13. PPh 4(2) final.pptx

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2)

KARAKTERISTIK PPh FINAL
Semua
Usaha
dianggap
memiliki
laba
Laba
kotor/marg
in laba
sudah
ditentukan
Umumnya
tidak
menggunak
an tarif
progresif
(kecuali PPh
Ps. 21)
Pengenaann
ya diatur
dengan
atau
berdasarka
n PP

OBJEK PPh FINAL
Bunga Deposito
dan Tabungan
serta Diskonto
SBI
Surat
Perbendaharaan
Negara
Penghasilan
berupa bunga
obligasi
Hadiah Undian
Jasa Konstruksi
Persewaan
Tanah dan/atau
Bangunan
Pengalihan Hak
atas Tanah
dan/atau
Bangunan
Penjualan Saham
di Bursa Efek
Dividen yang
diterima OP
Selisih Lebih
Revaluasi Aset Tetap
Penghasilan
Kontraktor usaha
hulu migas berupa
uplift/imbalan
sejenis dan
Penghasilan
Kontraktor dari
pengalihan
participating interest
Penghasilan dari
Usaha yang
diterima/diperoleh
WP dengan
peredaran bruto
tertentu

BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SBI
PP No 131 Tahun 2000 s.t.d.d. PP No 123 Tahun 2015
KMK 51/KMK.04/2001 s.t.d.d. PMK 26/PMK.010/2016
Deposito
produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya
bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu
Deposito berjangka : penarikannya hanya dapat dilakukan pada jatuh tempo oleh pihak
yang namanya tertera pada bilyet
Sertifikat deposito : diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat sehingga dapat
diperjualbelikan
Deposit on call : tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat,
minimal 7 hari dan paling lama hanya kurang dari 1 bulan
deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka,
sertifikat deposito dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing
yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank

DISKONTO SBI
KMK 51/KMK.04/2001 s.t.d.d. PMK 26/PMK.010/2016
Tabungan
simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank
Sertifikat
Bank
Indonesia
Giro : simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan
menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara
pemindahbukuan
surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan
hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto
Diskonto : bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman

DISKONTO SBI
Bunga deposito, bunga
tabungan, diskonto SBI
OBJEK PAJAK
Termasuk bunga dari
tabungan dan deposito
yang ditempatkan di LN
melalui bank yang
didirikan di Indonesia atau
cabang bank LN di
Indonesia
PENGECUALIAN
Jumlah deposito,
tabungan, SBI tidak
melebihi Rp7.500.000,00
Diterima Bank yang
didirikan di Indonesia atau
cabang bank LN di
Indonesia
→ wajib dilaporkan dalam
SPT Tahunan
menggunakan Pasal 17 UU
PPh
Diterima Dana Pensiun
yang pendiriannya
disahkan Menkeu
(bukan objek pajak PMK
234/PMK.03/2009)
Bunga tabungan pada
bank yg ditunjuk
pemerintah dlm rangka
pemilikan RS dan RSS,
kavling siap bangun untuk
RS dan RSS atau Rumah
Susun Sederhana sesuai
ketentuan yang berlaku,

DISKONTO SBI
BUKAN SUBJEK PAJAK
OP Subjek Pajak DN yang
seluruh penghasilannya
dalam 1 (satu) tahun Pajak
termasuk bunga dan
diskonto tidak melebihi
PTKP
Dapat mengajukan
permohonan restitusi
Diatur dengan Kep
Dirjen Pajak
PEMOTONG PAJAK
Bank
Bank Indonesia

DISKONTO SBI
WPDN BANK DN
Deposito, tabungan, SBI
SBI
Bunga
BANK LN
Deposito,
tabungan
Via bank DN atau cabang
bank LN yang ada di Ind
WPLN
Bunga

DISKONTO SBI
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK
10% x bruto, deposito jk wkt
1 bln
7,5% x bruto, deposito jk wkt
3 bln
6 bln
0%, deposito jk wkt > 6 bln
Bunga deposito, mata uang dolar AS,
bersumber dari DHE, dan ditempatkan
pada bank yang
didirikan/berkedudukan di Indonesia
atau cabang bank luar negeri di
Indonesia
Bunga deposito, mata uang rupiah,
bersumber dari DHE, dan ditempatkan
pada bank yang didirikan/berkedudukan
di Indonesia atau cabang bank luar
negeri di Indonesia
1 bln
5% x bruto, deposito jk wkt 3
bln
0%, deposito jk wkt ≥ 6 bln
Bunga tabungan, SBI, dan deposito
lainnya
20% x bruto, WP DN dan
BUT (termasuk bunga
deposito yang
ditempatkan kembali
sebagai
deposito/perpanjangan
deposito)
20% (atau tax treaty) x
Persyaratan

DISKONTO SBI
PMK 26/PMK.010/2016
Persyaratan penggunaan tarif PPh deposito yang bersumber dari DHE
Deposito ditempatkan pada bank yang sama dengan bank
tempat diterimanya DHE dari luar negeri
Sumber dana deposito berupa DHE
diperoleh setelah berlakunya PP 123 Tahun
2015 (28 Des 2015) dibuktikan dengan
laporan penerimaan DHE dari bank devisa
sumber dana Deposito berasal dari
pemindahbukuan dana DHE yang
ditempatkan pada rekening milik eksportir
pada bank tempat diterimanya DHE dari
luar negeri dan rekening milik eksportir
dimaksud hanya digunakan untuk
menampung dana DHE
dilampiri surat pernyataan dari eksportir yang paling
sedikit memuat:
 identitas eksportir antara lain nama, alamat, NPWP, dan
nomor rekening penempatan dana DHE
 data dana DHE antara lain nilai ekspor, saat
diperolehnya dana DHE, nomor dan tanggal PEB, dan
jenis valuta
 pernyataan bahwa sumber dana rekening berasal dari
DHE
 pernyataan bahwa sumber dana Deposito bukan

DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adl Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
SUN  surat berharga yang berupa pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing, yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh negara sesuai dengan masa
berlakunya
WPDN
SPN
Jatuh
Tempo
Penerbit SPN
(Emiten)/Kustodian
(agen pembayar)
Diskonto
SPN
Tari
f
20%
Dijual di
pasar
sekunder
Perusahaan Efek
(Broker)/Bank
Diskonto
SPN
Tari
f
20%
Nilai Nominal jatuh
tempo – Harga
Perolehan di pasar
perdana/pasar
sekunder
Harga Jual –
Harga Perolehan
di pasar
perdana/sekund
er
WPLN
Tarif
20%/
Tax
Treaty
Tarif
20%/
Tax
Treaty
PP No 27 Tahun 2008

PMK 63/PMK.03/2008
PEMOTONG PAJAK DAN SAAT PEMOTONGAN
Penerbit SPN (emiten) atau
kustodian yang ditunjuk
selaku agen pembayar
diskonto yang diterima pemegang
SPN saat jatuh tempo
Perusahaan efek (broker)
atau bank selaku pedagang
perantara (dealer)
diskonto yang diterima atau
diperoleh penjual SPN pada saat
transaksi di Pasar Sekunder
Perusahaan efek (broker),
bank, dana pensiun, dan
reksadana selaku pembeli
SPN tanpa melalui pedagang
perantara
Tanggal saat jatuh tempo
Tanggal transaksi penjualan
SPN di pasar sekunder

