1. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI DI FKTP
Disampaikan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Pada Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi bagi Tenaga Kesehatan di FKTP
Bandar Lampung, 24 Juli 2023
2. RIWAYAT PENDIDIKAN :
1.S 1, Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta
2.S 2, Magister Epidemiologi UI (Universitas Indonesia)
RIWAYAT PELATIHAN DAN PEKERJAAN :
1. Surveior RS (2022 )
2. Surveior FKTP / UKP (2019 sd sekarang)
3. Kasie Yankes Rujukan Dinkes Prov. Lampung (2022)
4. Kabid Yankes Dinkes Lampung Selatan (2019- sd 2021)
5. Direktur RS Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan (2017 sd 2019)
6. Kasie Kesga Dinkes Lampung Selatan (2015 sd 2017)
7. Kepala Puskesmas RI Penengahan Lampung Selatan (2010 sd 2015)
8. Kepala Puskesmas Way Panji Lampung Selatan (2007 sd 2010)
9. Kepala Puskesmas Sidoharjo (2005 sd 2007) PTT
10. Dokter RS Hermina Depok (2003 s.d 2005)
DATA PRIBADI:
Nama : dr. Diah Anjarini. M. Epid
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 6 April 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perumahan Kalianda Residence Blok B 11 No. 6 Kel. Way Urang
Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan
Tempat Berkerja : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Jabatan : Kabid Yankes
Pangkat/ Gol : IV.a / Pembina
Status : Menikah
Alamat :
Kalianda, Lampung selatan
No HP : 081290162038
Email :
anjarinidiah@yahoo.co.id
3. Arah kebijakan RPJMN 2020-2024
3
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan
dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan
pemanfaatan teknologi, melalui
Peningkatan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana (KB) dan
kesehatan
reproduksi,
Percepatan perbaikan
gizi masyarakat
• Angka kematian ibu (per 100.000
KH)
• Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
• Angka kematian neonatal (per 1.000
KH)
• Imunisasi dasar lengkap pada anak
usia12-23 bulan (%)
• Prevalensi stunting balita (%)
• Prevalensi wasting balita (%)
• Insidensi TB (per 100.000
penduduk)
• Insidensi HIV (per 1000
penduduk yang tidak
terinfeksi HIV)
• Eliminasi malaria (Kab/Kota)
Peningkatan
pengendalian penyakit
Pembudayaan
perilaku hidup sehat
melalui Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat
Penguatan sistem
kesehatan dan
pengawasan obat dan
makanan
• Merokok usia 10-18
tahun (%)
• Obesitas usia >18
tahun (%)
• Jumlah kab/kota sehat
• Fasilitas kesehatan tingkat
pertama terakreditasi (%)
• RS terakreditasi (%)
• Puskesmas dengan jenis
tenaga kesehatan sesuai
standar (%)
• Puskesmas tanpa dokter (%)
• Puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial (%)
4. 4
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2021-2024
DIPRIORITASKAN UNTUK MENDORONG 6 PILAR TRANSFORMASI KESEHATAN
VISI
SEJALAN DENGAN VISI PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, PRODUKTIF, MANDIRI DAN BERKEADILAN
MENINGKATKAN KESEHATAN
IBU, ANAK, KELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
MEMPERCEPAT PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
MEMPERBAIKI
PENGENDALIAN PENYAKIT
GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT (GERMAS)
MEMPERKUAT SISTEM
KESEHATAN &
