Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Heni sri wahyuni mekanisme pelaporan kinerja asnKutsiyatinMSi
Sistem manajemen kinerja ASN terdiri dari enam sub-sistem utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aplikasi terkait untuk menghasilkan satu data kinerja ASN secara nasional. Implementasi sistem ini mengacu pada peraturan terbaru tentang penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 30 tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
[Ringkasan]
RKTM ini membahas rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di BPTP Sumatera Selatan pada tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kinerja BPTP. Secara garis besar mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan selama setahun.
Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Heni sri wahyuni mekanisme pelaporan kinerja asnKutsiyatinMSi
Sistem manajemen kinerja ASN terdiri dari enam sub-sistem utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aplikasi terkait untuk menghasilkan satu data kinerja ASN secara nasional. Implementasi sistem ini mengacu pada peraturan terbaru tentang penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 30 tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
[Ringkasan]
RKTM ini membahas rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di BPTP Sumatera Selatan pada tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kinerja BPTP. Secara garis besar mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan selama setahun.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan standar pelayanan publik dengan menjelaskan dasar hukum, tujuan reformasi birokrasi, masalah pelayanan publik, penjelasan mengenai PATEN di kecamatan, tujuan penyusunan standar pelayanan, prinsip-prinsipnya, mekanisme penyusunan dan penetapannya.
Dokumen tersebut membahas survei kepuasan masyarakat dan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pegawai terhadap lingkungan kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan.
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pelaporan dan pengelolaan data penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan batubara di Kabupaten Lahat melalui surat elektronik dan rapat. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan tersebut.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Laporan ini merangkum hasil kegiatan aktualisasi inventarisasi produk hukum berbasis digital di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini meliputi identifikasi produk hukum, pendokumentasian menjadi file digital, pengkategorian, pembuatan instrumen inventaris di Microsoft Excel, serta evaluasi dan komitmen tindak lanjut dengan pimpinan.
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagriKutsiyatinMSi
Panduan ini membahas cara meningkatkan peran analis kebijakan (JFAK) di instansi pemerintah, meliputi penjelasan tentang kedudukan dan kolaborasi JFAK, peran JFAK dalam siklus kebijakan, jenis pekerjaan dan proses kerja JFAK, serta standar kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi JFAK. Panduan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait optimalisasi peran JFAK di
Dokumen tersebut membahas tentang penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya perbaikan mendasar pada SAKIP berdasarkan hasil evaluasi, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi SAKIP, dan merancang model baru SAKIP untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas instansi p
Proposal proyek perubahan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan ketersediaan data kemiskinan yang valid melalui pembentukan tim kerja dan pengembangan sistem informasi baru. Output utamanya adalah terbentuknya sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang memuat data terkini serta alat-alat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan
Dokumen tersebut membahas hasil analisis jabatan dan beban kerja (ABK) di Bappeda Kota Samarinda. ABK ini menunjukkan kebutuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu yang lebih besar dibanding jumlah pegawai yang ada, serta rekomendasi untuk menyesuaikan susunan organisasi dan komposisi pegawai berdasarkan hasil ABK.
Standar Operasi Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis tentang aktivitas rutin yang harus dilakukan dalam proses administrasi pemerintahan. Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan penyusunan SOP, proses penyusunan SOP mulai dari membentuk tim, mengidentifikasi kegiatan, hingga pengesahan, serta manfaat SOP bagi peningkatan kualitas layanan.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan standar pelayanan publik dengan menjelaskan dasar hukum, tujuan reformasi birokrasi, masalah pelayanan publik, penjelasan mengenai PATEN di kecamatan, tujuan penyusunan standar pelayanan, prinsip-prinsipnya, mekanisme penyusunan dan penetapannya.
Dokumen tersebut membahas survei kepuasan masyarakat dan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pegawai terhadap lingkungan kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan.
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pelaporan dan pengelolaan data penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan batubara di Kabupaten Lahat melalui surat elektronik dan rapat. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan tersebut.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Laporan ini merangkum hasil kegiatan aktualisasi inventarisasi produk hukum berbasis digital di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini meliputi identifikasi produk hukum, pendokumentasian menjadi file digital, pengkategorian, pembuatan instrumen inventaris di Microsoft Excel, serta evaluasi dan komitmen tindak lanjut dengan pimpinan.
