Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22. PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan dari gaji, upah, dan jasa, sedangkan PPh Pasal 22 dikenakan pada transaksi impor, ekspor, dan penjualan barang mewah oleh perusahaan tertentu. Kedua jenis pajak ini memiliki dasar hukum, subjek, objek pajak, dan tarif yang berbeda-beda.
3. 1 . Pe n g e r t i a n
3
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri
4. 2 . D a s a r H u k u m
4
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan
Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran
Pajak
5. 2 . D a s a r H u k u m
5
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta
Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
6. 3 . S u b j e k
6
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 diantaranya sebagai berikut:
A.Pegawai;
B. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
C. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pemberian jasa, meliputi:
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/
peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
7. 3 . S u b j e k
7
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta
pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi;
8. 3 . S u b j e k
8
12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sejenis lainnya
D. Aggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai
Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; mantan pegawai
E. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:Peserta
1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni,
ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu;
4. Peserta pendidikan dan pelatihan;
5. Peserta kegiatan lainnya.
9. 4 . O b j e k
9
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa
Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa
uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian,
upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara
bulanan;
e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan
imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan
sehubungan jasa yang dilakukan;
10. 4 . O b j e k
10
f. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan
imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan
sehubungan jasa yang dilakukan;
g. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi,
uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
h. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima
atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap
sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
i. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang
bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
j. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih
berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan.
11. 5 . Ta r i f
11
Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (50 Juta) 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp
250.000.000,00 (50 – 250 Juta)
15%
Di atas 250.000.000,00 s.d. Rp
500.000.000,00 (250-500 Juta)
25%
Di atas Rp 500.000.000,00 (>500 Juta) 30%
Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang
memiliki NPWP.
12. 6 . C o n t o h p e r h i t u n ga n
12
Aliyanto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCD dengan imbalan
Rp25.000.000. Aliyanto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan
upah harian masing-masing sebesar Rp750.000.
Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan
adalah Rp11.250.000. Selain itu, Aliyanto juga membeli spare part mesin fotokopi yang
dipakai untuk perawatan sebesar Rp 5.550.000. Maka, berapakah PPh Pasal 21 yang
terutang?
13. 6 . C o n t o h p e r h i t u n ga n
13
Jawaban:
Berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Aliyanto, diketahui bahwa yang
menjadi penghasilan bruto adalah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian
yang dipekerjakan oleh Aliyanto dan biaya untuk membeli spare part mesin fotokopi.
Maka, jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus
dipotong oleh PT BCD atas imbalan yang diberikan kepada Aliyanto adalah sebesar
penghasilan bruto dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjaan Aliyanto dan
biaya spare part mesin fotokopi. Perhitungannya sebagai berikut:
Rp28.000.000 – (Rp11.250.000 + Rp 5.550.000) = Rp 11.200.000
14. 6 . C o n t o h p e r h i t u n ga n
14
PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT BCD atas penghasilan yang diterima Aliyanto adalah
sebesar:
5% x 50% x Rp 11.200.000 = Rp280.000
Dalam hal Aliyanto tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT
BCD menjadi:
120% x 5% x 50% x Rp 11.200.000 = Rp 336.000
Catatan: untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong
PPh Pasal 21 oleh Aliyanto.
16. 1 . Pe n g e r t i a n
16
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu,
baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor,
impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.
90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh
Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang
tergolong sangat mewah.
Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang
dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima
keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik
saat penjualan maupun pembelian.
17. 2 . D a s a r H u k u m
17
-UU Nomor 36 tahun 2008
- peraturan No. 90/PMK.03/2015,
18. 3 . S u b j e k
18
Subjek PPh Pasal 22 adalah Wajib Pajak yang melakukan penyerahan kepada
pemerintah, Wajib Pajak badan-badan tertentu yang melakukan kegiatan impor atau
melakukan penyerahan barang yang tergolong sangat mewah.
Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah siapa saja yang wajib
menghitung, memungut, dan menyetorkan PPh Pasal 22 ke kas Negara. Mereka adalah:
1. Importir.
2. Rekanan pemerintah dan badan-badan tertentu yang merupakan pemungut PPh
Pasal 22.
