Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan Satu Data Kesehatan
Similar to Kebijakan Satu Data Kesehatan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Kebijakan Satu Data Kesehatan
- 1. KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN Aplikasi Satu Data Kesehatan Indonesia Pusat Data dan Teknologi Informasi
- 2. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN TANTANGAN DAN KEBIJAKAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI KESEHATAN
- 3. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KESELAMATAN PASIEN DAN KUALITAS PELAYANAN KETERJANGKAUAN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN Jangkauan layanan kesehatan belum memadai, terutama pada DTPK Perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pmberian layanan kesehatan TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN
- 4. TANTANGAN DIGITALISASI KESEHATAN Logistik Kesehatan Belum Terintegrasi Kurangnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Belum Tersedia Regulasi Keterbatasa n SDM Belum Efisien TANTANGA N BELUM TERINTEGRASI ● Belum terintegrasinya data antara sistem bidang kesehatan (terutama data rekam medis) karena belum tersedianya sistem penghubung dan manajemen interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan & bidang lain yang terkait; BELUM EFISIEN ● Banyaknya jumlah aplikasi bidang kesehatan yang tersedia sehingga beban entri dan pelaporan di fasyankes besar, dampak dari banyaknya sistem informasi yang saling tumpang tindih dan belum terintegrasi; KURANGNYA KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA ● Tidak tersedianya data yang dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh oleh berbagai stakeholder tingkat pusat, daerah, dan masyarakat. Sehingga data tidak dimanfaatkan dalam pembuatan kebijakan. KETERBATASAN SDM ● Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM IT Kesehatan terutama yang mampu menganalisa data bidang kesehatan. BELUM TERSEDIANYA PAYUNG REGULASI BAGI INDUSTRI ● Belum tersedianya regulasi bagi Industri IT Kesehatan seperti regulasi terkait layanan kesehatan digital, seperti telemedicine, RME dan resep elektronik dan dibutuhkannya regulatory sandbox.
- 5. TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN 2021-2024 5 5 RPJMN dan 6 Pilar Transformasi Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Memperbaiki pengendalian penyakit Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan 6 kategori utama Outcome RPJMN bidang kesehatan Edukasi penduduk 7 kampanye utama: imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi & kebersihan lingkungan, skrining penyakit, kepatuhan pengobatan Pencegahan primer Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Pembangunan Puskesmas di 171 kec., penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM kesehatan primer Transformasi layanan rujukan Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan world’s top healthcare centers. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Transformasi SDM Kesehatan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan 1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4 Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume & by value. 5 6 a b c d a b
- 6. 1. Sistem Data Kesehatan Nasional 2.Integrasi Sistem Data Kesehatan 3. Pembangunan Sistem Analisa Big Data Kesehatan 4. Aplikasi Kesehatan Terintegrasi 5. Peningkatan SDM Informatika Kesehatan 6. Helpdesk Aplikasi Kesehatan 7.Perluasan Teknologi Telemedicine 8. Pengembangan Ekosistem Produk Inovasi Teknologi Kesehatan Implementasi Sistem Kesehatan Nasional Berbasis Individu (Integrated Electronic Medical and Health Record) Integrasi Layanan Sistem Elektronik Antar Instansi Kesehatan, Pemerintah, dan Industri Kesehatan Pembangunan Ekosistem Sistem Big Data Berbasis Analisa Kecerdasan Buatan (AI) Pada Pemerintah Pusat dan Daerah Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Layanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik, RS, Lab, dan Apotek) Integrasi Proses Bisnis dan Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Kemampuan Health Informatics Ketersediaan Helpdesk dan Sistem Customer Management Aplikasi Kesehatan Perluasan Implementasi Telemedicine dari Fasilitas Kesehatan ke Masyarakat Implementasi Regulatory Sandbox dan inkubasi pengembangan inovasi Teknologi Kesehatan 4.0 A. Integrasi dan Pengembangan Data Kesehatan B. Integrasi dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kesehatan C. Pengembangan Ekosistem Teknologi Kesehatan Meningkatkan mutu kebijakan kesehatan berbasis Data yang akurat, mutakhir, dan lengkap Efisiensi Pelayanan Kesehatan pada tingkat Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, Lab, dan Apotek Terciptanya kolaborasi dan ekosistem inovasi digital kesehatan antara Pemerintah, Industri, Universitas dan Masyarakat OUTCOME OUTCOME OUTCOME 6 Prioritas Transformasi Teknologi Kesehatan 3 Kegiatan Prioritas dengan 9 Program Transformasi Teknologi Kesehatan Integrasi riset pengembangan produk biotechnology dengan penyedia pelayanan kesehatan 9. Integrasi Riset Bioteknologi Kesehatan
- 7. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN KEBIJAKAN DAN PETA JALAN SATU DATA KESEHATAN
- 8. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan 8 Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Dasar Kebijakan Satu Data Kesehatan • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Permenkes Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan SIK Tahun 2015-2019 • PerUU lainnya • Sedang disusun RPMK Satu Data Kesehatan
- 9. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Kebijakan Satu Data Indonesia Satu Data Indonesia | Merupakan sebuah inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Satu Standar Data Satu Meta data Interope rabilitas Data Kode Referensi dan Data Induk Kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L dan Perangkat Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data Induk. Perpres No 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia
- 10. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Memperkokoh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Menuju TPB PEMBANGUNAN NASIONAL PEMERINTAHAN YANG BAIK PERPRES NO 39 THN 2019 SATU DATA INDONESIA DATA GOVERNANCE PERATURAN PEMERINTAH NO 46 THN 2014 SIK HIS GOVERNANCE PERPRES NO 95 THN 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK IT GOVERNANCE Regulasi dan Tata Kelola Sistem Informasi Kesehatan
- 11. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan 11 Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Kebijakan Satu Data Kesehatan STANDARISASI pada semua simpul proses pengelolaan data Berbagi pakai data (data sharing) melalui INTER- OPERABILITAS KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar bukti AKUNTABILITAS • Standarisasi pada semua simpul proses pengelolaan data mencakup standarisasi dataset, metadata, dan sistem pada simpul pengumpulan, pengolahan, dan analisis, serta penyajian dan penyebarluasan data dan informasi. • Berbagi pakai data (data sharing) melalui interoperabilitas mencakup berbagi pakai data pada sistem informasi layanan kesehatan dan berbagi pakai data pada sistem informasi pelaporan dan monev. • Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar bukti (akuntabilitas) mencakup proses kliring data untuk memperoleh satu data dan penyediaan akses data melalui portal untuk berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya. 1 2 3
- 12. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Arsitektur Satu Data Kesehatan DD Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan ( LIDK ) Health Information Exchange (HIE) SIKDA Generik Aplikasi SI Puskesmas Lainnya SIHA /SITT SISDMK SIMRS eLogistik Sistem Lainnya SITT SIHA Klinik swasta, Lapas, dll Klinik VCT, dll SITT SIHA P u s k e s m a s Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Sistem lainnya Klinik swasta, dll Aplikasi KS DWH
- 13. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Peta Jalan Satu Data Kesehatan 2018 piloting, disain implementasi, kebijakan 2019 5% dari 514 kab/kota: 26 kab/kota 2020 30% :155 kab/kota 2021 60% : 309 kab/kota 2022 90% : 463 kab kota | KOMDAT | SIHA | SITT | SISMAL | KIA | KS | SISDMK | ASPAK | SG | Ap SIP lain | SIRS-Online | PTM | Kesling | Kusta • GF HSS: 10 kab/kota • GF ATM: 50 kab/kota • DLI I-SPHERE WB • APBN DLI 1: Kabupaten/Kota yang Tercakup di Dasbor Data dan Informasi Kesehatan
- 14. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN APLIKASI SATU DATA KESEHATAN
- 15. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan 15 Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN DHIS2 sebagai Platform Satu Data Kesehatan • District Health Information Software version 2 atau disingkat juga DHIS2 adalah sebuah aplikasi datawarehouse untuk mengumpulkan, memvalidasi, menganalisis, dan menampilkan dalam bentuk tabel, diagram, maupun peta (GIS) data agregat dan data transaksi. • DHIS2 merupakan aplikasi terbuka (open source) untuk membantu pengumpulan data, memproses dan menganalisis informasi kesehatan. • Tujuan dari penggunaan DHIS2 adalah untuk menghasilkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi kesehatan untuk mendukung penyusunan kebijakan, manajemen, perencanaan, pengalokasian anggaran, implementasi program kesehatan, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dan program-program intervensi di sektor kesehatan. Karuri et al. 2014. DHIS2: The Tool to Improve Health Data Demand and Use in Kenya
- 16. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan 16 Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN DHIS2 sebagai Platform Satu Data Kesehatan • Free software dan open source • Pendekatan datawarehouse dengan data dari berbagai sumber (laporan rutin, data populasi, data peta) • Lebih banyak untuk dukungan manajemen sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat • Mengedepankan integrasi dari berbagai sistem yang sudah ada, bukan membuat aplikasi baru • Mempromosikan penggunaan standar data (data element dan metadata) • Manfaat utama terletak pada penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. • Mendukung proses aliran data kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal • Mempermudah skalabilitas dan kesinambungan sistem informasi • Bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan lokal (daerah) • DHIS2 digunakan untuk integrasi data dan memvisualisasikan (tidak melakukan data entry)
- 17. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Sejarah DHIS2 di Indonesia 2012 • Introduce Oslo team to academic community and MoH 2013 • DHIS2 Introduction to Pusdatin (WHO) • Involvment Pusdatin staff in DHIS2 academy, India • DHIS2 Presentation at FIKI 2013 based on DI Yogyakarta pilot testing 2014 • Malaria staff of MoH join DHIS2 Academy in Vietnam • Introduction DHIS2 to Malaria Program MoH) 2015 • Workshop DHIS2 at FIKI 2015 Conference, Yogyakarta involving HIS staff district and provincial level • DHIS2 presented at AeHIN General Meeting in Bali, Indonesia 2016 • WHO visitation for HIS Strengthening in Indonesia • Global Fund project for DHIS2 technical support and implementation • Preparing DHIS2 Indonesia as datawarehouse for ATM programs • Serial Capacity Building of DHIS2 with Oslo University • Establish of DHIS2 Indonesia Core Team 2017 • Develop module and training materials for DHIS2 Indonesia • Roll out DHIS2 at 5 Province and 10 Districts • Develop DHIS2 blue print for 6 health programs 2018-2020 • Ekspansi (50 district dana GF) • District lain APBN Phase 0 Phase 2 Phase 1
- 18. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan 18 Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Pemanfaatan DHIS2 di Indonesia Pengumpulan Data •Aplikasi Terpusat (spt : SIHA, SITT, ...) Integrasi dan Interoperabilitas Data Data Warehouse Dashbord Penyajian Analisis Data • District Health Information Software version 2 atau disingkat juga DHIS2 adalah sebuah aplikasi datawarehouse untuk mengumpulkan, memvalidasi, menganalisis, dan menampilkan dalam bentuk tabel, diagram, maupun peta (GIS) data agregat dan data transaksi. • DHIS2 adalah nama sebuah platform aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Oslo • DHIS2 mempunyai nama berbeda di berbagai negara • Pemanfaatan di Indonesia sebagai bank data dan dashboard untuk mewujudkan satu data kesehatan – LIDK “Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan” – ASDK “Aplikasi Satu Data Kesehatan” LIDK ASDK
- 19. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN LIDK – ASDK – OPEN DASHBOARD
- 20. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan ASDK LIDK DW PUSKESMAS RS PROGRAM MD HDD LIDK adalah service bus yang digunakan sebagai fasilitas berbagi pakai data kesehatan Berbagi pakai data kesehatan pada sistem informasi pelayanan kesehatan (transaksi data individu) dan sistem informasi pelaporan (transaksi data agregat) | STANDAR DATASET | | STANDAR METADATA |
- 21. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN DHIS2 Sebagai Datawarehouse Manual/ Semi Manual Multiple eHealth Population Data Individual Data Other Data DHIS2 Data Sources (Aggregate and Individual) Statistical Tools Dashboards Fix Format Reporting Secondary Data Use Information Outputs Datawarehouse
- 22. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Menghubungkan Berbagai Sumber Data • Sebagian besar data berbasis fasilitas kesehatan dan wilayah • Unik ID Fasilitas Kesehatan dan ID Wilayah menjad penghubung sumber data satu dengan data lainnya DHIS2 Data Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Data SDM Kesehatan per Fasiltias Kesehatan DHIS2 dapat menghitung beberapa indikator dari ketiga sumber yang berbeda dengan penghubung ID Faskes atau ID Wilayah, contoh: 1.Rata-rata persalinan per bidan, per fasilitas, per bulan 2.Rasio bidan per penduduk 3.Persalinan per kelompok usia Integrasi Integrasi Data Penduduk per wilayah per kelompok usia Data pelayanan persalinan per fasilitas kesehatan per bulan Integrasi
- 23. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Integrasi Data ke ASDK Sumber Data •HIV •TB •Malaria •Komdat •SIKDA Generik •dll Transfer Data •Periodically •Tranformasi ke platform DHIS2 (ASDK) Tool Analysis •Pivot Table •Chart •Map •Dashboard WebApi WebApi / Database Data Element Periode orgUnit (Faskes) (1) Membuat metadata (Data Element dan pemetaan orgUnit) (2) Membuat aplikasi Transfer Data Ujicoba Monitor Hasil * 1 Sumber Data dengan waktu 3 minggu Data Quality dan Pembuatan Analysis oleh User
- 24. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Fitur-Fitur ASDK • Metadata dan analytic file dikelola oleh masing-masing program (mekanisme sharing) • Verifikasi dan Validasi • Analytic Tools (Pivot Table, Chart, Maps, Dashboard, Scorecard) • Email Broadcast • Interpretation • Share Information ke Web Portal Lain • Maintenance (versi 2.33) sebelumnya dikenal sebagai “Setting” • Import-Export • Data Quality Tool
- 25. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Pivot, Chart, Map, dan Dashboard Analisis dilakukan secara mandiri oleh pengguna, baik dengan pivot table, chart, map, dan diinsert ke dalam dashboard
- 26. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Kelurahan/Desa Kecamatan Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Indonesia Provinsi Kabupaten/Kota Poskesde s Rumah Sakit Kader Kader Kader Fasilitas Kesehatan Wilayah admnistrasi Aliran data Pustu Polindes Puskesmas WHERE Hirarki Organisasi Pada ASDK • Indonesia • NTB • Lombok Barat • ……….. • Lombok Timur • RSU Dr R Sudjono • Puskesmas Keruak • Puskesmas Sukaraja • Sulawesi Selatan • Kota Makasar • Pare-Pare • Jawa Timur • Kabupaten Malang • Tulungagung
- 27. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Contoh group set RS berdasar kepemilikan RS Pemerintah RSUD Sleman RSUD Prambanan RS Swasta RSKIA Sadewa RSIY PDHI GROUP SET GROUP ORGANISATION UNIT WHERE Grup Organisation Unit di ASDK
- 28. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN Kenapa hierarki organisasi itu penting? Desain suatu hierarkhi menentukan unit analisis geografis yang tersedia bagi semua user ketika data dikumpulkan dan diagregatkan di dalam struktur hierarkhi tersebut.
- 29. Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health #SATUDATAKESEHATAN ASDK dalam Operation Room Walikota Makassar
- 30. Terima Kasih Aplikasi Satu Data Kesehatan Indonesia 6 Juni 2022 Pusat Data dan Teknologi Informasi
Editor's Notes
- Bapak Ibu yang berbahagia Penerapan digitalisasi kesehatan di Indonesia saat ini tak terlepas dari isu dan tantangan yang ada di bidang pelayanan Kesehatan di Indonesia. Beberapa isu terkait pelayanan kesehatan di Indonesia adalah: 1.Jaminan Kesehatan Semesta Jaminan kesehatan di Indonesia pada akhirnya akan mencakup seuruh rakyat Indonesia. Seluruh masyarakat wajib ikut dalam penjaminan kesehatan, wajib pula membayar iuran kepesertaannya, sedangkan bagi yang tidak mampu bayar, iurannnya akan dibayarkan oleh Pemerintah. 2.Keselamatan Pasien dan Kualitas Pelayanan Permenkes 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib mengupayakan keselamatan pasien dengan tujuan menyediakan sistem asuhan yang lebih aman. Sasaran keselamatan pasien yang harus ditetapkan antara lain (1) Ketika pasien datang harus dilakukan identifikasi pasien dengan benar, ketika memberikan tindakan, memberikan obat, identifikasi pasien harus dilakukan dengan benar; 2) Komunikasi efektif dilakukan antara pemberi pelayanan dan pasien, juga komunikasi antar pemberi pelayanan pada waktu konsultasi; 3. Akses Pelayanan Kesehatan Dalam pelayanan kesehatan, akses biasanya didefinisikan sebagai akses ke pelayanan, provider dan institusi. Menurut beberapa ahl,i akses lebih daripada pelengkap dari pelayanan kesehatan karena pelayanan dapat dijangkau apabila tersedia akses pelayanan yang baik. Namun, dalam rangka meningkatkan pelayanan jangka pendek, sumber daya yang memegang peranan penting. Pada umumnya, permasalahan harga, waktu transportasi dan waktu tunggu lebih direspon secara spesifik Selain itu, beberapa tantangan dalam kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Indonesia adalah Jangkauan layanan kesehatan belum memadai, terutama pada daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Ada nya sejumlah penduuduk yang menempati wilayah wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar DTPK seringkali belum bisa mendapatkan layanan kesehatan yang optimal dikaernakan keterbatasan sumber daya kesehatan yang ada. Perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pmberian layanan kesehatan. Hanya saja, di Indonesia seringkali masih terjadi kendala akses koneksi data maupun ketersediaan daya listrik yang akan digunakan dalam mengoperasionalkan peranggkat yang ada..
- Menjawab isu dan tantangan yang ada pada pelayanan Kesehatan diperlukan solusi dalam bentuk digitalisasi kesehatan. Upaya digitalisasi Kesehatan di Indonesia tak terlepas dari tantangan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa tantangan dalam digitalisasi Kesehatan yaitu : BELUM TERINTEGRASI yaitu tidak terintegrasinya data antara sistem bidang kesehatan (terutama data rekam medis) karena belum tersedianya sistem penghubung dan manajemen interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan & bidang lain yang terkait; BELUM EFISIEN yaitu banyaknya jumlah aplikasi bidang kesehatan yang tersedia sehingga beban entri dan pelaporan di fasyankes besar, dampak dari banyaknya sistem informasi yang saling tumpang tindih dan belum terintegrasi; KURANGNYA KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA yaitu tidak tersedianya data yang dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh oleh berbagai stakeholder tingkat pusat, daerah, dan masyarakat. Sehingga data tidak dimanfaatkan dalam pembuatan kebijakan. KETERBATASAN SDM yaitu masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM IT Kesehatan terutama yang mampu menganalisa data bidang kesehatan. BELUM TERSEDIANYA PAYUNG REGULASI BAGI INDUSTRI yaitu belum tersedianya regulasi bagi Industri IT Kesehatan seperti regulasi terkait layanan kesehatan digital, seperti telemedicine, RME dan resep elektronik dan dibutuhkannya regulatory sandbox.
- Bapak Ibu sekalian Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Universal Health Care) terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif perlu didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN bidang Kesehatan tahun 2021 – 2024 terdapat 6 arah kebijakan. Pada arah kebijakan ke 5 yaitu penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan terdapat upaya digitalisasi Kesehatan. Upaya ini yang menjadi dasar dalam penguatan sistem dan monitoring pelayanan kesehatan serta mempunyai daya ungkit terhadap 5 arah kebijakan yang lain.
- Berdasarkan pelaksanaan transformasi Kesehatan dan kebutuhan transformasi digital Kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menyusun 3 program prioritas yang menjadi fokus Digitalisasi Kesehatan yaitu : Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan dengan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya mutu kebijakan kesehatan berbasis Data yang akurat, mutakhir, dan lengkap. B. Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kesehatan dengan dampak yang diharapkan adalah efisiensi pelayanan Kesehatan mulai dari tingkat Puskesmas. C. Pengembangan Ekosistem Teknologi Kesehatan dengan dampak yang diharapkan adalah terciptanya kolaborasi dan ekosistem inovasi digital kesehatan antara Pemerintah, Industri, dan Masyarakat. Terdapat 9 sub Program Prioritas yaitu : Implementasi Sistem Data Kesehatan berbasis individu Integrasi Layanan Sistem Data Kesehatan Pembangunan Sistem Analisa Big Data Kesehatan Digitalisasi dan Harmonisasi Sistem Informasi Layanan Kesehatan Integrasi Proses bisnis dan peningkatan Kapasitas SDM pada Internal Kemenkes dan Instansi Layanan Kesehatan Terkait Kemampuan Health Informatics Ketersediaan Helpdesk dan Sistem Customer Management Aplikasi Kesehatan (Prioritas Aplikasi Pusat) Perluasan Implementasi Telemedicine dari Fasilitas Kesehatan ke Masyarakat Regulasi dan Implementasi Regulatory Sandbox dan inkubasi pengembangan inovasi Teknologi Kesehatan 4.0 Integrasi dan pengembangan produk biotechnology dengan penyedia pelayanan Kesehatan
- Pengembangan Sistem Satu Data Kesehatan dilakukan melalui penguatan tata Kelola data dan tata Kelola teknologi Informasi. Seperti kita ketahui bersama, dalam rangka memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pembangunan nasional menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), saat ini telah ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua Perpres ini merupakan kebijakan yang saling melengkapi dan menjadi pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L dan perangkat daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Ini berarti bahwa perpres ini merupakan tata kelola data (DATA GOVERNANCE). Selain regulasi satu data Indonesia sudah memiliki PP no 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan sebagai dasar dalam tata Kelola Sistem Informasi Kesehatan (HIS GOVERNANCE) Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perpres ini merupakan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Ini berarti bahwa perpres ini merupakan tata kelola teknologi informasi (IT GOVERNANCE).
- Kebijakan Satu Data Kesehatan Standarisasi pada semua simpul proses pengelolaan data mencakup standarisasi dataset, metadata, dan sistem pada simpul pengumpulan, pengolahan, dan analisis, serta penyajian dan penyebarluasan data dan informasi. Berbagi pakai data (data sharing) melalui interoperabilitas mencakup berbagi pakai data pada sistem informasi layanan kesehatan dan berbagi pakai data pada sistem informasi pelaporan dan monev. Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar bukti mencakup proses kliring data untuk memperoleh satu data dan penyediaan akses data melalui portal untuk berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya.
- Optimasi sistem dengan orientasi system connectivity, system stability, dan system scalability: Perbaikan dan konfigurasi ulang database MySQL ke dalam konsep data warehouse dengan opsi upgrade database ke level enterprise Pemisahan antara server aplikasi, server master database dengan server database calculate Pemisahan antara modul aplikasi entri data dengan dashboard Melakukan pemisahan data entry per propinsi, sehingga ketika ada kemacetan di satu propinsi tidak menyebabkan gangguan di propinsi lainnya Melakukan pemisahan perhitungan sehingga dapat dilakukan secara parallel (bukan sekuensial) sehingga dapat dilakukan oleh banyak mesin sekaligus Penyediaan database enterprise (skala besar)
- Dalam konteks tutorial atau praktikum ini, DHIS2 ditempatkan sebagai alat bantu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan berbagai level organsiasi kesehatan, khususnya untuk data agregat. Sumber data dapat berupa: Pencatatan secara manual atau semimanual seperti kertas dan aplikasi spreadsheet, Penggunaan sistem elektronik dimana output data agregatnya diintegrasikan dengan DHIS2, Integrasi data populasi yang umumnya digunakan sebagai denominator dalam penghitungan indikator kesehatan, dan Pumber data lain yang potensial, seperti registrasi fasilitas kesehatan, registrasi tenaga kesehatan, pencatatan surveilans yang menggunakan perangkat mobile Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan berbagai output informasi dalam bentuk grafik atau peta, yang digunakan untuk membuat dashboard, laporan rutin, atau diekstraksi untuk dianalisa dengan menggunakan aplikasi statistik khusus dalam rangka penelitian atau investigasi khusus.