SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
B. STANDAR PELAYANAN
1.PELAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI TEKNOLOGI PERTANIAN
1 Dasar Hukum
1 Undang undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik.
2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik;
3 Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang standar pelayanan
publik;
4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 tentang
pedoman
Penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik
kementerian
Pertanian;
5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
15 tahun 2014 tentang pedoman standar layanan;
6 Peraturan Menteri pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang
Pedoman
Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan
kementerian Pertanian;
7 Peraturan Menteri pertanian Nomor: 20/OT.140/3/2013
Tentang
Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi
pertanian;
II Jam Pelayanan
Senin-Kamis : 08.00- 16.00 WIB
Istirahat 12.00 -13.00 WIB
Jumat : 08.00 – 16.30 WIB
Istirahat 11.30 – 13.00 WIB
III Persyaratan pelayanan
1 Menulis Identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan
maksud kedatangan pada buku tamu.
2 mengisi Form Permintaan Layanan
IV Sistem mekanisme dan prosedur layanan
1 permohonan/ pengguna atau melalui surat/ e- mail
mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi buku
tamu untuk mendapatkan pelayanan informasi dan
konsultasi atau melalui website BPTP sumatera selatan (
www. Sumsel.litbang.pertanian.go.id);
2 Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan
Permohonan kepada BPTP sumatera selatan
3 Kepala BPTP sumatra selatan mendisposisi permohonan
kepada
Pelaksanaan layanan (peneliti /penyuluh pertanian/ teknisi
litkayasa dan Lain-lain) dan kepala seksi kerjasama dan
pelayanan pengkajian ( kasie kspp).
4 . Petugas layanan menyampaikan surat permintaan data dan
memo
Kepada bagian yang ditunjuk / pelaksana layanan
5 . Kasie KSPP memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi dan
konsultasi Teknologi pertanian sesuai permohonan
berkoordinasi dengan Pelaksana permohonan;
6 Pelaksana layanan (peneliti/ penyuluh pertanian/ teknisi
litkayasa, dan Lain-lain) melakukan pelayanan konsultasi
inovasi teknologi pertanian Sesuai permohonan;
7 Apabila informasi belum dimiliki, maka petugas layanan
informasi
Memberi keterangan tertulis yang ditandatangani oleh kasie
KSPP;
8 Untuk informasi yang dikecualikan ,maka kasie KSPP
Menerbitkan Surat keputusan tentang penolakan
permohonan;
9 Apabila data/ informasi ada, maka petugas layanan informasi
memantau Penyiapan data memantau penyiapan data
informasi sesuai dengan memo yang telah diajukan
10 petugas layanan menerima data/ informasi yang telah
dipersiapkan
Oleh pelaksanaan layanan
11 pemohon Data/ informasi mengambil data/ informasi yang
telah
Disiapkan oleh petugas layanan;
12 seluruh hasil informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan
Kepada Kasie KSPP
ALUR
PELAYA
NAN
V Waktupenyelesaian pelayanan
1 Permintaan informasi melalui surat/email/website akan
direspon pada hari yang sama jam kerja, dan diselesaikan
selama 2 hari kerja
2 pelayanan konsultasi teknologi melalui surat/email/website
Direspon pada hari kerja yang sama selama jam kerja dan
Diselesaikan selama selama 2 hari kerja;
VI Biaya/Tarif
Biaya jasa informasi/konsultasi adalah tidak dipungut biaya
gratis( Rp.0)
VII .Produkpelayanan
Hasil Layanan berupa ; Data/ informasi teknologi pertanian
VIII . Sarana Atau fasilitas pelayanan
1 Sarana pelayana petugas : meja,kursi, komputer, alat tulis,
internet.
2 Fasilitas pelayana untuk pelanggan : ruang tunggu/
perpustakan/media cetak ( publikasi BPTP sumsel), laporan
hasil penelitian,Pengkajian, dan internet.
.
Pengguna/pelanggan
Petugas Layanan
Ka. BPTP
Pelaksana Layanan
Kasi
KSPP
Pengguna/pelanggan
ya
Basis
Data
/Kelji
Peneliti/
penyulu
h
Data/infrmasi
&peta
Konsul
Teknologi
Pertanian
2. Pelayanan perpustakaan
1 Dasar Hukum
1 Undang undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang
Keterbukaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang pelayanan publik.
2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik;
3 Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang standar
pelayanan publik;
4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 tentang
pedoman
Penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik
kementerian
Pertanian;
5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar
layanan;
6 Peraturan Menteri pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang
Pedoman
Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan
kementerian Pertanian;
7 Peraturan Menteri pertanian Nomor: 20/OT.140/3/2013
Tentang
Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi
pertanian;
II Jam Pelayanan
Senin-Kamis : 08.00- 16.00 WIB
Istirahat 12.00 -13.00 WIB
