1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun belakangan terutama
pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan
prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang
bersumber dari Al-Qur’an dan Al-hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan-
kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan
bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada
sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana (Sri, 2005).
Bank perkreditan Rakyat merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai
menerapkan sistem ekonomi syariah. Bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS) adalah salah
satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-
prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam
restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan
keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang
terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of
interest). Selanjutnya BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil
atau sistem perbankan Islam.
Oleh karena itu, pemaparan makalah ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh lagi
tentang BPR Syariah.
2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN
Menurut (Pasal 1 ayat 3) Undang-undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992, Bank
Perkereditan Syari’ah adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam
bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam
bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan menurut (pasal 1 ayat 4)
No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang
melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah dapat didefinisikan sebagai sebuah
lembaga keuangan sebagaimana Bank Perkreditan Rakyat yang konvensional, yang
operasionalnya memakai prinsip-prinsip syariah.
B. DASAR PEMIKIRAN BEROPERASINYA BPR Syariah
Berdirinya BPR Islam di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara
Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga
sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan
dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara
khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam
penetapan tingkat suku bunga (rate interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa
bunga.1
C. LANDASAN HUKUM
Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama
yaitu menghindari riba; dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam
perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat untuk tujuan kemaslahatan.
1
Warkum Sumitro, (2004), Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal. 129
3. 3
Di dalam Al-Qur’an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, di
antaranya QS Ar-Rum [30]:39, QS. Al-Baqarah [2]:275, QS. Al-Baqarah [4]:130, QS. An-
Nisa[4]: 146, QS. Al-Baqarah [2]:276, dan QS. Al-Baqarah [2]:278.
Selanjutnya, banyak hadits yang terkait dengan pelarangan riba. Salah satunya yaitu:
“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang member makan riba,
penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama
(HR.Muslim)
Untuk pengamalan prinsip-prinsip syariah, hal ini merupakan kewajiban bagi kita
untuk menuangkannya ke semua aspek kehidupan, termasuk di dalam perbankan.ketentuan
ini mengacu pada kaidah fiqih, yang artinya ‘apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka
pastilah akan tercipta kemaslahatan.2
Bank syariah berdiri pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil
sebagai landasan hokum Bank Umum Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang
Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hokum Bank
Perkreditan Rakyat Syariah. Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang
Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10
tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun1992 tentang perbankan dan
juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.3
Masih banyak pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah oleh karena dalam
undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua
peraturan pemerintah tersebut diatas dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1998.
Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indanesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan
Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang
merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum
Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari
bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Jabar Syariah dsb.
Pada tahun-tahun berikutnya, Bank Indonesia (BI) merevisi aturan Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (BPRS). Ketentuan baru ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang
lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS. Aturan baru ini tertuang dalam
2
Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal.31
3
Lihat di http://grhoback.blogspot.com/2010/05/landasan-hukum-bank-syariah.html
4. 4
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,
yang mulai berlaku 1 Juli 2009.4
D. SEJARAH BERDIRINYA BPR SYARIAH
BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank
Pegawai Lumbung Nagari (LPN), Lembaga perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa
(BKD), Bada Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga
lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.5
Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan merupakan lembaga yang berpengaruh
atas berdirinya BPR Syariah, keberadaan lembaga keuangan tersebut memunculkan
pemikiran untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992,
namun pada kenyatannya cakupan wilayah untuk BMI sangat terbatas pada wilayah tertentu
seperti kecamatan, kabupaten, dan desa. Maka dalam hal ini diperlukan adanya BPR untuk
menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak dijangakau oleh BMI.
Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk mendirikan BPR Syariah, yaitu PT BPR
Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu-Bandung, PT BPR Berkah Amal Sejahtera di
Kecamatan Padalarang-Bandung, dan PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan Banjaran-
Bandung. Ketiga BPR tersebut mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI pada tanggal
8 Oktober 1990.
E. TUJUAN DIDIRIKAN BPR SYARIAH
Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah:6
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat
lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi
arus urbanisasi.
Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan
pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
4
Lihat http://www.bprsyariah.com/berita-utama/67-bi-revisi-aturan-bpr-syariah
5
Ibid. hal. 90
6
Warkum Sumitro, (2004), Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, h.129-130
5. 5
Djazuli dan Yadi Janwari menjabarkan tiga tujuan diatas menjadi lima tujuan, yaitu (Djazuli,
2002: 108)
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan
ekonomi lemah yang pada umumya berada di daerah pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.
4. Mengurangi urbanisasi.
5. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.
F. STRATEGI OPERASIONAL
Untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan adanya strategi operasional, yaitu:7
1. BPR syariah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas,
melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha
yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek
bisnis yang baik.
2. BPR Islam memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek
dengan mengutamakan usaha skala kecil menengah.
3. BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk
yang akan diberi pembiayaan.
G. PENDIRIAN BPR Syariah
1. Syarat Mendirikan BPRS
Dalam mendirikan BPRS harus mengacu pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan
pada undang-undang perbankan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor:
7 Tahun 1992, BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan
hukum Indonesia yang seluru pemiliknya warga Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau
dapat dimiliki bersama di antara ketiganya (pasal 23). Sedangkan bentuk badan hukum
pendirian BPRS dapat berupa salah satu dari: (a) perusahaan daerah; (b) koperasi; atau (c)
perseroan terbatas (pasal 21 ayat 2).
7
Ibid.h. 130
6. 6
Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan ketentuan terbaru mengenai
tata cara pendirian dan kegiatan usaha BPR Syariah diatur dalam bentuk Peraturan Bank
Indonesia No.8/25/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
No.8/17/PBI/2004 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip Syariah.8
2. Persetujuan prinsip dan izin usaha
Pemberian izin pendirian BPR Syariah dapat dilakukan melalui dua tahap: (1)
persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR Syariah.
Dan (2) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR syariah
setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan (Pasal 3 ayat 2).9
3. Kepemilikan dan modal
Untuk mendirikan dan memiliki BPRS berdasarkan (pasal 4) Peraturan Bank
Indonesia No. 6/17/PBI/2004 modal yang harus disetor adalah:
a. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Tanggerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;
b. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota
provinsi di luar wilayah tersebut pada huruf di atas;
c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah
tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.
Sedangkan berdasarkan (pasal 5), BPRS hanya dapat dididirikan dan dimiliki oleh: (a)
warga Negara Indonesia; (b) badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara
Indonesia; (c) Pemerintah Daerah. Peraturan Bank Indonesia tentang hak pendirian dan
kepemilikan BPRS ini merupakan tindak lanjut dari (pasal 23) Undang-Undang Nomor: 7
Tahun 1992 tentang perbankan.10
8
Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, h.182-183
9
Ibid. hal 183
10
Ibid. hal 189-190
7. 7
4. Kepengurusan
Kepengurusan BPRS terdiri dari direksi dan dewan komisaris. Untuk menjalankan
fungsi pengawasan dalam pelaksanaan prinsip syariah, BPRS diwajibkan membentuk dan
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat.11
H. KEGIATAN USAHA BPRS
Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998, kegiatan usaha BPRS melingkupi:12
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
Pembatasan usaha BPRS syariah secara tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur
BI No. 32/36.KEP/DIR/1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPR syariah
adalah:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
a) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.
b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
a) Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
Mudharabah
Istishna
Ijarah
Salam
Jual beli lainnya.
b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
Mudharabah
11
Ibid. hal 192
12
Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, h.197-198
8. 8
Musyarakah
Bagi hasil lainnya
c) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip:
Rahn
Qardh
3. Melakukkan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh
Dewan Syariah Nasional.
Keterangan lebih lanjut tentang kegiatan usaha BPRS diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 6/17/PBI/2004. Namun pada dasarnya, kegiatan operasional BPRS lebih
terbatas jika dibanding dengan bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dalam SK Direktur
BI No. 32/36/KEP/DIR/1999. Sedangkan kegiatan yang dilarang, berdasarkan pasal 14 UU
No.17 tahun 1992, yaitu:
1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan
usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS
I. PRODUK-PRODUK BPR SYARIAH
Pada dasarnya, konsep dasar operasional BPR Islam, sama dengan konsep dasar
operasional pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu: 1) Sistem Simpanan murni (al-wadiah), 2)
Sistem bagi hasil, 3) sistem jual beli dan marjin keuntungan, 4) sistem sewa, dan 5) sistem
upah (fee).13
Untuk produk-produk14
yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar, yaitu:
1. Mobilisasi Dana Masyarakat
Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima
simpanan wadi’ah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat
digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.
