Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penelitian sumbangan tangguhan dalam pembangunan masjid di Desa Sempang, kajian konsep akad dan sumbangan dalam Islam serta tinjauan hukum terhadap sumbangan tangguhan.
Sumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islam
1.
2. P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang Masalah
merupakan hal baru dan belum jelas diatur hukumnya. Meskipun dalam ilmu Ushul
Fiqhi terdapat kaidah;
•ُالصَ ااْليِفُِءَاايشَ ااْلُةَحاَبِْلايَّتَحَُّلدَيُلايِلَّدالىَلَعاَُّتلُِْاحُِماي
artinya : “hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang
mengharamkannya”
Namun penulis masi mengaggap perlu mengkaji masalah ini melalui penelitian
hingga mewujudkan islam yang hukum-hukumnya sesuai perkembangan zaman.
h. 1-3
1. Akad / Kontrak
2. Muamalah, Transaksi,
Wakalah & Munakahat
3. Sumbangan Cash
1. Kesediaan
2. Sumbangan (infaq)
3. Sumbangan Tangguhan
(Utang Piutang)
DasSolen
DasSein
3. 1.2.1. Bagaimana proses pemungutan sumbangan pembangunan Masjid
di Dusun Sempang Kecamatan Patampanua Kab. Pinrang?
1.2.2. Bagaimana konsep akad sumbangan tangguhan dalam syariat
Islam?
1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sumbangan
tangguhan?
1.2. Rumusan Masalah
h. 3
4. 1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Untuk mengetahui proses pemungutan sumbangan pembangunan Masjid di Dusun
Sempang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
1.3.2. Untuk mengetahui konsep akad sumbangan tangguhan dalam syariat Islam.
1.3.3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sumbangan tangguhan.
h. 4
5. 1.4. Kegunaan Penelitian1.4.1.
Kegunaan praktis dari
penelitian ini yaitu sebagai
masukan dan informasi bagi
masyarakat tentang
bagaimana konsep
sumbangan dalam Islam
sehingga mereka
mengetahui hukum-hukum
yang berkaitan dengannya.
1.4.2.
Kegunaan ilmiah yaitu
sebagai referensi bagi
peneliti lain yang melakukan
penelitian dengan tema
yang sama serta
diharapkan mampu menjadi
khazanah keilmuan Islam
terkait tema yang penulis
angkat dalam penelitian ini.
h. 4
6. TINJAUAN PUSTAKA
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah
dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera
Selatan” oleh Fawari yang menyebutkan bahwa menurut hukum islam dan undang-undang
yang berlaku di indonesia dengan kata lain hukum adat sumbangan dalam hajatan adalah
boleh (mubah), dan jangan sampai adat tersebut disalahgunakan, karena jika adat tersebut
tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat maka adat tersebut akan banyak
menimbulkan kemadharatan.
2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu
h. 4-5
8. 2.2.1.1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya
- عقد - عقدا = membangun, memegang, perjanjian, kesepakatan.
- Terjadinya akad = Ijab dan Qabul.
- Tidak semua kesepakatan = Akad, harus sesuai keridalan & syari’at.
- Al-Quran al-’aqdu (Qs. Al-Maidah; 1) & al-’ahdu (Qs. Ali Imron; 76)
- Syarat berkaitan objek akad = barang yang diperjualbelikan & harganya.
Syaratnya yaitu;
Telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukm akad, dapat
diterima dan diketahui, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi & syarat
kepastian hukum.
2.2.1. Konsep Akad
2.2.1.2. Rukun-rukun Akad
2.2.1.2.1. Orang yang berakad (‘aqid), contoh: penjual dan
pembeli.
2.2.1.2.2. Sesuatu yang diakadkan (ma’qud alaih), contoh: harga
atau barang.
2.2.1.2.3. Shighat, yaitu ijab dan qobul.
• 2.2.1.2.3.1. Akad dengan ucapan (lafadz).
• 2.2.1.2.3.2. Akad dengan perbuatan.
• 2.2.1.2.3.3. Akad dengan isyarat.
• 2.2.1.2.3.4. Akad dengan tulisan
h. 5-13
2.2.1.3. Macam-macam Akad
Berdasarkan sudut pandang ketentuan syara’, yaitu:
2.2.1.3.1. Akad sahih, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat
yang telah ditetapkan oleh syara’.
