kontrak kerja dokter, merancang kontrak

1. KONTRAK KERJA DOKTER
dr. Heru Iskandar, SH, MMRS
Advokat
Certified Legal Auditor
Certified Contract Drafter
Certified Tax Lawyer
Mediator Non Hakim

2. A contract drafter is as same as a doctor..
Drafting contract is an art…
Apa yang dilakukan oleh seorang perancang kontrak adalah sama dengan apa
yang dilakukan oleh seorang dokter, mereka melakukan anamnesa dan
pemeriksaan fisik terhadap proses bisnis dan mencarikan terapi atau
merancang kontrak yang cocok dengan proses bisnis tersebut.
Merancang kontrak adalah suatu seni dalam bidang hukum.

3. Pre Test
1. Sebutkan syarat sah nya perjanjian/kontrak ?
2. Sebutkan asas-asas perjanjian?
3. Sebutkan perbedaan wanprestasi dan penipuan?
4. Bagaimanakah jika terjadi perselisihan antara dokter dan
direktur yang juga dokter, apa yang harus dilakukan?
5. Bagaimana jika kontrak yang kita tandatangani rupanya masih
ada hal yang tidak jelas?
6. Bagaimana cara kita menghitung kerugian yg nantinya
dituangkan dalam kontrak ketika tjd wanprestasi?

4. Modul Kontrak
01
02
04
Dasar-dasar Hukum Kontrak
Anatomi Kontrak
Latihan
03 Merancang Kontrak

5. Bab 1
Dasar-dasar Hukum Kontrak

6. Legal System in The World

7. Selayang Pandang Hukum Kontrak
• 3 Sistem hukum besar di dunia Civil law, Common law, Socialist law
Indonesia → Civil Law → ciri khas: kitab induk → KUH Perdata: Buku III
• Sistem hukum sangat mempengaruhi khususnya perjanjian
internasional, atau ada faktor asingnya
• Hukum Kontrak berkembang → asas2 universal
✓ CISG (Convention on International Sales of Goods) oleh UNCITRAL (United
Nations Commission On International Trade Law)
✓ UPICC (UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts) oleh
UNIDROIT (Institut international pour l'unification du droit privé)
✓ PECL (Principles of European Contract Law) oleh Lando commission

8. Revolusi Industri Kesehatan
• Era digitalisasi →
telemedicine, big data
network
• Kontrak digital
• Korporate asing, Tenkes
asing
• Perkembangan Peraturan
perundang-undangan
• UU Ciptaker
• Kontrak dokter → spesifik
dan rumit

9. Rumitnya Kontrak Dokter
PKWTT
Sampai pensiun/meninggal,
masa percobaan max 3 bln,
kontrak tertulis atau lisan
(surat pengangkatan kerja)
PKWT
Hubungan Kerja dalam waktu/
pekerjaan tertentu, maks 5 thn
Tidak untuk pekerjaan yg bersifat tetap
Utk pekerjaan dg waktu tdk tll lama
Produk baru, kegiatan baru yg msh dalam
taraf percobaan/penjajakan
Uang kompensasi, jaminan sosial
Malpraktik & Wanprestasi
Admin, Pidana, Perdata, MKEK,
MKDKI, Perlindungan Hukum
Tuntutan ganti rugi tanggung renteng,
Asuransi
Multi Task / > 1 jabatan
Struktural: Kepala ruangan,
direktur, Kabid
Fungsional: DPJP rawat inap, Poli,
UGD, telemedicine
Lain-lain: Ketua Pokja akreditasi
Kepala komite
Aturan Internal
HBL, MSBL, Komite2 RS,
Kodeki/Etik Profesi,
Kodersi/etik RS, Kewenangan
Klinis, Peraturan Internal RS
lainnya
Gaji
Gaji Pokok, tunjangan tetap,
tidak tetap, Jasa medis umum
BPJS

10. Istilah-istilah
• Perikatan, Perjanjian, Kontrak
• MOU/Nota kesepahaman:
Pra kontrak, tdk mengikat scr hukum, berisi pokok2 yg umum
• Kontrak Nominaat (jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam,
pemberian kuasa, sewa menyewa) & Kontrak Innominaat (leasing,
beli sewa, franchise, joint venture, kontrak karya, keagenan,
production sharing)
• Kontrak baku
• Materei: hutang/kewajiban/pajak para pembuat perjanjian/dok
tertulis kpd negara, bukan syarat sah perjanjian
• Out Sourching