13
Warkum Sumitro, (2004), Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, h.129-130
14
Ada perbedaan pendapat dalam memberikan definisi. Bagi Warkum Sumitro, produk-produk BPR Syariah
adalah Kegiatan-kegitan, sedangkan menurut Heri Sunandar adalah Usaha-Usaha BPR Syariah.
9. 9
Simpanan amanah
Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan
penerimaan titipan ini adalah wadi’ah yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank
akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada
nasabah.
Tabungan wadi’ah
Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas.
Akad penerimaan yang digunakan sama yakni wadi’ah. Bank akan memberikan kadar profit
kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.
Deposito wadi’ah / deposito mudharabah
Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad
penerimaannya wadi’ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana yang digunakan
sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposan
yang menggunakan akad wadi’ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari
mudharabah bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.
2. Penyaluran Dana
Pembiayaan mudharabah
Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang
keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian
maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan
materiil dan kehilangan imbalan kerja.
Pembiayaan musyarakah
Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan
untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung
bersama sesuai kesepakatan awal.
Pembiayaan bai bitsaman ajil
Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu
pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang
dan keuntungan yang disepakati bersama.
Pembiayaan murabahah
Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk
pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar
10. 10
kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat
jatuh tempo).
Pembiayaan qardhul hasan
Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan,
dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk
memberikan ZIS.
Pembiayaan Istishna’
Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang
kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada
nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta
mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.
Pembiayaan Al-Hiwalah
Penggambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh
BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya
digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil
alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/ fee dari nasabah yang
besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Jasa Perbankan Lainnya
Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran
berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR,
dll.
Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan
pembiayaan bai salam.
J. STRATEGI PENGEMBANGAN
Adapun strategi pengembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:15
Sosialisasi BPR Syariah, bukan hanya dari produknya, tetapi juga sistem yang digunakan.
Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi melalui media masa. Selain itu,
BPR juga bisa bersosialisasi melalui bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau non-
pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPRS.
15
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
Hlm. 100
11. 11
Mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah sebagai wujud
meningkatkan kualitas SDM. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga
pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus
pendek (shortcourse) lembaga keuangan syariah.
Pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan BPRS mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula
dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPRS, demikian juga kesinambungan kerja
BPR syariah dengan bank syarkah dan BMT.
Mengadakan kegiatan rutin keagamaan sebagai wujud meningkatkan kesadaran
masyarakat akan peran Islam dalam bidang ekonomi. hal ini pun dapat membantu dalam
mengetahui gejala-gejala ekonomi-sosial yang ada.
K. BADAN-BADAN PENGEMBANG BPR Syariah
Dalam rangka meningkatkan dan mengembankan kegiatam dan pelaksanaan yang ada
dalam badan usaha BPR syariah maka suatu badan dari BPR syariah menyelengarakan dan
membentuk suatu kegiatan yang dapat meningkatkan BPR syariah yakni dengan memberikan
pelatihan, pendidikan dan tehnical asissistance untuk BPR syariah yang akan tumbuh.
Hingga saat ini minimal sudah terbentuk 2 yayasan yang turut serta dalam
pengembangan kegiatan BPR syariah anatara lain :
1. IESD (institute for syariah economic development)
Dalam hal ini secara bebrkesinambungan IESD akan terus melakanakan program
pendirian/ pemberian bantuan teknis kepada BPR syariah di Indonesia khsusunya daerah
potensial umat islam. Dan ada beberapa program yang yang telah dilaksanakan yakni berupa
teknis bagi pendirian BPR syariah diberbagai tempat di Indonesia.
2. Badan yang yang membantu dalam kegiatan yayasan pendidikan dan
pengembangan bank syariah (YPBS)
Merupakan suatu bentuk kerja sama antara bank muamalat Indonesia dengan ICMI.
