Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan tata kelola pengadaan alat kesehatan di Indonesia, termasuk implementasi sistem online untuk mempermudah proses perizinan produk domestik, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses terhadap alat kesehatan berkualitas.

1. UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA
PENGADAAN ALAT KESEHATAN
DAN SPONSORSHIP
Nila Farid Moeloek
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIKINDONESIA

2. PEMBANGUNAN 124 PUSKESMAS PERBATASAN
MELALUI DAK AFIRMASI BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
➢Merupakan bentuk keberpihakan (afirmasi) Kementerian Kesehatan utk
pemerataan pembangunan
Puskesmas di titik terluar/ terdepan Perbatasan Negara
➢Design sesuai standard pelayanan, layak, modern & manusiawi
➢Utk pelayanan kesehatan yg optimal diperlukan dukungan : Peralatan, SDM
Kesehatan, Obat-obatan, Vaksin, Sistem Informasi, dll.
Puskesmas Silawan, Kab. Belu - NTT Puskesmas Tanjung Samak,
Kab. Kep. Meranti - Riau

3. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA
MELALUI DAK BIDANG KESEHATAN
RS Pratama di Bungi,
Kab. Pinrang – Sulsel (DAK 2016)
➢RS Kelas D Pratama yg dibangun utk pemerataan akses pelayanan rujukan
pada daerah terpencil/ DTPK, atau yg mengalami kesulitan akibat kondisi
geografis
➢Design sesuai standard pelayanan Kelas D RS & dibutuhkan peralatan
kesehatan sesuai standard
RS Pratama Komodo,
Kab. Manggarai Barat – NTT (DAK 2015)

4. 3 PILAR
INDONESIA SEHAT
RPJMN
2015
-
2019
PROGRAM
•PENGARUSUTAMAAN
KESEHATAN DALAM
PEMBANGUNAN,
•PENGUATAN
•UPAYA
PROMOTIF DAN
PREVENTIF,
•PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT.
PROGRAM
• PERLUASAN SASARAN
DAN MANFAAT
(BENEFIT)
• SISTEM PEMBIAYAAN:
ASURANSI – AZAS
GOTONG ROYONG
• KENDALI MUTU &
KENDALI BIAYA
• SASARAN: PBI & NON
PBI
TANDA KEPESERTAAN 
KIS
PROGRAM
•PENINGKATAN AKSES YANKES
TERUTAMA PADA FKTP
•OPTIMALISASI SISTEM
RUJUKAN
•PENINGKATAN MUTU DENGAN
PENDEKATAN CONTINUUM OF
CARE DAN INTERVENSI
BERBASIS RESIKO KESEHATAN
(HEALTH RISK)
KELUARGA
SEHAT
PILAR 1
PARADIGMA
SEHAT
PILAR 2
PENGUATAN
YANKES
PILAR 3
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
(JKN)

5. PENDEKATAN
KELUARGA

7. 1. TATA KELOLA PENGADAAN ALAT KESEHATAN

8. STRATEGI- DALAM MENCAPAI KESEHATAN MASYARAKAT
1. PENGUATAN KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN
PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
2. ADANYA SARANA FISIK YANG BAIK DAN BERSIH
3. ADANYA PRASARANA YANG MEMENUHI KEBUTUHAN
MASYARAKAT (ALAT KESEHATAN SEBAGAI PENUNJANG
DAN OBAT-OBATAN YANG MEMADAI)
4. TERPENUHI SUMBER DAYA MANUSIA DI FASILITAS
KESEHATAN

