Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk pada tahun 2011 untuk mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari lembaga terkait seperti Bank Indonesia untuk sektor perbankan. OJK akan menerapkan pengawasan terpadu dan berbasis risiko serta mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan pengawasan sektor keuangan yang semakin kompleks ke depan.

1. PENGAWASAN OPERASIONAL
PERBANKAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

2. AGENDA 2
2
1 Latar Belakang Pembentuan Otoritas Jasa Keuangan
2
5
6
3
4
Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Tugas Otoritas Jasa Keuangan
Operasionalisasi Wewenang OJK di Sektor Perbankan
Strategi & Prinsip Dasar Pengalihan Tugas Pengawasan Bank dari BI
ke OJK
Tantangan Ke Depan
Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
7

3. 3
Latar Belakang
Pembentukan OJK
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
mengamanatkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4. 4
Tujuan OJK (Psl 4 UU No.21 Tahun 2011):
Tujuan OJK

5. 5
Tugas OJK (Psl 6 UU No.21 tahun 2011):
Tugas OJK
PERBANKAN
PASAR MODAL
PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN,
LEMBAGA
PEMBIYAAN, &
LEMBAGA JASA
KEUANGAN
LAINNYA
P
E
N
G
A
T
U
R
A
N
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N

6. Wewenang OJK
Wewenang Pengaturan
• Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;
• Menetapkan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan;
• Menetapkan peraturan mengenai
pengawasan;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelolaan statuter pada
Lembaga Jasa Keuangan
• Menetapkan peraturan mengenai sanksi
Wewenang Pengawasan
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan,
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap lembaga jasa
keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan.
• Memberikan perintah tertulis kepada
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu.
• Melakukan penunjukan dan penggunaan
pengelola statuter
• Menetapkan Sanksi Administratif
• Memberikan dan/atau mencabut izin usaha,
izin perseorangan, efektifnya pernyataan
pendaftaran, surat tanda terdaftar,
persetujuan melakukan keigatan usaha,
pengesahan, persetujuan atau penetapan
pembubaran, dan penetapan lain
(Pasal 9 UU No 21 tentang OJK)

7. 7
Operasionalisasi Wewenang
Pengaturan &Pengawasan Perbankan
Holistic
Individual + System
Balance
(Regulation +
Professional
Judgment)
Risk-based &
Forward Looking
Risk-based
Supervision + Risk
Management

8. 8
Operasionalisasi Wewenang
- Antar Sektor Keuangan
PERBANKAN SEKURITAS IKNB
Interaksi Interaksi
 Memahami interaksi antara sektor keuangan untuk memahami bentuk &
transmisi risiko antar masing-masing sektor  Potensi Risiko Contagion
 Memastikan buffer di sistem keuangan memadai untuk mengantisipasi disrupsi
di sektor keuangan
 Meminimalisir regulatory dan supervisory gap antar sektor

9. 9
StrategiPersiapanPengalihanTugas
PengawasanBankDariBIkeOJK
• Pembentukan Tim Transisi di OJK dan Task Force OJK di
BI
• OJK & BI menyusun struktur organisasi sektor perbankan
yg akan diterapkan di OJK pada awal pengalihan
(termasuk didaerah)
• Penyesuaian Struktur Organisasi Sektor Pengawasan di BI
• Implementasi Mirrorring BI – OJK
• Monitoring Efektifitas Struktur Baru
• Strategi Implementasi Pengalihan fungsi Pengawasan
dengan mempertimbangkan
Efisiensi & Efektifitas Pemanfaatan Sistem Teknologi Informas
Pengembangan Sistem Informasi Yang Terintegrasi
Tidak Menambah Beban Baru/Tambahan Bagi Lembaga Jasa
Keuangan
• Ojk & BI Mematangkan Strategi Pemenuhan SDM

10. 10
TahapanPengalihanTugas
DariBIkeOJK

11. 11
Implementasi Pengaturan dan
Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar
I. Bidang Pengaturan
 Seluruh Peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap
berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke
OJK.
 Sedapat mungkin pada tahap awal, perubahan peraturan
diminimalisir, namun efektifitas dari Peraturan yang berlaku
akan terus dievaluasi
 Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sekor
keuangan
 Mengikuti prinsip rule making rules dalam penyusunan
peraturan

12. 12
II. BIDANG PENGAWASAN
 Pola konsolidasi Pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang
ada (downstream) namun akan dikembangkan pola pengawasan
terintegrasi dengan mengacu pada international best practices.
 Dalam konteks diatas maka perlu dipastikan ketersediaan data
yang lebih lengkap, akurat, dan up to date, dengan dukungan
infrastruktur TSI yang efektif dan efisien.
 Capacity Building SDM terus dilanjutkan
 Pola komunkasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan
dan stakeholders lainnya
 Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan
otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri
 Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan
penegakan hukum di sektor jasa keuangan
Implementasi Pengaturan dan
Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar

13. 13
Tantangan Kedepan
Dalam Pengawasan Sektor Keuangan
• Aspek pengawasan akan
semakin kompleks,
mencakup aspek micro-
prudential yang
mengedepankan faktor
kesehatan institusi
keuangan secara spesifik
(soundness of financial
institutions) dan aspek
macroprudential yaitu aspek
pengawasan stabilitas
sistem keuangan.
• Pola koordinasi antar
lembaga perlu disusun
sehingga dapat diminimalisir
overlap antar institusi dan
loophole pengaturan dan
pengawasan

14. 14