Yayasan ini dibentuk dalam rangka membantu perkembangan dan mengembangkan BPR
syariah di seluruh tanah air. Kegiatan – kegiatan YPBS antara lain :
12. 12
pendidikan baik basic untuk para sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi, maupun
intermediate bagi para praktisi yang telah memiliki minimal 2 tahun pengalaman di sector
perbankan.
Membantu proses pendirian.
Memberikan technical assistance.
Selain dari beberapa usaha yang telah dilakukan diatas ada hal lain yang di usahakan
untuk meningkatkan kegiatan operasional dalam BPR syariah yang berkaitan dengan
pendidikan yakni berupa pengembangan inkubasi bisnis (INBIS)
3. Pengembangan Inkubasi Bisnis (INBIS)
Berdasarkan riset yang dilakukan Bank Indonesia, Pengembangan INBIS melibatkan
perguruan tinggi sebagai upaya mempersiapkan perguruan tinggi menuju entrepreneurial
university melalui pengembangan budaya kewirausahaan dengan cara :
a. Menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi.
b. Mewujudkan sinergi potensi perguruan tinggi dengan potensi dunia usaha sehingga dapat
menumbuhkembangkan IPTEK sesuai kebutuhan.
c. Mendorong pemanfaatan potensi bisnis akademik dan nonakademik yang bernilai
komersial.
d. Meningkatkan peluang keberhasilan wirausaha baru melalui kegiatan pelayanan
konsultasi terpadu.
e. Menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya unit-unit usaha
sebagai sumber pendapatan (income generating unit) di perguruan tinggi dalam
mengantisipasi otonomi perguruan tinggi.
Dan Lembaga/departemen yang berperan dalam Inkubator Bisnis antara lain
Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT)
Kementerian Riset dan Teknologi serta Departemen Pendidikan Nasional.
13. 13
L. KENDALA PERKEMBANGAN BPR SYARIAH
1. kiprah BPR Syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah.
Bahkan masih ada anggapan bahwa BPR Syariah itu sama saja dengan BPR
konvensional.
2. Sulitnya meningkatkan profesionalitas karena terhalang oleh sumber daya yang ada.
Sehingga mengakibatkan lambatnya respon terhadap permasalahan ekonomi yang
muncul.
3. Kurang adanya koordinasi di antara BPR Syariah, demikian juga dengan bank syariah dan
BMT.
4. Aktivitas BPR syariah di bidang keuangan menyebabkan tidak tersedianya waktu untuk
melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar islam. Padahal syiar islam –selain di
bidang keuangan- sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara umum.
5. Nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah, masih menyisakan kesan sistem BPR Syariah
menggunakan sistem BPRS konvensional.16
Selain itu, kendala terjadi pada pengembangan produk syariah (secara umum terjadi
pada pengembangan perbankan syariah). Berikut tabel yang menerangkan kendala-kendala
tersebut:17
Produk syariah Hukum syariah
Hukum
positif/perbankan
Kendala bagi bank
syariah jika tetap
berpegang kepada
produk syariah
Mudharabah
musyarakah
Dana (modal) tidak
boleh dijamin
Dijamin (liabilitas,
deposito/tabungan)
Bank boleh meminta
jaminan tergantung
resiko (asset)
Bank harus menanggun
semua kewajiban
tidak berbeda dengan
bank konvensional
murabahah Bank menjual
kepada nasabah
Tidak boleh
diwakilkan kepada
nasabah yang
menganjukan
pembiayaaan untuk
membeli barang
Jika dilakukan jual
beli harus ada akta
jual beli
Harus ada bukti
penerimaan uang oleh
nasabah
Bank akan terkena
pajak pembelian
Tanda terima barang
oleh nasabah tidak bisa
dijadikan bukti
Salam Setelah dibayar,
petani berhutang
gabah yang akan
Petani berhutang uang,
harus mengembalikan
uang
Resiko harga gabah yang
fluaktif akan merugikan
bank
16
Ibid. Hal. 99-100
17
Lihat Makalah Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah, Cecep Maskanul Hakim (Tim penelitian
dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP).