3. Konsumen semen, kertas, baja, dan otomotif.
4. Distributor dan agen pertamina serta badan usaha selain pertamina yang bergerak di
bidang BBM jenis premix dan gas.
5. Industri dan eksportir di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
19. 4 . O b j e k
19
Adapun objek PPh pasal 22 adalah sebagai berikut :
1). Pembelian
a. Pembelian barang oleh bendaharawan
b. Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian,
dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagangan pengepul
2). Impor Barang
20. 4 . O b j e k
20
3). Penjualan oleh Industri Tertentu
a. Industri baja
b. Industri semen
c. Industri kertas
d. Industri otomotif
4). Penjualan BBM dan Gas oleh PERTAMINA
Premium, solar, premix/superTT, minyak tanah, gas/LPG, dan pelumas.
5). Penjualan Barang yang tergolong sangat Mewah
Pesawat udara pribadi, kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen sangat mewah
dan kendaraan sangat mewah, dll.
21. Pengecualian dari pungutan PPh pasal 22
1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN.
3. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM dan benda-benda pos.
5. Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas
untuk tujuan ekspor.
6. Pembayaran/ pencairan dana JPS oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas
Negara.
7. Impor kembali (re-impor)
8. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras BULOG.
22. 5 . Ta r i f
22
1). Tarif PPh pasal 22 atas Impor
a. menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 2,5% dari nilai impor;
b. tanpa menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 7,5% dari nilai
impor;
c. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang;
d. impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan
API (tidak memiliki API, tidak dapat impor) sebesar 0,5% dari nilai impor.
23. 5 . Ta r i f
23
2). Tarif PPh pasal 22 atas Pembelian yang dilakukan oleh BUMN/BUMD yang
menggunakan APBN/APBD dan non APBN/APBD
Tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian sebelum PPN/ PPnBM
3). Tarif PPh pasal 22 atas Penjualan hasil produksi
a. Industri semen, sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN
b. Industri kertas, sebesar 0,1% dari DPP PPN
c. Industri baja, sebesar 0,3% dari DPP PPN
d. Industri otomotif, sebesar 0,45% dari DPP PPN
24. 5 . Ta r i f
24
4). Tarif PPh pasal 22 atas Penjualan PERTAMINA
a. SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina
b. Premium 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan
c. Solar 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan
d. Premix/super TT 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan
e. Minyak tanah 0,3% dari penjualan
f. Gas LPG 0,3% dari penjualan
g. Pelumas 0,3% dari penjualan
25. 5 . Ta r i f
25
5). Tarif PPh pasal 22 atas Industri dan Eksportir yang bergerak disektor Perhutanan,
Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan
Tarifnya sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
6). Tarif PPh pasal 22 atas Penjualan barang yang tergolong sangat mewah
Tarifnya sebesar 5% dari penjualan.
26. 5 . Ta r i f
26
Pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final terhadap wajib pajak yang tidak
memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungutan PPh pasal 22bersifat
tidak final, kecuali pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas
dan pelumas kepada penyalur atau agen bersifat final.
27. 6 . C o n t o h p e r h i t u n ga n
27
Contoh Soal atau Kasus PPh pasal 22
1. PT. FM adalah produsen makanan ringan yang memiliki API, pada bulan maret 2009
PT. FM melakukan impor barang dari Amerika dengan nilai faktur sebesar US$ 150.000,-.
Biaya asuransi yang dibayar adalah US$ 1.500,- dan ongkos angkut adalah US$ 6.000,-.
Tarif BEA masuk adalah 25%. Pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan PABEAN adalah
Rp. 15.000.000,-. Kurs pajak pada saat melakukan clearance ke pelabuahan adalah 1US$
= Rp.9.000,-. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar!