11. Asas-asas Hukum Kontrak
• Asas kebebasan berkontrak
• Asas konsensualisme
• Asas pacta sun servanda
• Asas itikad baik
• Asas kepribadian
Tambahan 8 Asas Hukum Perikatan Nasional: Asas Kepercayaan, Persamaan H
ukum, Keseimbangan, Kepastian Hukum, Moral, Kepatutan, Kebiasaan, Perlind
ungan.
Asas Proporsionalitas (ProfYudha)

12. 1. Asas Kebebasan Berkontrak
• BW→ Liberal (Freedom of contract) wujud dr kehendak bebas & HAM
• Ps. 1338 KUH Perdata
(1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
(2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
(3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
• Bebas dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan
perjanjian dg siapapun, menentukan isi, pelaksanaan dan persyaratan
perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian (tertulis/lisan), kebebasan
untuk menerima atau menyimpangi ketentuan UU yg bersifat opsional
(aanvullend recht, optional)

13. 2. Asas konsensualisme
• Dasar Ps. 1320 KUH Perdata angka 1
• Perjanjian dibuat oleh karena konsensus atau kesesuaian
kehendak dari para pihak. Ketika sdh ada kata sepakat maka
perjanjian tsb dianggap sudah sah, tidak harus di formalkan
• Dapat terjadi cacat kehendak: kesesatan/khilaf, penipuan dan
paksaan

14. 3. Asas pacta sun servanda
• Adanya kebebasan & kemandirian memunculkan kekuatan mengikat
dr kontrak. Janji itu mengikat, berlaku spt UU, & hanya sebatas kpd
para pihak yg membuatnya
• Janji dapat juga mengikat pihak ketiga dg catatan janji tersebut
dibuat untuk dirinya sendiri atau janji suatu pemberian kepada org
lain (1317)
• Mengikatnya kontrak dibatasi oleh itikad baik (Putusan MA No.
1253K/Sip/1973 bunga turun 20% → 3%) dan force majeur

15. 4. Asas itikad baik
• Ps. 1338 (3) KUH Perdata: Persetujuan harus dilaksanakan dg itikad baik.
• Mulai awal, proses s/d pelaksanaan perjanjian ada itikad baik
• Jgn sampai awal sdh ada “CURIGA” dan memposisikan pihak lain adalah
“LAWAN” shg membuat kontrak yg menguntungkan diri sendiri atau
berusaha menjerat dg menggunakan klausul2 yg mematikan pihak lawan.
• Tidak boleh merugikan pihak lain, atau memanfaatkan kelalaian pihak
lain untuk menguntungkan diri sendiri
• Kemauan baik, kejujuran, taat terhadap kontrak → obyektif melakukan
pemenuhan kontrak
• Kontrak → ditafsirkan secara patut, wajar/fair, pertimbangan
kemanusian dan keadilan

16. 5. Asas kepribadian
• Ps. 1315 KUHPer: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
• Ps. 1340 KUHPer: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yg membuatnya.
Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi
keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yg ditentukan dalam pasal 1317.
• Ps. 1317 KUHPer: Dapat pula diadakan perjanjian utk kepentingan pihak ketiga, bila
suatu perjanjian yg dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,
mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yg telah menentukan suatu syarat, tidak
boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan
syarat itu.
• Ps. 1318 KUHPer: Orang dianggap memperoleh sesuatu dg perjanjian untuk diri sendiri
dan untuk ahli warisnya dan orang yg memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dg
tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu
maksudnya.