14. 14
diantar kemudian
Istisna Setelah dibayar
(sebagian), penjual
(nasabah berhutang
barang yang akan
diantar kemudian
Penjual berhutang uang,
harus mengembalikan
uang
Jika barang itu pesanan
bohir, bank beresiko
tidak dibayar bila
terdapat cacat pada
barang
Ijarah muntahia
bittamlik
Syariah hanya
mengenal operating
lease.
Jika ada opsi beli,
maka itu hanya
mengikat bila
diakadkan di akhir
masa sewa (tidak
boleh dua
akad/kontrak
dijadikan satu)
Operating lease
adalah produk
perusahaan jasa.
Finance & capital
lease adalah produk
perusahaan keuangan
Opsi bersifat
mengikat jika
dimasukkan dalam
perjanjian
Bank sulit
mengeluarkan nasabah
yang menyewa dari
rumahnya
Merugikan salah satu
pihak bila opsi tidak
dilaksanakan
M. ANALISIS SWOT (KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN
TANTANGAN)
1. Kekuatan
a. Beberapa produk-produk BPR Syariah diminati oleh nasabah, seperti qardhul hasan,
murabahah, ba’I bithaman ajil, dan mudharabah.
Qardhul hasan adalah sebuah produk yang memiliki biaya yang sangat kecil jika
dilihat dari sudut pandang nasabah. Nasabah hanya mengeluarkan biaya administrasi
tanpa ada kewajiban untuk menyetorkan hasil (profit) kepada BPR Syariah.
Pengusaha kecil, dalam hal ini, hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan
jumlah pokok pinjaman.
Murabahah adalah produk jual beli dengan harga awal ditambah dengan margin
keuntungan yang telah disepakati. Produk ini memudahkan nasabah untuk
mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan biaya yang relatif lebih murah, yaitu
dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara BPR Syariah dengan
nasabah.
Bai’i Bithaman Ajil, yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin
keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan secara kredit.
Mudharabah adalah sebuah bentuk pembiayaan, dimana pemilik modal (BPR
Syariah) bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha
15. 15
setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan
perjanjian.
b. Kredit mudah untuk memperoleh, yaitu dengan prosedur yang sederhana dan tidak
berbelit-belit. Ada dua hal yang penting, yaitu ketepatan waktu dan ketepatan jumlah
pinjaman.
c. Landasan operasinya yang berdasarkan pada Etika Syariah. Dalam artian, semua produk
dan operasionalnya tidak akan bertentangan dengan syariah.
d. Adanya sistem bagi hasil yang bersifat lebih adil daripada sistem bunga.18
2. Kelemahan
a. Manajemen bank yang kurang profesional. Dari hasil penelitian (Center for Business and
Islamic Economic Studies 1999) menunjukkan bahwa 58,8% nasabah BPR Syariah
sendiri menilai manajemen Syariah kurang profesional. Sedangkan nasabah bank
konvensional yang mengatakan manajemen BPR Syariah kurang profesional adalah
sebesar 32,6%.
b. Mempunyai resiko yang lebih besar dan tinggi dibandingkan dengan BPR
konvensional.dari hasil penelitian (Center for Business and Islamic Economic Studies
1999) menunjukkan bahwa 17,7% nasabah BPR syariah mengatakan bahwa bagi hasil
bank syariah adalah tidak pasti dan bagi hasil yang diberikan bisa lebih rendah bila
disbanding dengan sistem bunga. Sedangkan nasabah bank konvensional yang
berpendapat sama seperti di atas adalah sebesar 27,9%.
c. Jaringan operasi yang terbatas, khususnya transaksi sesama bank syariah. Terbatasnya
jumlah BPR Syariah ini sangat menghambat pengembangannya.19
3. Peluang
a. Berdasarkan pada Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubaha Undang-Undang
No.7/1992 tentang Perbankan, maka Bank Syariah diberikan peluang dan dukungan yang
sangat kuat bagi beroperasinya Bank syariah serta membuka peluang bagi bank
konvensional untuk melakukan konversi ke bank syariah secara keseluruhan atau parsial
(dengan cabang syariah).