PP No 27 Tahun 2008

Contoh 1
PMK 63/PMK.03/2008
Pada tanggal 1 Mei 2008, Pemerintah A (emiten) menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara
sebagai berikut:
Nilai nominal Rp 100.000.000,00.
Jangka waktu SPN 12 bulan (jatuh tempo tanggal 1 Mei 2009).
PT D (investor) pada saat penerbitan perdana membeli SPN dengan harga Rp 94.000.000,00.
PT D tetap memegang SPN tersebut hingga saat jatuh tempo.
Perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT D pada saat jatuh tempo SPN adalah
sebagai berikut:
Diskonto = Rp 100.000.000,00 - Rp 94.000.000,00 = Rp 6.000.000,00
PPh Final = 20% x Rp 6.000.000,00 = Rp 1.200.000,00
dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran

Contoh 2
PMK 63/PMK.03/2008
Pada contoh no. 1, PT D tidak memegang SPN tersebut sampai saat jatuh tempo melainkan
menjual seluruh SPN tersebut kepada PT M pada tanggal 1 Juli 2008 (di pasar sekunder) melalui
perusahaan efek PT X Sekuritas dengan harga jual Rp 95.000.000,00
Perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT D pada saat penjualan SPN tanggal 1
Juli 2008 adalah sebagai berikut:
Diskonto = Rp 95.000.000,00 - Rp 94.000.000,00 = Rp 1.000.000,00
PPh Final = 20% x Rp 1.000.000,00 = Rp 200.000,00
dipotong oleh PT X Sekuritas selaku pedagang perantara

Contoh 3
PMK 63/PMK.03/2008
Pada tanggal 1 Agustus 2008, PT M menjual seluruh Surat Perbendaharaan Negara yang
dimilikinya Kepada Dana Pensiun ABC (telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan) langsung
tanpa melalui pedagang perantara dengan harga jual Rp 97.000.000,00
Perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT M pada saat penjualan SPN tanggal 1
Agustus 2008 adalah sebagai berikut :
Diskonto = Rp 97.000.000,00 - Rp 95.000.000,00 = Rp 2.000.000,00
PPh Final = 20% x Rp 2.000.000,00 = Rp 400.000,00 dipotong oleh Dana Pensiun selaku
pembeli SPN.
Meskipun penjualan SPN tidak dilakukan melalui pedagang perantara, dana pensiun sebagai
pembeli wajib melakukan pemotongan pajak. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam hal
pembelian langsung dilakukan oleh perusahaan efek, bank, dan reksadana selaku investor

Contoh 4
PMK 63/PMK.03/2008
Pada tanggal 1 Desember 2008, Dana Pensiun ABC menjual seluruh Surat Perbendaharaan
Negara yang dimilikinya kepada PT Y dengan harga jual Rp 98.000.000,00
Perhitungan diskonto yang diterima oleh Dana pensiun ABC pada saat penjualan SPN tanggal 1
Desember 2008 adalah sebagai berikut :
Diskonto = Rp 98.000.000,00 - Rp 97.000.000,00 = Rp 1.000.000,00
Dalam hal ini, tidak ada Pajak Penghasilan yang terutang atas Diskonto SPN yang diterima karena
Dana Pensiun ABC merupakan Wajib Pajak yang dikecualikan dari pemotongan PPh Final atas
Diskonto SPN.
Diskonto SPN bukan objek pajak bagi Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu
(PMK 234/PMK.03/2009)

Contoh 5
PMK 63/PMK.03/2008
Pada tanggal 1 Mei 2009, PT Y menerima pelunasan seluruh SPN yang dimilikinya dari
Pemerintah A (emiten) dengan nilai pelunasan sebesar nilai nominal Rp 100.000.000,00
Perhitungan diskonto, dan PPh final yang terutang oleh PT Y pada saat jatuh tempo SPN tanggal
1 Mei 2009 adalah sebagai berikut:
Diskonto = Rp 100.000.000,00 - Rp 98.000.000,00 = Rp 2.000.000,00
PPh Final = 20% x Rp 2.000.000,00 = Rp 400.000,00
dipotong oleh kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran

PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua
belas bulan).
Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam
bentuk bunga dan/atau diskonto.

Tarif 15%
dari jumlah bruto bunga sesuai
dengan masa kepemilikan
Obligasi
bunga dari Obligasi
dengan kupon
dari selisih lebih harga jual atau
nilai nominal di atas harga
perolehan Obligasi, tidak
termasuk bunga berjalan
diskonto dari
Obligasi dengan
kupon
dari selisih lebih harga jual atau
nilai nominal di atas harga
perolehan Obligasi
diskonto dari
Obligasi tanpa
bunga
Diterima WPDN &
BUT
WPL
N
Tarif 20%
atau
Tax Treaty
Tarif 5%
bunga dan/atau
diskonto dari obligasi
yang diterima dan/atau
diperoleh Wajib Pajak
reksadana yang
terdaftar pada Otoritas
Jasa Keuangan
Tarif 10%
untuk
tahun
2014
sampai
dengan
tahun
2020
untuk
tahun
2021 dan
seterusnya

PEMOTONG PAJAK DAN SAAT PEMOTONGAN
penerbit Obligasi atau
kustodian selaku agen
pembayaran yang ditunjuk
bunga dan/atau diskonto
yang diterima pemegang Obligasi
dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga
Obligasi dan/atau jatuh tempo obligasi
perusahaan efek, dealer,
atau bank, selaku pedagang
perantara dan/atau pembeli
diskonto
yang diterima pemegang
Obligasi tanpa bunga pada saat
jatuh tempo Obligasi
pembayaran bunga
dan/atau jatuh tempo
obligasi
Tanggal transaksi
penjualan obligasi
bunga dan
diskonto yang diterima
penjual Obligasi pada saat
transaksi
obligasi

WPDN
Obliga
si
Jatuh
tempo
bunga/jatuh
tempo
obligasi
Penerbit Obligasi
/Kustodian (agen
pembayar)
Bunga/disko
nto obligasi
Ditransaksik
an
perusahaan efek,
dealer, atau bank,
selaku pedagang
perantara dan/atau
pembeli
Bunga
dan
diskonto
Obligasi

Penghasilan bunga obligasi yang
diterima/diperoleh bank dikenai PPh tarif
umum
Bukan objek PPh (Pasal 4 ayat 3 huruf h UU
PPh; PMK 234/PMK.03/2009)

Contoh 1
PMK 85/PMK.03/2011 s.t.d.d. PMK 07/PMK.011/2012
Pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC (emiten) menerbitkan Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)
sebagai berikut:
Nilai nominal Rp 10.000.000,00 per lembar.
Jangka waktu Obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2016).
Bunga tetap (fixed rate) sebesar 16% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
PT XYZ (investor) pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar Obligasi dengan harga di bawah nilai
nominal (at discount), yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 per lembar.
Penghitungan bunga dan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh final) yang terutang oleh PT XYZ pada saat
jatuh tempo bunga pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :
Bunga = (6/12 x 16% x Rp 10.000.000,00) x 10 = Rp 8.000.000,00
PPh final = 15% x Rp 8.000.000,00 = Rp 1.200.000,00
Dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran

Contoh 1
Dalam kenyataannya, harga perolehan Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) pada saat
penerbitan perdana tidak harus selalu sama dengan nilai nominalnya. Pembeli dapat memperoleh
Obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (at discount) atau di atas nilai nominal (at
premium). Pada hakekatnya selisih harga beli di bawah atau di atas nilai nominal tersebut
merupakan penyesuaian tingkat bunga Obligasi yang diperhitungkan ke dalam harga perolehan.
Dalam hal investor atau pembeli Obligasi sebagaimana tersebut di atas adalah Wajib Pajak
Reksadana, maka penghitungan PPh final atas bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo tanggal
31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
- Bunga = (6/12 x 16% x Rp 10.000.000,00) x 10 = Rp 8.000.000,00
- PPh final = 5% x Rp 8.000.000,00 = Rp 400.000,00

Contoh 2
Pada tanggal 31 Maret 2012, PT XYZ menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada PT PQR melalui
perusahaan efek PT MNO di over the counter (OTC), dengan harga jual Rp 10.400.000,00 per lembar termasuk
bunga berjalan
Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh PT XYZ pada saat penjualan Obligasi
tanggal 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:
Bunga berjalan = (3/12 x 16% x Rp 10.000.000,00) x 10 = Rp 4.000.000,00
Diskonto = [(Rp 10.400.000,00 - Rp 400.000,00) - Rp 9.000.000,00] x 10 = Rp 10.000.000,00
Mengingat Wajib Pajak PT XYZ dikenakan PPh final dengan tarif yang sama, bunga berjalan dan diskonto
dapat dihitung sekaligus yaitu:
Bunga berjalan dan diskonto = (Rp 10.400.000,00 - Rp 9.000.000,00) x 10 = Rp 14.000.000,00
PPh final = 15% x Rp 14.000.000,00 = Rp 2.100.000,00
Dipotong oleh PT MNO selaku perantara

Contoh 3
PT PQR memiliki Obligasi yang dibeli dari PT XYZ dengan masa kepemilikan hingga tanggal 31
Desember 2014. Untuk itu, pada setiap tanggal jatuh tempo bunga selama masa kepemilikan
Obligasi tersebut, PT PQR terutang PPh final sebesar 15% atas bunga yang diterima atau
diperolehnya (lihat contoh nomor 1), yang dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk
sebagai agen pembayaran.

Contoh 4
Pada tanggal 31 Desember 2014, PT PQR setelah menerima bunga dari emiten menjual seluruh Obligasi yang
dimilikinya kepada PT CDE melalui Bank Pundi Nasional selaku perantara dengan harga jual Rp10.500.000,00
per lembar
Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh PT PQR pada saat jatuh tempo bunga atau
saat penjualan Obligasi tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Bunga = (6/12 x 16% x Rp 10.000.000,00) x 10 = Rp 8.000.000,00
PPh final atas bunga =15% x Rp 8.000.000,00 = Rp 1.200.000,00
Dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran
Diskonto = (Rp 10.500.000,00 - Rp 10.000.000,00) x 10 = Rp 5.000.000,00
PPh final atas diskonto = 15% x Rp 5.000.000,00 = Rp 750.000,00
Dipotong oleh Bank Pundi Nasional selaku perantara
Pengertian diskonto dalam Peraturan Menteri ini tidak hanya terbatas pada realisasi selisih harga perolehan
perdana di bawah (at discount) nilai nominal Obligasi, melainkan mencakup selisih lebih harga jual di atas
harga perolehan Obligasi

Contoh 5
Pada tanggal 31 Mei 2016, PT CDE menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada Dana Pensiun Sejahtera
Mandiri (dana pensiun yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan) langsung tanpa melalui perantara
dengan harga jual Rp 10.666.667,00 per lembar termasuk bunga
Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh yang terutang oleh PT CDE pada saat penjualan Obligasi
tanggal 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut:
Bunga berjalan = (5/12 x 16% Rp 10.000.000,00) x 10 = Rp 6.666.670,00
Diskonto = [(Rp 10.666.667,00 - Rp 666.667,00) - Rp 10.500.000,00] x 10 = (Rp 5.000.000,00) diskonto
negatif atau rugi.
Perolehan diskonto negatif atau rugi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan. PPh terutang
yang bersifat final karena penjualan Obligasi, sebagai berikut:
PPh final = 15% x (Rp 6.666.670,00 - Rp 5.000.000,00) = Rp 250.001,00
Meskipun penjualan Obligasi tidak dilakukan melalui perantara dan tidak dilaporkan ke bursa, dana pensiun
sebagai pembeli wajib melakukan pemotongan pajak. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam hal
pembelian langsung dilakukan oleh perusahaan efek, bank, dan reksa dana selaku investor

Contoh 6
Pada tanggal 1 Juli 2016 (jatuh tempo Obligasi), Dana Pensiun Sejahtera Mandiri menerima pelunasan seluruh
Obligasi yang dimilikinya beserta imbalan bunga sesuai masa kepemilikan (1 bulan) dari PT ABC, yang
merupakan emiten Obligasi tersebut.
Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh Dana Pensiun Sejahtera Mandiri pada saat
jatuh tempo/pelunasan Obligasi tanggal 1 Juli 2016 adalah sebagai berikut:
Bunga = (1/12 x 16% x Rp 10.000.000,00) x 10 = Rp 1.333.330,00
Diskonto = (Rp 10.000.000 - Rp 10.000.000,00) x 10 = nihil.
PPh final tidak terutang oleh dana pensiun yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri ini

Contoh 7
Pada tanggal 1 Januari 2011, PT ABC menerbitkan Obligasi tanpa bunga (non-interest bearing debt
securitiest) berjangka waktu 10 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021) dengan nilai nominal sebesar Rp
10.000.000,00. Penerbitan perdana Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
PT GHI membeli 100 lembar Obligasi tanpa bunga tersebut dengan harga perdana sebesar Rp 6.000.000,00
per lembar.
Pada tanggal 31 Agustus 2014, PT GHI menjual 50 lembar Obligasi tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI)
melalui perusahaan efek PT MNO kepada PT JKL seharga Rp 7.000.000,00 per lembar
Penghitungan diskonto dan PPh Final yang terutang oleh PT GHI adalah sebagai berikut:
Diskonto = (Rp 7.000.000,00 - Rp 6.000.000,00) x 50 = Rp 50.000.000,00
PPh final = 15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
Dipotong oleh PT MNO selaku perantara
Diskonto Obligasi tanpa bunga dikenakan pemotongan PPh final pada setiap kali dilakukan penjualan,
sepanjang:
penjualan dilakukan melalui perantara atau pembeli langsung yang ditunjuk sebagai pemotong pajak; dan
penjual Obligasi tidak dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan.