17. Syarat Subyektif
A. Kesepakatan
• 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika
diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau
penipuan.
• Kekhilafan 1322: error in object/subtantia & error in persona
• Paksaan 1323-1327: menimbulkan ketakutan, ancaman. Penipuan
1328: adanya tipu muslihat, harus dibuktikan.
• Dilanggar→dapat dibatalkan→ kembali ke keadaan semula 1452, dpt
disertai gantirugi 1453
B. Cakap melakukan perbuatan hukum
• Tidak cakap 1330: belum dewasa (belum 21 th/1330) & pengampuan
• Dilanggar→dapat dibatalkan→kembali ke keadaan semula jk
memungkinkan 1451
Tuntutan Batal
“GUGUR”
jk menguatkan
perikatan scr
tegas/diam2 1456

18. Syarat Obyektif
A. Syarat tentang Barang/object
 1332-1334: objek tertentu, dapat diperdagangkan, dapat ditentukan atau
dihitung, dapat dinilai dg uang. Dapat berupa barang atau jasa.
B. Kausa dan Ketertiban Umum
 Perjanjian tanpa kausa 1335:Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat
berdasarkan suatu sebab yg palsu atau yg terlarang, tidaklah mempunyai
kekuatan
 Kausa halal 1336:Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada
sebab yg tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yg tidak terlarang selain
dari yg dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.
 Kausa terlarang 1337:Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang o/
UU atau bila sebab itu bertentangan dg kesusilaan atau dg ketertiban umum.

19. WANPRESTASI
 Ingkar janji/ debitur lalai dalam memenuhi suatu prestasi → lalai atau sengaja
 Ada 4 wanprestasi (Subekti)
 Tidak memenuhi janji/prestasi
 Terlambat memenuhi prestasi
 Memenuhi prestasi ttp tdk baik
 Melakukan larangan
 Sanksi: pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan kontrak 1267
 Gantirugi: kerugian nyata yg dpt diduga/diperkirakan pd saat perikatan itu
diadakan → perbandingan kekayaan seandainya ingkar janji dg jk tdk ingkar janji
 Materiil (sebenarnya), immaterial : moral/ketenangan (tdk mengenal ttp ada
yurisprudensi)
 kerugian ditetapkan sendiri oleh Para Pihak 1249
 Bunga 1250-52
 jk tdk ada ketentuan dr para pihak & UU → ganti rugi kekayaan = jk prestasi dipenuhi
 Secara umum → somasi tlbh dulu (1238, 1243)

20. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
 Hogeraad 1919 → Berbuat/tdk berbuat yg bertentangan dg:
1. Hak subyektif orang lain
2. Kewajiban hukum pelaku
3. Kaedah kesusilaan
4. Kepatutan dalam masyarakat
 PMH kesalahan (sengaja & lalai) 1365/1366 KUHPer, tanpa kesalahan
1367 KUHPer
 Dapat juga berakibat PIDANA → melanggar aturan hukum pidana,
contoh:
▪ Cacat kehendak: kesesatan, ancaman, penipuan (1321-1328 KUHPer),
penyalahgunaan keadaan (1335 KUHPer)
▪ Kausa yang terlarang (1337 KUHPer: narkotika

21. FORCE MAJEUR
 Unsur FM: tdk memenuhi prestasi, ada sebab diluar kesalahan debitur,
faktor penyebab tidak diduga & tdk dapat dipertanggungjawabkan kpd
debitur, tdk ada itikad buruk (debitur sdh dg segala daya berusaha scr
patut memenuhi kewajibannya)1244
 Akibatnya:
 kreditur tdk dapat menuntut agar perikatan dipenuhi
 Tdk dapat mengatakan debitur dalam keadaan lalai
 Kreditur tdk dapat memutus perjanjian
 Force majeur berlalu → daya kerja perikatan kembali
 Debitur → tangkisan/eksepsi saat sidang gugatan
 Pembuktian debitur:
 Membuktikan bahwa tdk bersalah
 Tdk dapat memenuhi kewajibannya dg jalan lainnya
 Membuktikan bahwa debitur tdk menanggung resiko menurut ketentuan UU,
perjanjian, atau ajaran itikad baik harus menanggung resiko

22. FORCE MAJEUR
 Teori
 Obyektif/absolut: semua orang tdk dapat memenuhi prestasi
 Subyektif/relatif: sebenarnya msh bias memenuhi ttp perlu pengorbanan tinggi,
ex: penyanyi tdk menyanyi krn anaknya meninggal
 Bentuk FM:
 Bentuk umum: iklim, kehilangan, pencurian
 Bentuk khusus: UU/Peraturan, aturan jabatan/sumpah baru, pihak ke-3, mogok

