SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA : PENCIL
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG
KABUPATEN : KEBUMEN
TAHUN : 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
Desa Pencil Kec. Karangsambung Kab. Kebumen Kode Pos 54353
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PENCIL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Menimbang :a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka
melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan
Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan
peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama
dengan Kepala Desa.
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran
Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten kebumenTahun 2007 Nomor 4 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 6 Nomor 2007 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019.
21. Peratutan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018;
Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 6 tahun 2016
Tanggal 27 Desember 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa;
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 5
tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Pencil tanggal 29
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja desa ( APB Desa ) tahun Anggaran 2018 Desa Pencil
Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan
menjadi Peraturan desa.
KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
1.Pendapatan Desa Rp.1.084.292.037,-
2.Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 224.782.687 ,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 658.160.000 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.142.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 160.331.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. ,-
Jumlah Belanja Rp. 1.052.467.887,-
Surplus/Defisit Rp. 31.824.150,-
= = = = = = = = = = = =
3.Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.822.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.646.650,-;
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (31.824.150),-
= = = = = = = = = = = = = = =
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Disepakati : Desa Pencil
Pada Tanggal : 31 Desember 2017
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
LUKAS SANTOSO
KEPALA DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENCIL
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Tahun Anggaran 2018.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengesahan,Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan, Pengankatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
20. Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 6);
22.
23.
24.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019.
Peratutan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA PENCIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Desa Rp. 1.084.292.037,-
b. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 224.782.687 ,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 658.160.000 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.142.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 160.331.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp.0,-
Jumlah Belanja Rp. 1.052.467.887,-
Surplus/Defisit Rp. 31.824.150,-
= = = = = = = = = ===
c. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.822.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.646.650,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (31.824.150),-
= = = = = = = = = ======
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,berupa Rincian
Stuktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,Keputusan Badan permusawaratan
Desa ,Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusawaratan Desa
dan berita Acara Musyawarah Desa, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,Lampiran
II,Lampiran III,lampiran IV,Lampiran V dan Lampiran VI yang Merupakan Bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan desa Ini.
Pasal 3
Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa Pencil
Di undangkan di Pencil
pada tanggal 11 Januari 2018
SEKRETARIS DESA PENCIL,
( TEGUH SUPRIYADI )
LEMBARAN DESA PENCIL TAHUN 2018
NOMOR 1
Ditetapkan di Desa Pencil
pada tanggal 11 Januari 2018
KEPALA DESA PENCIL,
( S E T I Y O )
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 5 /DS-PENCIL/2017
Nomor : 5 /BPD -PENCIL /2017
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BPD DESA PENCIL
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu tujuh
Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. SETIYO : Kepala Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa Pencil selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
2. LUKAS SANTOSO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Pencil
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pencil selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2018
yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB
Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
dalam Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun
Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat karangsambung untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini
LAMPIRAN III
PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK PERTAMA
( S E T I Y O )
PIHAK KEDUA
( LUKAS SANTOSO )
BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun DUA RIBU
TUJUH BELAS, bertempat di desa Pencil, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten
Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala
Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang
Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut
1 . Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
b. Operasional Pemerintah Desa
c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
d. Operasional RT / RW
e. Tambahan Tunjangan
f. Penghasilan dan Tunjangan Staf dan atau Aparatur Pemerintah Desa
g. Penyelenggaraan / Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
h. Penyusunan dan penetapan APB Desa
i. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
j. Pengelolaan Aset Desa
k. Pendataan Kemiskinan Desa
l. Penyusunan Buku Profil Desa
m. Penyusunan RKP Desa
n. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
a. Pelayanan Imunisasi dan Gizi Balita
b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
c. Pengadaan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Anak usia Dini
d. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Poros Desa)
e. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Desa Rt. 002/001)
f. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan lingkungan Rt. 002/001)
g. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Cor Beton Blok Sanen Rt.
002/001)
h. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan cor Beton di Rt. 001 dan Rt.
002)
i. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Usaha Tani Menuju Blok
Klepu)
j. Pembangunan / Pemeliharaan Lumbung Pangan dan penetapan Cadangan
Pangan Desa
k. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2. Bidang Pimbinaan Masyarakat
a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional LKMD)
b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional PKK)
c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional Karangtaruna)
d. Operasional Posyandu
e. Operasional Hansip dan Linmas
f. Pembentukan / Fasilitasi Kelompok Seni Budaya Desa
g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Gedung
Olahraga)
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
b. Fasilitasi Bantuan permodalan Bagi Fakir Miskin dan penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (Modal Usaha Bagi Keluarga Miskin)
c. Fasilitasi Bantuan permodalan Bagi Fakir Miskin dan penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (Bibit Sapi Untuk Keluarga Miskin)
d. Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin (Perlengkapan sekolah bagi Siswa dari
Keluarga Miskin)
e. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan koreksi atas APB
Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
catatan Berikut
1. Mengoreksi Draf APB Desa
2. Menyepakati Draf APB Desa Pencil
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PENCIL
1. Ketua / Anggota : LUKAS SANTOSO (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : SISWOYO (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : HADI SUMARTO (……………………)
4. Anggota : SUKIRWAN (……………………)
5. Anggota : SUKARDI (……………………)
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
DESA : PENCIL
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG
TANGGAL : 29 Desember 2017
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1. SETIYO Kepala Desa ……………………
2. …. … ……………………
3. WAHONO Kaur Pembangunan ……………………
4. SUNARTO Kaur Umum ……………………
5. KOMARUDIN Ketua LKMD ……………………
6. JARIMAN Anggota LKMD ……………………
7. SOLIHATUN ROFINGAH Ketua PKK. ……………………
8. SUKARDI Ketua Karang Taruna ……………………
9. MAD SUMARTO Ketua RW 01 ……………………
10. SURYADI Ketua RT 01 ……………………
11. KASWARI Ketua RT 02 ……………………
12.
13.
14.
15.
BPD Desa Pencil
Sekretaris,
(HADI SUMARTO)
BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Pencil Kecamatan Karangsambung
Kabupaten / Kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Selasa 27 Desember 2017
Jam : 08.30 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pencil
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat
Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018
Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi :
1. Kesesuaian Kode Rekening Terbaru
2. Kesesuaian Bidang Program Kegiatan
3. Kesesuaian Standarisasi Harga Dengan Standar Perbup Standarisasi Biaya Umum
4. Kesesuaian Dengan RKP Desa dan RPJM
5. Kesesuaian Dengan Hasil evaluasi Tahun Anggaran Sebelumnya
Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : Lukas Santoso dari Ketua BPD
Notulen : Partini dari Unsur Pemdes
Narasumber : 1.Setiyo dari Kepala desa
2.Hadi Sumarto dari Unsur BPD
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018
1. Menyutujui dan memyepakati Susunan APBDes Tahun Anggaran 2018.
2. Menyetujui Semua Kegiatan Yang Masuk Dalam APBDes Tahun Anggaran 2018.
3. Menyetujui dan Menyepakati Draft APBDes Tahun Anggaran 2018 telah sesuai .
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
Pencil, 27 Desember 2017
Kepala Desa Pencil
(S E T I Y O)
Ketua BPD
(LUKAS SANTOSO)
Wakil Kelompok
Masyarakat
(S U R Y A D I)
LAMPIRAN V
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
No Nama Alamat Tanda Tangan Ket.
1 Ketua BPD
2 Anggota BPD
3 Anggota BPD
4 Anggota BPD
5 Anggota BPD
6 Kepala Desa
7 Unsur pemdes
8 Unsur pemdes
9 Unsur pemdes
10 Unsur pemdes
11 Unsur pemdes
12 Unsur Masy
13 Unsur Masy
14 Unsur Masy
15
16
17
18
19
20