HADIAH UNDIAN
Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian
Nilai hadiah adalah nilai uang/nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan
dalam bentuk natura
Tarif 25%
PP No 132 Tahun 2000, PER-11/PJ/2011

JASA KONSTRUKSI
Perencanaan
Konstruksi
Pelaksanaan
Konstruksi
Pengawasan
Konstruksi
Mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen
perencanaan pembangunan fisik lain
Mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk
bangunan atau bentuk fisik lain
Pengawasan sejak awal sampai berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan konstruksi
Jasa konstruksi : layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi
pengawasan pekerjaan konstruksi
Pekerjaan konstruksi : keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain

KUALIFIKASI JASA KONSTRUKSI
Kualifikasi usaha
besar
UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Kualifikasi usaha
menengah
Kualifikasi usaha
kecil termasuk
usaha perorangan
Didasarkan pada tingkat kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan
usaha

JASA KONSTRUKSI (OBJEK & TARIF)
Jasa Pelaksanaan Jasa Perencanaan & Pengawasan
Kualifikasi
usaha kecil
Non
Kualifikasi
Kualifikasi
menengah/
besar
Kualifikasi
Non
Kualifikasi
2% 4% 3%
4% 6%
Dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak,
tidak termasuk PPN
Gred 4,3,2,1 Gred 5,6,7
Gred 4,3,2,1

JASA KONSTRUKSI
PPh terutang
Dipotong oleh
Pengguna Jasa pada
saat pembayaran
Disetor sendiri oleh
Penyedia Jasa, dalam
hal Pengguna Jasa
bukan pemotong
Saat pembayaran

JASA KONSTRUKSI - CONTOH
PT Lestari merupakan kontraktor yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang
diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan
Konstruksi Bidang Sipil Subbidang Bangunan-Bangunan non perumahan lainnya dengan kualifikasi gred 6.
PT Lestari pada tahun 2016 ditunjuk oleh PT Barokah selaku pemilik Hotel Premiere untuk membangun gedung
baru dengan nilai kontrak sebesar Rp30.000.000.000,00 tidak termasuk PPN.
PT Lestari menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan, yaitu pada tanggal 23 Juni 2016
sebesar Rp10.000.000.000,00.
Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu:
Termin pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 25%.
Termin kedua sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 50%.
Termin ketiga sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 75%.
Sisa Rp5.000.000.000,00 akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai.
Pembangunan gedung harus diselesaikan oleh PT Lestari paling lama tanggal 31 Juli 2017 dengan masa
pemeliharaan selama 6 bulan.
Bagaimana kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh PT Barokah terkait pembayaran:
 Uang muka kontrak; dan
 Termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 30 September 2016

JASA KONSTRUKSI - CONTOH
Jawaban:
Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak maka penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut
dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran nilai kontrak jasa konstruksi.
Pembayaran uang muka kontrak:
Besarnya PPh atas penghasilan jasa konstruksi kualifikasi besar adalah sebesar = 3% x Rp10.000.000.000,00
= Rp300.000.000,00
Pembayaran termin pertama:
Besarnya PPh atas penghasilan jasa kontruksi kualifikasi besar adalah = 3% x Rp5.000.000.000,00 =
Rp150.000.000,00
Kewajiban PT Barokah:
 Memotong PPh final atas uang muka dan pembayaran termin pertama sebesar Rp300.000.000,00 dan
Rp150.000.000,00 dan memberikan bukti potong kepada PT Lestari.
 Melakukan penyetoran atas pemotongan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya.
 Mekakukan pelaporan atas pemotongan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya.

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan
Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas
tanah dan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada
investor untuk mendirikan Bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan Bangunan
tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan Bangunan tersebut atau
sebelum investor mengoperasikannya
PP No 34 Tahun 2017 (berlaku 2 Januari 2018)
Investor adalah orang pribadi atau badan yang diberikan hak untuk mendirikan suatu Bangunan dan
menggunakan atau mengusahakan Bangunan berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah selama
masa
perjanjian Bangun Guna Serah

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian
maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan
PP No 34 Tahun 2017
OBJEK PAJAK
termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan
perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:
a. penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun
Guna Serah;
b. penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum
perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
c. penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya
diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau
d. penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk
pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda
PENGECUALIAN
penghasilan yang
diterima atau
diperoleh dari jasa
pelayanan penginapan
beserta akomodasinya
kamar, asrama untuk
mahasiswa/pelajar,
asrama atau pondok
pekerja, dan rumah
kos

PP Nomor 34 Tahun 2017
PP Nomor 29 Tahun 1996 s.t.d.t.d PP
Nomor 5 Tahun 2002
BGS
Tanah Tanah
tidak termasuk penghasilan yang
diterima atau
diperoleh dari jasa pelayanan penginapan
beserta akomodasinya
 antara lain kamar, asrama untuk
mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok
pekerja, dan rumah kos
Tidak ada pengecualian
Mengatur BGS Tidak mengatur BGS
Definisi/cakupan bangunan lebih luas
Bangunan adl rumah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung
perkantoran, rumah kantor,
toko, rumah toko, gudang dan industri

10% Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan
semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penyewa
dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan
yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan,
biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun yang disatukan
PP No 34 Tahun 2017
PPh terutang
nilai Bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari Investor
→ nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak Bangunan

PT A sebagai pemilik tanah melakukan perjanjian BGS dengan PT B untuk membangun gedung
perkantoran. Setelah proses pembangunan selesai, PT B mempunyai hak untuk menggunakan
Bangunan tersebut selama 20 (dua puluh) tahun. Setiap bulan sepanjang 20 (dua puluh) tahun tersebut
PT B akan membayarkan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PT A dan di akhir masa BGS
PT B menyerahkan Bangunan perkantoran tersebut kepada PT A. PT B di tahun kedua dikenai denda
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkannya kepada PT A dikarenakan tidak
melaksanakan salah satu butir dalam kontrak yang telah disepakati
Penghasilan PT A yang harus dipotong PPh atas sewa tanah dan/atau Bangunan oleh PT B adalah
penghasilan yang diterima rutin setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
penghasilan berupa jumlah bruto nilai
Bangunan yang diterima pada saat BGS berakhir, dan denda pelanggaran kontrak sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
PP No 34 Tahun 2017
Contoh

Perjanjian persewaan Bangunan selain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung
perkantoran, rumah kantor,
toko, rumah toko, gudang dan industri, sebagaimana dimaksud dalam PP 29/1996
Penghasilan atas pelaksanaan sewa
yang telah dimulai sebelum
berlakunya PP ini
PP No 34 Tahun 2017
Ketentuan peralihan
dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh sampai
dengan berakhirnya jangka waktu sewa
Penghasilan atas pelaksanaan sewa
yang mulai dilaksanakan setelah
berlakunya PP ini dan pembayaran
atas sewa dilakukan sebelum
berlakunya PP ini
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 UU PPh
selama masa sewa secara proporsional dengan nilai
sewa yang telah dibayar dimulai sejak awal pelaksanaan
kontrak atau perjanjian sewa tersebut
Dipotong PPh Pasal 23 dalam hal Penyewa adalah
pemotong pajak

PP No 34 Tahun 2017
CONTOH 1
PT L sebagai pemilik tangki dan PT M menandatangani perjanjian sewa untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun pada tanggal sebelum berlakunya PP ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pelaksanaan sewa dimulai dua tahun sebelum PP ini telah berlaku
Mengingat dimulainya pelaksanaan sewa dilakukan sebelum PP ini berlaku, atas penghasilan sewa
untuk tiga tahun setelah berlakunya PP ini dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh. Namun, apabila
PT L dan PT M melakukan perubahan perjanjian sewa pada saat PP ini berlaku maka atas penghasilan
sewa yang diubah tersebut dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