23. Dasar Hukum Kontrak Dokter
1. KUH Perdata;
2. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan;
4. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja;
6. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit;
7. PP Pelaksana UU Cipta Kerja; Peraturan Menteri (tenaga kerja, kesehatan)
8. Peraturan ttg badan hukum: UU PT, Yayasan, BUMN dan lain-lain;
9. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)→ MKEK, Kode Etik Rumah Sakit
Indonesia (KODERSI); Surat Keputusan Organisasi Profesi Ikatan Dokter In
donesia; KKI → MKDKI
10. Hospital Bylaws, Medical Staff Bylaws, Peraturan Internal RS lainnya.
Ps. 1339 KUHPer: Persetujuan tidak ha
nya mengikat apa yang dengan tegas di
tentukan didalamnya, melainkan juga s
egala sesuatu yang menurut sifat perset
u juan dituntut berdasarkan kepatutan,
kebiasaan, atau undang-undang.

24. Perhatikan sebelum tanda tangan kontrak

25. PERJANJIAN KURANG JELAS/KURANG LENGKAP
• Buku III KUHPerdata: Dwingend Recht (memaksa) dan Aanvullend Recht (Pelengkap) → sistem terbuka,
Pasal-pasal pd Buku III BW melengkapi perjanjian yang tidak tercantum/ memang belum lengkap.
• Kata-kata jelas dan sudah didefinisikan → tidak diperkenankan untuk disimpangi atau ditafsirkan lain. 1342
• “Kebiasaan” dianggap sudah dimasukkan secara diam-diam meski tidak tegas dinyatakan. 1347
• Penafsiran suatu pasal/kalimat/kata → harus diartikan dalam hubungan dg pasal-pasal lainnya, pasal-pasal
sebelumnya yang saling terkait. 1348
• Jika ada keraguan→ ditafsirkan atas orang menderita kerugian atau orang yg mestinya dapat suatu
keuntungan.1349
• Penafsiran → apa yg dimaksud keduabelah pihak (1350). Dan penafsiran tidak membatasi maksud para
pihak (1351)

26. Nilai PembuktianAkta Otentik Notaris
LAHIRIAH
Uitwendige
bewijskracht
• Ttd notaris (+)
• Struktur Awal –
Akhir Akta
FORMAL
Formele bewijskracht
• Waktu menghadap
• Para pihak yg menghadap
• Paraf & ttd para penghadap, saksi, notaris
• Dilihat, disaksikan, didengar o/ notaris
• Mencatatkan ket/pernyataan para pihak
MATERIIL
Materiele
bewijskracht
Pembuktian terbalik
bahwa notaris tdk
menerangkan/menya
takan yg sebenarnya
Akta Otentik Berubah MenjadiAkta BawahTangan
Cacat bentuk dan prosedur formil akta
• Ps. 1869 KUHPer (cacat bentuk)
• Ps. 16 (1) i, (7), (8) UUJN penghadapan notaris tdk
membacakan, saksi, tandatangan
Cacat pejabat notarisnya
• Ketidak mampuan/kelalaian: Ps. 1869 KUHPer:
pejabat umum tidak berwenang/tidak mampu
• Ps. 41 → Ps. 39 UUJN subyektif kecakapan
• Ps. 41 → Ps. 41 UUJN, Ps. 52 Hub kawin & darah

27. Tanda tangan Notaris // AKTA AUTENTIK
Ps. 15 UU No. 2/2014 ttg Perub. UU No. 30/2004 ttg Jabatan Notaris
Notaris berwenang membuat Akta
autentik mengenai semua perbuat
an, perjanjian, dan penetapan yg
diharuskan oleh PUU dan/atau yg
dikehendaki oleh yg berkepentinga
n untuk dinyatakan dalam Akta aut
entik. Para Pihak menghadap dan
ttd didepan notaris
Akta Notaris
Para pihak sudah menyiapkan
perjanjian terlebih dahulu,
kemudian dibawa menghadap
ke notaris dan di ttd didepan
notaris
Legalisasi
membuat kopi dari asli surat di
bawah tangan berupa salinan yg
memuat uraian sebagaimana
ditulis dan digambarkan dalam
surat yang bersangkutan
Legalisir
Membukukan/meregistrasi
perjanjian di bawah tangan ke
dalam buku khusus, yg tidak
dibuat oleh atau ditandatangani
di depan notaris
Waarmerking
Akta Autentik Akta dibawah tangan
Akta dibawah tangan
Akta dibawah tangan
Kewenangan Notaris
Ps. 1868 KUHPer: Suatu akta otentik adalah suatu akta yg dibuat dalam
bentuk yg ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat
umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

