Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha seperti sekolah atau rumah sakit untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Pengembangan konsep pendidikan dapat dilakukan melalui optimalisasi yayasan dengan mengintegrasikan bidang pendidikan dan kesehatan dalam satu yayasan. 3. Empat pilar pendidikan yang perlu dikembangkan adalah belajar untuk men

1. PENGEMBANGAN KONSEP
PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN
Melalui Optimalisasi Yayasan

2. Dasar Hukum Mendirikan Yayasan
UU No 16 tahun 2001
UU No 24 tahun 2004
dirubah

5. Penjelasan pasal 8

6. Berdasarkan terminologi yang digunakan pada UU tentang Yayasan :
 Yayasan dapat melakukan “kegiatan usaha” dengan cara mendirikan “badan
usah” (Pasal 3)
 Kegiatan usaha dari badan usaha mencakup: “HAM, Kesenian, Olahraga,
Perlindungan Konsumen, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Ilmu
Pengetahuan”. (penjelasan pasal 8)
“maka”
Sekolah (Bidang Pendidikan) atau Rumah Sakit (Bidang Kesehatan)
dapat dijadikan sebagai “Badan Usaha” dari satu (1) Yayasan.

8. YAYASAN PENDIDIKAN VS YAYASAN
PERGURUAN
PENAMAAN
YAYASAN

9. Contoh :
AKTE NOTARIS
Mendirikan yayasan

10. dalam UU ttg Yayasan yang menyelenggarakan kegiatan “Bidang Sosial” dapat
menjalankan kegiatan “Pendidikan” dan/atau “Kesehatan” :
Terminologi tentang “Yayasan Pendidikan” atau “Yayasan Perguruan”
tidak ditemukan pengaturan secara spesifik
“namun”
Kata “Pendidikan” lebih tepat jika -- mengacu kepada bidang kegiatan dari
“Badan Usaha” yang dilakukan suatu “Yayasan”
dengan demikian:…!!!
Lembaga Pendidikan dari suatu Yayasan “tidak diwajibkan/tidak dilarang”
menggunakan “nama” Yayasan Pendidikan…ataupun Yayasan Perguruan”

11. Dasar pemberian nama :
a. Nama Yayasan : “Yayasan Putri Angelina”
b. Bidang Yayasan : “Sosial”
c. Kegiatan : “Pendidikan dan Kesehatan”
d. Nama Badan Usaha : “ - SMA Unggulan “Kasih Pemuda”
- RS. Bina Kasih (RSBK)
- RS. Kasih Insani (RSKI)
- RS. ……selanjutnya
ILUSTRASI
…..

12. Sanksi tegas bagi Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai UU No 28
tahun 2004, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 yakni berbunyi Yayasan yang belum
memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Yayasan,
tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Undang tentang Yayasan dan harus melikuidasi Harta
Kekayaan yayasannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
68 Undang Undang tentang Yayasan.

13. Secara umum, ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh calon pendiri yayasan di Indonesia,
yakni:
• Perumusan nama yayasan
• Calon pendiri yayasan perlu menyediakan setidaknya tiga nama untuk yayasan yang akan
dibentuknya. Nama ini kemudian akan dikaji oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat notaris.
Proses ini memakan waktu kurang lebih satu bulan. Jika nama yayasan disetujui, Anda bisa
lanjut ke tahap berikutnya.
• Menentukan fokus yayasan
• Yayasan wajib memiliki fokus sejak awal didirikan. Apakah akan bergerak di bidang
kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, atau yang lainnya, lengkap dengan visi misinya.

14. • Membentuk struktur kepengurusan
• Keanggotaan yayasan disebut dengan “organ yayasan” yang meliputi
pembina (ketua), pengurus, dan pengawas. Dalam pelaksanaannya,
yayasan dikelola sepenuhnya oleh pengurus. Pengurus juga wajib
menyerahkan laporan keuangan dan perkembangan yayasan kepada
pembina.
• Adapun pengawas bertugas memberi masukan atau nasihat hukum kepada
pengurus tentang kegiatan yayasan. Lama jabatan pengurus yayasan
adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kesepakatan
pembina.