18
Muhammad. Bank Syariah, Analisis kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Yogyakarta, Ekonosia:
2006. Hal 121-123
19
Ibid.hal. 124-125
16. 16
b. Semakin maraknya lembaga keuangan “informal” untuk sector riil informal yang
beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu BMT. Keberadaan BMT sangat membantu dalam
memperluas jaringan kerja BPR Syariah.
c. Terbukannya kesempatan bagi bank Syariah untuk mengembangkan jaringan kerjanya ke
dunia internasional.
d. Dengan prinsip syariah yang menjalankan sistem bagi hasil, maka banyak lahir produk-
produk baru perbankan yang berbeda dengan produk konvensional. Ini berarti membuka
pasar baru atau memperkaya produk-produk perbankan.
e. Komitmen Bank Indonesia (BI) untuk mengembangkan Bank Syariah.
f. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam. Hal ini merupakan “captive
market” yang menguntungkan bagi pengambangan BPR Syariah.20
4. Tantangan
a. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terhadap operasi bank syariah. Aspek
yang lain, yaitu pemahaman salah yang telah mengakar kuat tentang bunga bank.
b. Jaringan kerja bank syariah yang masih sangat terbatas (seperti yang telah diuraikan di
atas). Keterbatasan ini sangat menyulitkan bank syariah untuk berkembang dengan baik
dan cepat.
c. Keberadaan bank konvesional yang lebih berpengalaman dalam dunia perbankan.
d. Kejujuran dalam pembagian laba.21
N. PERBEDAAN BPR SYARIAH DENGAN BPR KONVENSIONAL
Pada dasarnya aktivitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak jauh berbeda
dengan BPR pada umumnya, perbedaannya terletak pada konsep dasar operasionalnya yang
berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Islam. Hal pokok yang menjadi faktor pembeda BPR
Syariah dengan BPR konvensional yaitu adanya insentif bunga pada BPR Konvensional dan
insentif bagi hasil pada BPR Syariah.
Selain itu, penyaluran dana pada BPR Konvensional ke masyarakat disebut dengan
“kredit” serta dalam menentukan harga atau cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh
manajemen bank menggunakan prinsip bunga. Sedangkan pada BPR Syariah, penyaluran
dana ke masyarakat disebut dengan “pembiayaan” serta menggunakan prinsip-prinsip yang
20
Ibid.hal. 126-127
21
Ibid.hal. 128-129
17. 17
sesuai dengan ajaran agama islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip bagi hasil
(mudharabah). Prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip
sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
O. PENGARUH BPR SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Pendirian sebuah bank yang beroperasi berdasarkan syariah di Indonesia,
sesungguhnya, tidak saja sebagai wadah pemenuhan keinginan yang telah lama tersimpan di
hati ummat, tetapi juga merupakan sebuah alternatif lain yang dirasakan sangat strategis
dalam mengikutsertakan lembaga keuangan. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama
Islam, diharapkan ikut terlibat aktif di dalam orkestra besar pembangunan ekonomi negara
dan bangsa ini. Karena itulah, maka pemerintah era reformasi mengeluarkan Undang-undang
Perbankan No.10 tahun 1998 yang memperkenankan bank umum konvensional berubah
sistem menjadi bank syariah. Kini setidaknya ada delapan bank sistem riba yang berubah
menjadi sistem mudharabah yang Islami.
Kita sekarang sedang berada dalam era pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang
memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk melakukan investasi dan penghimpunan
dana masyarakat, untuk pembangunan nasional yang kini sedang berjalan.
Kehadiran lembaga keuangan syariah, khususnya BPR Syariah dan Baitul Mal wat
Tanwil, sangat sejalan dengan program pemerintah reformasi yakni pemberdayaan ekonomi
kerakyatan. Dengan demikian, BPRS-BPRS dan BMT-BMT sesuai dengan skalanya akan
dapat membantu masyarakat golongan kecil yang selama ini nyaris tidak terjangkau oleh
perbankan syariah.