28. Aspek Hukum Akta Notaris
JERAT HUKUM
NOTARIS
• Akta notaris tdk dpt dibatalkan kec. oleh para
pihak
• Fungsi notaris hanya mencatatkan apa-apa yg
dikehendaki para pihak
• Tdk ada kewajiban bagi notaris utk menyelidiki scr
materiil apa-apa yg dikemukakan o/ penghadap
KETENTUAN
• Melakukan pengenalan identitas penghadap
• Menanyakan, mendengarkan, mencermati
keinginan para pihak
• Memeriksa bukti surat
• Memberikan saran & membuat kerangka akta
• Memenuhi segala aspek admin akta:
pembacaan, penandatanganan, memberikan
Salinan, pemberkasan minuta
• Melakukan kewajiban lain pelaksanaan tugas
jabatan notaris
MASALAH
• Kepastian hari, tgl, bln, thn, jam
menghadap
• Pihak/siapa yg menghadap
• Ttd siapa yg mengahadap
• Salinan akta tdk sesuai minuta akta
• Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta
• Minuta akta tdk di ttd scr lengkap, tapi
minuta akta dikeluarkan
SOP
Masalah pemalsuan surat Ps. 263 s/d 266
KUHP, Ps. 55 KUHP
Ganti kerugian Ps. 1365, 1366 KUHPer
PIDANA &/ PERDATA
Secara materiil akta notaris tdk mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dg putusan pengadilan jika
1. Satu akta memuat lebih dari 1 perbuatan hukum
2. Materi akta bertentangan dg hukum yg mengatur perbuatan/tindakan hukum tsb

29. KONTRAK JUGA HARUS BERDASAR KEPATUTAN DAN KEBIASAAN..
Isi perjanjian secara berurutan: hal-hal yg tegas diperjanjikan, UU, kebiasaan, kepatutan (Kompliasi Hukum Perikatan)
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharus
kan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang (1339 KUHPer).
Business is business..Tujuan utamanya adalah keuntungan.
Pemerintah dan organisasi profesi hadir agar kontrak dapat
berkeadilan

30. Bab 2 Anatomi Kontrak

31. Anatomi Kontrak
▪ Bagian Pendahuluan:
➢ Pembuka,
➢ Identitas para pihak,
➢ Penjelasan
▪ Bagian Isi:
➢ Klausul Definisi,
➢ Klausul Transaksi,
➢ Klausul Spesifik,
➢ Klausul Umum
▪ Bagian Penutup:
➢ Kata penutup,
➢ Tandatangan termasuk Saksi
▪ Lampiran (apabila ada)

32. Judul
• Memakai bahasa yang sederhana, mudah dipaha mi, diberi
nama sesuai dengan isi kontrak dan sebisa mungkin
merangkum keseluruhan isi kontrak
• Ditulis dengan huruf besar semua.
• Nomor kontrak→ mempermudah administrasi
dokumen, berasal dari ½ pihak, tidak termasuk syarat
sah nya perjanjian.

33. Pendahuluan
• Sub Bagian Pembuka: berisi kata pembuka, termasuk penyingkatan judul
perjanjian dan tanggal perjanjian
• Sub Bagian Pencantuman identitas para pihak: (identitas jelas/KTP, umur,
alamat jelas) → mewakili diri sendiri, orang lain (surat kuasa), atau Badan
Hukum (akta BH, akta perubahan, SK, ST) → berwenang, cakap
• Sub Bagian Penjelasan: berisi penjelasan mengapa para pihak membuat
perjanjian (jika memang diperlukan)

