Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi...Joko Prasetyo
Presentasi Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi Aparatur Kelurahan Se-Kota Pasuruan yang diselenggarakan oleh PDE Kota Pasuruan di Hotel Solaris Malang tanggal 9-11 Mei 2014
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
PAPARAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN CELIKAH KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PENILAIAN
LOMBA CITRA ABDI BAKTI TANI TAHUN 2015
Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi...Joko Prasetyo
Presentasi Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi Aparatur Kelurahan Se-Kota Pasuruan yang diselenggarakan oleh PDE Kota Pasuruan di Hotel Solaris Malang tanggal 9-11 Mei 2014
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
PAPARAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN CELIKAH KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PENILAIAN
LOMBA CITRA ABDI BAKTI TANI TAHUN 2015
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. PAPARAN
KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN CELIKAH
KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SUMATERA SELATAN
OLEH :
BILAL SOKAERIAH
KEPALA BP3K CELIKAH
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PENILAIAN
LOMBA CITRA ABDI BAKTI TANI TAHUN 2015
3. 1. DASAR HUKUM
2. WAKTU DAN TEMPAT
PELAYANAN
3. PERSYARATAN
5. JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN
6. TARIF LAYANAN
11. JAMINAN PELAYANAN
10. PENANGANAN
PENGADUAN
9. KOMPETENSI DAN JUMLAH
PELAKSANA PENYULUHAN
4. SISTEM MEKANISME DAN
PROSEDUR PELAYANAN
7. PRODUK LAYANAN
8. SARANA, PRASARANA
DAN/ATAU FASILITAS PELAYANAN
12. JAMINAN KEAMANAN &
KESELAMATAN PELAYANAN
13. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
14. PARTISIPASI EKSTERNAL
2.1. Standar Pelayanan sesuai dengan Permentan No:
78/Permentan/OT.140/12/2012 sudah melalui public
hearing dan website, terdiri dari 15 komponen antara lain :
4. 2.2. DASAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tanggal 20 Desember 2012, Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 24 Tahun 2011 Tanggal 16 Maret 2011, Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kabupaten Ogan
Komering Ilir
3. SK UKPP No. 20/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014, Tentang Jam Pelayanan Publik pada Balai
Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
4. SK UKPP No. 21/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014, Tentang Syarat Pelayanan Publik pada Balai
Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
5. SK UKPP No. 22/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Sistem Mekanisme dan Prosedur
Pelayanan Publik pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
6. SK UKPP No. 23/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Jangka Waktu Penyelesaian
Pelayanan Publik pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
7. SK UKPP No. 24/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Biaya atau Tarif Pelayanan Publik
pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
8. SK UKPP No. 25/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Produk Layanan Standar Pelayanan
Publik pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
9. SK UKPP No. 26/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Sarana dan Prasarana dan/atau
Fasilitas Pelayanan Publik pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
10. SK UKPP No. 28/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Penetapan Petugas Pelaksana
Penanganan Pengaduan pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
11. SK UKPP No. 29/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Jaminan Pelayanan Publik pada Balai
Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
12. SK UKPP No. 30/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan Publik pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
13. SK UKPP No. 31/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Evaluasi Kinerja Pelaksana pada
Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
14. SK UKPP No. 32/BP3K Celikah/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014, Tentang Partisipasi Eksternal Antar Dinas
Lingkup Pertanian Bersama Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Celikah