Jumat : 08.00 – 16.30 WIB
Istirahat 11.30 – 13.00 WIB
III Persyaratan pelayanan
1 Menulis Identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan
maksud kedatangan pada buku tamu.
2 mengisi Form Permintaan Layanan
IV Sistem mekanisme dan prosedur layanan
1 pemustaka mengisi buku tamu dan menuliksan maksud
kedatangan
2 Petugas layanan menerima, mencatat dan
menyampaikan
Permohonan kepada BPTP sumatera selatan
3 petugas melakukan download database yang
dibutuhkan atau Pemustaka melakukan sendiri;
4 pemustaka mengembalikan bahan yang dipinjamkan
dengan Dengan menepatkan di meja baca;
5 petugas menyusun kembali koleksi perpustakaan yang
telah Digunakan;
6 Jika Pemustaka ingin melakukan penggandaan, hanya
dapat Dilakukan oleh petugas dengan memberikan biaya
penggandaan;
7 Peminjam buku hanya dilayani untuk pemustaka dari
BPTP sumsel ( pegawai BPTP)
Pemustaka
ka
petugas
menelusuri
menelusuri
Pemustaka
ka
Tercetak Tercetak
Baca pinjem
selesai
Baca Unduh
selesai
V Waktupenyelesaian pelayanan
Pelayanan perpusatakan diselesaikan dalam waktu 30
meenit
VI Biaya/Tarif
Biaya jasa informasi/konsultasi adalah tidak dipungut
biaya gratis( Rp.0)
VII .Produkpelayanan
Produk layanan berupa : prosiding, jurnal penelitian,
buku cetak, juknis, Liptan, bulletin,majalah bulanan
sesuai komoditas dan sub komoditas.
VIII . Sarana Atau fasilitas pelayanan
1 Sarana pelayanan petugas : meja,kursi, komputer, alat
tulis, internet.
2 Fasilitas pelayanan untuk pelanggan : Ruang baca,
toilet, tempat Parkir, dan internet
.
3. PELAYANANPENYALURAN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL BARU
(VUB)
I Dasar Hukum
1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang
keterbukaan informasi Publik;
2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
standar Pelayanan publik;
4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang
pedoman Penyusunan dan penetapan standar
pelayanan kementerian pertanian;
5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar
pelayanan;
6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang
pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di
lingkungan kementerian Pertanian;
7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013
tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian
teknologi pertanian
II Jam Pelayanan
- Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Istirahat 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 -16.30 WIB
Istirahat 11.30 – 13.00 WIB
III Persyaratan Pelayanan
1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan
maksud Kedatangan pada buku tamu.
2 Mengisi Form permintaan layanan.
3 permintaan bantuan benih sumber VUB dapat diberikan
dengan Ketentuan sebagai berikut : (a). Apabila target
PNBP sudah dipenuhi, (b). Benih digunakan untuk
kegiatan display atau sosialisasi yang Dilakukan oleh
dinas, (c). Bantuan diberikan pada kondisi tertentu
Diantaranya; terjadi bencana alam,
kekeringan,kebanjiran atau hal-hal Lain yang dianggap
perlu untuk berikan bantuan Benih, (c). pemberian
Bantuan Benih diatas dengan tetap mempertimbangkan
ketersediaan Stok benih di gudang UPBS
4 Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
4.1 Prosedur pelayanan penyaluran BENIH SUMBER VUB
melalui Penjualan
1 pengguna jasa mengajukan permohonan untuk
melakukan pemesanan Benih padi yang dilakukan baik
melalui web/ telp/ email BPTP Sumatra selatan atau
manual ( form isian/ Surat penghantar)ditujukan Kepada
kepala BPTP sumatera selatan melalui petugas;
2 petugas akan menyerahkan surat permohonan kepada
penanggung Jawab UPBS yang telah ditugaskan oleh
kepala BPTP sumatera Selatan;
3 penanggung jawab UPBS akan menugaskan bagian
pelaksana layanan Untuk melakukan pengecekan
persediaan benih sesuai permintaan Pengguna jasa;
4 Bagian administrasi/ keungan membukukan dan
membuat laporan Pelaksanaan pelayanan dan
mendokumentasikan kegiatan dengan Baik;
5 penanggung jawab UPBS melaporkan hasil kegiatan
secara tertulis Kepada kepala Balai;
4.2 Prosedur pelayanan penyaluran Benih UPBS untuk
bantuan
1 pengguna jasa mengajukan permohonan untuk
melakukan Pemesanan benih padi yang dilakukan baik
melalui web/telp/ email BPTP sumatera selatan atau
manual ( form isian/ surat penghantar Ditujukan
kepala BPTP sumatera selatan melalui petugas
2 petugas akan menyerahkan surat permohonan kepada
penanggung Jawab UPBS yang telah ditugaskan oleh
kepala BPTP sumatera Selatan,selaku manajer
umum;
3 penanggung jawab UPBS akan menugaskan bagian
pelaksana layanan Untuk melakukan pengecekan
persediaan benih sesuai permintaan Pengguna jasa;
4 penanggung Jawab UPBS melaporkan hasil kegiatan
secara tertulis Kepada kepala Balai;
Alur
Pelayanan
5 Waktu penyelesaian pelayanan
Pelayanan penyaluran Benih sumber varietas unggul
baru Diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu.
6 .Biaya/Tarif
a. biaya pembelian benih padi kelas FS Rp 12.00/kg, SS