PP No 34 Tahun 2017
CONTOH 2
PT Q sebagai pemilik menara telekomunikasi dan PT W menandatangani perjanjian sewa untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun pada tanggal sebelum berlakunya PP ini sebesar Rp500.000.000,00. Dalam
perjanjian diatur bahwa pelaksanaan sewa akan dimulai pada tanggal PP ini telah berlaku.
Pembayaran sewa dilakukan dua kali. Pembayaran pertama sebesar Rp. 150.000.000,00 dilakukan
sebelum PP ini berlaku yang merupakan pembayaran untuk satu tahun pertama dan bagian tahun
kedua. Pembayaran tersebut merupakan penghasilan untuk tahun pajak pertama dan bagian tahun
pajak kedua yang
dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh.
Atas pembayaran kedua sebesar Rp.350.000.000,00 yang dilakukan setelah PP ini
berlaku, dikenai PPh sesuai PP ini

perjanjian Bangun Guna Serah yang sudah dimulai sebelum berlakunya PP ini dan perjanjiannya
berakhir setelah berlakunya
PP ini
penghasilan atas pembayaran
berkala dan penghasilan lain terkait
perjanjian BGS tmsk bagi hasil dan
denda
PP No 34 Tahun 2017
Ketentuan peralihan
dikenai PPh sesuai UU PPh atas transaksi BGS
(KMK 248/KMK.04/1995 dan SE-38/PJ/1995)
Penghasilan berupa bangunan yang
diserahkan/seharusnya diserahkan
dikenai PPh berdasarkan PP 34/2017

WPDN WPDN
Sewa
Poton
g 10%
Pemotong
Pajak
Non
Pemotong
Pajak
Sewa
Menyetorkan
PPh Final 10%
dari jumlah
bruto
KEP-50/PJ/1996 WP OP sebagai pemotong

Saat terutang
Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, dalam hal dipotong oleh
penyewa
Paling lambat tgl 15 bulan berikutnya, dalam hal disetor sendiri
Saat lapor
saat pembayaran atau terutangnya sewa
KMK 394/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK 120/KMK.03/2002
Saat setor
Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN - CONTOH
PT Prima Realty menyewakan 2 ruko yang dimilikinya kepada CV Serayu dan
Tuan Iqbal (PNS). Biaya persewaan untuk 2 tahun ke depan adalah sebesar Rp
200 juta per ruko, tidak termasuk service charge sebesar Rp 50 juta per tahun,
dan semua biaya telah dibayar di depan pada tgl 7 Januari 2017.
Bagaimana aspek perpajakan atas transaksi tersebut?
Jawab:
Aspek perpajakan
Penyewa Jumlah bruto nilai
sewa
Tarif PPh Keterangan
CV Serayu 300.000.000 10% 30.000.000 Dipotong oleh CV Serayu
Tuan Iqbal 300.000.000 10% 30.000.000 Disetor sendiri oleh PT Prima
Realty
Jumlah 600.000.000 60.000.000

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
PP Nomor 34 Tahun 2016 (berlaku mulai 6 September 2016), PMK 261/PMK.03/2016
Objek Pajak
Penghasilan dari
Pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan
Perjanjian pengikatan jual beli
atas tanah dan/atau bangunan dan
perubahannya
Penjualan, tukar menukar,
pelepasan hak, penyerahan hak,
lelang, hibah, waris, atau cara lain
yang disepakati para pihak

WPOP/BADAN
WPDN
Nilai Pengalihan
Hak
PP Nomor 34 Tahun 2016, PMK 261/PMK.03/2016

NILAI PENGALIHAN
HAK
nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal
pengalihan hak kepada pemerintah
nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan
peraturan lelang
nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang
dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b
nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan
hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak
dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b;
nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar,
dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan
melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris,
atau cara lain yang disepakati antara para pihak

WPOP/BADAN usaha bukan
pengalihan hak atas
tanah/bangunan
WPDN
Nilai Pengalihan
Hak
PPh Final
2,5%
sebelum akta,
keputusan,
kesepakatan, atau
risalah lelang atas
pengalihan hak atas
tanah dan/atau
bangunan
ditandatangani oleh
pejabat yang
berwenang

WPOP/BADAN usaha
pokok melakukan
pengalihan hak atas
tanah/bangunan
WPDN
Nilai Pengalihan
Hak
PPh Final
2,5%
saat diterimanya
sebagian atau
seluruh pembayaran
atas pengalihan hak
atas tanah dan/
atau bangunan
atas pengalihan Rumah Sederhana dan Rusun Sederhana yang
dilakukan WP yang usaha pokoknya adalah pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan
PPh Final
1%
atas pengalihan selain Rumah Sederhana dan Rusun Sederhana
yang dilakukan WP yang usaha pokoknya adalah pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan

WPOP/BADAN
Pemerintah
Pemda/BUMN/
BUMD penugasan khusus
Nilai Pengalihan
Hak
PPh
Final
0%
sebelum
melakukan
pembayaran
kepada orang
pribadi atau
badan yang
berhak
menerimanya
atau sebelum
tukar menukar
dilaksanakan
PPh
Final
2,5%
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
berdasarkan penugasan khusus
Pengalihan hak atas tanah/bangunan

WPOP/
BADAN
(Penjual)
WPDN
(Pembeli I)
WPDN
(Pembeli
II)
Jumlah bruto
Tarif
2,5%, 1%
sebelum terjadinya
perubahan atau adendum
atas perjanjian pengikatan
jual beli tersebut
Jumlah bruto
Tarif
2,5%, 1%

JUMLAH BRUTO
nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam
hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan
melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan
istimewa
nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal
pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui
pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa

HIBAH kepada
keluarga sedarah
lurus satu derajat
tidak ada
hubungan usaha,
pekerjaan,
kepemilikan,
penguasaan
Di bawah
PTKP, nilai
pengaliha
n <
Rp60jt
BGS
WARIS HIBAH kepada
Badan
keagamaan/sosial
/pendidikan yang
tidak ada
hubungan
Merger/akuisi
si
menggunakan
nilai buku
yang telah
ditetapkan
menkeu
Bukan SP
Orang Pribadi Badan

CONTOH 1
Tuan Hisyam Faraz menjual rumah tokonya kepada Nyonya Mita seharga Rp1.000.000.000,00. Pada tanggal
9 Oktober 2016 ditandatangani PPJB dengan cara tiga kali cicilan, masing-masing sebesar:
a. Rp300.000.000,00 dibayar pada tanggal 9 Oktober 2016 (saat PPJB ditandatangani);
b. Rp300.000.000,00 dibayar pada tanggal 9 November 2016; dan
c. Rp400.000.000,00 dibayar pada tanggal 9 Januari 2017.
Pada tanggal 16 Februari 2017, Akta Jual Beli (AJB) ditandatangani kedua pihak. Pajak Penghasilan (PPh)
yang harus dibayar oleh Tuan Hisyam ke Kas Negara adalah:
PMK261/PMK.03/2016
Tanggal 16 Februari 2017, yaitu pada saat AJB ditandatangani, tidak terdapat PPh yang masih harus
dibayar karena PPh yang terutang sudah lunas dibayar pada tanggal 15 Februari 2017

