contoh analisis pegadaian syariah

1. BAB I
PENDAHULUAN
PENERAPAN AKAD RAHN DALAM KINERJA PEGADAIAN SYARI’AH
I. LATAR BELAKANG MASALAH
Kehadiran lembaga pegadaian di Indonsia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga
ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat (khususnya Jakarta), ketika menjelang
lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi pemudik di ibukota untuk menggadaikan barang
berharga mereka menjelang bulan syawal.
Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya sebagai
jaminan atas uang yang dipinjam, keinginan untuk bertemu sanak saudara dikampung dengan
kerinduan yang sangat pun terobati. Bukan tanpa alasan karena disaat ongkos dan harga
kebutuhan untuk oleh-oleh yang semakin menggila yang tidak lagi dapat diatasi oleh gaji
maupun pendapatan selama di Jakarta, maka pegadaian merupakan alternatif yang dapat
menjawab tersebut.
Sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu. Dan tentu saja dengan
menyuarakan motto “ mengatasi masalah tanpa masalah”-nya, lembaga ini berhasil menafsir
dan mencitrakan dirinya di mata masyarakat sangat baik. Akan tetapi, disadari atau tidak
ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan.Dengan berkaca
mata pada syariat islam, ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang
dilarang syariat. Hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya
bunga gadai, yang mana pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Dan tentu saja
pembayarannya haruslah tepat waktu karena jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka
bunga gadai akan bertambah menjadi dua kali lipat dari kewajibannya.Bukan hanya riba,
ketidak jelasan (gharar), dan qimar juga ikut serta menghiasi aktifitas lembaga ini. Yang
secara jelas terdapat kencenderungan merugikan salah satu pihak.
Memang hal ini tidaklah terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka
terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidak sanggupan uintuk membayar,maka di
sinilah masalah letak permasalahan itu muncul.Oleh karena itu, berangkat dari uraian yang
telah dikemukakan di atas,maka saya selaku penulis membuat esai ini dengan maksud untuk
menganalisa dan memberikan sebuah solusi dengan pendekatan fiqh islam sebagai jawaban
atas ketidak syari’an atas praktek pegadaian saat ini.
II. POKOK MASALAH
1. Jelaskan apa yang dimaksud gadai syari’ah !
2. Apa saja landasan hukum dari gadai syari’ah !
3. Bagaimana pengoperasian dari pegadaian syari’ah ?
4. Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses akad rahn di pegadaian syari’ah !

2. BAB II
ANALISIS
A. Pengertian Gadai Syari’ah
Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa
al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan).1
Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai
nilai harta dalam pandangan syar’a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan
mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.2
Akad rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan
runggahan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam,
tanpa adanya imbalan.
Dalam bukunya: Pegadaian Syariah, Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat
Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang mendefenisikan rahn
sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat
dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar.” Sedangkan menurut Ahmad
Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan
kepentingan bisnis, jual beli mitra.3
Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah
sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya,
apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.
Dari ketiga defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang
piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’
sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.
B. Landasan Hukum Gadai Syari’ah
Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya rahn yakni bersumber
pada al-Qur’an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara
tunai.
           
          
1
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 187.
2
Ibid., hal 187.
3
Muhammad Sholikul Hadi. Pegadaian Syariah, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.

3.           
  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak
memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180]
(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (parasaksi) Menyembunyikan
persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”( Q.S
al-Baqarah: 283 )
Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah
dari Anasr.a berkata:
“ Rasulullah Saw merungguhkan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah ketika
beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”
Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan
transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (jumhur) ulama, ada beberapa
rukun bagi akad rahn yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (ar-rahn), barang-barang
yang digadai (marhun), orang yang menerima gadai (murtahin) sesuatu yang karenanya
diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad rahn.4
Dasar normatif kegiatan rahn adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-
MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN
tentang Rahn.
C. OPERASIONALISASI PEGADAIAN SYARIAH
Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian
konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan
uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.Prosedur untuk memperoleh kredit gadai
syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang
bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif
lama ( kurang lebih 15 menit saja ). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup
dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga
singkat.
Di samping beberapa kemiripandari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan
konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memilki ciri tersendiri yang
implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga
aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut.
4
Ibnn Rusdy, Bidaya al-Mujtahid, alih bahasa Imam Gazali Said, Jakarta: Pustaka Amini, 1991, hal. 351.

4. Dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni
2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang
dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Ketentuan Umum :
a. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun ( barang ) sampai
semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh
dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun
dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap
menjadi kewajiban rahin.
d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun :
1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi
utangnya.
2. .Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
3. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban
rahin.
B. Ketentuan Penutup :
1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.
C. Teknik Transaksi :
Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas
dua akad transaksi Syariah yaitu.
1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

5. mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan
barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad Ijaroh. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri.
Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan
barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad
rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :
a. Orang yang berakad : 1) Yang berhutang (rahin) dan 2) Yang berpiutang (murtahin).
b. Sighat ( ijab qabul)
c. Harta yang dirahnkan (marhun)
d. Pinjaman (marhun bih)
Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat
digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan
kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh
Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang
meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses
kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada
nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :
1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang
jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. Marhun Bih ( Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada
murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas
dan tertentu.
3. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan
pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya,milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak
orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu
rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi,biaya
penyimpanan,biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.
Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup
menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan
disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran
barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa

6. simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang
ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum
Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai
taksiran barang.
Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan
kesepakatan :
1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat
bulan .
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) dari
kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi
pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat
pencairan uang pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut:
Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :
a. melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu
empat bulan,
b. mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang
sudah berjalan ditambah bea administrasi,
c. atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo
nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.
Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan,
maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih
antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang
kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk
mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil
uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil
Zakat sebagai ZIS.
D. Tahap-Tahap Implementasi Akad Rahn
Adapun untuk mendapatkan pinjaman dengan skim ar-Rahn ini ada beberapa tahapan
yang di lalui :
a) Tahap Pengajuan
Pada tahap ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah
ia harus datang dengan memenuhi beberapa persyaratan :

7. 1. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya;
2. Menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga misalnya berupa emas, berlian,
elektronik, dan kendaraan bermotor;
3. Untuk kendaraan bermotor, cukup menyerahkan dokumen kepemilikan berupa BPKB
dan copy dari STNK sebagai pelengkap jaminan;
4. Mengisi formulir permintaan pinjaman;
5. Menandatangani akad
Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, nasabah membawa barang jaminan disertai photo copy
identitas ke loket penaksiran barang jaminan. Barang akan ditaksir oleh penaksir, kemudian
akan memperoleh pinjaman uang maksimal 90% dari nilai taksiran.
Tahap berikutnya adalah tahap perjanjian yang dilakukan sebagai berikut:
b) Tahap Akad Rahn
Pada tahap Akad Rahn, pihak rahin harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih
dahulu atas perjanjian yang di buat oleh pihak Pegadaian Syariah. Bila pihak rahin tidak
sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi meminjam uang di Pegadaian Syariah. Namun
bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung menandatangani akad
tersebut. Adapun akad yang di gunakan dalam perjanjian ar-Rahn ini adalah
akad ijaroh atau Fee Based marhun yang bisa di sebut ijarah yakni rahin dimintai imbalan
sewa tempat, ujrohpemeliharaan marhun dalam hal penyimpanan barang yang di gadaikan.
Apa yang diperjanjikan?
Hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian ar-Rahn adalah :
(a) Judul perjanjian yaitu akad rahn.
(b) Hari dan tanggal serta tahun akad
(c) Kedudukan para pihak yaitu (1) kantor cabang pegadaian syariah yang diwakili oleh
kuasa pemutus marhun bih, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta
kepentingan CPS. Di sebut sebagai pihak pertama. (2) rahin atau pemberi gadai adalah orang
yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn ini.
(d) Hal-hal yang diperjanjikan dalam ar-Rahn antara lain : (1) rahn dengan ini mengakui
telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu

8. pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat buku rahn. (2) Murtahin dengan ini mengakui
telah menerima barang milik rahn yang digadaikan kepada murtahin, dan karenanya murtahin
berkewajiban mengembalikannya pada saat rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-
kewajibannya lainnya. (3) Atas transaksi rahn tersebut diatas, rahn dikenakan biaya
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh
tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad,
maka rahin dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik
kembali untuk melakukan penjualan atau lelang marhun yang berada dalam kekuasaan
murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil
penjualan atau lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin,
maka rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada murtahin sejumlah kekurangannya.
(5) Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun, maka rahin berhak menerima
kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka satu tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun,
rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini rahin menyetujui untuk
menyalurkan kelebihan tersebut sebagai shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada
murtahin. (6) Apabila marhun tersebut tidak laku dijual, maka rahin menyetujui pembelian
marhun tersebut oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun. (7) segala sengketa
yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara
damai, maka akan diselesaikan melaui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
adalah bersifat final dan mengikat.
(e) Membubuhkan tandatangan menunjukkan persetujuan akad rahn.
Selain akad rahn, ada pula akad ijaroh yang tujuannya adalah untuk memperjanjikan biaya-
biaya yang berkaitan dengan rahn. Adapun perjanjian ijarah setelah akad rahn isinya adalah
sebagai berikut :
(a) Berisi judul akad yaitu akad ijarah
(b) Hari dan tanggal serta tahun akad
(c) Keterangan tentang kedudukan para pihak : (1) Kantor Cabang Pegadaian Syariah
sebagaimana tersebut dalam surat bukti rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa
pemutus marhun bih dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan
CPS untuk selanjutnya disebut sebagai Mu’ajjir. (2) Musta’jir adalah orang yang nama dan
alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn ini.
(d) Pengakuan adanya akad rahn sebelumnya yang isinya : (1) bahwa musta’jir sebelumnya
telah mengadakan perjanjian dengan muajjirsebagaimana tercantum dalam akad rahn yang
juga tercantum di dalam surat bukti rahn ini, dimana musta’jir bertindak sebagai rahin dan