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagriKutsiyatinMSi
Panduan ini membahas cara meningkatkan peran analis kebijakan (JFAK) di instansi pemerintah, meliputi penjelasan tentang kedudukan dan kolaborasi JFAK, peran JFAK dalam siklus kebijakan, jenis pekerjaan dan proses kerja JFAK, serta standar kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi JFAK. Panduan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait optimalisasi peran JFAK di
Dokumen tersebut membahas tentang penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya perbaikan mendasar pada SAKIP berdasarkan hasil evaluasi, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi SAKIP, dan merancang model baru SAKIP untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas instansi p
Proposal proyek perubahan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan ketersediaan data kemiskinan yang valid melalui pembentukan tim kerja dan pengembangan sistem informasi baru. Output utamanya adalah terbentuknya sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang memuat data terkini serta alat-alat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan
Dokumen tersebut membahas hasil analisis jabatan dan beban kerja (ABK) di Bappeda Kota Samarinda. ABK ini menunjukkan kebutuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu yang lebih besar dibanding jumlah pegawai yang ada, serta rekomendasi untuk menyesuaikan susunan organisasi dan komposisi pegawai berdasarkan hasil ABK.
Standar Operasi Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis tentang aktivitas rutin yang harus dilakukan dalam proses administrasi pemerintahan. Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan penyusunan SOP, proses penyusunan SOP mulai dari membentuk tim, mengidentifikasi kegiatan, hingga pengesahan, serta manfaat SOP bagi peningkatan kualitas layanan.
Dokumen tersebut membahas persiapan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan, meliputi rapat persiapan pelaksanaan kontrak, organisasi kerja, jadwal waktu pelaksanaan, dan pendekatan kepada masyarakat dan instansi terkait.
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Dokumen ini membahas rencana mutu untuk kegiatan pemboran sumur eksplorasi dan produksi minyak dan gas, mencakup uraian pengadaan, lokasi, sasaran mutu, struktur organisasi, jadwal, prosedur, dan persyaratan dokumentasi. Tujuannya adalah menjamin pelaksanaan pemboran sumur sesuai standar mutu dan tepat waktu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengadaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta, termasuk perencanaan proyek kerjasama, persiapan proyek, dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dokumen juga menjelaskan tentang pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dan pihak-pihak yang dapat melaksanakannya.
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai cara pembuatan Term of Reference (TOR) untuk berbagai jenis kegiatan seperti workshop, sosialisasi, penelitian, pengadaan barang, dan pembangunan gedung. Dibahas pula format standar dan komponen-komponen yang harus diisi dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab kegiatan."
PPT PMK DD Saluran Pembuang Ciujung.pptxyadisuryadi27
Dokumen tersebut merupakan Program Mutu (PMK) untuk pekerjaan Detail Desain Saluran Pembuang Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang. PMK ini menjelaskan informasi proyek, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, dan metode pelaksanaan proyek selama 120 hari kalender.
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi tentang tiga Daerah Irigasi (DI) di Jawa Tengah, yaitu:
1. DI Padas Klorot yang melayani 701 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Padas Klorot
2. DI Rejoso yang melayani 560 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Rejoso
3. DI Senjoyo yang melayani 2.235 Ha lahan di Salatiga dan Semarang, dengan bendun
Kritik implementasi inovasi daerah saat ini, sebagian besar tidak terencana dengan baik, tidak berdampak nyata pada pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tidak berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas model budaya organisasi menurut Edgar Schein yang terdiri dari 3 level, yaitu artifacts atau unsur-unsur fisik dan perilaku yang dapat diamati, values atau nilai-nilai dan norma-norma, serta assumptions atau asumsi-asumsi mendasar yang mempengaruhi budaya organisasi.
Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang aktivitas, riset, dan karya ilmiah Suripto Asli Wong Kebumen yang terkait dengan inovasi pemerintahan daerah. Juga menyinggung peraturan perundang-undangan terkait inovasi di Indonesia serta kondisi saat ini mengenai tata kelola, inovasi, dan daya saing di Indonesia dan perkembangan inovasi daerah.
Pendampingan SMP, Puskesmas dan Rumah Sakit di Lingkungan Kabupaten Tangerang menemukan ide kreatif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
Model kesejahteraan ASN yang bekerja di daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal. Jenis kompensasi apa saja yang harus diberikan kepada mereka untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Kajian ini membahas model kesejahteraan ASN berkinerja tinggi yang adil dan layak. Penelitian menemukan bahwa kinerja birokrasi Indonesia belum optimal berdasarkan beberapa indeks global. Upaya reformasi birokrasi juga belum sesuai target. Kajian ini mengusulkan kerangka konseptual manajemen kinerja yang terdiri atas empat tahap untuk meningkatkan kinerja melalui penilaian dan reward yang adil. Hasilnya diharapkan d
Dokumen tersebut membahas tiga hal utama: (1) rencana pembangunan aparatur sipil negara Indonesia dari tahun 2005-2024 untuk membangun birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel, (2) delapan bidang perubahan reformasi birokrasi, dan (3) langkah-langkah strategis penyederhanaan birokrasi seperti identifikasi unit kerja, memetakan kesetaraan jabatan, dan sosialisasi.