PENGENDALIAN OBAT DAN
MAKANAN
KATEGORI
PROGRAM
UTAMA
ENABLER
MENDASAR
HASIL
SISTEM
KESEHATAN
EDUKASI
PENDUDUK
MIS., KAMPANYE
PROMOSI DAN
PROGRAM
EDUKASI
PENCEGAHAN
PRIMER
MIS., VAKSINASI DAN
IMUNISASI,
PENYEDIAAN
MAKANAN SEHAT DI
SEKOLAH
PENCEGAHAN
SEKUNDER:
Skrining 14
penyakit penyebab
kematian tertinggi
di tiap sasaran
usia, skrining
stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan
ibu & bayi
MENINGKATKAN
KAPASITAS DAN
KAPABILITAS
LAYANAN PRIMER
MIS., KEDEKATAN FASILITAS
LAYANAN PRIMER DAN
BERBASIS MASYARAKAT,
KUALITAS LAYANAN, JALUR
KE LAYANAN SEKUNDER
TRANSFORMASI
LAYANAN RUJUKAN
MENINGKATKAN
AKSES DAN
KUALITAS
LAYANAN
SEKUNDER &
TERSIER
MIS., KEDEKATAN
FASILITAS LAYANAN,
KAPASITAS TEMPAT
TIDUR, KUALITAS
LAYANAN/AKREDITASI
RUMAH SAKIT
MEMPERKUAT
KETAHANAN
TANGGAP
DARURAT
MIS., KESIAPAN
TANGGAP BENCANA
KOTA, KESIAPAN
RANTAI PASOKAN E2E,
RENCANA SDM,
MENJAGA KUALITAS
LAYANAN SELAMA
KRISIS
MENJAMIN TRANSPARANSI DAN EFEKTIVITAS
PENDANAAN UNTUK SISTEM, DAN AKSES YANG
ADIL BAGI SETIAP SEGMEN POPULASI
TRANSFORMASI SISTEM
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN, KUALITAS DAN
DISTRIBUSI SDM BIDANG KESEHATAN LINTAS
SISTEM KESEHATAN
TRANSFORMASI SDM
KESEHATAN
MEMPERCEPAT ADOPSI TEKNOLOGI DAN SOLUSI
KESEHATAN DIGITAL, MENINGKATKAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN DATA
TRANSFORMASI TEKNOLOGI
KESEHATAN
1 TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER 2 3 TRANSFORMASI SISTEM
KETAHANAN KESEHATAN
4
MENINGKATKAN
KETAHANAN
SEKTOR FARMASI &
ALAT KESEHATAN
MIS., KETERSEDIAAN, AKSES,
KUALITAS, DAN
KETERJANGKAUAN FARMASI
DAN PERALATAN MEDIS,
MENINGKATKAN
KAPABILITAS R&D
5 6
5. STRATEGI PENINGKATAN MUTU
TAHUN 2020 - 2024
Pemerataan Fasyankes dasar dan
rujukan yang bermutu melalui
intervensi peningkatan mutu
Penyempurnaan sistem akreditasi (Standar
dan Instrumen Akreditasi, Sistem Informasi,
Penyelenggaraan Survei)
Penguatan Sistem Manajemen Mutu
(registrasi, lisensi, sertifikasi)
Terlaksananya akreditasi
Fasyankes yang merata
Terlaksananya
pengukuran mutu
pelayanan kesehatan di
fasyankes
Meningkatkan
pemerataan
pelayanan
kesehatan
dasar dan
rujukan yang
bermutu bagi
masyarakat
7. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah
KEMENKES
DINKES PROVINSI
DINKES KAB/KOTA
Mendukung
Memotivasi
Mendorong
Memperlancar
uality
AKREDITASI
8. NSPK UPAYA PENINGKATAN MUTU DI FKTP
REVISI PMK 46 TAHUN 2015
TERKAIT PENYELENGGARAAN
AKREDITASI
• PENGUATAN DINKES PROV DAN KAB/KOTA
• SIMPLIFIKASI STANDAR DAN INSTRUMEN
AKREDITASI FKTP
INDIKATOR NASIONAL MUTU
DI PUSKESMAS DAN KLINIK
INM BERSIFAT MANDATORI YANG
DITUANGKAN DALAM PERMENKES
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU
DI FKTP
• KONSEP MUTU & RISIKO YANKES
• PENGORGANISASIAN MUTU
• PENGUKURAN INDIKATOR
• KONSEP CQI
PEDOMAN TEKNIS PPI DI
FKTP TERMASUK PPI DI UKM
INDIKATOR NASIONAL MUTU
DI TPMD
PEDOMAN TPCB
1 2
3 4
5 6
10. PMK 27 / 2017 TENTANG PPI
1
2 3
4
upaya untuk memastikan
perlindungan kepada SETIAP
orang terhadap kemungkinan
tertular infeksi (masyarakat umum &
disaat menerima pelayanan kes )
Pedoman PPI
• Acuan dalam pelaksanaan PPI
• Melindungi masy & kes pasien
• Efisiensi & peningkatan mutu
HAIs dapat dicegah bila Fasyankes
secara konsisten melaksanakan
program PPI.