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Bank-Bank syariah
sebetulnya dapat membantu mengatasi kendala yang kini tengah dihadapi oleh perekonomian
nasional. Misalnya, membendung laju inflasi melalui kebijakan uang yang ketat, karena
bank-bank syariah sejak awal menerapkan secara selektif penyaluran kreditnya, bahkan
disertai dengan bimbingan kepada nasabah peminjam. Sistem bagi hasil. Lebih meringankan
nasabah dari tuntutan bayaran bunga yang memberatkan. Sekaligus sistem bagi hasil akan
18. 18
menekan inflasi. Jadi, BPR Syariah amat berperan dalam memperdayakan ekonomi
ummat dengan mengembangkan ekonomi golongan lemah.22
Selain itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo),
Wahyu Dwi Agung, tingkat bagi hasil deposito per bulan di BPRS dapat mencapai angka 15
hingga 16 persen. Sedangkan di bank konvensional dalam satu bulan hanya mencapai sekitar
12 hingga 13 persen. BPRS bisa memberikan bagi hasil yang lebih tinggi karena BPRS
melempar dananya ke sektor mikro. Karena marginnya besar, sehingga bagi hasilnya juga
cukup besar. Banyak kelebihan yang dimiliki BPRS bila dibandingkan dengan bank umum,
khususnya dalam pendekatan kepada nasabah. Pendekatan kepada nasabah yang diterapkan
sangat personal. Menyederhanakan prosedur bagi nasabah yang hendak melakukan atau
menggunakan jasa. Seperti misalnya, dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan.23
P. HARAPAN PENGEMBANGAN USAHA BPRS DIMASA MENDATANG
1. Peningkatan Kegiatan Sosialisasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah ke seluruh
Lapisan Masyarakat
Sosialisasi produk perbankan syariah masih dirasakan sangat kurang. Merujuk hasil
penelitian kinerja industry BPRS di Indonesia yang diselenggarakan oleh biro perbankan
syariah Bank Indonesia tahun 2002, diperoleh gambaran bahwa pemahaman masyarakat
terhadap kegiatan operasional bank syariah khususnya dan konsep keuamgam syariah pada
umunya masih perlu ditingkatkan.
Media promosi produk dan kegiatan operasional perbankan syariah pada umumnya
baru sebatas penyediaan brosur, melalui pelayanan dan pemasaran langsung petugas bank
dengan pelayanan jemput bola, dan memanfaatkan peran alim ulama serta tokoh masyarakat
dalam memasarkan produk perbankan syariah. Penggunaan medis cetak dan elektronik
tampaknya belum menjadi alternative promosi bagi BPRS. Dana promosi yang terbatas yang
dialokasikan dalam anggaran belanja BPRS terkait dengan masih kecilnya skala operasional
BPRS itu sendiri.
Perlu kiranya dipikirkan kegiatan promosi bersana yang diselenggarakan atas partisipasi
segenap unsure perbankan syariah, industry keuangan syariah, lembaga penunjang lainnya
dan semua pihak agar perbankan syariah dan kegiatan investasi sesuai syariah lainnya dikenal
luas oleh masyarakat.
22
Agustianto(2008), Lihat http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/1644-peranan-lembaga-keuangan-
syariah-di-zaman-krisis-ekonomi-.html
23
M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing, Jakarta Selatan: 2003. Hal. 73-
74
19. 19
2. Terciptanya Altenatif Sumber Pendanaan dan Peningkatan Kemampuan
Permodalan BPRS
Pada tahun 1988, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan likuiditas bagi
BPRS dalam bentuk pembiayaan Modal Kerja (PMK-BPRS) dan pembiayaan bagi Pengusa
Kecil dan Mikro (PPMK) dengan plafon sebesar maksimal satu kali jumlah modal disetor
BPRS untuk kategori BPRS yang berturut-turut sehat selama dua tahun terakhir. Tetapi
dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999, maka Bank Indonesia tidak diperkenankan
menyalurkan pembiayaan likuiditas kepada perbankan, dan mengalihkannya kepada lembaga
lain yang dirujuk oleh pemerintah dan Bank Indonesia.
