Dokumen tersebut membahas tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia bertugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Dokumen juga menjelaskan sejarah, status hukum, tugas, dan struktur kepemimpinan Bank Indonesia.

1. BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL
KELOMPOK 2B
YULIEKOWATI
(2016008239)
TSALITSA NURUL
Hikmah
(2016008170)

2. BANK INDONESIA BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
Tujuan Tunggal
mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah
kestabilan nilai mata uang terhadap
barang dan jasa
kestabilan terhadap mata uang
negara lain.

3. 3 BIDANG TUGAS
PENDUKUNG BI
DALAM MENCAPAI
TUJUANNYA
menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter
mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran
mengatur dan mengawasi perbankan di
Indonesia
• BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk
mengedarkan uang di Indonesia.
• Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan
Gubernur

4. SEJARAH BANK INDONESIA
Tahun 1828
De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda
sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan
mengedarkan uang.
Tahun 1953
Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan
pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De
Javasche Bank sebagai bank sentral
Tahun 1968
Diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur
kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral,
terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi
komersial.

5. Tahun 1999
sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan
tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah.
Tahun 2004
Tahun 2008
Undang-Undang Bank Indonesia diamendemen
dengan fokus pada aspek penting yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank
Indonesia, termasuk penguatan governance.
Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga
stabilitas sistem keuangan
SEJARAH BANK INDONESIA

6. STATUS DAN KEDUDUKAN
1. Sebagai Lembaga Negara yang Independen
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan
melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang .
Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia,
dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan
intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Status dan kedudukan khusus agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran
dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

7. STATUS DAN KEDUDUKAN
2. Sebagai Badan Hukum
berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang
merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat
seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
wewenangnya
Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di
dalam maupun di luar pengadilan.
Sebagai badan
hukum publik
Sebagai badan
hukum perdata

8. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
Dalam rangka tugas
mengatur dan
mengawasi perbankan
menetapkan peraturan
memberikan dan mencabut izin atas
kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari
bank
melaksanakan pengawasan atas bank
mengenakan sanksi terhadap bank sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku

9. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
kewenangan di
bidang perizinan
 memberikan dan mencabut izin usaha bank
 memberikan izin pembukaan, penutupan dan
pemindahan kantor bank,
 memberikan persetujuan atas kepemilikan dan
kepengurusan bank,
 memberikan izin kepada bank untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Kewenangan di
bidang
pengawasan
 pengawasan langsung : dilakukan baik dalam
bentuk pemeriksaan secara berkala maupun
sewaktu-waktu bila diperlukan.
 Pengawasan tidak langsung : dilakukan melalui
penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan
yang disampaikan oleh bank.

10. Upaya Restrukturisasi Perbankan
Tujuan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap
sistem keuangan dan perekonomian Indonesia
Bank Indonesia telah menempuh restrukturisasi perbankan komperhensif :
meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter
memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang
akan mendorong pertumbuhan ekonomi

11. Upaya Restrukturisasi Perbankan
Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya :
memulihkan kepercayaan masyarakat
program rekapitalisasi
program restrukturisasi kredit
penyempurnaan ketentuan perbankan
peningkatan fungsi pengawasan bank

12. OTORITAS MONETER
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memutuskan dan
melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan itu bisa berupa :
Open Market Operation
Discount Policy
Sanering
Selective Credit

13. SISTEM PEMBAYARAN
merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain
Sistem Pembayaran Nasional (SPN)
Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan
akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga
perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar
dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter
yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka
muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

14. SISTEM PEMBAYARAN
Kewenangan
BI
Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan
dan memberlakukan kebijakan SPN.
Memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan
pengawasan (oversight) atas SPN.
menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui
infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

15. SISTEM PEMBAYARAN
Tugas BI
Berperan sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank
untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu
Mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai
seperti uang rupiah.
Mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang
sudah tak berlaku dari peredaran.

16. DEWAN GUBERNUR BI
 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur.
 Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang
Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-
banyaknya tujuh Deputi Gubernur.
 Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan
mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.
 Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat
oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

17. DEWAN GUBERNUR BI

Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden,
kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
kejahatan.
 Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG)
diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan
umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan
lain yang bersifat prinsipil dan strategis
 Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip
musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan
keputusan akhir.

18. PARA GUBERNUR BI
1953-1958 Mr. Sjafruddin Prawiranegara
1958-1959 Mr. Loekman Hakim
1959-1960 Mr. Soetikno Slamet
1960-1963 Mr. Soemarno
1963-1966 T. Jusuf Muda Dalam
1966-1973 Radius Prawiro
1973-1983 Rachmat Saleh
1983-1988 Arifin Siregar
1988-1993 Adrianus Mooy
1993-1998 Sudrajad Djiwandono
1998-2003 Syahril Sabirin
2003-2008 Burhanuddin Abdullah
2008-2009 Boediono
2009 Miranda Gultom (Pelaksana tugas)
2009-2010 Darmin Nasution (Pelaksana
tugas)
2010-2013 Darmin Nasution
2013-sekarang Agus Martowardojo

19. Terimakasih ...
Semoga Bermanfaat