Penyakit infeksi terkait pelayanan
kesehatan (HAIs) merupakan
salah satu masalah
Kes diberbagai negara di dunia
Ditetapkan 12 Mei 2017
11. AUDIT
FRAMEWORK PENERAPAN PPI DI FKTP
HAIs
INFEKSI YG BERSUMBER
DARI MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA PPI
Insiden rate (Kamus Indikator)
DITUANGKAN
DALAM RENCANA
KERJA TAHUNAN
PPI FKTP
PI
P2
P3
RESISTENSI ANTIMIKROBA
DETEKSI DINI DAN CEGAH KLB
SURVEILANS
UNTUK
MENCEGAH,
DAN
MENGENDALIKAN
KEJADIAN
INFEKSI
PENERAPAN PPI SESUAI
STANDAR DI FKTP :
• DALAM GEDUNG
• LUAR GEDUNG
a
b
c
PENERAPAN PPI DI FKTP
DITUANGKAN DALAM
RENCANA KERJA
TAHUNAN FKTP (P1),
DILAKSANAKAN (P2),
MONITORING DAN
PENILAIAN (P3).
MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM PPI
SETIAP FKTP:
• Membuat regulasinya : SK tim, struktur
organisasi, dll
• Kebijakan PPI: menambahkan PPI pada
Pedoman Internal dan Renstra FKTP.
• Membuat Pedoman/Panduan PPI
• Membuat/melengkapi SOP setiap
pelayanan nya sesuai dengan Juknis
PPI
ICRA
13. BAB I PENDAHULUAN
BAB II:
KONSEP DASAR PENYAKIT INFEKSI, DAMPAK
INFEKSI, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
INFEKSI (PPI)
BAB III : RUANG LINGKUP PROGRAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
INFEKSI DI FKTP
BAB IV:
PENERAPAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI DI FKTP
BAB V : PPI PADA PENYAKIT INFEKSI
EMERGING DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
BAB VI : MANAJEMEN DAN
SUMBER DAYA PPI DI FKTP
BAB VII PENUTUPAN
1. KEWASPADAAN ISOLASI
2. PENCEGAHAN PPI DENGAN
BUNDLES HAIs
3. PENDIDIKAN & PELATIHAN PPI
4. PENGGUNAAN AB YANG BIJAK
5. SURVEILANS HAIs
MONITORING DAN EVALUASI :
• MEMASTIKAN MASALAH
(AUDIT)
• UPAYA PENYELESAIAN
MASALAH (ICRA)
PROGRAM PPI
DI FKTP
16. PERSYARATAN
1. PENDIDIKAN DOKTER, DOKTER GIGI, ATAU
PERAWAT/BIDAN MINIMAL PENDIDIKAN DIPLOMA
III.
2. MEMILIKI PENGALAMAN KERJA MINIMAL 2 (DUA)
TAHUN DI FKTP
3. WAJIB MENGIKUTI MINIMAL PELATIHAN PPI
DASAR (MEMILIKI SERTIFIKAT YANG
DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PELATIHAN
SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN)
4. MENGEMBANGKAN DIRI DENGAN MENGIKUTI
WORKSHOP, SEMINAR, LOKAKARYA DAN
SEJENISNYA.
5. MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS SECARA
BERKESINAMBUNGAN.
1. PENDIDIKAN MINIMAL D III
BIDANG KESEHATAN
2. DIUTAMAKAN PERNAH
MENGIKUTI PELATIHAN DASAR
PPI, WORKSHOP, IN HOUSE
TRAINING.
3. BERSEDIA MENGEMBANGKAN
DIRI DENGAN MENGIKUTI
SEMINAR, LOKAKARYA DAN
SEJENISNYA.
KETUA TIM ANGGOTA TIM
17. STRATEGI PENERAPAN PPI DI FKTP
MEMBUAT
KEBIJAKAN
•MEMBUAT KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI DI
FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN (KEBIJAKAN,
MENETAPKAN KOMITE/TIM/
PENANGGUNG JAWAB PPI,
MENYEDIAKAN
PEDOMAN/PANDUAN/SOP
PELAKSANAAN PPI) MENGACU
PADA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANGAN UNDANGAN
PEMENUHAN
SUMBER DAYA
• MERENCANAKAN DAN
MEMENUHI SARANA,
PRASARANA, ALAT, SDM DAN
ANGGARAN UNTUK
PELAKSANAAN PPI SESUAI
KEMAMPUAN DAN SKALA
PRIORITAS YANG DITETAPKAN
OLEH FKTP.
PELAKSANAAN
• MENERAPKAN PPI SECARA
KONSISTEN, KOMPREHENSIF
DAN BERKELANJUTAN PADA
PELAYANAN KESEHATAN DI
FKTP BAIK DILAKSANAKAN DI
DALAM MAUPUN DI LUAR
FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG TERCERMIN
DALAM PERENCANAAN (P1),
PENGORGANISASIAN DAN
PELAKSANAAN (P2),
PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PENILAIAN (P3).