Rp 9000/kg dan ES Rp 7.500/kg
b. Biaya pengiriman dari gudang UPBS kebunpercobaan
kayu agung sampai ke lokasi pemesanan ditanggung
oleh pemesan.
7 Produk Pelayanan
Benih sumber padi VUB bersertifikat;
8 Sarana atau fasilitas pelayanan
1. Sarana pelayanan yang dibutuhkan petugas berupa
:meja,kursi Komputer,alat tulis,timbangan
2. Fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor,
ruang tunggu, Ac, toilet,tempat parkir, dan internet.
Pengguna/pelanggan
Petugas Layanan
Pelaksana Layanan
Penjab Upsus/wakil
mANAGER
Ka.Bptp/Manager Umum
Bag. ADM/
Bendahara PNBP
Pengguna/Pelanggan
4.PELAYANAN PUBLIKASI DAN DISEMINASI INOVASI TEKNOLOGI
I Dasar Hukum
1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang
keterbukaan informasi Publik;
2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
standar Pelayanan publik;
4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang
pedoman Penyusunan dan penetapan standar
pelayanan kementerian pertanian;
5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar
pelayanan;
6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang
pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di
lingkungan kementerian Pertanian;
7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013
tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian
teknologi pertanian
II Jam Pelayanan
- Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Istirahat 12.00 – 13.00 WIB
Jumat : 08.00 -16.30 WIB
Istirahat 11.30 – 13.00 WIB
III Persyaratan Pelayanan
1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan
maksud Kedatangan pada buku tamu.
2 Mengisi Form permintaan layanan.
IV Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
1 pengguna jasa mengajukan permohonan terhadap BPTP
Sumatera selatan secara online ataupun manual( datang
secara Langsung);
2 surat/ informasi tentang permohonan pelayanan
disampaikan oleh Petugas ke kepala Balai dan
didisposisikan ke kasie KSPP, sedangkan Permintaan
narasumber didisposisikan kepada staf sesuai keahlian
Yang diminta;
3 penanggung jawab publikasi dan diseminasimenerima
disposisi Balai melalui KSPP
4 penanngung jawab publikasi dan diseminasi
menyerahkan surat Tugas kepada penanggung jawab
kegiatan yang tercakup di kegiatan Publikasi dan
diseminasi ( media cetak, media elektronik, website,
Pameran,visitor plot,demplot,hasil penelitian, dan
pengkajian) untuk Menyiapkan produk yang diminta;
5 setiap penanggung jawab yang dimaksud melaksanakan
tugas Pelayanan atau penyediaan produk yang diminta
dan untuk Narasumber yang telah ditunjuk segera
mempersiapkan materi;
6 Kasie Kspp memberikan hasil kepada petugas layanan
informasi Untuk menyerahkan produk kepada
pemohon;
Alur
Pelayanan
Pengguna/Pelanggan
Petugas Layanan
KA BPTP
Kasie KSPP
Pelaksana Pelayanan
Penjab Publikasi&Diseminasi
Kasi KSPP Pengguna/pelanggan
Publikasi
KA BPTP
Pameran,dempl
ot,hasillitkaji,n
arasumber
Media Cetak,Media
Elektronik,Website
V Waktu penyelesaian pelayanan
a. Pelayanan permintah bahan publikasi ( media cetak)
diselesaikan dalam waktu satu jam.
b.pelayaan permintaan bahan diseminasi diselesaikan
dalam waktu 2 hari.
c.pelayanan permin taan narasumber diselesaikan
dalam waktu 2 hari
VI Biaya/ Tarif
Biaya jasa pelayanan publikasi dan diseminasi adalah
tidak dipungut
Biaya/gratis (Rp.0)
VII Produk Pelayanan
Produk layanan berupa cetakan ( Buletin, Liptan,
brosur,poster,Buku saku), produk hasil penelitiandan
pengkajian ( benih, Produk Pascapanen,
pupuk,pestida,dll), bahan pameran,demplot,visitor, plot
Dan tenaga narasumber.
VIII sarana dan fasilitas pelayanan
1 sarana pelayanan yang dibutuhkan petugas berupa :
meja, kursi, Komputer,alat tulis, timbangan
2 . fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor,
ruang tunggu,Ac, toilet, tempat parkir, dan internet
5.PELAYANAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN
I Dasar Hukum
1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang
keterbukaan informasi Publik;
2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
standar Pelayanan publik;
4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang
pedoman Penyusunan dan penetapan standar
pelayanan kementerian pertanian;
5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar
pelayanan;
6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang
pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di
lingkungan kementerian Pertanian;
7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013
tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian
teknologi pertanian
II Jam Pelayanan
- Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Istirahat 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 -16.30 WIB
Istirahat 11.30 – 13.00 WIB
III Persyaratan Pelayanan
1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan
maksud Kedatangan pada buku tamu.
2 Mengisi Form permintaan layanan.
IV Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