28. 6 . C o n t o h p e r h i t u n ga n
28
Penyelesaian:
Menentukan Nilai Impor:
Nilai Faktur US$ 150.000,-
Biaya Asuransi Dalam / Luar Negeri US$ 1.500,- (Biaya Ongkos)
Angkut US$ 6.000,-
Jumlah CIF (Cost Insurance and Freight) US$ 157.500,-
Besarnya nilai CIF dalam Rupiah adalah:
US$ 157.500,- x Rp. 9.000,- Rp.1.417.500.000,-Ditambah:
Bea masuk: 25% x Rp. 1.417.500.000,- Rp. 354.375.000,-
Pungutan lainnya RP. 15.000.000,-
Nilai Impor Rp. 1.786.875.000,-
PPh Pasal 22 atas Impor dari Amerika adalah:
2,50% x Rp. 1.786.875.000,- = Rp. 44.671.875,-
29. 6 . C o n t o h p e r h i t u n ga n
29
2. PT. Zemen Pekalongan adalah perusahaan semen nasional. Pada tanggal 15 April
2008 menjual 1000 sak semen kepada CV Karya Manjur, perusahaan kontraktor property,
secara tunai. Harga jual semen adalah Rp30.000 per sak. Jadi, pada saat penjualan
semen tersebut PT Zemen Pekalongan sudah terutang dan harus memungut PPh Pasal
22 dari CV Karya Manjur
Penyelesaian:
Penyelesaiannya :
PPh Pasal 22 = 0.25% x 1000 x Rp30.000 = Rp 75.000
Sifat pemungutan PPh 22 ini tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi CV Karya
Manjur.
31. 1 . Pe n g e r t i a n
31
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
32. 2 . D a s a r H u k u m
32
NO. JENIS PERATURAN TENTANG
A. UNDANG-UNDANG No. 36 Tahun 2008
(Pasal 23)
Undang-Undang Pajak Penghasilan
B. Peraturan Menteri Keuangan
1. PMK NO. 244/PMK.03/2008 Jenis Jasa Lain yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c
UU PPh
2. PMK No. 251/PMK.03/2008 Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan
Usaha Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dan/Atau
Pembiayaan Ang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23
33. 3 . S u b j e k
33
Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap
34. 4 . O b j e k
34
1. Penilai (appraisal);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan
atestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan
arsitektur landscape;
7. Perancang (design);
8. Pengeboran (drilling) di bidang
penambangan minyak dan gas
bumi (migas) kecuali yang
dilakukan oleh Badan Usaha Tetap
(BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas
bumi dan penambangan minyak
dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang
di bidang usaha panas bumi dan
penambangan minyak dan gas
bumi (migas);
35. 4. Objek
35
11.Penunjang di bidang penerbangan
dan bandar udara;
12.Penebangan hutan;
13.Pengolahan limbah;
14.Penyedia tenaga kerja dan/atau
tenaga ahli (outsourcing services);
15.Perantara dan/atau keagenan;
16.Bidang perdagangan surat-surat
berharga, kecuali yang dilakukan
Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan Kliring
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17.Kustodian/penyimpanan/penitipa
n, kecuali yang dilakukan oleh
KSEI;
18.Pengisian suara (dubbing)
dan/atau sulih suara;
19. Mixing film;
20.Pembuatan sarana promosi film,
iklan, poster, foto, slide,
klise, banner, pamphlet, baliho
dan folder;
36. 5. Tarif 36
1) 15% dari jumlah bruto atas:
a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga,
dan royalti;
b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2) 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 3. 2% dari jumlah bruto atas
imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
3) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan
jasa konsultan.
37. 5. Tarif 37
4) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa
lainnya, yaitu:
1. Jasa penilai;
2. Jasa Aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa perancang;
5. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan
oleh BUT;
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9. Jasa penebangan hutan
10. Jasa pengolahan limbah
11. Jasa penyedia tenaga kerja
12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali
yang dilakukan KSEI dan KPEI;
14. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang
dilakukan oleh KSEI;
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
16. Jasa mixing film;
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon,
air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh
Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi
19. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
38. 5. Tarif 38
20. Jasa maklon
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau
event organizer;
23. Jasa pengepakan;
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau
waktu dalam media massa, media luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau cleaning service;
27. Jasa katering atau tata boga.
39. 5. Tarif 39
5) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% ebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6) Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri
atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja
kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna
jasa;
b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan
dengan faktur pembelian);
40. 5. Tarif 40
c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya
dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai
dengan perjanjian tertulis);
d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian
pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada
pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah
dibayarkan kepada pihak ketiga).
Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan
pajak yang bersifat final;
41. 6. Contoh Perhitungan 41
Contoh soal
PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi
perusahaan dengan imbalan sebesar Rp80.000.000 (sudah termasuk PPN).