34. Contoh Pendahuluan
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
RUMAH SAKIT UMUM SEHAT SEJAHTERA DENGAN DOKTER UMUM
No. 1/Perj/V/2021
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini,
Minggu, 9 Mei 2021 di Jember oleh dan antara:
• Rumah Sakit XYZ, Ijin RS No. xxx, beralamat di Jl. Apel No. 2, Wuluhan, Jember, dalam hal
ini diwakili oleh Direktur Rumah Sakit EKO TRALALA, Laki-laki, umur 50 Tahun, NIK
34568987456788, sesuai SK Direktur RS No. xxx, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
• NANA, Perempuan, umur 26 tahun, NIK 345678976, beralamat di Jl. Sawo 15A Jember, dokter
umum, dalam hal ini mewakili diri sendiri, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.
Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan PIHAK KEDUA untuk bekerja melakukan pelayanan sebagai
dokter umum di Unit IGD dan Rawat Jalan di RS XYZ;
Bahwa ……………………..; dst.
Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

35. Bagian Isi
◦Klausula Definisi
◦Klausula Transaksi
◦Klausula Spesifik
◦Klausula Ketentuan Umum

36. 1. Klausul Definisi
• Klausula Definisi adalah pasal yang mengatur ttg berbagai definisi,
interpretasi maupun konstruksi dalam perjanjian dg tujuan
menghindari bias/ambiguitas
• Gunakan istilah dg definisi yg ringkas & informatif
• Gunakan huruf kapital pada awal kata istilah jika istilah lebih dari
satu kata
• Jangan mendefinisikan istilah yg sudah jelas arti bahasanya
• Usahakan tepat, dg lingkup sesempit mungkin shg arti istilah jelas,
presisi dan tidak meluas
• Jika ada istilah dg definisi yg menyimpangi definisi umum/UU→
jelaskan scr khusus
• Buatlah satu istilah dengan satu definisi

37. 1. Klausul Definisi
• Hindari sinonimitas, Contoh: “Perawat atau nurse adalah … “ pada
definisi ini perawat disinonimkan dengan nurse yang mestinya berbeda
dalam pendefinisiannya;
• Jangan memakai istilah yg belum didefinisikan pd klausul definisi
• Hakim akan menghormati kesepakatan para pihak dan mendefinisikan
istilah sesuai yg tertera pd klausul definisi, diluar itu maka hakim akan
mengartikan sebagai arti arti kata biasa & dalam konteks bagaimana
kata itu diharapkan digunakan dalam ketentuan dan keseluruhan
kontrak
• Hati-hati dalam penggunaan kata sambung “dan”, “atau”, “dan/atau”
• Jangan pernah memasukkan klausul kondisi/klausul syarat, klausul
kewajiban atau klausul jaminan sebab hal tsb akan dibahas detail pd
klausul transaksi

38. 2. Klausul Transaksi
• Klausula Transaksi adalah pasal-pasal yang mengatur tentang
transaksi pokok yang dilakukan oleh para pihak
• Pasal yang mengatur klausula transaksi dapat lebih dari satu
pasal, tertutama jika transaksi tidak hanya satu transaksi saja
• Menggambarkan inti dari proses bisnis
• Buat proses bisnis terlebih dahulu → tuangkan pd outline kontrak
→ tuangkan pada pasal-pasal kontrak
• Jika > 1 proses bisnis (> 1 pekerjaan, misal struktural merangkap
fungsional) maka lbh baik buat PKS utk masing2 pekerjaan →
menghindari sengketa

39. 2. KlausulTransaksi
• Jenis pekerjaan
➢ Struktural: direktur, Ka Ruangan, ketua pokja
➢ Fungsional: sesuai kewenangan klinis, DPJP
• Tempat bekerja,ruang lingkup pekerjaan
• Proses detail dalam bekerja
• Gaji (per satuan waktu/jam,hasil/per pasien,atau keduanya), pajak
(dipungut o/ RS)
• Hak dan kewajiban:cuti, ijin sakit, absen,terlambat,dokter pengganti,
jaminan sosial (BPJS TK & BPJS Kes), pesangon/uang kompensasi
• Waktu kapan mulai bekerja dan jangka waktu pekerjaan

