Dokumen tersebut membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, peran serta upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut, serta instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.

1. *

2. *

3. Macam HAM
Meliputi
Hak-hak asasi pribadi (personal rights)
Kebebasan menyatakan pendapat
Kebebasan memeluk agama
Kebebasan bergerak
Hak-hak asasi ekonomi (property
rights)
Kebebasan memiliki sesuatu
Hak mendapat tunjangan hidup
Hak-hak asasi politik (political rights)
Hak ikut serta dalam pemerintahan
Hak pilih dalam pemilu
Hak-hak asasi hukum (rights of legal
equality)
Hak untuk mendapatkan perlakuan
yang sama dalam hukum
Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan
(social and cultural rights)
Hak memperoleh jaminan pendidikan
dan kesehatan
Hak mengembangkan kebudayaan
Hak-hak asasi dalam tata cara
peradilan dan perlindungan
(procedural rights)
Hak mendapatkan perlakuan & tata
cara peradilan & perlindungan dalam
hal penangkapan dll
*

4. *Peran Serta dalam Upaya Pemajuan, Penghomatan,
dan Penegakan HAM
Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia,
tidak terlepas dari kesadaran internal atas perkembangan opini dunia terhadap
masalah-masalah demokratisasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat pada
Pembuakaan UUD 1945 dan Batang Tubuhnya yang mencumkan prinsip-prinsip
pelaksanaan HAM.
Dalam perkembangan lebih lanjut, peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui hal-hal berikut :
1.
Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) sebagai tindak lanjut Lokakarya tentang HAM yang
diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan dukungan Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu tujuan pembentukan Komnas HAM adalah untuk
meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.

5. 2.
Paska Orde Baru (era reformasi), perhatian terhadap upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia semakin nyata, yakni
dengan disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998. Dalam ketetapan
tersebut, MPR menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan
seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan
menyebarluaskan pemahaman tentang HAM. Selain itu, Presiden dan
DPR juga ditugaskan untuk segera meratifikasi berbagai instrumen
internasional tentang HAM.
3.
Landasan bagi penegakan HAM di Indonesia semakin kokoh setelah MPR
melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dalam amandemen UUD
1945 tersebut persoalan HAM mendapat perhatian yang khusus dengan
ditambahkannya bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas
pasal 28 A hingga 28 J. hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam
menegakkan hak asasi manusia.
4.
Tonggak lain dalam sejarah penegakkan hak asasi manusia di Indonesia
adalah berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 26 tahun 2000. Pengadilan HAM ini merupakan suatu
pengadilan yang secara khusus menangani kejahatan pelanggaran HAM
berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan.

6. 5.
Pembentukan lembaga-lembaga yang menangani kejahatan HAM dan penyusunan
beberapa instrumen hukum pokok yang mengatur perlindungan terhadap HAM, secara
nyata telah mendorong penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus kejahatan HAM
yang terjadi pada masa lalu kini mulai terkuak. seperti penanganan protes massa
Tanjung Priok 1984, kerusuhan dan penembakan mahasiswa pada Mei 1998.
6.
Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai
tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Di antara
kasus-kasus tersebut bahkan kasus Tanjung Priok dan kasus Timor-Timur telah
ditangani oleh Pengadilan HAM.
7.
Di sisi lain, melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), banyak pihak
melakukan pembelaan dan bantuan hukum (advokasi) terhadap para korban
kejahatan HAM.

7. *Hambatan dalam Upaya Pemajuan,
Penghomatan, dan Penegakan HAM
Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi
manusia di Indonesia, secara umum dapat kita identifikasi sebagai berikut :
a.
Faktor Kondisi Sosial-Budaya
1) Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan
ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen).
2) Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah
bersinggung dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan dan
sebagainya.
3) Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh
hal-hal sepele.
b.
Faktor Komunikasi dan Informasi
1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang
membatasi komunikasi antardaerah.
2) Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik
yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
3) Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber
daya manusianya maupun perangkat (software dan hardware) yang diperlukan.

8. c.
Faktor Kebijakan Pemerintah
1) Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya
jaminan hak asasi manusia.
2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia
sering diabaikan.
3) Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap
pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan ‘pembangkangan’.
d.
Faktor Perangkat Perundangan
1) Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional
tentang hak asasi manusia.
2) Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diterapkan.
e.
Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).
1) Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan
prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia.
2) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih
belum layak sering membuka peluang ‘jalan pintas’ untuk memperkaya diri.
3) Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif,
tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme)

9. *Tantangan dalam Upaya Pemajuan,
Penghomatan, dan Penegakan HAM
Banyak sekali tantangan dalam upaya pemajuan HAM, antara lain :
1.
2.
3.
4.
Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat
fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum
dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari
keterikatan setiap anggota PBB
Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial
melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu
tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap
asasi manusia.
Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau
kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik
disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain.
Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap
pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada
suatu negara oleh pihak luar, yang hannya menonjolkan salah satu jenis
hak asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya.

10. 5.
Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara
hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai
dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk
sosial sekaligus.
6. Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan
perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan
tanggung jawab nasional.
7. Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi
manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan
hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Tantangan dalam upaya pemajuan HAM juga mencakup
* Pelanggaran HAM berat :
* Kejahatan genosida (genocide crime) : Perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian bangsa, ra, kelompok etnis, atau kelompok agama
* Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) : Serangan
secara luas/sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap
penduduk sipil. Co : Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan
Yang harus ditegakkan dan dikurangi jumlahnya.