More Related Content

What's hot

PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021NoerCholies1
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019  tentang kipPerdes no 2 tahun 2019  tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kipPemdes Seboro Sadang
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016udhi purnomo
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesJuni Aminudin
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Ayahna Chykhall
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Falisha Asyifa
 

What's hot (19)

PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019  tentang kipPerdes no 2 tahun 2019  tentang kip
Perdes no 2 tahun 2019 tentang kip
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016
 
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
 
Apbdes 2016
Apbdes 2016Apbdes 2016
Apbdes 2016
 
APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018 APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
 
Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
 

Similar to Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018

Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013Jusa Erza
 

Similar to Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018 (20)

Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
Perdes
PerdesPerdes
Perdes
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
Bd add 2018
Bd add 2018Bd add 2018
Bd add 2018
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perdes RPJMDes
Perdes RPJMDesPerdes RPJMDes
Perdes RPJMDes
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018

  • 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA : PENCIL KECAMATAN : KARANGSAMBUNG KABUPATEN : KEBUMEN TAHUN : 2018
  • 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN Desa Pencil Kec. Karangsambung Kab. Kebumen Kode Pos 54353 KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KARANGSAMBUNG NOMOR : 5 TAHUN 2017 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Menimbang :a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa. Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; LAMPIRAN II PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
  • 3. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten kebumenTahun 2007 Nomor 4 ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 6 Nomor 2007 ); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10 ); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11 ); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8); 20. Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019. 21. Peratutan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018;
  • 4. Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 6 tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 5 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017; 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Pencil tanggal 29 Desember 2017. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ( APB Desa ) tahun Anggaran 2018 Desa Pencil Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa. KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 1.Pendapatan Desa Rp.1.084.292.037,- 2.Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 224.782.687 ,- b. Bidang Pembangunan Rp. 658.160.000 ,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.142.200,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 160.331.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp. ,- Jumlah Belanja Rp. 1.052.467.887,- Surplus/Defisit Rp. 31.824.150,- = = = = = = = = = = = = 3.Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.822.500,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.646.650,-; Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (31.824.150),- = = = = = = = = = = = = = = = KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Disepakati : Desa Pencil Pada Tanggal : 31 Desember 2017 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUKAS SANTOSO
  • 5. KEPALA DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA PENCIL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PENCIL Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  • 6. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengesahan,Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengankatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
  • 7. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 20. Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6); 22. 23. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019. Peratutan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA PENCIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Desa Rp. 1.084.292.037,- b. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 224.782.687 ,- b. Bidang Pembangunan Rp. 658.160.000 ,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.142.200,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 160.331.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp.0,- Jumlah Belanja Rp. 1.052.467.887,- Surplus/Defisit Rp. 31.824.150,- = = = = = = = = = ===
  • 8. c. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.822.500,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.646.650,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (31.824.150),- = = = = = = = = = ====== Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,berupa Rincian Stuktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,Keputusan Badan permusawaratan Desa ,Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusawaratan Desa dan berita Acara Musyawarah Desa, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,Lampiran II,Lampiran III,lampiran IV,Lampiran V dan Lampiran VI yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan desa Ini. Pasal 3 Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pencil Di undangkan di Pencil pada tanggal 11 Januari 2018 SEKRETARIS DESA PENCIL, ( TEGUH SUPRIYADI ) LEMBARAN DESA PENCIL TAHUN 2018 NOMOR 1 Ditetapkan di Desa Pencil pada tanggal 11 Januari 2018 KEPALA DESA PENCIL, ( S E T I Y O )