1 pengguna jasa/ calon mitra mengajukan permohonan
tertulis. Berupa surat permohonan kerjasama yang
ditunjukan kepala BPTP Sumatra selatan.
2 petugas layanan menerima, mencatat dan
menyampaikan surat Permohonan kepada kepala BPTP
sumsel;
3 kepala BPTP sumatra selatan mendisposisikan surat
permohonan Kepada kasie KSPP untuk dapat
menindaklanjuti.
4 Kasie KSPP bersama tim kerjasama mendiskusikan
proposal kerjasama Yang diterima;
5 Bagian kerjasama membuat surat balasan persetujuan
kerjasama yang Ditanda tangani kepala Balai;
6 Bagian kerjasama bersama calon mitra membahas
kegiatan kerjasama Yang akan dilaksanakan;
7 Bagian kerjasama membuat proposal kerjasama;
8 Bagian kerjasam membahas proposal kerjasam dengan
calon mitra, Jika terjadi kesepakatan dilanjutkan dengan
pembuatan perjanjian;
9 pelaksanaan kegiatan kerjasama
10 Bagian kerjasama membuat pelaopran hasil kerjasama;
Alur
Pelayanan Calon Mitra
Petugas Layanan
KA. BPTP
Kasie KSPP
Calon Mitra
V Waktu penyelesaian pelayanan
1. pelayanan administrasi dan surat balasan
persetujuan/ penolakan Kerjasama diselesaikan dalam
waktu 1 minggu
2.pelaksanaan kerjasamadieselesaikan sesuai dengan
kesepakatan Bersama
VI Biaya/ Tarif
Biaya jasa pelayanan publikasi dan diseminasi adalah
tidak dipungut
Biaya/gratis (Rp.0)
VII Hasil kerjasamacberupa : data/ informasi, hasil
pengujian, teknologi
VIII sarana dan fasilitas pelayanan
1 sarana pelayanan yang dibutuhkan petugas berupa :
meja, kursi, Komputer,alat tulis, timbangan
2 . fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor,
ruang tunggu,Ac, toilet, tempat parkir, dan internet
3 Sarana prasarana kegiatan :nkebun percobaan,peralatan
lapangan,( traktor,pacul,sprayer, alat tanam benih, alat
panen, alat Dokumentasi, alat pengelolaa data).
6. PELAYANAN MAGANG/PELATIHAN/ PRAKTEK KERJA LAPANG
SISWA ATAU MAHASISWA
I Dasar Hukum
1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang
keterbukaan informasi Publik;
2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
standar Pelayanan publik;
4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang
pedoman Penyusunan dan penetapan standar
pelayanan kementerian pertanian;
5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar
pelayanan;
6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang
pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di
lingkungan kementerian Pertanian;
7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013
tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian
teknologi pertanian
II Jam Pelayanan
- Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Istirahat 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 -16.30 WIB
Istirahat 11.30 – 13.00 WIB
III Persyaratan Pelayanan
1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan
maksud Kedatangan pada buku tamu.
2 Mengisi Form permintaan layanan.
IV Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
1 pengguna jasa mengajukan permohonan tertulis berupa
surat Permohonan kerja magang siswa/ mahasiswa yang
dilengkapi Dengan proposal magang dan melampirkan
profil siswa/ mahasiswa Yang akan diajukan untuk
program magang/ pelatihan/pkl;
2 petugas pelayanan menerima, mencatat dan
menyampaikan surat Permohonan beserta proposal
magang siswa/ mahasiswa kepada Kepala BPTP sumatra
selatan;
3 kepala BPTP sumatera selatan mendisposisikan surat
permohonan Proposal pengajuan magang siswa/
mahasiswa kepada kasie KSPP Untuk dapat
ditindaklanjuti;
4 Kasie KSPP mempersiapkan surat balasan peserta
magang yang Diterima dan mengirimkannya;
5 peserta magang yang sudah dinyatakan diterima wajib
mengikuti Pertemuan teknis ( Tecnical meeting) di BPTP
sumatera selatan dengan Mengisi form isian magang
dan mendatangani kontrak kerja magang
6 peserta magang melaksanakan kegiatan magang sesuai
dengan yang Diajukan
7 peserta magang membuat laporan hasil pelaksanaan
msgang dan Melaksanakan seminar hasil magang di
lingkup BPTP sumatera selatan Menerima sertifikat
magang;
Alur
Pelayanan
V Waktu penyelesaian pelayanan
Pelayanan pelayanan magang/ pelatihan/ PKL siswa
atau mahasiswa Diselesaikan sesuai surat tugas dari
pimpian sekolah/ perguruan tinggi
VI pelayanan magang/pelatihan/ PKL siswa dan mahasiswa
tidak dipungut Biaya/gratis (Rp.0)
2. penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi (
makanan, minuman,
Listrik,PDAM, tempat tinggal), di tanggung sendiri oleh
pengguna
VII produk pelayanan
Pelayanan magang/pelatihan/PKL siswa dan mahasiswa
VIII sarana dan fasilitas pelayanan
1 sarana yang di butuhkan petugas : ruang
tamu,perpustakan,alat tulis Komputer.
2 fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor,
ruang tunggu Ac, toilet, tempat parkir, dan internet.
3 Sarana prasarana kegiatan :nkebun percobaan,peralatan
lapangan,( traktor,pacul,sprayer, alat tanam benih, alat
panen, alat Dokumentasi, alat pengelolaa data).