40. 3. Klausul Spesifik
• Klausula Spesifik adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yg secara
khusus dikenal dalam transaksi yang dilakukan
(1) Mematuhi Peraturan Internal Rumah Sakit, termasuk KPRS, komite
etik RS, KPMKPRS, dll
(2) Mendapatkan perlindungan/bantuan Hukum dari RS
(3) Klausul tanggung gugat/tanggung renteng: Malpraktik administratif,
pidana, perdata (persentase pertanggungan sesuai kesalahan,
pertanggungan asuransi pihak ke-3)

41. 4. Klausul Umum/Baku/Boilerplate
1. Assignment Clause / Novation
2. Audit Clause
3. Change of Control Clause
4. Choice of Law / Applicable / Governing Law Clause
5. Conclusive Evidence Clause
6. Conditions Precedent
7. Conditions Subsequent
8. Confidentiality Clause
9. Consequences of Termination Clause
10. Contractual Lien Clause
11. Costs Clause
12. Counterparts Clause
13. Cumulative Rights Clause
14. Currency Clause
15. Entire Agreement Clause
16. Force Majeure Clause
17. Further Assurance Clause
18. Guarantee
19. Indemnity Clause
21.Joint and Several Liability Clause
22.Jurisdiction Clause
23.Language Clause
24. Non-Reliance Clause
25.Notices Clause
26.Partnership and Agency Clause
27.Precedence Clause
28.Publicity Clause / Announcements Clause
29.Set-Off Clause
30.Severance Clause
31.Subcontracting Clause
32.Successors and Assigns Clause
33.Survival of Terms Clause
34.Suspension Clause
35.Term of Contract Clause / Duration
36.Termination Clause / Break Clause
37.Third Party Rights Clause
38.Time of the Essence Clause
39.Variation Clause/Amandement
40.Waiver Clause…… dll….

42. 4. Klausul Ketentuan Umum/Boilerplate
Klausula Ketentuan Umum adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yg bersifat
antisipatif, lebih dikenal sebagai urusan “orang hukum”, sangat banyak sekali, disini
hanya dibahas 14 item
1. Biaya: Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap dan seluruh biaya yang
timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya
notaris, menjadi tanggungan dan karenanya men jadi beban langsung ____.
2. Cedera janji/wanprestasi:pemenuhan,gantirugi, pembatalan
3. Domisili hukum:Para pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum
yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
_________.
4. Choice of forum → jk tjd sengketa → musyawarah mufakat, arbitrase, pengadilan

43. 4. Klausul Ketentuan Umum
5. Choice of Law: Hukum yang diberlakukan hanyalah yang berkaitan dengan
perjanjian, tidak termasuk hukum publik yang bersifat memaksa hokum Indonesia,
hokum singapura, contoh:
Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan
dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
6. Keadaan Memaksa (Force Majeure)
Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang & selama
pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan,musibah/ bencana alam, perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan,perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai
akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris
atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan,kebakaran,peledakan,gempa bumi, badai,
banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau
sebab-sebab lain yg sejenis (selanjutnya disebut “Keadaan Memaksa”).

44. 4. Klausul Ketentuan Umum
7. Pengakhiran (termination): cara-cara pengakhiran perjanjian
8. Pemberitahuan (noticed):
Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan
menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili
atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak dibawah ini:
9. Kerahasiaan (confidentiality)
Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu
pihakpun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian
ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini
baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut
“Informasi Rahasia”).

45. 4. Klausul Ketentuan Umum
10. Change of Law/Perubahan peraturan perundang-undangan
Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam
peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan
kerugian kepada salah satu pihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan
perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian
yang diderita oleh salah satu pihak.
11. Keseluruhan Perjanjian (Entire Agreement)
▪ Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak berkenan dengan
materi yang diperjanjikan.
▪ Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh
Para Pihak yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

46. 4. Klausul Ketentuan Umum
12. Keterpisahan/Severability:
(1)Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan sebagai
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan
maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya
berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan
ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum secara penuh.
(2)Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak
dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diganti
dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin
mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh
Para Pihak.
13. Perubahan/Amendement
Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah
atau mengikat Para Pihak kecuali di nyatakan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Para Pihak.

47. 4. Klausul Ketentuan Umum
14. Pengalihan Hak/Assignment of Rights
(1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini
tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun
tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
(2) Setiap pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk
menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada
ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada
yang dikecualikan.

48. Penutup
• Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ___ (_________)
bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
• 2 orang saksi yang cakap, dan ingat satu saksi bukanlah saksi
• Saksi → # Ps 145 HIR, 172 Rbg, 1909 KUH Perdata
• Yang tidak dapat didengar sebagai saksi
➢ Keluarga sedarah/semenda (keluarga karena perkawinan) menurut
keturunan garis lurus
➢ Istri/suami walau sudah bercerai
➢ Anak-anak, orang gila

49. Lampiran
• Perjanjian yang akan datang tetapi sudah
dinegosiasikan
• Deskripsi pekerjaan/jasa secara detail yang
akan ditransaksikan
• HBL, MSBL, peraturan internal RS lainnya
• Financial statement
• Lain-lain sesuai kebutuhan

50. Draft Contracts Help to BuildThe Perfect Contract..
Laksanakan langkah-langkahnya dan nikmati hasilnya
Asas kebebasan berkontrak memberikan kemerdekaan dan kemandirian para
pihak dalam menentukan isi termasuk struktur kontrak. Draft kontrak
membantu agar tidak ada klausul kontrak yang terlupa atau tertinggal.
Kontrak dokter sangatlah rumit, draft kontrak akan sangat
membantu penyusunannya

51. Bab 3: Merancang Kontrak

52. Merancang Kontrak
• Perjanjian/kontrak adalah bingkai aturan main → PEMBUKTIAN/
KEPASTIAN HUKUM
• Kata/kalimat biasa → kata/kalimat hukum
• Menterjemahkan konsep-konsep non hukum → konsep-konsep hukum
• Tailor made contract → kontrak disesuaikan dg kebutuhan klien
• Hak & kewajiban para pihak saling berbalas
• Perancang kontrak mulai awal harus berpikir bagaimana jika kontrak
tsb dibawa ke pengadilan → 3 P: Predict, Provide, Protect → Clear &
Clean

53. Tiga Fase
Dalam
Kontrak
PRA KONTRAK/PERSIAPAN
PEMBENTUKAN
KONTRAK
(PENYUSUNAN &
PENANDATANGANAN)
PELAKSANAAN
KONTRAK
2
1
3

54. PRA KONTRAK/PERSIAPAN
• Mencari informasi selengkap2nya tentang kontrak: dasar hokum,
proses bisnis, data identitas awal, klausul-klausul yg dibutuhkan, ,
definisi-definisi, Bahasa kontrak (kata dan kalimat),
perjanjian/kontrak yg sdh ada
• Dapat dilakukan MOU terlebih dahulu (pra kontrak)
• Membuat out line kontrak sesuai proses bisnis/pokok transaksi
• Negosiasi/komunikasi pra-kontrak dengan klien → ttg pokok2
transaksi

55. PEMBENTUKAN KONTRAK
• PENYUSUNAN kontrak
• Bahasa kontrak (Bahasa hokum, sesuai EYD) & Wording
• Out line kontrak → BAB dan Pasal
• 1 konsep → 1 pasal
• Negosiasi kata/kalimat dengan klien
• Revisi → beri nomor pd file untuk memudahkan, revisi yg ke- ?
• Review akhir
• PENANDATANGANAN kontrak

56. PELAKSANAAN KONTRAK
• Pelaksanaan kontrak
• Penafsiran jika terjadi ketidaksamaan persepsi 1342-1351 KUHPer
• Amandement
• Penyelesaian sengketa
OUTLINE KONTRAK

57. There is no a perfect contract..
Tidak ada kontrak yang sempurna…
Kita harus berusaha agar kontrak yang kita buat minimal kesalahan atau
mendekati zero error, dengan kata lain kontrak tersebut Clear & Clean
artinya sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan kecil resiko
hukumnya.
Sudah amankah kontrak anda?

58. LATIHAN (POST TEST)
 Mengkritisi kontrak
 Masing2 membawa 5
kontrak untuk di bahas
 Disiapkan contoh
kontrak oleh pemateri
untuk dikritisi
 Membuat kontrak
sesuai outline soal

59. LATIHAN
 Outline Kontrak PKWT
 Rumah sakit dengan dokter gigi
 Klinik dengan dokter gigi
 PKS Pembiayaan spesialis
 Klinik dengan Apoteker

60. THANKYOU!