CONTOH 2
Pada tanggal 1 Februari 2017, Tuan Ghifari menjual rumah secara tunai di bawah tangan dengan Tuan Indra
Adi, dengan harga Rp2.000.000.000,00. Atas transaksi penjualan rumah tersebut, Tuan Indra Adi tidak
membuat PPJB dengan Tuan Ghifari, namun menerima surat kuasa dari Tuan Ghifari untuk menjual dan
surat kuasa untuk menandatangani AJB.
Pada tanggal 5 Juli 2017, Tuan Indra Adi menjual rumah tersebut kepada Ny. Patryangga dengan harga
Rp2.200.000.000,00 dan menerima seluruh pembayaran pada saat itu juga. Pada tanggal 6 Juli 2017,
penandatanganan AJB oleh Tuan Indra Adi (berdasarkan surat kuasa menjual dan surat kuasa
menandatangani AJB dari Tuan Ghifari), Ny. Patryangga dan PPAT
PPh yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
a. Surat kuasa menjual dan surat kuasa untuk menandatangani AJB pada dasarnya merupakan PPJB. Oleh
karena itu, PPh yang terutang pada tanggal 1 Februari 2017, sebesar 2,5% x Rp2.000.000.000,00 =
Rp50.000.000,00 wajib dibayar ke Kas Negara oleh Tuan Ghifari paling lambat tanggal 15 Maret 2017.
b. PPh terutang pada saat pengalihan dari tuan Indra Adi kepada Ny. Patryangga sebesar 2,5% x
Rp2.200.000.000,00 = Rp55.000.000,00 wajib dibayar ke Kas Negara oleh Tuan Indra Adi paling lambat
sebelum AJB ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT
PMK261/PMK.03/2016

CONTOH 3
PT Modal Kuat, sebuah perusahaan pengembang, bekerja sama dengan Tuan Dani untuk
mengembangkan kawasan perumahan di tanah milik Tuan Dani. Dalam perjanjian kerja sama
tersebut, pembagian hasil antara PT Modal Kuat dan Tuan Dani masing-masing 50%.
Salah satu klausul dalam perjanjian kerja sama yaitu PT Modal Kuat menerima seluruh
pembayaran dari pembeli rumah dan surat kuasa untuk menandatangani PPJB dan AJB (untuk
memecah sertifikat).
Pada tanggal 1 Februari 2017, PT Modal Kuat menandatangani PPJB dengan Tuan Fadhia. Uang
muka diterima sebesar Rp200.000.000,00 dari harga rumah sebesar Rp600.000.000,00. Pada
tanggal 2 Februari 2017, PT Modal Kuat mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada
Tuan Dani.
Pada tanggal 6 Maret 2017, pelunasan rumah sebesar Rp400.000.000,00 dilakukan melalui Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Bank ABC. AJB ditandatangani oleh PT Modal Kuat, Tuan Fadhia, dan
PPAT pada tanggal 7 Maret 2017.
Selanjutnya Tuan Dani menerima pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 dari PT Modal Kuat
PMK261/PMK.03/2016

CONTOH 3
PPh yang harus dibayar masing-masing pihak adalah:
a. Atas pembayaran yang diterima PT Modal Kuat dari Tuan Fadhia pada tanggal 1 Februari 2017, terutang
PPh sebesar 2,5% x Rp200.000.000,00 = Rp5.000.000,00 yang wajib dibayar ke Kas Negara oleh PT
Modal Kuat paling lambat tanggal 15 Maret 2017.
b. Atas pembayaran yang diterima Tuan Dani dari PT Modal Kuat pada tanggal 2 Februari 2017, terutang
PPh sebesar 2,5% x Rp100.000.000,00 = Rp2.500.000,00 yang wajib dibayar ke Kas Negara oleh Tuan
Dani paling lambat tanggal 15 Maret 2017.
c. Atas pembayaran dari Bank ABC kepada PT Modal Kuat pada tanggal 6 Maret 2017, terutang PPh
sebesar 2,5% x Rp400.000.000,00 = Rp 10.000.000,00 yang wajib dibayar ke Kas Negara oleh PT Modal
Kuat paling lambat sebelum AJB ditandatangani PPAT.
d. Atas pembayaran yang diterima Tuan Dani dari PT Modal Kuat pada tanggal 8 Maret 2017, terutang PPh
sebesar 2,5% x Rp200.000.000,00 = Rp5.000.000,00 yang wajib dibayar ke Kas Negara oleh Tuan Dani
paling lambat tanggal 17 April 2017 (Tanggal 15 dan 16 April 2017 merupakan hari libur sehingga jatuh
tempo pembayaran menjadi hari berikutnya)
PMK261/PMK.03/2016

CONTOH 4
PT Agresif Bangun menjual satu unit apartemen kepada Ny Sari seharga Rp300.000.000,00 dan
menandatangani PPJB pada tanggal 1 Mei 2016. Pembayaran disepakati dengan cara tiga kali cicilan
masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dengan tanggal pembayaran 1 Mei 2016 (saat PPJB dibuat), 1 Juli
2016, dan 7 September 2016. Pada tanggal 8 September 2016, AJB ditandatangani kedua pihak dan PPAT.
PPh yang harus dibayar ke Kas Negara oleh PT Agresif Bangun adalah:
PMK261/PMK.03/2016
PP 34/2016 berlaku mulai 6 September 2016

CONTOH 5
Pada tanggal 1 Februari 2016, PT Developer Maju menjual satu unit apartemen
seharga Rp600.000.000,00 kepada Tuan Teguh dengan cara 12 kali cicilan
masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dengan PPJB. Setelah mengangsur
selama 8 kali, pada tanggal 7 September 2016, Tuan Teguh mengalihkan unit
apartemen tersebut kepada Tuan Taufik dengan harga Rp450.000.000,00.
Pada tanggal 7 September 2016, adendum PPJB dibuat dan ditandatangani
untuk mencantumkan Tuan Taufik sebagai pembeli yang menggantikan Tuan
Teguh. Berdasarkan adendum PPJB tersebut Tuan Taufik akan meneruskan cicilan
yang sudah dibayar oleh Tuan Teguh. Jadwal cicilan selanjutnya yang harus
dibayar oleh Tuan Taufik jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2016.
PMK261/PMK.03/2016
PP 34/2016 berlaku mulai 6 September 2016