More Related Content

What's hot

Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAdhy Nosho
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaRudi Wijaya
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerSisca Yoliza
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--temanna #LABEDDU
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahFKP2B Cikarang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangPenataan Ruang
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputer
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
Contoh Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Penilaian Kinerja KaryawanContoh Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Penilaian Kinerja Karyawan
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 

Similar to STANDAR PELAYANAN

POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKPOWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKIca Diennissa
 
Permentan 78 tahun 2012 ttg spp kementan
Permentan 78 tahun 2012 ttg spp kementanPermentan 78 tahun 2012 ttg spp kementan
Permentan 78 tahun 2012 ttg spp kementanDadang Rusnandar
 
Paparan bp3k celikah
Paparan bp3k celikahPaparan bp3k celikah
Paparan bp3k celikahbp3kcelikah
 
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP Gorontalo
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP GorontaloSOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP Gorontalo
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP GorontaloLPMP GORONTALO
 
Standart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikStandart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikIdram M. Ladji
 
Materi Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptx
Materi Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptxMateri Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptx
Materi Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptxSitiHardianti68
 
Standar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdf
Standar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdfStandar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdf
Standar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdfHENDRIALMEIDA
 
KOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptKOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptMUJIANTOs
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021koperasidoaibuharapa
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...Pemdes Wonoyoso
 
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptMateri Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptAgustianNurMuhammad
 
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralSOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralBidangFordatikBarsel
 
9. konsolidasi database_di_pusat
9. konsolidasi database_di_pusat9. konsolidasi database_di_pusat
9. konsolidasi database_di_pusatRosyid Musthofa
 
Standar pelayanan
Standar pelayananStandar pelayanan
Standar pelayanandede toni
 

Similar to STANDAR PELAYANAN (20)

Sk spp 2016 2
Sk spp 2016 2Sk spp 2016 2
Sk spp 2016 2
 
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKPOWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
 
Permentan 78 tahun 2012 ttg spp kementan
Permentan 78 tahun 2012 ttg spp kementanPermentan 78 tahun 2012 ttg spp kementan
Permentan 78 tahun 2012 ttg spp kementan
 
bahan presentasi (1).pptx
bahan presentasi (1).pptxbahan presentasi (1).pptx
bahan presentasi (1).pptx
 
Paparan bp3k celikah
Paparan bp3k celikahPaparan bp3k celikah
Paparan bp3k celikah
 
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP Gorontalo
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP GorontaloSOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP Gorontalo
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP Gorontalo
 
Standart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikStandart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publik
 
Materi Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptx
Materi Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptxMateri Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptx
Materi Bimtek Pantarlih_Data Pemilih.pptx
 
Standar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdf
Standar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdfStandar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdf
Standar Layanan Pusk Gunung Tabur.pdf
 
KOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptKOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.ppt
 
Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
 
PEMBEKALAN Coklit.pptx
PEMBEKALAN Coklit.pptxPEMBEKALAN Coklit.pptx
PEMBEKALAN Coklit.pptx
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
 
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.pptMateri Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
Materi Presentasi PPID Kab. Kuningan.ppt
 
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralSOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
 
9. konsolidasi database_di_pusat
9. konsolidasi database_di_pusat9. konsolidasi database_di_pusat
9. konsolidasi database_di_pusat
 
Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020
 
Standar pelayanan
Standar pelayananStandar pelayanan
Standar pelayanan
 

More from BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

More from BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN (20)

daftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdfdaftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdf
 
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdfPENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
 
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdfMITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
 
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdfEVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
 
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdfSurat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
 
simak bmn.pdf
simak bmn.pdfsimak bmn.pdf
simak bmn.pdf
 
Laporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdfLaporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdf
 
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdfNOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
 
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdfNOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
 
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdfSURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
 
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdfRealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
 
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdfRealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
 
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdfSTATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
 
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdfREKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
 
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdfJUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
 
Agenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdfAgenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdf
 
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdfSURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
 
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdfDaftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
 
SE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdfSE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdf
 
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (13)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