11. * Instrumen Hukum Internasional HAM
No
1.
Tahun
1958
Uraian/Keterangan
Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan.
2.
1966
Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, isinya
mencakup :
§ The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat tentang hak-hak sipil
dan hak-hak politik (persamaan hak antara pria dan wanita).
§ Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara mengadukan
pelanggaran hak assi kepada The Human Rights Committee PBB setelah melalui
upaya pengadilan di negaranya.
§ The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu berisi
syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.
3.
4.
1976
1984
Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita.
5.
6.
7.
1990
1993
1998
Konvensi tentang Hak-hak Anak.
Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
8.
1999
Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.

12. *Peradilan Internasional HAM
Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan yang bersifat internasional dan
memiliki yurisdiksi atas wilayah negara-negara secara internasional. Sebuah
lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para
penjahat kemanusiaan. Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM
ini pula, PBB membentuk komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia (The United
Nations Commission on Human Rights). Komisi ini awalnya terdiri dari 18 negara
anggota, kemudian berkembang menjadi 43 orang anggota. Negara Indonesia
diterima komisi ini sejak tahun 1991.

13. Cara kerja komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk sampai pada proses
peradilan HAM internasional, adalah sebagai berikut :
* Melakukan pengkajian (studies) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan, baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. Terhadap
kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, kegiatan komisi terbatas pada
himbauanm serta persuasi. Kekuatan himbauan dan persuasi terletak pada
tekanan opimi dunia internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.
* Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights yang
disampaikan kepada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
* Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada
komisi ini. Untuk warga negara perseorangan dipersyaratkan agar terlebih
dahulu ditempuh secara musyawarah di negara asalnya, sebelum pengaduan di
bahas.
* Mahkamah Internasional sesuai dengan tugasnya, segera menindak
lanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB,
serta hasil pengkajian dan temuan komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk
diadakan pendidikan, penahan, dan proses peradilan.

14. No
Tahun
1
2500 s.d.
1000 SM
Nama Dokumen
—-
Hukum Hamurabi
Isi/Keterangan
Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan
harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa, memerdekakan bangsa Yahudi
dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir) agar terbebas dari kewenanganwenangan raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan.
Terdapat pada masyarakat Babylonia yang menetapan ketentuan-ketentuan
hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.
2
600 SM
—-
Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin
keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu dia membentuk
Heliaie, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskan dan
Majelis Rakyat atau Ecdesia. Karena gagasannya inilah Solon dianggap sebagai
pengajar demokrasi. Perjuangan Solon didukung oleh Parisles (tokoh
negarawan Athena).
3
527 s.d.
322SM
Corpus Luris
—-
Kaisar Romawi pada masa Flavius Anacius Justinianus menciptakan peraturan
hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas
keadilan dan hak asasi manusia.
Pada masa kebangkitan Romawi telah banyak lahir filsuf terkenal dengan visi
tentang hak asasi, seperti : Socrates dan Plato yang banyak dikenal sebagai
peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang
mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita
mayoritas warga.

15. 4
30 SM s.d.
632 M
Kitab Suci Injil
Kitab Suci
Al-Qur’an
Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide
pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik
kepada Tuhan maupun sesama manusia.
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tetang
toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih
sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya.
5
1215
Magna Charta (Masa Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia, antara lain mencakup :
Pemerintahan
• Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great
Lockland di Inggris) Council.
• Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa
cukup alasan menurut hukum negara.
6
1629
Pettion of Rights • Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.
(Masa Pemerintahan • Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk.
Charles I di Inggris) • Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang.
• Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
7
1679
8
1689
Habeas Corpus Act • Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang ditangkapnya
(Masa Pemerintahan lengkap dengan alasan penangkapan itu.
Charles II di Inggris) • Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah
ditangkap.
Bill of Rights (Masa • Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen
Pemerintahan
• Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
Willwem III di Inggris) • Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.
• Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen
• Parlemen berhak mengubah keputusan raja

16. 9
1776
Declaration of
• Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hakIndependence (Amerikahak yang tidak dapat dicabut dari dirinya ialah: hak hidup, hak kebebasan, dan
Serikat)
hak mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness).
Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi
dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas
jasa presiden Thomas Jefferson.
10
1789
11
1918
12
1941
Atlantic Charter
Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan empat
(dipelopori oleh
kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:
Franklin D. Rooselvt) • Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi.
• Kebebasan untuk beragama dan beribadah
• Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan.
• Kebebasan seseorang dari rasa takut.
13
1948
Universal Declaration Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal.
of Human Rights
Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk
menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi
negara masing-masing.
Declaration des Droits Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi
de L’homme et du Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan:
Citoyen (Perancis) • Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama
• Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.
Rights of
Determination
Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti
oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia (1945), dan sebagainya.
Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal
dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

17. Pertama di Dunia
Magna Charta
Piagam HAM Dunia
(oleh PBB)
Universal
Declaration of
Human Right
Pembukaan UUD
1945
Piagam HAM di
Indonesia
*

18. * Dari pembelajaran bab tentang Hak Asasi
Manusia ini, kita bisa mengambil nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya, bahwa Hak Asasi
adalah mutlak, milik semua orang dan sangat
perlu untuk diperjuangkan, diupayakan,
bahkan dikedepankan. Karena dengan saling
menjaga Hak Asasi antar manusia, maka
kehidupan ini akan penuh dengan kedamaian.
*

19. *