CONTOH 5
PPh yang harus dibayar oleh masing-masing pihak adalah:
Penghasilan atas 8 kali cicilan yang sudah dibayar berdasarkan PPJB antara PT Developer Maju
dan Tuan Teguh terutang PPh berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 1994 s.t.d.t.d PP Nomor 71 Tahun
2008. PPh terutang untuk masing-masing cicilan sebesar 5% x Rp50.000.000,00 =
Rp2.500.000,00 wajib dibayar ke Kas Negara oleh PT Developer Maju paling lambat tanggal 15
pada bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
PPh terutang atas penghasilan dari perubahan PPJB yang diterima oleh Tuan Teguh pada tanggal
7 September 2016 sebesar 2,5% x Rp450.000.000,00 = Rp11.250.000,00 wajib dibayar ke Kas
Negara oleh Tuan Teguh paling lambat tanggal 17 Oktober 2016 (Tanggal 15 Oktober dan 16
Oktober merupakan hari libur sehingga jatuh tempo pembayaran menjadi hari berikutnya). →
seharusnya sebelum terjadinya adendum (paling lambat 7 September 2016)
Penghasilan atas 4 kali cicilan yang dibayar oleh Tuan Taufik kepada PT Developer Maju mulai
tanggal 1 Oktober 2016 terutang PPh masing-masing sebesar 2,5% x Rp50.000.000,00 = Rp
1.250.000,00 yang wajib dibayar ke Kas Negara oleh PT Developer Maju paling lambat tanggal
15 pada bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
PMK261/PMK.03/2016

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
Saham
Pendiri
Pendiri adalah orang pribadi atau badan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam
rangka penawaran umum perdana ("initial public offering") menjadi efektif
saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori
"pendiri"
saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi
agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana
("initial public offering")
saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.
PP Nomor 41 Tahun 1994 s.t.d.d. PP Nomor 14 Tahun 1997
Termasuk pengertian pendiri adalah OP/badan yang menerima pengalihan saham karena hibah,
warisan, cara lain yang tidak dikenakan PPh
Bukan
Saham
Pendiri
saham yang berasal dari dividen saham
dividen yg diperoleh stlh IPO yg berasal dari right issue,
waran, konversi
saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana

WPDN
Bursa
Saham
Pendiri
Potong
0,1%
Pemotong
PPh Pasal 4 (2) tambahan =
0,5% x harga saham pada saat penawaran umum
perdana
Disetor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
saham perusahaan tersebut diperdagangkan di bursa
efek
WP boleh memilih
menggunakan tarif Pasal 17
utk menghitung PPh atas
capital gain

KMK 282/KMK.04/1997
PEMOTONG, SAAT PEMOTONGAN, SAAT SETOR, SAAT LAPOR
Saat pemotongan Saat pelunasan transaksi
Saat setor
0,1% :
Paling lama tgl 20 bulan berikutnya
Tambahan saham pendiri 0,5% :
Paling lama 1 bulan stlh saham
diperdagangkan di bursa efek
Saat lapor
Penyelenggara bursa efek
Emiten
0,1% :
Tambahan saham pendiri 0,5% :
setelah bulan penyetoran
Emiten

DIVIDEN DITERIMA WP OP DN
PT/
Pembagi
Dividen
WPOP
DN
WP
BADAN
Dividen
Tarif PPh Pasal
23
atau Bukan
Objek
Poton
g 10%
Potong
20%/
tax treaty
WPLN
PP 19/2009; PMK 111/PMK.03/2010
Termasuk dividen:
Pembagian SHU
koperasi

DIVIDEN DITERIMA WP OP DN
Saat
terutang
Saat lapor
saat disediakan untuk dibayarkan
Perusahaan tdk go public : saat pengumuman dividen atau ditentukan dalam RUPS
Perusahaan go public : tgl penentuan kepemilikan pemegang saham (tgl
pencatatan)
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) PP 94/2010
Saat setor
PMK 111/PMK.03/2010

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG
PRIBADI
KOPERASI
WPOP
Poton
g 10%
Simpanan
Poton
g 0%
PP 15/2009; PMK 112/PMK.03/2010

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
Saat
terutang
Saat lapor
Saat pembayaran
Saat setor
PMK 112/PMK.03/2010

CONTOH
Contoh perhitungan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan:
1. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 240.000,00 untuk masa Januari, maka PPh
terutang 0% x Rp 240.000,00 = Rp 0,00
2. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 245.000,00 untuk masa Januari, maka PPh
terutang 10% x Rp 245.000,00 = Rp24.500,00
3. Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp 500.000,00 dengan rincian:
Bulan Januari RP 250.000,00
Bulan Februari RP 150.000,00
Bulan Maret RP 100.000,00
Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar
10% x Rp 250.000,00 = Rp 25.000,00 dan untuk bulan Februari dan Maret RP 0,00
PP 15/2009

SELISIH LEBIH REVALUASI AKTIVA TETAP
Revaluasi
seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk
tanah yang berstatus hak milik atau hak
guna bangunan; atau
seluruh aktiva tetap berwujud tidak
termasuk tanah
yang terletak atau
berada di
Indonesia, dimiliki,
dan dipergunakan
untuk
mendapatkan,
menagih, dan
memelihara
penghasilan yang
merupakan Objek
Pajak
PMK Nomor 79/PMK.03/2008

Nilai Asset
berdasarkan
Nilai Buku Fiskal
Nilai Asset
berdasarkan
Nilai Pasar
Persetujuan
Kepala Kanwil
DJP
10% x
selisih
lebih
WP
Badan
/BUT
(Rupia
h)
Berlak
u 5
tahun
Pembayaran
dilakukan paling
lambat 15 hari
setelah SK
diterbitkan
PMK-79/PMK.03/2008
PER-12/PJ/2009

Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian
kembali
adalah nilai pada saat penilaian kembali
Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
Perlakuan Aktiva Tetap setelah revaluasi
Masa manfaat disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva
tetap
Tidak dapat dilakukan revaluasi kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun

PENGHASILAN KONTRAKTOR USAHA HULU MIGAS BERUPA
UPLIFT/IMBALAN SEJENIS DAN PENGHASILAN KONTRAKTOR
DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST
Kontraktor Kerja Sama
Minyak dan Gas Bumi
adl badan usaha atau bentuk
usaha tetap yang ditetapkan
untuk melakukan eksplorasi
dan eksploitasi pada suatu
wilayah kerja berdasarkan
kontrak kerja sama dengan
Badan Pelaksana
Penghasilan Dalam Rangka
Kontrak Bagi Hasil
Penghasilan Dalam Rangka
Kontrak Jasa
Penghasilan Lain di Luar
Kontrak Kerja Sama

Uplift/Imbalan Sejenis
imbalan yang diterima oleh kontraktor
sehubungan dengan penyediaan dana
talangan untuk pembiayaan operasi
Kontrak Bagi Hasil yang seharusnya
merupakan kewajiban partisipasi
kontraktor lain, yang ada dalam satu
kontrak kerja sama, dalam pembiayaan
Pengalihan Participating
Interest
hak dan kewajiban sebagai kontraktor
kontrak kerja sama, baik secara langsung
maupun tidak langsung pada suatu
wilayah kerja untuk pelaksanaan
eksplorasi dan eksploitasi
Penghasilan lain di luar kontrak kerja
sama

UPLIFT/IMBALAN SEJENIS
pengemb
alian
Potong 20%
x jml bruto
PT
A
PT
B
Saat terutang:
Saat dibayar atau diakui sbg biaya mana yg lbh dahulu

PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST
50%
50%
PSC
dialihkan
Potong
5%
x jml
bruto
Masa
eksplora
si
Masa
eksploita
si
Potong
7% x jml
bruto
Jumlah bruto:
Sesungguhnya diterima/diperoleh
Seharusnya diterima/diperoleh dlm hal
ada hub istimewa
Saat terutang:
Saat pembayaran, saat pengalihan, atau
saat persetujuan oleh Menteri ESDM mana
yg lebih dahulu