STANDAR PELAYANAN

  • 1. B. STANDAR PELAYANAN 1.PELAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI TEKNOLOGI PERTANIAN 1 Dasar Hukum 1 Undang undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3 Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang standar pelayanan publik; 4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik kementerian Pertanian; 5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar layanan; 6 Peraturan Menteri pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian; 7 Peraturan Menteri pertanian Nomor: 20/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi pertanian; II Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00- 16.00 WIB Istirahat 12.00 -13.00 WIB Jumat : 08.00 – 16.30 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB III Persyaratan pelayanan 1 Menulis Identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan maksud kedatangan pada buku tamu. 2 mengisi Form Permintaan Layanan IV Sistem mekanisme dan prosedur layanan 1 permohonan/ pengguna atau melalui surat/ e- mail mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi buku tamu untuk mendapatkan pelayanan informasi dan konsultasi atau melalui website BPTP sumatera selatan ( www. Sumsel.litbang.pertanian.go.id); 2 Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan Permohonan kepada BPTP sumatera selatan 3 Kepala BPTP sumatra selatan mendisposisi permohonan kepada Pelaksanaan layanan (peneliti /penyuluh pertanian/ teknisi litkayasa dan Lain-lain) dan kepala seksi kerjasama dan pelayanan pengkajian ( kasie kspp). 4 . Petugas layanan menyampaikan surat permintaan data dan memo Kepada bagian yang ditunjuk / pelaksana layanan 5 . Kasie KSPP memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi dan konsultasi Teknologi pertanian sesuai permohonan berkoordinasi dengan Pelaksana permohonan; 6 Pelaksana layanan (peneliti/ penyuluh pertanian/ teknisi litkayasa, dan Lain-lain) melakukan pelayanan konsultasi inovasi teknologi pertanian Sesuai permohonan; 7 Apabila informasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi Memberi keterangan tertulis yang ditandatangani oleh kasie KSPP; 8 Untuk informasi yang dikecualikan ,maka kasie KSPP Menerbitkan Surat keputusan tentang penolakan permohonan; 9 Apabila data/ informasi ada, maka petugas layanan informasi
  • 2. memantau Penyiapan data memantau penyiapan data informasi sesuai dengan memo yang telah diajukan 10 petugas layanan menerima data/ informasi yang telah dipersiapkan Oleh pelaksanaan layanan 11 pemohon Data/ informasi mengambil data/ informasi yang telah Disiapkan oleh petugas layanan; 12 seluruh hasil informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan Kepada Kasie KSPP ALUR PELAYA NAN V Waktupenyelesaian pelayanan 1 Permintaan informasi melalui surat/email/website akan direspon pada hari yang sama jam kerja, dan diselesaikan selama 2 hari kerja 2 pelayanan konsultasi teknologi melalui surat/email/website Direspon pada hari kerja yang sama selama jam kerja dan Diselesaikan selama selama 2 hari kerja; VI Biaya/Tarif Biaya jasa informasi/konsultasi adalah tidak dipungut biaya gratis( Rp.0) VII .Produkpelayanan Hasil Layanan berupa ; Data/ informasi teknologi pertanian VIII . Sarana Atau fasilitas pelayanan 1 Sarana pelayana petugas : meja,kursi, komputer, alat tulis, internet. 2 Fasilitas pelayana untuk pelanggan : ruang tunggu/ perpustakan/media cetak ( publikasi BPTP sumsel), laporan hasil penelitian,Pengkajian, dan internet. . Pengguna/pelanggan Petugas Layanan Ka. BPTP Pelaksana Layanan Kasi KSPP Pengguna/pelanggan ya Basis Data /Kelji Peneliti/ penyulu h Data/infrmasi &peta Konsul Teknologi Pertanian
  • 3. 2. Pelayanan perpustakaan 1 Dasar Hukum 1 Undang undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3 Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang standar pelayanan publik; 4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik kementerian Pertanian; 5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar layanan; 6 Peraturan Menteri pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian; 7 Peraturan Menteri pertanian Nomor: 20/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi pertanian; II Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00- 16.00 WIB Istirahat 12.00 -13.00 WIB Jumat : 08.00 – 16.30 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB III Persyaratan pelayanan 1 Menulis Identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan maksud kedatangan pada buku tamu. 2 mengisi Form Permintaan Layanan IV Sistem mekanisme dan prosedur layanan 1 pemustaka mengisi buku tamu dan menuliksan maksud kedatangan 2 Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan Permohonan kepada BPTP sumatera selatan 3 petugas melakukan download database yang dibutuhkan atau Pemustaka melakukan sendiri; 4 pemustaka mengembalikan bahan yang dipinjamkan dengan Dengan menepatkan di meja baca; 5 petugas menyusun kembali koleksi perpustakaan yang telah Digunakan; 6 Jika Pemustaka ingin melakukan penggandaan, hanya dapat Dilakukan oleh petugas dengan memberikan biaya penggandaan; 7 Peminjam buku hanya dilayani untuk pemustaka dari BPTP sumsel ( pegawai BPTP) Pemustaka ka petugas menelusuri menelusuri Pemustaka ka Tercetak Tercetak Baca pinjem selesai Baca Unduh selesai
  • 4. V Waktupenyelesaian pelayanan Pelayanan perpusatakan diselesaikan dalam waktu 30 meenit VI Biaya/Tarif Biaya jasa informasi/konsultasi adalah tidak dipungut biaya gratis( Rp.0) VII .Produkpelayanan Produk layanan berupa : prosiding, jurnal penelitian, buku cetak, juknis, Liptan, bulletin,majalah bulanan sesuai komoditas dan sub komoditas. VIII . Sarana Atau fasilitas pelayanan 1 Sarana pelayanan petugas : meja,kursi, komputer, alat tulis, internet. 2 Fasilitas pelayanan untuk pelanggan : Ruang baca, toilet, tempat Parkir, dan internet .