9. ALAT KESEHATAN
& Pembekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
UNDANG-UNDANG
KESEHATAN
NO. 36 TAHUN 2009
Pasal 106
Sediaan farmasi dan alat kesehatan
hanya dapat diedarkan setelah
mendapat izin edar
Pasal 98
Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus
aman, berkhasiat/bermanfaat,
bermutu, dan terjangkau
Yang dapat mendaftarkan
Alat Kesehatan & PKRT :
Produsen
Persyaratan diatur melalui :
• Permenkes 1189 Tahun 2010 tentang
Produksi Alkes & PKRT
• Permenkes 1190 Tahun 2010 tentang
Izin Edar Alkes & PKRT
• Permenkes 11919 Tahun 2010 tentang
Distribusi Alkes & PKRT
Sole
Agent/Sole
Distributor
SERTIFIKAT
PRODUKSI ALAT
KESEHATAN
IZIN PENYALUR
ALAT
KESEHATAN
CARA DISTRIBUSI
ALKESYANG BAIK
(CDAKB)
CARA
PEMBUATAN
ALKES YANG
BAIK
(CPAKB)

10. www.themegallery.com
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENGADAAN
ALAT KESEHATAN
1. Mempercepat akses
ketersediaan alkes di peredaran
yang aman, bermutu, dan
bermanfaat.
2. Meningkatkan kemudahan
investasi alkes
3. Menerapkan perizinan yang
efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
1. Menerapkan Sistem perizinan
online dengan kemudahan Track
and Trace.
2. Percepatan perizinan produk Alkes
dalam negeri untuk mendukung
Inpres No. 6 Th 2016.
3. Pelayanan satu pintu melalui Unit
Layanan Terpadu (ULT).
TUJUAN
UPAYA
Perubahan Service Level Agreement (SLA) ALKES
Kelas 1 : 45 hari
Kelas 2 : 90 hari
Kelas 3 : 120 hari
Kelas A : 25 hari
Kelas B : 40 hari
Kelas C : 40 hari
Kelas D : 55 hari
PRODUK LUAR NEGERI PRODUK DALAM NEGERI
Kelas A : 20 hari
Kelas B : 30 hari
Kelas C : 30 hari
Kelas D : 40 hari

11. Spesifikasi Umum Dan
Terbuka Memberikan
Peluang Besar Bagi Peralatan
Dengan Mutu Kurang Baik,
Relatif Alkes Produk Negara
Tertentu Yang Mendominasi
TANTANGAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Harga Barang Berkualitas
Cenderung Mahal, Faktor
Yang Mempengaruhi Di
antaranya Pajak-pajak,
Asuransi dan Biaya
Pengiriman Barang

12. Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan
• Diberlakukan sistem Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara
Elektronik (LPSE) Sejak tahun 2010
• Dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap Unit Utama
mulai tahun 2012
• Dikembangkan pengadaan dengan sistem katalog elektronik
(e catalogue)
• Dikembangkan E- Sistem Perijinan Dan Pengawasan Alkes Dan
PKRT yang meliputi e-infoalkes, e-watch alkes dan PKRT, serta e-
report alkes dan PKRT.
• Sarana Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email
(Pusat Tanggap dan Respon Cepat).
• Peningkatan kualitas perencanaan melalui e-planning dan e-
rengar.

13. Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan
Alat Kesehatan
1. Peningkatan keamanan pemanfaatan alat kesehatan melalui e-watch.
2. Penguatan tim teknis penyusunan spesifikasi dengan melibatkan para
pakar/profesi terkait di bidang alat kesehatan
3. Peningkatan Kerjasama dengan badan standarisasi nasional melalui
pembentukan pantia teknis perumusan standar nasional Indonesia bidang
Alat Kesehatan
4. Bekerja sama dengan LKPP dalam proses pemilihan penyedia untuk
katalog elektronik dan mendorong lebih banyak lagi peralatan kesehatan
yang tersedia di Katalog Elektronik sehingga akan memudahkan pengguna
untuk memilih dan penyedia juga lebih kompetitif.
5. Pendampingan dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal melalui Tim
Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan
6. Pendampingan oleh Inspektorat Jenderal secara langsung pada saat
persiapan pengadaan barang dan jasa