MONEV
PELAKSANAAN
DAN PERBAIKAN
BERKESINAMBUN
GAN
• MELAPORKAN
KEJADIAN INFEKSI,
MELAKUKAN
SURVEILANS DAN
INFECTION CONTROL
RISK ASSESSMENT
(ICRA) SEBAGAI BAGIAN
DARI UPAYA PERBAIKAN
MUTU PELAYANAN
YANG
BERKESINAMBUNGAN.
18. PPI DI
PUSKESMAS
MAKSUD
TUJUAN
PRINSIP
Agar petugas, pengguna layanan dan
masyarakat serta lingkungan terlindungi dari
penularan penyakit infeksi agar semua FKTP
dalam memberikan pelayanan kesehatan harus
mengikuti konsep, prinsip, langkah dan prosedur
PPI
Secara garis besar konsep dan prinsip pelaksanaan PPI pada
berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di FKTP adalah berlaku
sama, tanpa pengecualian
Mutu pelayanan di FKTP sangat ditentukan oleh kepatuhan petugas
terhadap kebijakan, pedoman, SOP yang telah ditetapkan oleh
masing-masing
Dalam membuat kebijakan, pedoman dan SOP tentang PPI tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang ada
Agar petugas, pengguna layanan
dan masyarakat serta lingkungan
terlindungi dari penularan penyakit
infeksi
19. PENERAPAN PPI DI PUSKESMAS
PENERAPAN PPI PADA PELAYANAN DI DALAM FASILITAS
KESEHATAN YANG BERSIFAT UKP DAN/ATAU UKM
1. KEGIATAN PENDATAAN
1. PENDAFTARAN DAN REKAM
MEDIK
2. PEMERIKSAAN UMUM
3. KESEHATAN GIGI DAN MULUT
4. GAWAT DARURAT
5. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
6. PELAYANAN PONED
7. PELAYANAN RAWAT INAP
8. PELAYANAN GIZI
9. PELAYANAN P2P
10. PELAYANAN FARMASI
2. KEGIATAN PENJARINGAN
ATAU PENAPISAN
3. KEGIATAN KUNJUNGAN
SASARAN (RUMAH)
4. KEGIATAN VAKSINASI DAN
TINDAKAN MEDIS
5. KEGIATAN DISTRIBUSIPEMBERIAN
OBAT
6. KEGIATAN DISTRIBUSI ATAU
PEMBERIAN MAKANAN
TAMBAHAN
7. KEGIATAN PELATIHAN,
PENYULUHAN DAN KONSELING
PENERAPAN PPI PADA PELAYANAN DI LUAR FASILITAS
KESEHATAN YANG BERSIFAT UKP DAN/ATAU UKM
11. PELAYANAN LABORATORIUM
12. PELAYANAN KONSELING
8. KEGIATAN PEMANTAUAN,
PEMBINAAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
21. PENGUMPULAN DATA UNTUK
MENYUSUN RENCANA PROGRAM PPI
ANALISIS SITUASI PPI
PERUMUSAN MASALAH PPI
PENYUSUNAN RENCANA 5 TAHUNAN DAN TAHUNAN
(SDM, SARPRAS, ALKES, ALOKASI ANGGARAN)
PENGUSULAN KEGIATAN PPI KE
PERENCANAAN TINGKAT FKTP
P3
P1
P2
22. P3
P1
P2
PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PPI
• SI UNTUK
MENDUKUNG
MONEV &
PELAPORAN
BERKALA
•PENYIAPAN SARANA,
PRASARANA, ALAT
• KETERSEDIAAN
PEMBIAYAAN UTK
MENDUKUNG
RENCANA
EFEKTIF EFISIEN
•PENGGERAKAN SDM
(Ketua Tim PPI/
Koordinator PPI
•Anggota PPI
SDM ANGGARAN
SISTEM
INFORMASI
SPA
23. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPI
• FOKUS PADA RENCANA YANG SUDAH DIBUAT (P1) ---
PERHATIKAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA
SARANA, PRASARANA, ALAT, PEMBIAYAAN DAN SISTEM
INFORMASI.
• PATUHI : PEDOMAN/PANDUAN, KAK, SOP YANG SUDAH
DIBUAT.