9. muajjir bertindak sebagai murtahin dan oleh karenanya akad rahn tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan akad ini. (2) bahwa atas marhun berdasarkan akad
diatas musta’jir setuju dikenakan ijarah.
(e) Kesepakatan tentang akad ijarah, yang isinya adalah : (1) para pihak sepakat dengan
tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per-sepuluh hari
kalender dengan ketentuan penggunaan ma’jur selama satu hari tetap dikenakan ijarah
sebesar ijarah per-sepuluh hari. (2) Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib di bayar
sekaligus oleh musta’jir kepada mu’ajjir diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan
dengan dilunasinya pinjaman. (3) apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal di luar
kemampuan musta’jir sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak tak dapat dipakai maka
akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian. Atas
pembayaran ganti rugi ini musta’jir setuju dikenakan potongan sebesar marhun bih + ijarah
sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan
tanggal penebusan / ganti rugi.
Simulasi perhitungan ar-Rahn berdasarkan akad ujroh (fee based marhun) :
Biaya yang di perhitungkan dalam membayar upah meliputi sewa pemakaian tempat,
pemeliharaan marhun dan asuransi marhun. Maka perhitungan yang di lakukan adalah:
Ijarah = Taksiran barang x Tarif (Rp.) x Jangka waktu
10.000,- Hari
Misalnya : nasabah memiliki 1 keping Logam Mulia seberat 25 gram dengan kadar 99,99%
asumsi harta per gram emas 99,99%= Rp. 300.000,- maka cara menghitungnya adalah
sebagai berikut:
• Taksiran =25 gr. x Rp. 300.000,- = Rp. 7.500.000,-
• Uang Pinjaman =90% x Rp. 7.500.000,- = Rp. 6.750.000,-
• Ijaroh /10 hari = 7.500.000,- x 80 x 10 = Rp. 60.000,-
Rp.10.000,- 10
• Biaya Administrasi = Rp. 25.000,-
Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 26 hari, ijaroh ditetapkan dengan menghitung
per 10 hari x 3 maka besar ijaroh adalah Rp. 180.000,- (Rp. 60.000,- x 3) ijaroh di bayar pada
saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

10. c) Tahap Realisasi Perjanjian
Pada tahap realisasi akad yang telah di sepakati bersama dan telah di tandatangani oleh kedua
belah pihak dilanjutkan dengan realisasi penyerahan pinjaman kepada rahin.
d) Tahap Akhir Gadai
Pada tahap akhir gadai, yang di lakukan adalah sebelum berakhirnya gadai,
pihak murtahin (Pegadaian Syariah ) memberikan informasi kepada rahin bahwa pinjaman
akan berakhir. Setelah di sampaikan maka rahin akan membayar sejumlah uang yang di
pinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai. Dalam hal ini proses pelunasan bisa
dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik dengan cara sekaligus ataupun di
angsur. Namun apabila pihak rahin tidak mampu membayar sebesar uang pinjamannya di
tambah biaya sewa tersebut, maka barang di lelang oleh Pegadaian Syariah untuk membayar,
sedangkan bila ada sisanya uang akan di kembalikan kepada rahin, tapi bila uangnya kurang
untuk menutupi pinjaman dan biayanya maka pihak rahin di minta untuk membayar
kekurangannya. Tapi pada kenyataan bahwa rahin sering tidak membayar kekurangan dari
uang pinjamannya.
e) Realisasi Pelelangan Barang Gadai
Pelelangan barang gadai di sebabkan karena pihak rahin tidak mampu membayar seluruh
hutangnya beserta biaya-biaya yang harus di tanggungnya. Karena itu
pihak murtahin diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah di gadaikan
kepada murtahin. Adapun meknisme penjualannya adalah sebagai berikut:
(a) Pihak rahin mewakilkan kepada murtahin untuk menjualkan barang yang digadaikan;
(b) Pihak murtahin akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan
diadakan lelang pada tanggal tertentu.
(c) Pihak murtahin melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pegadaian syari’ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang
kepada prinsip syari’ah. Payung gadai syari’ah dalm hal pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah
berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang
menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam
bentuk rahn diperbolehkan.
Dalam pengajuan akad rahn ada beberapa tahap:
1. Tahap pengajuan
2. Tahap akad rahn
3. Tahap Realisasi Perjanjian
4. Tahap Akhir Gadai
5. Realisasi Pelelangan Barang Gadai
B. Kritik dan Saran
Dalam penyusunan makalah ini penulis menyadari banyaknya ketidaksempurnaan oleh
karena itu penulis berharap makalah ini dapat dijadikan manfaat untuk mengkaji lebih dalam
mengenai surat berharga syari’ah. Dan tentunya makalah ini memerlukan kritk dan saran
untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan kita bersama.

12. DAFTAR PUSTAKA
• Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr
• Muhammad Sholikul Hadi. ‫ﺄ‬Pegadaian Syariah, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003
• Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Rajawali pers, 2009
• Soemitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Jakarta : Kencana Prenada
Media Group, 2009