Materi

2. PENGERTIAN
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut
Undang-undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun
1992, adalah:
“Lembaga keuangan bank yang
menerima simpanan hanya dalam bentuk
deposito berjangka tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu dan
menyalurkan dana sebagai usaha BPR”

3. SEJARAH BERDIRINYA
BPR
Status Hukum BPR diakui pertama kali
dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988,
sebagai bagian dari Paket Kebijakan
Keuangan,Moneter,dan
Perbankan.

4. SEKILAS LAHIRNYA BPR
Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk mendirikan BPR
Syariah, yaitu
1. PT BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu-
Bandung,
2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan
Padalarang-Bandung,
3. PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan Banjaran-
Bandung. 1990.
Pada Tanggal 8 Oktober 1990 , ketiga BPRS tersebut
telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan
mulai beroperasi tada tanggal 19 Agustus 1990

5. TUJUAN BPR SYARIAH
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
umat Islam, terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah yang pada
umumnya berada di daerah pedesaan.
Menambah lapangan kerja terutama
ditingkat kecamatan,sehingga dapat
mengurangi arus urbanisasi.
Membina semangat ukhuwah Islamiyah
melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan per kapita
menuj kualitas hidup yang memadai.

6. STRATEGI BPR SYARIAH
Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah
tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:
• BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap
datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif
dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada
usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu
tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis
yang baik.
• BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu
perputaran uangnya jangka pendek dengan
mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
• BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat
kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang
akan diberi pembiayaan.

7. KEGIATAN OPERASIONAL BPRS
UU BPR Syariah kemudian dipertegas dalam
kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27
SIK DIR. BI 32/36/1999, sebagai berikut:
• Menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan yang meliputi:
1. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan
mudharabah.
2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip
mudharabah.
3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip
wadiah atau mudharabah.

8. KEGIATAN OPERASIONAL BPRS
• Melakukan penyaluran dana melalui:
1. Transaksi jual beli melalui prinsip
murabahah, istishna, salam, ijarah, dan
jual beli lainnya.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan
prinsip mudharabah, musyarakah, dan
bagi hasil lainnya.
3. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip rahn
dan qardh.
4. Melakukan kegiatan lain yang lazim
dilakukan BPR Syariah sepanjang
disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

9. KEGIATAN OPERASIONAL BPRS
• BPRS dilarang untuk:
1. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta
asing
2. Melakukan penyertaan modal
3. Melakukan usaha perasuransian
4. Tidak diijinkan menerima dana simpanan
dalam bentuk giro

11. • Kiprah BPR Syariah kurang dikenal sebagai BPR
yang berprinsip syariah, bahkan ada yang
menganggap bahwa BPR syariah sama dgn BPR
konvensional.
• Upaya untuk meningkatkan profesionalitas
kadang terhalang rendahnya sumber daya yang
dimiliki oleh BPR Syariah.
• Kurang adanya koordinasi diantara BPR syariah
demikian juga dengan bank syariah

12. STRATEGI PENGEMBANGAN BPR
SYARIAH
• Langkah-langkah untuk mensosialisasikan
keberadaan BPR bukan saja produknya tetapi
sistem yang digunakannya perlu diperhatikan.
• Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM
dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan
mengenai lembaga keuangan syariah serta
lingkungan yang mempengaruhinya.

13. • Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi
daerah akan diketahui berapa besar kemampuan
BPR syariah dan lembaga keuangan syariah lain
dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang
ada.
• BPR syariah bertanggung jawab terhadap
masalah keislaman masyarakat dimana BPR
syariah tersebut berada.
STRATEGI PENGEMBANGAN BPR
SYARIAH