Fasilitas pembiayaan modal kerja bagi perkembangan BRPS dan fasilitas pembiayaan
likuiditas Bank Indonesia tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya bagi BPRS, terutama
untuk memenuhi permintaan pembiayaan mudal kerja dari nasabah pengusaha kecil dan
mikro, sesuai arah dan sasaran yang hendak dicapai untuk pengembangan usaha ekonoi
produktif yang dikembangkan pengusaha kecil dan mikro di pedesaan.
Sejak dialihkannya penyediaan fasilitas pembiayaan tesebut dari Bank Indonesia
kepada lembaga lain, akses BPRS untuk memperoleh sumber pendanaan selain dari
penghimpunan dana dari masyarakat lebih banyak diperoleh dari kerjasama pembiayaan
dengan bank umum syariah untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah BPRS
lemahnya sumber pendanaan BPRS juga karena kesulitan BPRS itu sendiri untuk mengakses
sumber pendanaan dari lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membatasi
penempatan investasinya hanya di bank umum atau bank pemerintah lainnya.
Sementara itu kemampuan para pemegang saham dalam meningkatkan struktur
permodalan bank terutama dalam rangka mengimbangi peningkatan dan perkembagan usaha
bank juga masih belum diharapkan. Keadaan ini mungkin sejalan dengan keadaan
perekonomian nasional secara makro pada saat ini yang belum pulih sesuai yang diharapkan.
Kesulitan sumber pendanaan bagi BPRS ini dapat dibantu dengan melonggarkan kewajiban
investasi dari badan usaha milik pemerintah dan swasta dan memberikan peluang berinvestasi
d BPRS, dengan tetap memperhatikan prinsp-prisip dan kaidah investasi yang aman dan
menguntungkan.
Kebijakan penyaluran pembiayaan usaha kecilm sdari penyisihan 5% dari laba Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka
pengembangan usahanya, kiranya dapat disalurkan melalui BPRS sebagai dana bergulir.
Dengan demikian efektivitas penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan lebih meningkat.
20. 20
3. Peningkatan Kehandalan Bankir BPRS dalam Memahami Prinsip Syariah
Keterbatasan banker syariah yang handal dan menguasai operasional perbankan
syariah serta menjalankan secra konsukeun prinsip-prisip syariah merupakan masalah yang
mendasar bagi perbaikan BPRS dan pengembangan di masa mendatang.
Lembaga pendidikan non formal yang khusus memberikan pelatihan (training)
tentang produk dan ajsa perbankan syariah masih terbatas. Maka diharapkan akan tumbuh
lembaga-lembaga baru sebagai pendukung pengembangan BPRS, termasuk antaranya
lembaga/konsultan perbankan syariah.
21. 21
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga
keuangan sebagaimana Bank Perkreditan Rakyat yang konvensional, yang operasionalnya
memakai prinsip-prinsip syariah.
Sejak tahun 1992, yaitu pada saat diluncurkannya UU Perbankan No. 7/1992, operasi
Perbankan di Indonesia diperkaya dengan bentuk oeperasi yang berdasarkan pada Syariah
Islam, yaitu sistem bagi-hasil (profit-sharing system). UU perbankan yang baru No. 10/1998
semakin kondusif tumbuhnya bank syariah dengan diperkenankannya bank konvensional
beroperasi dengan dual system, yaitu sistem konvensional dan sistem bagi-hasil. Namun
demikian, sebagai bank yang relatif baru dalam menggunakan sistem bagi-hasil, BPR Syariah
menghadapi banyak tantangan dan memiliki beberapa kelemahan di samping kesempatan dan
kekuatan yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen yang profesional dan amanah sangat
diperlukan dalam mengoperasikannya.
22. 22
DAFTAR PUSTAKA
Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi,
Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing, Jakarta
Selatan: 2003.
Muhammad. Bank Syariah, Analisis kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman.
Yogyakarta, Ekonosia: 2006.
Warkum Sumitro, (2004), Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait,
Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah – Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek,
AlvaBet, Jakarta: 2000.
http://grhoback.blogspot.com/2010/05/landasan-hukum-bank-syariah.html
http://www.bprsyariah.com/berita-utama/67-bi-revisi-aturan-bpr-syariah
http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/1644-peranan-lembaga-keuangan-syariah-
di-zaman-krisis-ekonomi-.html