Jawab:
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah:
2% x Rp80.000.000 = Rp1.600.000
43. 1. Pengertian 43
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di
luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun
yang bersangkutan.
Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan ditentukan dari jumlah yang lebih kecil
antara:
a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau
b. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN) untuk setiap negara pemberi
penghasilan Batas maksimum
KPLN = (Penghasilan di Luar Negeri : Penghasilan Kena Pajak) x PPh terutang
44. 2. Dasar Hukum 44
1. Pasal 24 dan Pasal 28 UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 36 Tahun 2008
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002
45. 3. Subjek 45
Yang menjadi Subjek PPh Pasal 24 adalah: Wajib Pajak dalam negeri terutang
pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari luar negeri
46. 4. Objek 46
Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri
47. 5. Tarif 47
Besarnya PPh Pasal 24 maksimal dihitung untuk setiap negara, dengan
perhitungan sebagai berikut:
48. 6. Contoh perhitungan 48
PT Kartika pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai
berikut:
dari laba usaha di dalam negeri Rp500.000.000
dari negara A berupa laba usaha Rp250.000.000
dari negara B rugi (Rp400.000.000)
dari negara C berupa laba usaha Rp300.000.000
Hitung PPh pasal 24 jika tarif pajak di negara A, B dan C masng-masing 20%,
25% dan 35%
49. 6. Contoh perhitungan 49
• menghitung total penghasilan kena pajak
penghasilan dari dalam negeri Rp 500.000.000
penghasilan dari negara A Rp 250.000.000
penghasilan dari negara C Rp 300.000.000 (+)
total penghasilan kena pajak Rp1.050.000.00
• menghitung total pajak terutang
10% x Rp50.000.000 Rp 5.000.000
15% x Rp50.000.000 Rp 7.500.000
30% x Rp950.000.000 Rp285.000.000 (+)
Total pajak terutang Rp297.500.000
• menghitung maksimal pajak yang dapat dikreditkan
dari negara A = (250.000.000 : 1.050.000.000) x Rp297.500.000 = Rp70.833.332
dari negara C = (300.000.000 : 1050.000.000) x Rp297.500.000 = Rp85.000.000
50. 6. Contoh perhitungan 50
• menghitung pajak yang dipotong atau dibayar di luar negeri
dari neg A 20% x Rp250.000.000 = Rp50.000.000
dari negara C 35% x Rp300.000.000 = Rp105.000.000
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat
dikreditkan di Indonesia adalah
dari negara A Rp 50.000.000
dari negara C Rp 85.000.000 (+)
total Rp. 135.000.000
52. 1. Pengertian 52
Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak
Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban
Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu
tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
53. 6. Contoh perhitungan 53
Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan
SPT Tahunan PPh 2014 sebesar Rp50.000.000. Jumlah kredit pajak Tuan
Purnama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000, dengan rincian sebagai
berikut:
PPh Pasal 21 Rp10.000.000
PPh Pasal 22 Rp5.000.000
PPh Pasal 23 Rp3.000.000
PPh Pasal 24 Rp3.000.000
Berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015 ?
54. 6. Contoh perhitungan 54
Jawab:
(semua angka di tabel dalam satuan rupiah)
Besarnya PPh Pasal 25 per bulan = Rp28.500.000/12 = Rp2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus
membayar sendiri angsuran
PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar Rp2.375.000.
PPh terutang tahun 2014 50.000.000
Kredit pajak:
PPh Pasal 21 10.000.000
PPh Pasal 22 5.000.000
PPh Pasal 23 3.000.000
PPh Pasal 24 3.500.000
Jumlah kredit pajak (21.500.000)
Dasar Perhitungan PPh
Pasal 25 tahun 2015
28.500.000
55. PPH PASAL 26
1. Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
2. Dasar Hukum
UU Nomor 36 Tahun 2008
3. Objek PPh pasal 26
Jenis objek PPh pasal 26 adalah:
a) Dividen
b) Bunga termasuk prenium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
c) Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
e) Hadia dan penghargaan.
f) Pensium dan pembayaran berkala lainnya.
g) Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia
57. 1. Pengertian 57
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas
penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
58. 3. Subjek 58
Subjek PPh pasal 26 terbatas hanya pada wajib pajak luar negeri saja, yang
meliputi:
a) Orang pribadi yang bertempat tinggal diluar negeri yang menerima
atau memperoleh penghasilan di Indonesia.
b) Badan yang didikan atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
59. 5. Tarif 59
Tarif yang berlaku untuk pengenaan pajak penghasilan pasal 26 yaitu:
A. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh
wajib pajak luar negeri berupa:
1) Penghasilan yang besumber dari modal dalam bentuk deviden,
bunga termasuk prenium, diskonto, premi swap sehubungan dengan
interest dam imbalan kerena jaminan lain sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, atau kegiatan.
2) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
3) Hadia dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
60. 5. Tarif 60
B. 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto berupa:
a) 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib
pajak luar negeri berupa:
1) Penghasilan yang besumber dari modal dalam bentuk deviden, bunga termasuk
prenium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest dam imbalan kerena jaminan
lain sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.
2) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
3) Hadia dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
5) Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
6) Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang
kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
61. 5. Tarif 61
c) 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham
perusahaan antara conduit company atau spesial purpose company yang didirikan atau
bertempat kedudukan di indonesia atau BUT di Indonesia.
d) 20% (final) dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di
Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
e) Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara indonesia
dengan negara pihak persetujuan.
62. 6. Contoh perhitungan 62
Kasus 1
Stanley adalah warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari, dia
berstatus menikah dan mempunyai 3 orang anak, Stanley mendapatkan gaji dari PT
“XXX” pada bulan januari sebesar US$1.500. Kurs pada saat itu US$1 sama dengan
Rp13.100. Berapa jumlah pajak yang harus dipotong?
65. 1. Pengertian 65
PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-
penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang. Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib
pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan
pajaknya bersifat final.
Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam
sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian,
pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.
66. 2. Subjek 66
Subjek pajak yang karena ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh menjadi
WPDN adalah semua subjek pajak yang memperoleh penghasilan berupa bunga
deposito, dan tabungan-tabungan
67. 3. Objek 67
Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ) dikenakan pada jenis
tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa:
a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro, serta bunga simpanan anggota
koperasi.
b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
c. Bunga/diskonto obligasi
d.Hadiah undian
e. Jasa konstruksi
f. Persewaan tanah/bangunan
g. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
h. Deviden orang pribadi
i. Penghasilan tertentu lainnya
68. 4. Tarif 68
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final terbaru untuk masing-masing objek pajaknya
bervariasi dan bersifat final. Karena bersifat final, pemotongan pajak ini tidak dapat
dikreditkan.
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya
untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan
omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah
1% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.
70. 4. Tarif 70
Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah PPh Final
1 persen/pajak UKM.
Sesuai namanya, tarif pajak untuk UKM, wiraswasta dan bisnis online ini
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1%
yang dipotong dari total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan dan
dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.
Objek penghasilan yang dipotong pajak UKM adalah usaha dengan total
peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar dalam setahun. Bila dalam omzet tersebut
terdapat transaksi yang dikenakan pajak final, maka transaksi tersebut tidak
dimasukkan dalam omzet penghasilan yang dipotong pajak
71. 5. Contoh perhitungan 71
Satker Pusdiklat membayar sewa aula untuk kegiatan diklat sebesar
Rp11.000.000,00 (harga termasuk PPN) kepada PT. Popokpedia (PKP dan
mempunyai NPWP). Bagaimanakah perlakuan pajaknya?
72. 5. Contoh perhitungan 72
Jawab:
Pemungutan PPN
PPN (10/110 x Rp11.000.000,00) = Rp1.000.000,00
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
Jumlah Bruto tidak termasuk PPN adalah Rp10.000.000,00
PPh Pasal 4 ayat 2 (10% x Rp10.000.000,00) = Rp1.000.000,00
73. 5. Contoh perhitungan 73
Contoh perhitungan pph final untuk UKM :
Dalam 1 bulan, total omzet penjualan usaha Anda Rp 10.000.000,-. Maka
pajak UKM Anda adalah Rp 10.000.000 x 1% = Rp 100.000,-.
Agar lebih mudah menghitung dan membayar pajak UKM ini, gunakan
aplikasi PPh Final 1 persen OnlinePajak yang sangat mudah dan
menghemat waktu Anda.