  • 5. 3. PELAYANANPENYALURAN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL BARU (VUB) I Dasar Hukum 1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang keterbukaan informasi Publik; 2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan publik; 4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan dan penetapan standar pelayanan kementerian pertanian; 5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar pelayanan; 6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian; 7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi pertanian II Jam Pelayanan - Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat 12.00 – 13.00 WIB - Jumat : 08.00 -16.30 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB III Persyaratan Pelayanan 1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan maksud Kedatangan pada buku tamu. 2 Mengisi Form permintaan layanan. 3 permintaan bantuan benih sumber VUB dapat diberikan dengan Ketentuan sebagai berikut : (a). Apabila target PNBP sudah dipenuhi, (b). Benih digunakan untuk kegiatan display atau sosialisasi yang Dilakukan oleh dinas, (c). Bantuan diberikan pada kondisi tertentu Diantaranya; terjadi bencana alam, kekeringan,kebanjiran atau hal-hal Lain yang dianggap perlu untuk berikan bantuan Benih, (c). pemberian Bantuan Benih diatas dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan Stok benih di gudang UPBS 4 Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan 4.1 Prosedur pelayanan penyaluran BENIH SUMBER VUB melalui Penjualan 1 pengguna jasa mengajukan permohonan untuk melakukan pemesanan Benih padi yang dilakukan baik melalui web/ telp/ email BPTP Sumatra selatan atau manual ( form isian/ Surat penghantar)ditujukan Kepada kepala BPTP sumatera selatan melalui petugas; 2 petugas akan menyerahkan surat permohonan kepada penanggung Jawab UPBS yang telah ditugaskan oleh kepala BPTP sumatera Selatan; 3 penanggung jawab UPBS akan menugaskan bagian pelaksana layanan Untuk melakukan pengecekan persediaan benih sesuai permintaan Pengguna jasa; 4 Bagian administrasi/ keungan membukukan dan membuat laporan Pelaksanaan pelayanan dan mendokumentasikan kegiatan dengan Baik; 5 penanggung jawab UPBS melaporkan hasil kegiatan secara tertulis Kepada kepala Balai; 4.2 Prosedur pelayanan penyaluran Benih UPBS untuk bantuan 1 pengguna jasa mengajukan permohonan untuk melakukan Pemesanan benih padi yang dilakukan baik
  • 6. melalui web/telp/ email BPTP sumatera selatan atau manual ( form isian/ surat penghantar Ditujukan kepala BPTP sumatera selatan melalui petugas 2 petugas akan menyerahkan surat permohonan kepada penanggung Jawab UPBS yang telah ditugaskan oleh kepala BPTP sumatera Selatan,selaku manajer umum; 3 penanggung jawab UPBS akan menugaskan bagian pelaksana layanan Untuk melakukan pengecekan persediaan benih sesuai permintaan Pengguna jasa; 4 penanggung Jawab UPBS melaporkan hasil kegiatan secara tertulis Kepada kepala Balai; Alur Pelayanan 5 Waktu penyelesaian pelayanan Pelayanan penyaluran Benih sumber varietas unggul baru Diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu. 6 .Biaya/Tarif a. biaya pembelian benih padi kelas FS Rp 12.00/kg, SS Rp 9000/kg dan ES Rp 7.500/kg b. Biaya pengiriman dari gudang UPBS kebunpercobaan kayu agung sampai ke lokasi pemesanan ditanggung oleh pemesan. 7 Produk Pelayanan Benih sumber padi VUB bersertifikat; 8 Sarana atau fasilitas pelayanan 1. Sarana pelayanan yang dibutuhkan petugas berupa :meja,kursi Komputer,alat tulis,timbangan 2. Fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor, ruang tunggu, Ac, toilet,tempat parkir, dan internet. Pengguna/pelanggan Petugas Layanan Pelaksana Layanan Penjab Upsus/wakil mANAGER Ka.Bptp/Manager Umum Bag. ADM/ Bendahara PNBP Pengguna/Pelanggan
  • 7. 4.PELAYANAN PUBLIKASI DAN DISEMINASI INOVASI TEKNOLOGI I Dasar Hukum 1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang keterbukaan informasi Publik; 2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan publik; 4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan dan penetapan standar pelayanan kementerian pertanian; 5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar pelayanan; 6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian; 7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi pertanian II Jam Pelayanan - Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 -16.30 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB III Persyaratan Pelayanan 1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan maksud Kedatangan pada buku tamu. 2 Mengisi Form permintaan layanan. IV Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan 1 pengguna jasa mengajukan permohonan terhadap BPTP Sumatera selatan secara online ataupun manual( datang secara Langsung); 2 surat/ informasi tentang permohonan pelayanan disampaikan oleh Petugas ke kepala Balai dan didisposisikan ke kasie KSPP, sedangkan Permintaan narasumber didisposisikan kepada staf sesuai keahlian Yang diminta; 3 penanggung jawab publikasi dan diseminasimenerima disposisi Balai melalui KSPP 4 penanngung jawab publikasi dan diseminasi menyerahkan surat Tugas kepada penanggung jawab kegiatan yang tercakup di kegiatan Publikasi dan diseminasi ( media cetak, media elektronik, website, Pameran,visitor plot,demplot,hasil penelitian, dan pengkajian) untuk Menyiapkan produk yang diminta; 5 setiap penanggung jawab yang dimaksud melaksanakan tugas Pelayanan atau penyediaan produk yang diminta dan untuk Narasumber yang telah ditunjuk segera mempersiapkan materi; 6 Kasie Kspp memberikan hasil kepada petugas layanan informasi Untuk menyerahkan produk kepada pemohon; Alur Pelayanan Pengguna/Pelanggan Petugas Layanan KA BPTP Kasie KSPP Pelaksana Pelayanan Penjab Publikasi&Diseminasi Kasi KSPP Pengguna/pelanggan Publikasi KA BPTP Pameran,dempl ot,hasillitkaji,n arasumber Media Cetak,Media Elektronik,Website
  • 8. V Waktu penyelesaian pelayanan a. Pelayanan permintah bahan publikasi ( media cetak) diselesaikan dalam waktu satu jam. b.pelayaan permintaan bahan diseminasi diselesaikan dalam waktu 2 hari. c.pelayanan permin taan narasumber diselesaikan dalam waktu 2 hari VI Biaya/ Tarif Biaya jasa pelayanan publikasi dan diseminasi adalah tidak dipungut Biaya/gratis (Rp.0) VII Produk Pelayanan Produk layanan berupa cetakan ( Buletin, Liptan, brosur,poster,Buku saku), produk hasil penelitiandan pengkajian ( benih, Produk Pascapanen, pupuk,pestida,dll), bahan pameran,demplot,visitor, plot Dan tenaga narasumber. VIII sarana dan fasilitas pelayanan 1 sarana pelayanan yang dibutuhkan petugas berupa : meja, kursi, Komputer,alat tulis, timbangan 2 . fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor, ruang tunggu,Ac, toilet, tempat parkir, dan internet