Eksplorasi
Eksploitasi
PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST
tidak mengalihkan seluruh
Participating Interest yang
dimilikinya
telah dimiliki lebih dari 3 (tiga)
tahun
telah dilakukan Eksplorasi dan
Kontraktor telah mengeluarkan
investasi
tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan
melakukan kewajiban pengalihan
Participating Interest sesuai
kontrak kerja sama kepada
perusahaan nasional

CONTOH 1 (UPLIFT)
Alpha Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan
di negara X.
Beta Pty. Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang
didirikan di negara Y.
Pada tahun 2004 Alpha Ltd. dan Beta Pty. Ltd. memenangkan tender penawaran blok migas Arjuna di laut
Jawa. Alpha Ltd. membentuk Alpha Arjuna Ltd. di negara Z (bukan negara mitra P3B) dan Beta Pty. Ltd.
membentuk Beta Arjuna Ltd. di negara Z. Kedua perusahaan kemudian membentuk Bentuk Usaha Tetap
(BUT) dan mendaftarkannya di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. Masing-masing BUT
memegang 50% interest di blok migas Arjuna.
Jika dalam kontrak kerja sama migas disebutkan bahwa apabila salah satu Kontraktor mengalami kesulitan
keuangan dan atas kewajiban partisipasinya tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh Kontraktor lain, maka
Kontraktor yang meminta dana talangan akan membayar Uplift kepada Kontraktor yang memberikan dana
talangan.
BUT Beta Arjuna Ltd. mengalami masalah likuiditas keuangan sehingga biaya untuk kegiatan Eksplorasi pada
tahun 2004 sampai dengan 2010 ditalangi oleh BUT Alpha Arjuna Ltd.. Pada tahun 2011 Blok Arjuna
memasuki tahap produksi. Atas dana talangan tersebut, BUT Alpha Arjuna Ltd. mendapatkan imbalan berupa
PMK 257/PMK.011/2011

CONTOH 1 (UPLIFT)
Berdasarkan informasi tersebut, penghitungan PPh final atas penghasilan berupa Uplift yang diterima BUT
Alpha Arjuna Ltd. adalah sebagai berikut:
PPh final = 20% x US$10,000,000.00 = US$2,000,000.00
(dipotong oleh BUT Beta Arjuna Ltd., dan BUT Beta Arjuna Ltd. wajib memberikan bukti potongnya kepada
BUT Alpha Arjuna Ltd.)
Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari
Uplift adalah sebagai berikut:
Penghasilan Uplift = US$ 10,000,000.00
Biaya yg terkait langsung dengan Uplift = US$ 2,000,000.00
Penghasilan Kena Pajak = US$ 8,000,000.00
PPh final = US$ 2,000,000.00
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan Uplift = US$ 6,000,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang =(20%xUS$6,000,000.00) = US$ 1,200,000.00
PMK 257/PMK.011/2011

CONTOH 2 (PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST)
Charlie Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan
gas bumi, yang didirikan di negara X.
Delta Pty. Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak
dan gas bumi, yang didirikan di negara Y. Delta Pty. Ltd. membentuk Special Purpose
Vehicle (SPV) Company Delta Pty. Ltd. di negara Z dan mendaftarkan BUT Delta Pty.
Ltd. di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua.
Pada tahun 2009, Charlie Ltd. memenangkan tender penawaran blok migas Bima di
laut Jawa. Charlie Ltd. membentuk Charlie Bima Ltd. di negara Z dan mendaftarkan
BUT Charlie Bima Ltd. di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. BUT
Charlie Bima Ltd. menandatangani kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) pada tahun 2009 dan memegang 100%
interest di blok Bima. Negara X, Y, dan Z adalah negara bukan mitra P3B.
PMK 257/PMK.011/2011

Pengalihan Participating Interest scr langsung – masa eksplorasi
Pada tahun 2011, BUT Charlie Bima Ltd. mengalihkan 50% interest di blok Bima kepada BUT Delta Pty. Ltd.,
dengan nilai transaksi sebesar US$20,000,000.00.
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh BUT Charlie Bima Ltd. adalah sebagai berikut:
PPh final = 5% x US$20,000,000.00 = US$1,000,000.00 (dipotong oleh BUT Delta Pty. Ltd.)
Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) sebagai berikut:
Penghasilan dari pengalihan Participating Interest = US$ 20,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan = US$ 16,000,000.00
PPh final = US$ 1,000,000.00
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) = US$ 3,000,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20%xUS$3,000,000.00) = US$ 600,000.00
PMK 257/PMK.011/2011

Pengalihan Participating Interest scr langsung – masa eksploitasi
Blok migas Bima telah berproduksi pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 BUT Charlie Bima Ltd.
mengalihkan lagi 10% interest di blok Bima kepada BUT Delta Pty. Ltd. dengan nilai transaksi
sebesar US$20,000,000.00.
PPh final = 7% x US$20,000,000.00 = US$1,400,000.00 (dipotong oleh BUT Delta Pty. Ltd.)
Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) sebagai berikut:
Penghasilan dari pengalihan Participating Interest = US$ 20,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan
(tidak termasuk biaya-biaya yang sudah dikembalikan oleh Pemerintah) = US$ 14,400,000.00
PPh final = US$ 1,400,000.00
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) = US$ 4,200,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20%xUS$4,200,000.00) = US$ 840,000.00
PMK 257/PMK.011/2011

Pengalihan Participating Interest scr tidak langsung/pengalihan saham – masa eksploitasi
Pada tahun 2017, Charlie Ltd. mengalihkan 30% interest di Blok Bima melalui penjualan
100% saham Charlie Bima Ltd. kepada Gama Pty. Ltd. dengan nilai transaksi
US$20,000,000.00. Dengan demikian Gama Pty. Ltd. memiliki 30% interest di blok Bima
melalui Charlie Bima Ltd. (SPV company).
Atas transaksi penjualan saham tersebut termasuk dalam pengertian pengalihan interest
secara tidak langsung karena yang diperjualbelikan adalah interest di Blok Bima.
Meskipun secara formal transaksi tersebut adalah pengalihan saham namun secara
substansi transaksi tersebut adalah pengalihan interest (substance over form).
PMK 257/PMK.011/2011

 Kemudahan dan kesederhanaan → PPh final
 Pemberlakuan jangka waktu dimaksudkan untuk masa pembelajaran
untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh dengan tarif
umum
 Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perekonomian
formal → penyesuaian tarif
 Memberikan keadilan bagi WP yang telah mampu menyelenggarakan
pembukuan dengan cara memberikan pilihan pengenaan PPh (final 0,5%
atau dengan tarif umum)

 Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :
Penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai pajak bersifat final
 Pasal 17 ayat (7) UU PPh :
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak
tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Uang yang diterima/diperoleh sebelum dikurangi potongan penjualan,
potongan tunai, dan/atau potongan sejenis

13. PPh 4(2) final.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 13. PPh 4(2) final.pptx

Similar to 13. PPh 4(2) final.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

13. PPh 4(2) final.pptx