2.2.1.3.2. Akad ghairu sahih, yaitu akad yang tidak memnuhi unsur dan
syaratnya. Dalam hal ini ulama hanafiyah membagi antara
akad batal (tidak ada rukun) dan akad fasid (syarat dan
rukun).
2.2.1.4. Objek Akad (Mahal al-’aqd)
Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan
dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk
obyek akad dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil
dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti manfaat.
Adapun syarat-syarat obyek akad adalah. 1) Obyek perikatan
telah ada sebelum akad dilangsungkan, 2) Obyek perikatan
dibenarkan oleh syari’ah, 3) Obyek akad harus jelas dan
dikenali, dan 4) Obyek dapat diserah terimakan.
2.2.1.5. Tujuan Akad (Maudlu’ al-’Aqd)
1. Berdasarkan niat dan perkataan dalam akad.
2. Fuqaha ada berpendapat semua janji mempunyai akibat
hukum, akibat hukum = janji wajib untuk dipenuhi.
3. Kebanyakan Fuqaha = janji tidak jelas tujuannya
mempunyai akibat tidak ada akibat hukum duniawi tapi
diperhitungkan akhirat kelak.
4. Maka terciptanya akad perlu tujuan yang jelas.
9. 2.2.2. Sumbangan dalam Islam h. 13-15
Bahasa Arab yaitu “infaq” = pemberian harta dan sebagainya untuk kebaikan
baik pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga atau lain-lain. (Qs. Al-
Baqarah; 262 = menafkahkan harta di jalan Allah (tidak menyakiti sipenerima
& memperoleh pahala).
Infak tidak menggolongkan kaya atau miskin, tapi mengepentingkan
kebaikan, menolong orang sengsara, fakir miskin, yatim piatu terlantar,
kemaslahatan umum dan kepentingan keagamaan.
Infaq wajib (zakat, kafarat, infak untuk keluarga dan sebagainya), sedangkan
Infaq sunnah (infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya).
Kajian infaq, murdhatillah (memperoleh ridha Allah) dan tasbitan min anfusihim
(pengukuhan dan pengukuhan hati). Qs. Al-Baqarah; 265
10. Ijab &
Qabul
Hanafi (pemberian harta
kepada seseorang
dengan pengembalian
harta yang sama)
Malik (peminjaman atas
benda yang bermafaat
untuk dikembalikan)
Hambali (perpindahan
harta secara mutlak dan
penggantianhya sama
nilainya)
Syafi’I (peminjaman
berarti baik bersumber
dari Al-Quran dengan
mengharap sehalanya
kepada Allah)
2.2.3. Utang Piutang h. 15-17
Al-Qardh = pinjaman atau utang
Hasan = baik, bagus dan indah
maka AlQardhul Hasan =
memberikan harta kepada
seseorang untuk keperluan
mendesak dengan janka pendek
tampa mengharapkan imbalan.
11. 2.3. Tinjauan Konseptual
Sumbangan Tangguhan pada Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Islam di
Masjid Baiturrahim Dusun Sempang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, sebagai
berikut;
2.3.1. Sumbangan tangguhan yang dimaksud ialah bentuk utang berjangka oleh
penyumbang (masyarakat) dan piutang penerima (panitia pembangunan masjid).
2.3.2. Hukum Islam pada penelitian ini adalah pandangan para fuqaha atau metode yang
dilakukan oleh para fugaha
h. 17-18
13. METODE PENELITIAN
3.1. • Jenis Penelitian
3.2. • Lokasi dan Waktu Penelitian
3.3. • Fokus Penelitian
3.4. • Jenis dan Sumber Data yang Digunakan
3.5 • Teknik Pengumpulan Data
3.2. • Teknik Analisis Data
h. 19-24
14. 3.1. Jenis Penelitian h. 20
Penelitian lapangan (field research),
Dilihat dari jenis datanya menggunakan
data kualitatif
15. Di Dusun Sempang Kec. Patampanua Kab. Pinrang
Waktu ± 2 bulan
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian h. 203.3. Fokus Penelitian h. 21
Dibolehkan atau tidaknya system pemungutan sumbangan
yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid
16. Primer
Sekunder
3.4. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan h. 213.5. Teknik Pengumpulan Data h. 21-23
Kutipan langsung dan kutipan tidak
langsung
Wawancara Observasi Dokumntasi
17. Pengumpulan data
Mereduksi data (menganalisis)
Penyajian data
Verifikasi dan penarikan kesimpulan
Metode Induktif &
Deduktif
3.6. Teknik Analisis Data h. 23-24