  • 9. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor : 5 /DS-PENCIL/2017 Nomor : 5 /BPD -PENCIL /2017 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PENCIL TENTANG PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. SETIYO : Kepala Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pencil selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. LUKAS SANTOSO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pencil selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini 3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat karangsambung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini LAMPIRAN III PERATURAN DESA PENCIL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
  • 10. Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK PERTAMA ( S E T I Y O ) PIHAK KEDUA ( LUKAS SANTOSO )
  • 11. BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun DUA RIBU TUJUH BELAS, bertempat di desa Pencil, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut 1 . Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa d. Operasional RT / RW e. Tambahan Tunjangan f. Penghasilan dan Tunjangan Staf dan atau Aparatur Pemerintah Desa g. Penyelenggaraan / Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa h. Penyusunan dan penetapan APB Desa i. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa j. Pengelolaan Aset Desa k. Pendataan Kemiskinan Desa l. Penyusunan Buku Profil Desa m. Penyusunan RKP Desa n. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a. Pelayanan Imunisasi dan Gizi Balita b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini c. Pengadaan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak usia Dini d. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Poros Desa) e. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Desa Rt. 002/001) f. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan lingkungan Rt. 002/001) g. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Cor Beton Blok Sanen Rt. 002/001) h. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan cor Beton di Rt. 001 dan Rt. 002) i. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Usaha Tani Menuju Blok Klepu) j. Pembangunan / Pemeliharaan Lumbung Pangan dan penetapan Cadangan Pangan Desa k. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa LAMPIRAN IV PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
  • 12. 2. Bidang Pimbinaan Masyarakat a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional LKMD) b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional PKK) c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Operasional Karangtaruna) d. Operasional Posyandu e. Operasional Hansip dan Linmas f. Pembentukan / Fasilitasi Kelompok Seni Budaya Desa g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Gedung Olahraga) 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa b. Fasilitasi Bantuan permodalan Bagi Fakir Miskin dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Modal Usaha Bagi Keluarga Miskin) c. Fasilitasi Bantuan permodalan Bagi Fakir Miskin dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Bibit Sapi Untuk Keluarga Miskin) d. Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin (Perlengkapan sekolah bagi Siswa dari Keluarga Miskin) e. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut 1. Mengoreksi Draf APB Desa 2. Menyepakati Draf APB Desa Pencil Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PENCIL 1. Ketua / Anggota : LUKAS SANTOSO (……………………) 2. Wakil Ketua/Anggota : SISWOYO (……………………) 3. Sekretaris / Anggota : HADI SUMARTO (……………………) 4. Anggota : SUKIRWAN (……………………) 5. Anggota : SUKARDI (……………………)
  • 13. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA : PENCIL KECAMATAN : KARANGSAMBUNG TANGGAL : 29 Desember 2017 NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 1. SETIYO Kepala Desa …………………… 2. …. … …………………… 3. WAHONO Kaur Pembangunan …………………… 4. SUNARTO Kaur Umum …………………… 5. KOMARUDIN Ketua LKMD …………………… 6. JARIMAN Anggota LKMD …………………… 7. SOLIHATUN ROFINGAH Ketua PKK. …………………… 8. SUKARDI Ketua Karang Taruna …………………… 9. MAD SUMARTO Ketua RW 01 …………………… 10. SURYADI Ketua RT 01 …………………… 11. KASWARI Ketua RT 02 …………………… 12. 13. 14. 15. BPD Desa Pencil Sekretaris, (HADI SUMARTO)
  • 14. BERITA ACARA PENYUSUNAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Pencil Kecamatan Karangsambung Kabupaten / Kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Selasa 27 Desember 2017 Jam : 08.30 s/d selesai Tempat : Balai Desa Pencil Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi : 1. Kesesuaian Kode Rekening Terbaru 2. Kesesuaian Bidang Program Kegiatan 3. Kesesuaian Standarisasi Harga Dengan Standar Perbup Standarisasi Biaya Umum 4. Kesesuaian Dengan RKP Desa dan RPJM 5. Kesesuaian Dengan Hasil evaluasi Tahun Anggaran Sebelumnya Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin musyawarah : Lukas Santoso dari Ketua BPD Notulen : Partini dari Unsur Pemdes Narasumber : 1.Setiyo dari Kepala desa 2.Hadi Sumarto dari Unsur BPD Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 1. Menyutujui dan memyepakati Susunan APBDes Tahun Anggaran 2018. 2. Menyetujui Semua Kegiatan Yang Masuk Dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. 3. Menyetujui dan Menyepakati Draft APBDes Tahun Anggaran 2018 telah sesuai . Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Pencil, 27 Desember 2017 Kepala Desa Pencil (S E T I Y O) Ketua BPD (LUKAS SANTOSO) Wakil Kelompok Masyarakat (S U R Y A D I) LAMPIRAN V PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
  • 15. YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI No Nama Alamat Tanda Tangan Ket. 1 Ketua BPD 2 Anggota BPD 3 Anggota BPD 4 Anggota BPD 5 Anggota BPD 6 Kepala Desa 7 Unsur pemdes 8 Unsur pemdes 9 Unsur pemdes 10 Unsur pemdes 11 Unsur pemdes 12 Unsur Masy 13 Unsur Masy 14 Unsur Masy 15 16 17 18 19 20