14. Berkoordinasi dengan LKPP untuk memasukkan lebih banyak
produk alat kesehatan dalam negeri ke dalam e-catalogue
RENCANA AKSI
Memperkuat seluruh petugas ULP di lingkungan Kemenkes
untuk melaksanakan kegiatan pengadaan berpedoman pada
peraturan yang berlaku dan meningkatkan kompetensi.
Memperketat perencanaan kebutuhan alat kesehatan yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat yang diperoleh
sehingga dapat digunakan secara optimal dan efektif
Bersama-sama pihak swasta, LKPP dan GAKESLAB membentuk
forum advokasi yang secara berkala mengadakan pertemuan
mencari solusi dan evaluasi tentang pembangunan kesehatan

15. Komitmen
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Baik
Komitmen
Menkes dg
Pimpinan
UPT/Kadinkes/
Dir RSUD se
Indonesia
Pencanan
gan ZI
menuju
WBK
Komitmen
Pengendalian
Gratifikasi dg
Stake Holder
MoU
Kemenkes
dg PPATK
16 Des
2010
21 Feb
2011 &
7 Maret
2011
18 Juli
2012
12 Maret
2014
30 April
2015
Permenkes
14/2014 ttg
Pengendalian
Gratifikasi
& Kepmenkes
306/2014 ttg
Juknisnya
27 Maret
2014
& 24 Sept
2014
MoU
Kemenkes
dg LPSK
28 Sept
2015 MoU
Kemenkes
dg KPK
Ttg
Program
Kesehatan
Yang Bebas
Dari
Korupsi
MoU
Kemenkes dg
BPKP
25 Juli 2016
07 Oktober
2016

16. 2. SPONSORSHIP

17. ISSUE GRATIFIKASI
Profesi
Kesehatan
(“Sponsorship”)

18. Kode Etik Kedokteran Indonesia
KODEKI Pasal 3:
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak
boleh dipengaruhi oleh sesuatu yg mengakibatkan hilangnya
kebebasan dan kemandirian profesi.
CAKUPAN PASAL:
• setiap dokter dilarang membuat ikatan atau menerima imbalan berasal dari
perusahaan famasi/obat/vaksin/makanan/suplemen/alkes/aldok/bahan/produk
atau jasa kesehatan/terkait kesehatan dan/atau berasal dari faskes apapun dan
dari manapun dan/atauberasal dari pengusaha, perorangan atau badan lain yg
akan menghilangkan kepercayaan publik/masy thd dan menurunkan martabat
profesi kedokteran
•dalam kehadirannya dalam pertemuan ilmiah, setiap dokter dilarang
mengikatkan diri untuk mempromosikan/meresepkan barang/produk dan jasa
tertentu, apapun bentuk bantuan sponsorshipnya
•pemberian sponsor kepada seorang dokter haruslah dibatasi pada kewajaran
dan dinyatakan dengan jelas tujuan, jenis, waktu dan tempat kegiatan ilmiah
tsb serta kejelasan peruntukan pemberian tsb dan secara berkala dilaporkan ke
pimpinan organisasi setempat untuk diteruskan ke Pimpinan Nasional IDI 18

19. Tanggal 23 November 2015; Pertemuan Kemenkes dengan
GP Farmasi dan IDI
Tanggal 7 Desember 2015; Pertemuan Kemenkes dengan GP Farmasi,
IDI dan MKEK.
Tanggal 20 Januari 2016; Pertemuan Deputi Pencegahan KPK dengan
Inspektur Jenderal Kemenkes.
Tanggal 27 Januari 2016; Pertemuan Kemenkes dengan GP Farmasi,
IDI, KKI, Rumah Sakit (RSCM, RS Fatmawati, RS Dharmais).
Tanggal 2 Februari 2016; Kegiatan FGD difasilitasi KPK dilanjutkan
penandatanganan Pernyataan Bersama Mencegah Gratifikasi Pada
Profesi Kedokteran (dokter/dokter gigi).

