

6. PERENCANAAN PERDES Pasal 5
 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan
Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan
lembaga desa lainnya di desa dapat
memberikan masukan kepada Pemerintah Desa
dan atau BPD untuk rencana penyusunan
rancangan Peraturan Desa.

7. PENYUSUNAN PERDES OLEH
KADES Pasal 6
 Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh
Pemerintah Desa.
 Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib
dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat
dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
 Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan
diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat
yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan
Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan
rancangan Peraturan Desa.
 Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan
disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama.

8. PEMBAHASAN Pasal 8 - 10

9. PENETAPAN, PENGUNDANGAN
DAN PENYEBARLUASAN Pasal 11 - 13
 RAPERDES yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada
Sekretaris Desa untuk diundangkan.
 Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani RAPERDES, wajib
diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan
Desa.
 Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran
desa  dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat sejak diundangkan.
 Penyebarluasan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan
Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa,
pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan
Peraturan Desa  dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD 
untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan.

10. EVALUASI RAPERDES Pasal 14 - 18
 RAPERDES tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan
disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati Melalui camat : paling lambat 3
(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.
 Hasil evaluasi RAPERDES diserahkan oleh Bupati paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan Peraturan tersebut.
 Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala
Desa wajib memperbaikinya.

11. EVALUASI RAPERDES (Lanjut)
 Kepala Desa memperbaiki RAPERDES paling
lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil
evaluasi  dapat mengundang BPD untuk
memperbaiki RAPERDES.
 Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan
Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
 Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti
hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi
Peraturan Desa, Bupati membatalkan PERDES
dengan Keputusan Bupati.
 Bupati dapat membentuk tim evaluasi
RAPERDES  dengan SK Bupati

12. KLARIFIKASI PERDES Pasal 19 - 20
 PERDES yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk
diklarifikasi.
 Bupati melakukan klarifikasi PERDES dengan membentuk tim
klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima.
 Hasil klarifikasi dapat berupa:
 sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 Dalam hal hasil klarifikasi: tidak bertentangan  Bupati
menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang
telah sesuai.
 Dalam hal hasil klarifikasi : bertentangan Bupati membatalkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

13. PERATURAN
BERSAMA
KEPALA

14. PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN Pasal 21 - 23
 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama
Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa
atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
 Perencanaan penyusunan tsb ditetapkan setelah
mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
 Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
 Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah
disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat
masing-masing untuk mendapatkan masukan.
 Masukan dari masyarakat desa dan camat tsb digunakan
Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan
rancanan Peraturan Bersama Kepala Desa.

15. PEMBAHASAN, PENETAPAN
PENGUNDANGAN PASAL 24 - 26
 Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
 Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa
menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan
membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal disepakati.
 Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah
dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh
Sekretaris Desa masing-masing desa.
 Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal
diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
 Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada
masyarakat Desa masing-masing.

16. PERATURAN
KEPALA
DESA

17. PERATURAN KEPALA DESA PASAL 27 - 28
 Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan
oleh Kepala Desa.
 Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi
pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
 Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh
Sekretaris Desa.

18. TAMBAHAN
 Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan
pada APB Desa.
 Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa
untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa yang bersifat penetapan.
 Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa
dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
 etentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati.

19. LEGAL DRAFTING
 Huruf Bookman Old style ukuran 12
 Spasi 1,5
 Kertas ukuran Folio warna putih
 Kop lambang Garuda warna emas
 Margin 2,5 cm
 Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok
pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan
pembentukan Peraturan Perundang–undangan, memuat
unsur: filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi
pertimbangan dan alasan pembentukannya yang
penulisannya ditempatkan secara berurutan.

20.  Dasar hukum memuat: Dasar kewenangan pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan
Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
 Peraturan Perundang–undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya Peraturan Perundang–undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan
Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk,
Peraturan Perundang–undangan yang sudah diundangkan
tetapi belum resmi berlaku,tidak dicantumkan dalam dasar
hukum.

21. bangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peratur
k ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.