5. 2.3. JAM PELAYANAN
SK UKPP NO: 20/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 14 Maret 2014
1. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan
Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat (kecuali hari besar)
Pukul : 08.00 s.d 11.30 WIB – Pelayanan Publik
11.30 s.d. 13.00 WIB – ISHOMA
13.00 s.d. 15.30 WIB – Pelayanan Publik
2. Pertemuan dan Latihan Dua Mingguan
Hari Selasa Minggu ke-I dan ke-III (kecuali hari besar)
Pukul : 08.00 s.d 11.30 WIB – Pertemuan
11.30 s.d. 13.00 WIB – ISHOMA
13.00 s.d. 15.30 WIB – Pertemuan
3. Administrasi Sistem Kerja LAKU, Pengolahan Data, Informasi dan
Monitoring
Hari Selasa Minggu ke-II dan ke-IV (kecuali hari besar)
Pukul : 08.00 s.d 11.30 WIB – Diskusi dan Pengolahan data
11.30 s.d. 13.00 WIB – ISHOMA
13.00 s.d. 15.30 WIB – Informasi dan Monitoring
Sudah diumumkan melalui banner dan website (www.bp3kcelikah.com)
6. 2.4. PERSYARATAN PELAYANAN
SK UKPP NO: 21/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 14 Maret 2014
1. Bagi Pelaku Utama tidak dikenakan persyaratan
2. Bagi Pelaku Usaha dikenakan persyaratan sebagai berikut:
Legalitas produk pelaku usaha
Kesesuaian dengan Rekomendasi Teknologi
Mutu, harga, bentuk dan jenisnya dapat di pertanggung
jawabkan
Pelaku Usaha yang kredibel
Persyaratan Pelayanan sudah diumumkan melalui website (www.bp3kcelikah.com)
7. 1. Membuat agenda pelayanan konsultasi, informasi dan pengaduan
2. Mendisposisikan layanan konsultasi, informasi dan pengaduan kepada
petugas sesuai dengan kompetensinya
3. Menerima layanan langsung konsultasi, informasi dan pengaduan dengan
bertatap muka
4. Menetapkan rencana tindak lanjut
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut
2.5. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN
SK UKPP NO: 22/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
8. 2.6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
SK UKPP NO: 23/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
1. Jenis pelayanan konsultasi 10 – 15 menit
2. Jenis layanan informasi 5 – 10 menit
3. Jenis layanan pengaduan 10 – 15 menit
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN
TELAH DITERAPKAN, DAN DIUMUMKAN MELALUI SERTA WEBSITE (www.bp3kcelikah.com)
9. 2.7. TARIF LAYANAN
SK UKPP NO. 24/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
Tiap jenis layanan tidak dikenakan biaya
atau tarif
TARIF LAYANAN TELAH DIUMUMKAN MELALUI WEBSITE (www.bp3kcelikah.com)
10. 2.8. PRODUK LAYANAN
SK UKPP NO: 25/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
1. Melaksanakan programa penyuluhan
2. Menyediakan informasi
3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan
4. Melaksanakan proses pembelajaran
5. Mengupayakan kemudahan akses
6. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, managerial, dan
kewirausahaan
7. Membantu menumbuhkembangkan organisasi ekonomi yang
berdaya saing tinggi, produktif, dan tata kelola yang baik
8. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah
9. Menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan
hidup
10. Melaksanakan upaya melembagakan nilai-nilai budaya
pembangunan pertanian
PRODUK LAYANAN
TELAH DIBERIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAAN YANG DITETAPKAN, DAN DIUMUMKAN
MELALUI WEBSITE (www.bp3kcelikah.com)
11. 2.9. SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS
PELAYANAN
SK UKPP NO 26/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
Sarana Pelayanan Publik yang tersedia :
Sudah memiliki kantor sendiri Ruang Pertemuan
Papan informasi/ pengumuman Media cetak dan elektronik
Ruang perpustakaan Kendaraan roda dua
Cyber extention Ruang tunggu dan toilet
Dapur umum Wireless, televisi dan kipas angin
Dalam penyelenggaraan pelayanan sudah di dayagunakan
secara optimal, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan
TELAH DIUMUMKAN MELALUI WEBSITE (www.bp3kcelikah.com)
12. 2.10. KOMPETENSI DAN JUMLAH PELAKSANA
Pelaksana Pelayanan Publik sudah memiliki
kompetensi yang sesuai dengan keahlian,
keterampilan dan pengetahuan
13. 2.12. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
SK UKPP NO: 28/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
Mekanisme penanganan pengaduan, sarana pengaduan dan tindak
lanjut telah berfungsi dengan baik dan dilaksanakan oleh petugas
yang telah ditunjuk.