• ADANYA KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN PRIORITAS
MASALAH TERKAIT DENGAN KEGIATAN PPI
• ADANYA PERTEMUAN TIM PPI YANG RUTIN
• UKUR TINGKAT KEPATUHAN PETUGAS (AUDIT
/PEMANTAUAN)
• PELAKSANAAN SURVEILANS
• ADANYA RENCANA UPAYA PERBAIKAN PROGRAM PPI
SETIAP BULAN
• TERLAKSANANYA UPAYA TINDAK LANJUT PROGRAM PPI
• LAKUKAN CQI POCQI - PDSA UNTUK PERBAIKAN
P3
P1
P2
25. INDIKATOR PPI DI FKTP
INDIKATOR :
TOLOK UKUR YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENILAI TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM
PPI FKTP
UNTUK MENILAI APAKAH UPAYA YANG
TELAH DILAKUKAN DAPAT
MENINGKATKAN KELUARAN
PELAYANAN KESEHATAN;
UNTUK PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN
PRAKTIK TERBAIK YANG DIPEROLEH MELALUI
PROSES KAJI BANDING
MEMBERIKAN UMPAN
BALIK KEPADA FASYANKES
KEPENTINGAN TRANSPARANSI
PUBLIK
T
U
J
U
A
N
INFEKSI SALURAN KEMIH (ISK) PLEBITIS INFEKSI DAERAH OPERASI (IDO)
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) ABSES GIGI
I
N
D
I
K
A
T
O
R
PPI
LAKUKAN CQI POCQI UNTUK PERBAIKAN TARGET INDIKATOR
26. TANTANGAN PENERAPAN PPI DI PUSKESMAS
TANTANGAN PELAYANAN DILUAR FASKES
SASARAN PADA UMUMNYA ORANG SEHAT SEHINGGA ASPEK
KESELAMATAN SERING TER-ABAIKAN.
1
2
3
TEMPAT PELAYANAN TIDAK DIDESIGN UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN
KETERBATASAN ALAT, OBAT DAN SUMBER DAYA KESEHATAN LAINNYA
TERMASUK TENAGA KESEHATAN YANG TERLATIH.
27. STANDAR PPI
DRAFT REVISI STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
BAB V PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
6 KRITERIA, 13 ELEMEN PENILAIAN
5.5.1 Regulasi dan program pencegahan dan
pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan
Puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan
meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang terkait
dengan pelayanan kesehatan
5.5.2 Dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam
penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk
menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi
risiko-risiko tersebut
5.5.3 Puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan
pelayanan kesehatan perlu melaksanakan dan
mengimplementasikan program PPI, untuk mengurangi risiko
infeksi baik bagi pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat,
dan lingkungan
5.5.5 Dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi dengan
penerapan kewaspadaan berdasar transmisi dalam
proses penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat
ditularkan melalui transmisi air borne
5.5.6 Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak
infeksi baik di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas
5.5.4 Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan
risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan
kesehatan
Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dalam RPJMN tahun 2020-2024, diantaranya meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, yang diwujudkan dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui 5 strategi dengan masing-masing indikator.
Reformasi birokrasi Kemenkes tahun 2021-2024 diprioritaskan untuk mendorong 6 pilar transformasi kesehatan yaitu : 1. transformasi layanan primer 2. transformasi layanan rujukan 3. transformasi sistem ketahanan kesehatan
4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
5. Transformasi SDM kesehatan
6. Transformasi teknologi kesehatan
Dalam rangka melaksanakan upaya jaga mutu dilakukan strategi peningkatan mutu, untuk meningkatkan pemerataan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu bagi masyarakat, yang terbagi dalam 3 strategi, antara lain :
Pemerataan Fasyankes dasar dan rujukan yang bermutu melalui intervensi peningkatan mutu
Penyempurnaan sistem akreditasi (Standar dan Instrumen Akreditasi, Sistem Informasi, Penyelenggaraan Survei)
Penguatan Sistem Manajemen Mutu (registrasi, lisensi, sertifikasi)
Ketiga strategi tersebut bermuara pada :
Terlaksananya akreditasi fasyankes yang merata
Terlaksananya pengukuran mutu yankes di fasyankes
Perencanaan Kegiatan (P1), selanjutnya Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) yang diikuti oleh Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Penyusunan rencana kegiatan PPI disuatu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan keseluruhan yang dibuat oleh FKTP baik untuk 5 tahunan maupun yang sifatnya tahunan.
Perencanaan Kegiatan (P1), selanjutnya Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) yang diikuti oleh Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Penyusunan rencana kegiatan PPI disuatu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan keseluruhan yang dibuat oleh FKTP baik untuk 5 tahunan maupun yang sifatnya tahunan.
Perencanaan Kegiatan (P1), selanjutnya Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) yang diikuti oleh Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Penyusunan rencana kegiatan PPI disuatu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan keseluruhan yang dibuat oleh FKTP baik untuk 5 tahunan maupun yang sifatnya tahunan.
