PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
•Download as PPT, PDF•
2 likes•1,009 views
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, termasuk ruang lingkup, tarif pemotongan, jenis penghasilan yang dikenakan, dan pengertian istilah terkait seperti sewa dan jasa.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
Similar to PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010 (20)
More from Dudi Wahyudi
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
- 1. Pajak Penghasilan Pasal 23 DUDI WAHYUDI (www.dudiwahyudi.com)
- 2. WAJIB PAJAK Penjual Pemegang Saham Pemilik Hak Penyedia Jasa Pembeli Karyawan Pemberi Pinjaman Pemilik Harta Ps. 22 Ps. 23/26 Ps. 23/4(2)/26 Ps. 22Ps. 22 Ps. 21/23/4(2)/26 Ps. 21 Ps. 23/26 Ps. 23/4(2)/26 Bunga Royalti Imbalan Jasa Gaji/ Upah Dividen Pembelian Penjualan Sewa PPh Pemotongan dan Pemungutan http://dudiwahyudi.com/
- 3. PPh Pasal 23 ■ Ruang Lingkup ■ Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 ■ Jenis Jasa Lain ■ Tarif 100% Lebih Tinggi ■ Tidak Dipotong PPh Pasal 23 ■ Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 ■ Pengertian Jumlah Bruto ■ Pengertian Sewa, Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan http://dudiwahyudi.com/
- 4. Ruang Lingkup PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Fihak yang dipotong PPh Pasal 23 Penghasilan objek PPh Pasal 23 Ps. 23 ayat (1) UU PPh http://dudiwahyudi.com/
- 5. Pemotong PPh Pasal 23 Badan pemerintah Subjek pajak badan dalam negeri Penyelenggara kegiatan Bentuk usaha tetap Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Ps. 23 ayat (1) UU PPh http://dudiwahyudi.com/
- 6. Fihak Yang Dipotong PPh Pasal 23 Wajib pajak dalam negeri Bentuk Usaha Tetap (BUT)Ps. 23 ayat (1) UU PPh http://dudiwahyudi.com/
- 7. Penghasilan Objek PPh Pasal 23 Dividen Bunga Royalti Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain objek PPh Pasal 21 Sewa, selain objek PPh Pasal 4 ayat (2) Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain objek PPh Pasal 21 Ps. 23 ayat (1) UU PPh http://dudiwahyudi.com/
- 8. Jenis Jasa Lain Ketentuan tentang jenis jasa lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Ps. 23 ayat (2) UU PPh http://dudiwahyudi.com/
- 9. Jenis Jasa Lain Peraturan Menkeu Nomor 244/PMK.0 3/2008 • Jasa penilai (appraisal) • Jasa aktuaris • Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan • Jasa perancang (design) • Jasa pengeboran (drilling) di bidang pertambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT • Jasa penunjang di bidang penambangan migas • Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas cont’d… http://dudiwahyudi.com/
- 10. Jenis Jasa Lain Peraturan Menkeu Nomor 244/PMK.0 3/2008 • Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara • Jasa penebangan hutan • Jasa pengolahan limbah • Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) • Jasa perantara dan/atau keagenan • Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI • Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI cont’d… http://dudiwahyudi.com/
- 11. Jenis Jasa Lain Peraturan Menkeu Nomor 244/PMK.0 3/2008 • Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara • Jasa mixing film • Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan • Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telpon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP Konstruksi • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, peralatan listrik, telpon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP Konstruksi cont’d… http://dudiwahyudi.com/
- 12. Jenis Jasa Lain Peraturan Menkeu Nomor 244/PMK.0 3/2008 • Jasa maklon • Jasa penyelidikan dan keamanan • Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer • Jasa pengepakan • Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi • Jasa pembasmian hama • Jasa kebersihan atau cleaning services • Jasa ketering atau tata boga http://dudiwahyudi.com/
- 13. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 Tarif 15% dari jumlah bruto Tarif 2% dari jumlah bruto http://dudiwahyudi.com/
- 14. Tarif 15% Dari Jumlah Bruto Ps. 23 ayat (1) huruf a Penghasilan : dividen bunga royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 http://dudiwahyudi.com/
- 15. Tarif 2% Dari Jumlah Bruto Ps. 23 ayat (1) huruf c sewa jasa-jasa tertentu jasa teknik jasa manajemen jasa konstruksi jasa konsultan jasa lain (diatur dengan Per. Menkeu) selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 http://dudiwahyudi.com/
- 16. Tarif 100% Lebih Tinggi Penerima penghasilan yang tidak ber NPWP Dikenakan tarif pemotongan PPh Pasal 23 100% lebih tinggi Pasal 23 ayat (1a) http://dudiwahyudi.com/
- 17. Tidak Dipotong PPh Pasal 23 Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank Sewa guna usaha dengan hak opsi Deviden eks. Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen eks. Pasal 17 ayat (2c) UU PPh Bagian laba eks. Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh SHU Koperasi Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 23 ayat (4) http://dudiwahyudi.com/
- 18. Badan Usaha Jasa Keuangan Peraturan Menkeu Nomor 251/PMK.0 3/2008 Atas imbalan jasa keuangan kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dipotong PPh Pasal 23 Imbalan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. http://dudiwahyudi.com/
- 19. Badan Usaha Jasa Keuangan Peraturan Menkeu Nomor 251/PMK.0 3/2008 Badan usaha jasa keuangan terdiri dari : perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan BUMN/D yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani. http://dudiwahyudi.com/
- 20. WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994 Pasal 23 ayat (3) UU PPh http://dudiwahyudi.com/
- 21. WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 WP OP dalam negeri yang ditunjuk sbg pemotong PPh Pasal 23 : Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT selain Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan Kep. Dirjen Nomor 50/PJ./1994 http://dudiwahyudi.com/
- 22. WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 WP OP dalam negeri sebagai Pemotong PPh Pasal 23 wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong PPh Pasal 23 kepada WP OP dalam negeri tersebut yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Kep. Dirjen Nomor 50/PJ./1994 http://dudiwahyudi.com/
- 23. Pengertian Jumlah Bruto Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh : imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN SE-53 /PJ/2009 http://dudiwahyudi.com/
- 24. Pengertian Jumlah Bruto Tidak termasuk jumlah bruto : pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material; pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk dibayarkan ke pihak ketiga; pembayaran reimbursement yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga Tidak berlaku untuk imbalan jasa katering dan jasa yang dikenakan PPh final SE-53 /PJ/2009 http://dudiwahyudi.com/
- 25. Pengertian Jumlah Bruto Pembayaran harus dibuktikan dengan : Kontrak kerja dan daftar pembayaran untuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; Faktur pembelian barang atau material untuk pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material; Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis untuk pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk dibayarkan ke pihak ketiga; Faktur tagihan atau bukti pembayaran untuk pembayaran reimbursement SE-53 /PJ/2009 http://dudiwahyudi.com/
- 26. Pengertian Sewa dan Jasa Sewa Jasa Teknik Jasa Manajemen Jasa Konsultan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-53 /PJ/2009 http://dudiwahyudi.com/
- 27. Pengertian Sewa penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati http://dudiwahyudi.com/
- 28. Pengertian Jasa Teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. http://dudiwahyudi.com/
- 29. Pengertian Jasa Manajemen pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen http://dudiwahyudi.com/
- 30. Pengertian Jasa Konsultan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya http://dudiwahyudi.com/