Dokumen tersebut merangkum hasil diskusi pada sebuah workshop yang membahas inovasi di pemerintahan. Workshop tersebut menghasilkan ide untuk mengembangkan pusat ekonomi baru di Kota Mojokerto dengan merelokasi pedagang kaki lima ke suatu lokasi terpusat untuk mengurangi kemacetan dan sampah di jalan-jalan utama. Ide tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan perlu strategi komunikasi untuk mendukung rencana
Roadmap Inovasi 2020 Kabupaten Banjar menggambarkan berbagai kebutuhan penelitian, pengembangan, dan inovasi di pemerintah Kabupaten Banjar untuk mencapai tujuan RPJMD secara terintegrasi dan sinergi. Dokumen ini diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan litbang menjadi lebih baik, cepat, efisien, dan berkelanjutan.
Sistem merit bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang unggul dengan mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja. Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara dalam Indeks Daya Saing Global 2019, dan berada di peringkat 4 di ASEAN. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, dan manajemen karir berbasis sistem merit
Dokumen tersebut membahas tentang Laboratorium Inovasi Pemerintah Kota Padang, yang bertujuan untuk mendorong semangat inovasi dan kreativitas di kalangan birokrat dan masyarakat umum demi meningkatkan pelayanan publik di Kota Padang."
More from National Research and Innovation Agency (20)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
7. “46 karyawan Badan
Layanan Umum (BLU)
Trans Semarang
dipecat”
Slide 1Prologue : Kasus 1
Sawk.design.ppt.intan
8. “AKPB T dan Ipda H dihukum
penurunan pangkat dan dipindah
tugaskan ke satuan lain”Siyono
Slide 2Prologue : Kasus 2
Sawk.design.ppt.intan
9. Slide 3Prologue : Kasus 3
Sawk.design.ppt.intan
Ketidaksesuaian prosedur telah berakibat pada lima pembekuan penerbangan,
sanksi kepada sebelas pejabat Eselon III dan Principal Operational Inspectur serta
tujuh orang di non aktifkan.
10. Slide 4Prologue : Kasus 4
Sawk.design.ppt.intan
Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung menyatakan
dr. Ayu Cs : BEBAS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.
.90/PID.B/2011/PN.MDO.
12. Slide 7Regulasi & Kebijakan
Sawk.design.ppt.intan
PermenPANRBNo.
35tahun2012
SOP AP
Kepastian
Melindungi
Pelanggan
dan Pegawai
Kompetisi
Kepuasaan
Pelanggan
VisiGrandDesignRB
Word Class
Bureaucracy
Business
Process
PermenPANRBNo.
12tahun2011
UUNo.30Th2014
Pasal49
Perpres.81tahun2010
19. Slide 11Jenis
Sawk.design.ppt.intan
SOP Pengelolaan Keuangan
di Satker. SOP Pelaksanaan
Publikasi Hasil Uji
Laboratorium A pada
Instansi Z
SOP Penyusunan Pedoman
merupakan SOP Final dari
SOP Penyiapan Bahan
Penyusunan Pedoman.
SOP Pengelolaan Surat
yang merupakan SOP
makro dari SOP
Penanganan Surat Masuk
SOP Pengujian Sampel di
Laboratorium. SOP
Pelayanan Pengujian
Sampel Di Laboratorium
25. Slide 16Identifikasi SOP
Tugas Fungsi
Uraian
Tugas
Output Aspek Judul SOP
Identifikasi disesuaikan dengan tingkatan organisasi
Sawk.design.ppt.intan
27. Slide 18Anatomi SOP
Sawk.design.ppt.intan
Identitas SOP berisi data-data
yang menyangkut identitas
SOP
1 Prosedur SOP berisi kegiatan,
pelaksana, mutu baku dan
keterangan.