  • 9. 5.PELAYANAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PERTANIAN I Dasar Hukum 1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang keterbukaan informasi Publik; 2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan publik; 4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan dan penetapan standar pelayanan kementerian pertanian; 5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar pelayanan; 6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian; 7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi pertanian II Jam Pelayanan - Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat 12.00 – 13.00 WIB - Jumat : 08.00 -16.30 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB III Persyaratan Pelayanan 1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan maksud Kedatangan pada buku tamu. 2 Mengisi Form permintaan layanan. IV Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan 1 pengguna jasa/ calon mitra mengajukan permohonan tertulis. Berupa surat permohonan kerjasama yang ditunjukan kepala BPTP Sumatra selatan. 2 petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat Permohonan kepada kepala BPTP sumsel; 3 kepala BPTP sumatra selatan mendisposisikan surat permohonan Kepada kasie KSPP untuk dapat menindaklanjuti. 4 Kasie KSPP bersama tim kerjasama mendiskusikan proposal kerjasama Yang diterima; 5 Bagian kerjasama membuat surat balasan persetujuan kerjasama yang Ditanda tangani kepala Balai; 6 Bagian kerjasama bersama calon mitra membahas kegiatan kerjasama Yang akan dilaksanakan; 7 Bagian kerjasama membuat proposal kerjasama; 8 Bagian kerjasam membahas proposal kerjasam dengan calon mitra, Jika terjadi kesepakatan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian; 9 pelaksanaan kegiatan kerjasama 10 Bagian kerjasama membuat pelaopran hasil kerjasama; Alur Pelayanan Calon Mitra Petugas Layanan KA. BPTP Kasie KSPP Calon Mitra
  • 10. V Waktu penyelesaian pelayanan 1. pelayanan administrasi dan surat balasan persetujuan/ penolakan Kerjasama diselesaikan dalam waktu 1 minggu 2.pelaksanaan kerjasamadieselesaikan sesuai dengan kesepakatan Bersama VI Biaya/ Tarif Biaya jasa pelayanan publikasi dan diseminasi adalah tidak dipungut Biaya/gratis (Rp.0) VII Hasil kerjasamacberupa : data/ informasi, hasil pengujian, teknologi VIII sarana dan fasilitas pelayanan 1 sarana pelayanan yang dibutuhkan petugas berupa : meja, kursi, Komputer,alat tulis, timbangan 2 . fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor, ruang tunggu,Ac, toilet, tempat parkir, dan internet 3 Sarana prasarana kegiatan :nkebun percobaan,peralatan lapangan,( traktor,pacul,sprayer, alat tanam benih, alat panen, alat Dokumentasi, alat pengelolaa data).
  • 11. 6. PELAYANAN MAGANG/PELATIHAN/ PRAKTEK KERJA LAPANG SISWA ATAU MAHASISWA I Dasar Hukum 1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang keterbukaan informasi Publik; 2 Undang- undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan publik; 4 Peraturan menteri pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan dan penetapan standar pelayanan kementerian pertanian; 5 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar pelayanan; 6 Peraturan menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang pedomanPengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian; 7 Peraturan menteri pertanian Nomor 20/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan data kerja Balai pengkajian teknologi pertanian II Jam Pelayanan - Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat 12.00 – 13.00 WIB - Jumat : 08.00 -16.30 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB III Persyaratan Pelayanan 1 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimilki dan maksud Kedatangan pada buku tamu. 2 Mengisi Form permintaan layanan. IV Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan 1 pengguna jasa mengajukan permohonan tertulis berupa surat Permohonan kerja magang siswa/ mahasiswa yang dilengkapi Dengan proposal magang dan melampirkan profil siswa/ mahasiswa Yang akan diajukan untuk program magang/ pelatihan/pkl; 2 petugas pelayanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat Permohonan beserta proposal magang siswa/ mahasiswa kepada Kepala BPTP sumatra selatan; 3 kepala BPTP sumatera selatan mendisposisikan surat permohonan Proposal pengajuan magang siswa/ mahasiswa kepada kasie KSPP Untuk dapat ditindaklanjuti; 4 Kasie KSPP mempersiapkan surat balasan peserta magang yang Diterima dan mengirimkannya; 5 peserta magang yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti Pertemuan teknis ( Tecnical meeting) di BPTP sumatera selatan dengan Mengisi form isian magang dan mendatangani kontrak kerja magang 6 peserta magang melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan yang Diajukan 7 peserta magang membuat laporan hasil pelaksanaan msgang dan Melaksanakan seminar hasil magang di lingkup BPTP sumatera selatan Menerima sertifikat magang; Alur Pelayanan V Waktu penyelesaian pelayanan Pelayanan pelayanan magang/ pelatihan/ PKL siswa atau mahasiswa Diselesaikan sesuai surat tugas dari pimpian sekolah/ perguruan tinggi VI pelayanan magang/pelatihan/ PKL siswa dan mahasiswa tidak dipungut Biaya/gratis (Rp.0)
  • 12. 2. penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi ( makanan, minuman, Listrik,PDAM, tempat tinggal), di tanggung sendiri oleh pengguna VII produk pelayanan Pelayanan magang/pelatihan/PKL siswa dan mahasiswa VIII sarana dan fasilitas pelayanan 1 sarana yang di butuhkan petugas : ruang tamu,perpustakan,alat tulis Komputer. 2 fasilitas pelayanan untuk pelanggan : ruang kantor, ruang tunggu Ac, toilet, tempat parkir, dan internet. 3 Sarana prasarana kegiatan :nkebun percobaan,peralatan lapangan,( traktor,pacul,sprayer, alat tanam benih, alat panen, alat Dokumentasi, alat pengelolaa data).