15. • Menyusun anggaran dasar
• Anggaran Dasar (AD) adalah syarat lain proses pendirian yayasan dan
legalitasnya. AD memuat hal-hal seperti nama yayasan, lokasi, visi misi,
program kerja yayasan, nilai aset yayasan (harus dipisah dari aset milik pendiri),
struktur organisasi, hak dan kewajiban pengurus, tata cara pengangkatan anggota,
serta tata cara pembubaran yayasan.
• Penandatanganan akta notaris
• Apabila nama yayasan sudah disetujui (poin pertama), notaris akan mengeluarkan
akta yang harus ditandatangani oleh pendiri yayasan serta mendapatkan
pengesahan dikeluarkan oleh Kemenkum HAM.

19. Screenshoot
dari
https://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id/

20. dalam regulasi terbaru ini, Kementerian Hukum dan HAM mengatur beberapa
perubahan terkait: (1) Kriteria Nama Yasan dan (2) Proses Persetujuan Nama
Yayasan, (3) “Daur Ulang” atau menggunakan nama yayasan yang pernah
dipakai sebelumnya.

22. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan
badan usaha (PT) dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT)
dengan ketentuan :
Penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan
Kegiatan usaha (PT) yang didirikan yayasan sesuai dangan
maksud dan tujuan yayasan
hasil kegiatan usaha tidak boleh di bagikan kepada organ
yayasan
Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan
komisaris pada badan usaha (PT) Yang di dirikan.

23. Yayasan mendirikan PT (badan usaha)..?
Integrasi Pengembangan
Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Dapat diimplementasikan dalam 1 Yayasan
“karena” UU tentang Yayasan memungkinkan untuk dilakukan
“penggabungan beberapa Yayasan”
Artinya …
Badan Usaha juga dapat dilakukan pada bidang Kesehatan
maupun Bidang Pendidikan

24. KONSEP & IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN BIDANG
PENDIDIKAN
MENUJU
“INDONESIA EMAS 2045”
NEXT…….
!!

25. 4 PILAR PENDIDIKAN (BELAJAR)
1. Learning to Know
Pilar yang pertama adalah learning to know, yang berarti belajar
untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Pilar ini berisi
tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan,
yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-
objek riil maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka
untuk mempelajari suatu pengetahuan secara mendalam,
seseorang dapat pula mempelajari pengetahuan yang luas tadi
dengan spesialisasi tertentu alias melihat unit-unit yang lebih
kecil untuk dapat menguatkan gambaran umumnya terhadap
suatu pengetahuan

26. 2. Learning to Do
Pilar kedua adalah learning to do, yang berarti belajar
untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar
untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara
praktikal dalam kehidupannya sehari-hari
Untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan pemikiran-
pemikiran kreatif, kegiatan belajar hendaknya
diprioritaskan pada pemerolehan pengetahuan baru yang
dapat ditransformasikan pada pemecahan masalah dan
gagasan inovatif serta kritis untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia

27. 3. Learning to Live Together
Pilar ketiga adalah learning to live together, yang berarti belajar
untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Dalam kaitannya
dengan kecakapan abad ke-21, belajar satu ini berkaitan dengan
keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan
orang lain sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi
maupun target bersama kelompok maupun yang sifatnya universal
Belajar untuk hidup bersama ini penting sehingga setiap individu
dapat saling menghargai perbedaan. Dengan demikian,
seseorang mampu mengoptimalkan potensi masing-masing
sehingga dapat menghasilkan yang terbaik, tanpa menjatuhkan
maupun merugikan pihak lain

28. 4. Learning to Be
Pilar keempat adalah learning to be, yang secara harfiah dapat
diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Kata “menjadi”
seyogianya mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya
memanusiakan manusia. Dalam hal ini, learning to be berarti
bagaimana melalui pendidikan, seorang dapat belajar untuk
menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat
sebagai manusia, unik sesuai ciri khasnya masing-masing dan
menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan
seluruh kemampuannya dengan bertolak dari akal dan budi
yang dibekali oleh Sang Pencipta

30. IMPLEMENTA
SI