2 Flowchart berisikan gambar
alur arah kegitan dan
aktornya
3
28. Slide 19Unsur Identitas
Logo dan Nama
Instansi/SKPD, Tanggal
Pembuatan, Tanggal
Revisi, Tanggal Efektif,
Pengesahan, Judul
SOP, Dasar Hukum,
Keterkaitan SOP,
Peringatan, Kualifikasi
Pelaksana, Peralatan
dan Perlengkapan,
Pencatatan dan
Pendataan
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin
Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 4
seri B)
1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi BPMPT
2. Memiliki kemampuan / Memahami administrasi pemerintahan
3. Memahami persyaratan perizinan
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet
SOP Bidang yang terkait di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu
1. Formulir permohonan
2. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet dan program
office
3. Alat tulis kantor
Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensi waktu penyelesaian perizinan tidak terpenuhi Penerbitan perizinan/ non perizinan harus diarsipkan/ didokumentasikan
secara baik dan benar
29. Slide 20Unsur Prosedur & Flowchart
Nomor kegiatan;
Uraian kegiatan yang
berisi langkah-langkah
(prosedur); Pelaksana
yang merupakan pelaku
(aktor) kegiatan; Mutu
Baku yang berisi
kelengkapan, waktu,
output dan keterangan.
34. Slide 25Kerlengkapan / Input
Sawk.design.ppt.intan
Semua bahan / input / persyaratan yang menentukan pelaksanaan aktivitas berikutnya.
35. Slide 26Kerlengkapan / Input
Sawk.design.ppt.intan
“Identifikasi aktivitas SOP dengan melihat
siapa yang melakukan, apa output yang
dihasilkan, waktu yang dibutuhkan, dan
kelengkapan/persyaratan/input yang
diperlukan dalam setiap aktifitas proses
aktivitas.”
38. Slide 29Dokumentasi
Halaman Judul (Cover)
Keputusan Pimpinan Kementerian /
Lembaga / Pemda / Satker /
Organisasi
Daftar isi dokumen SOP AP
Penjelasan singkat penggunaan
Sawk.design.ppt.intan
50. Bidang Pariwisata
Sekretariat
“membantu bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Kebudayaan dan
Kepariwisataan yang menjadi kewenangan
daerah”
TUGAS ORGANISASI
perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan
dan Kepariwisataan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Kebudayaan dan Kepariwisataan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan
pelaksanaan administrasi dinas
pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tusi
FUNGSI ORGANISASI
Bid. Kebudayaan
Unit
Organisasi
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
51. BID. KEBUDAYAAN
Melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengkajian, pembinaan,
pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan dibidang kebudayaan
a. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang
kebudayaan meliputi SENI BUDAYA, SEJARAH DAN
PURBAKALA SERTA ADAT BUDAYA;
b. pelaksanaan koordinasi penyiapan kebijakan untuk
pengelolaan kebudayaan dan arkeologi;
c. pelaksanaan kerjasama/kemitraan penelitian dan
pengkajian pengembangan KEBUDAYAAN DAN ARKEOLOGI;
d. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengembangan,
pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan dan arkeologi;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahankan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsi.
Seksi Sejarah &
Purbakala
Seksi Arkeologi
Seksi Seni & Adat
Budaya
52. Seksi Sejarah &
Purbakala
Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan penyusunan RENCANA program
kerja Seksi SP;
Menyiapkan bahan penyusunan KEBIJAKAN TEKNIS
pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan SP;
Menyiapkan bahan penyusunan FASILITASI
pelaksanaan pelestarian, pengembangan, dan
pemanfaatan SP;
Menyiapkan bahan pelestarian, pengembangan, dan
pemanfaatan SP;
Menyiapkan bahan PENGHARGAAN kepada pelaku
SP;
Menyiapkan bahan SERTIFIKASI dan kepemilikan SP;
Menyiapkan bahan KERJASAMA dalam perlindungan
dan pelestarian benda cagar budaya, penelitian
sejarah dan purbakala;
menginventarisir, mengidentifikasi,
mendokumentasi benda cagar budaya;
Menyiapkan bahan PENYELAMATAN, pengamanan,
zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
Menyiapkan bahan PEMBINAAN tenaga pengelola
cagar budaya;
Menyiapkan bahan standar operasional prosedur
(SOP) PERIZINAN membawa benda cagar budaya ke
luar daerah;
Menyiapkan bahan PENGELOLAAN MUSEUM
daerah;
Menyiapkan bahan PUBLIKASI museum daerah;
memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang harus diambil kepada
Kepala Bidang;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Kebudayaan.
53. N O U R A I A N T U G A S O U T P U T
1 Menyusun Rencana
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Rencana Program / Kegiatan
Dst….
2 Kebijakan teknis
Pedoman Pelestarian
Pedoman Pengembangan
Pedoman Pemanfaatan
Dst….
3 Sertifikasi
Sertifikat Kepemilikan Seni Budaya
Sertifikat Kepemilikan Benda Purbakala
Dst….
4 Penghargaan
Sertifikat Seni Budaya Terbaik
Dst….
5 Dst …….
IDENTIFIKASI OUTPUT