2. Sarana Pengaduan
-Kotak Saran
- Email : bp3k.celikah@gmail.com
- website : http://www.bp3kcelikah.com
- No. HP : 0821 8226 0343
1. Mekanisme Penanganan Pengaduan
- Mengagendakan perihal pengaduan
- Membuat laporan tentang uraian
pengaduan
-Merumuskan dan menetapkan rencana
tindak lanjut
TELAH DIUMUMKAN MELALUI WEBSITE (www.bp3kcelikah.com)
14. 2.13. JUMLAH PELAKSANA
JUMLAH PELAKSANA SUDAH SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN PELAYANAN DAN SUDAH MELALUI ANALISA
JABATAN (ANJAB) DAN BEBAN KERJA PADA 8 (DELAPAN)
ORANG PNS
- Penyuluh Pertanian Ahli : 4 Orang
- Penyuluh Pertanian Fasilitator : 4 Orang
- Penyuluh Pertanian Terampil : 14 Orang
15. 2.14. JAMINAN PELAYANAN
SK UKPP NOMOR : 29/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
Kami memberikan layanan secara lugas, kooperatif, akurat,
kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan dengan
produk layanan sesuai dengan Undang-Undang dan
peraturan yang berlaku
JAMINAN PELAYANAN
TELAH DIBERIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAAN YANG DITETAPKAN, DIUMUMKAN
SECARA LUAS DI RUANG PELAYANAN SERTA WEBSITE DI (www.bp3kcelikah.com)
16. 2.15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
SK UKPP NO: 30/BP3K Celikah/III/2014
Tanggal 17 Maret 2014
• Jaminan keamanan pelayanan telah ditetapkan sesuai
dengan motto dan maklumat
• Jaminan keamanan pelayanan sudah diterapkan
• Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan telah
diberikan sesuai dengan ketentuaan yang ditetapkan,
diumumkan secara luas di ruang pelayanan serta
website di http://www.bp3kcelikah.com
17. 2.16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Evaluasi Standar Pelayanan pada setiap komponen standar
pelayanan dilaksanakan setiap satu tahun sekali secara
periodik dengan menetapkan seorang pelaksana
19. 3.2. KERJASAMA YANG TELAH DILAKUKAN
– DENGAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN SUM-SEL (DALAM HAL
PERBANYAKAN BENIH SUMBER, PENDAMPINGAN SL-PTT
PADI, DENFARM, DLL)
– DENGAN DISTRIBUTOR SARANA PRODUKSI PERTANIAN
– DENGAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK
– PERTUKARAN INFORMASI DENGAN RUMAH PINTAR
– DENGAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JURUSAN PENYULUHAN DAN AGRIBISNIS
– DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN JURUSAN
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERKANTORAN
20. UNIT KERJA TELAH MENDAPAT PENGHARGAAN PELAYANAN DI BIDANG
PERTANIAN ANTARA LAIN :
1. PENGHARGAAN DARI GUBERNUR SUM-SEL SEBAGAI UNIT KERJA
PELAYANAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013
2. PLAKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN DARI MENTERI PERTANIAN RI
SEBAGAI BP3K BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2013
3.3. PENGHARGAAN PELAYANAN YANG TELAH
DIRAIH
21. 3.4. DAMPAK UKPP TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Produktivitas padi lahan lebak per satuan luas
meningkat
2. Mampu menyelamatkan dampak kekeringan lebih
dari 50%
3. Mampu menumbuh kembangkan wirausaha
masyarakat
4. Mampu meningkatkan pendapatan petani sebesar
70%
22. Inovasi Pelayanan Publik yang telah diterapkan dan
dikembangkan adalah:
- “ JEMPUT BOLA TERHADAP MASALAH, KENDALA, DAN
HAMBATAN”, sehingga petani mendapatkan solusi lebih
baik
- “PENYULUH PERTANIAN ADALAH KELUARGA PETANI”,
sehingga upaya persuasif dapat lebih mudah dan lancar
- “ADA MASALAH ADA PETUGAS” yaitu menyiasati
keterbatasan personal, yang seyogyanya 31 orang petugas
untuk wilayah pelayanan 25 desa/kelurahan, sedangkan
petugas yang ada hanya 22 orang, sehingga kami harus
selalu siap dan tetap dapat menjangkau dan memberikan
pelayanan publik sebaik-baiknya.