20. 1. Setiap profesi kedokteran memiliki kesempatan sama untuk mengikuti pengembangan
pendidikan kedokteran berkelanjutan, oleh karenanya sponsorship harus terbuka dan tidak
ada konflik kepentingan.
2. Dibutuhkan mekanisme pengaturan sponsorship yang terbuka dan akuntabel.
3. Pemberian sponsorship tidak boleh mempengaruhi independensi dokter dan tidak dikaitkan
secara langsung atau tidak langsung dengan penulisan resep.
4. Semua pihak mendorong dan terlibat mewujudkan pemenuhan tanggung jawab negara
terhadap jaminan pelayanan kesehatan yang layak.
5. Semua pihak mendorong tata kelola yang baik antara perusahaan obat dan alat kesehatan
serta meninjau peraturan-peraturan yang ada agar sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan
korupsi terutama merevisi Juknis, SOP, dan kesepakatan bersama etika promosi obat
6. Menempatkan ketentuan ttg pemberian sponsorship sebagai bagian penting reformasi
birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan
7. Pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan dan
pelatihan kedokteran berkelanjutan sesegara mungkin
8. Mengundang pihak-pihak yang belum terlibat dalam pembahasan ini untuk bersepakat dan
menindaklanjutinya

21. PERMENKES 58 TAHUN 2016
TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN

22. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 58 TAHUN 2016
TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN
SPONSORSHIP ADALAH PEMBERIAN
DUKUNGAN DALAM SEGALA BENTUK
BANTUAN DAN/ATAU KEGIATAN DALAM
RANGKA PENINGKATAN PENGETAHUAN
YANG DILAKUKAN, DIORGANISIR ATAU
DISPONSORI OLEH PERUSAHAAN/INDUSTRI
YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
TUJUAN :
UNTUK MENDUKUNG
PENINGKATAN PENGETAHUAN
DAN/ATAU
KETERAMPILAN SERTA
PENGEMBANGAN PROFESI
SASARAN SPONSORSHIP:
1. TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PESERTA DAN MODERATOR
2.INSTITUSI, ORGANISASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN,
ORGANISASI PROFESI
SEBAGAI PENYELENGGARA

23. PRINSIP PEMBERIAN SPONSORSHIP
1. tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan
kesehatan
2. tidak dalam bentuk uang atau setara uang
3. tidak diberikan secara langsung kepada individu
4. sesuai dengan bidang keahlian
5. diberikan secara terbuka
6. dikelola secara akuntabel dan transparan
Dikecualikan :
Sponsorship dapat diberikan berupa uang atau setara
uang untuk honor bagi Pembicara atau Moderator

24. BENTUK PENERIMAAN SPONSORSHIP
TENAGA KESEHATAN
PESERTA NARASUMBER/MODERATOR
a) Registrasi/Pendaftaran
b) Tiket Perjalanan
c) Akomodasi
a) Registrasi/Pendaftaran
b) Tiket Perjalanan
c) Akomodasi
d) Honor
Pembicara/Moderator

25. MEKANISME PEMBERIAN SPONSORSHIP
(PEGAWAI ASN DAN NON ASN/SWASTA)
PERUSAHAAN
INSTITUSI
TENAGA KESEHATAN ASN
DAN PEGAWAI SWASTA/NON
ASN
institusi bukan sebagai penyelenggara
dalam pengelolaan sponsorship dapat
membentuk UPG untuk mengelola
laporan sponsorship

26. 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov
22 22
127
200
21
152
123
50
31

27. 27
No. Bulan
Penerima yang Lapor
Penerima
Institusi
Penerima
Perorangan
(praktek
Mandiri)
1 Maret 22 0
2 April 20 2
3 Mei 126 1
4 Juni 198 2
5 Juli 17 4
6 Agustus 148 4
7 Sept 123 0
8 Okt 47 3
9 Nov 31 0
98%
2%
Penerima Institusi
Penerima Perorangan (praktek Mandiri)

28. PROGRAM INDONESIASEHAT
GERAKAN
MASYARAKAT
HIDUP SEHAT
PARADIGMA
SEHAT
PENGUATAN
YANKES
Jaminan Kesehatan
Nasional
TERIMA KASIH