Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sebagai media satu pintu untuk menyimpan dan mengelola informasi serta menyampaikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2017. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan dan komponen-komponen penyediaan informasi pelayanan publik seperti profil penyelenggara, standar pelayanan, dan pengukuran k
2. BIG CONCEPT
Kebijakan PermenPANRB No.13 Tahun 2017
tentang SIPP menjelaskan, SIPP adalah media
informasi elektronik satu pintu meliputi
penyimpanan dan pengelolaan informasi serta
mekanisme penyampaian informasi dari
penyelenggara pelayanan publik kepada
masyarakat.
2
3. • UU NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK
• PERMENPANRB NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK
DASAR
HUKUM
4. Maksud Penyediaan Informasi Pelayanan
Publik
menjamin keakuratan informasi pelayanan
publik
memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan
dalam memperoleh informasi pelayanan publik; dan
5. Penyediaan Informasi Pelayanan
Publik
Profil Penyelenggara yang terdiri
dari:
a. nama penyelenggara;
b. jenis penyelenggara
c. jenis layanan
d. alamat penyelenggara:
e. nomor telepon;
f. email; dan
g. jumlah pelaksana.
7. Penyediaan Informasi Pelayanan
Publik
Standar Pelayanan yang terdiri
dari
a. produk layanan;
b. persyaratan;
c. mekanisme atau prosedur;
d. waktu pelayanan;
e. biaya; dan
f. pengelolaan pengaduan.
8. Penyediaan Informasi Pelayanan
Publik
Maklumat Pelayanan
Merupakan komitmen atau janji
Penyelenggara untuk menyediakan
pelayanan yang berkualitas.
Penilaian Kinerja
Dokumen hasil kegiatan program kerja
instansi pemerintah yang memiliki unit
pelayanan.
9. PELAYANAN PUBLIK DI SEKOLAH
1. STANDAR PELAYANAN PUBLIK KURIKULUM
Contoh : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; Pelaksanaan evaluasi belajar (semester dan ujian
akhir); Bimbingan belajar persiapan nasional (terobosan);
2. STANDAR PELAYANAN PUBLIK SARANA DAN PRASARANA
Contoh : Pengelolaan sarana dan prasarana;
3. STANDAR PELAYANAN PUBLIK HUBUNGAN MASYARAKAT
Contoh : Pelayanan Prakerin; Penanganan pengaduan pelanggan; Penelusuran tamatan
4. STANDAR PELAYANAN PUBLIK TATA USAHA
Conoth : Penerimaan Peserta Didik Baru, Legalisir Ijazah/Rapor; Pengajuan Keringanan Biaya
Pendidikan; Pengajuan Kenaikan pangkat; Pengajuan Pensiun; Pengajuan Mutasi Guru/Pegawai;
Pengajuan Ijazah Hilang/Rusak; Pengajuan mutasi siswa masuk dan keluar; Pengajuan
Observasi/izin penelitian;
5. STANDAR PELAYANAN PUBLIK LABORATORIUM
Contoh : Penggunaan ruang laboratorium
10. Legalisir Ijazah / Raport
NO KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum SK Kepala Sekolah
2 Persyaratan Pelayanan Fc.SKHU / Ijazah / Raport dan SKHU / Ijazah / Raport asli
3 Sistem, mekanisme & prosedur 1.Petugas menerima fc SKHU / Ijazah / Raport
2.Petugas meneliti keaslian dari fc. SKHU / Ijazah / Raport
3.Petugas menyetempel fc. SKHU/Ijazah/Raport untuk ditandatangani Kepala Sekolah
4.Pelanggan menerima berkas yang sudah di tanda tangani / legalisir Kepala Sekolah
4 Jangka waktu penyelesaian 30 menit (jika pejabat yang berwenang berada di tempat)
5 Biaya / tarif –
6 Produk pelayanan Fc . SKHU / Ijazah / Raport Yang sudah dilegalisir Kepala Sekolah
7 Sarana, prasarana & fasilitas – Meja
– Buku Agenda
– Stempel
– Pulpen
8 Kompetensi Pelaksana – Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas
– Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan
9 Pengawasan internal Kepala Tata Usaha
10 Penanganan pengaduan, saran dan masukan Apabila pelanggan kurang puas dengan pelayanan maka diarahkan kepada bagian
pengaduan
11 Jumlah pelaksana – 1 orang
12 Jaminan pelayanan 1 hari tuntas
13 Jaminan keamanan & keselamatan pelayanan Apabila sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan ijasah/Raport/ SKHU yang asli maka
berkas sudah bias di tandsatangani KS
14 Evaluasi kinerja pelaksana Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan