2. Kemenkes berkomitmen melakukan transformasi sistemkesehatan Indonesia
pada 6pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia
Meningkatkan kesehatan Memperkuat sistem
ibu, anak, keluarga Mempercepat perbaikan Memperbaiki Gerakan Masyarakat kesehatan &
berencana dan gizi masyarakat pengendalian penyakit Hidup Sehat (GERMAS) pengendalian obat dan
kesehatan reproduksi makanan
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
6 pilar
transformasi
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
Penguatan peran
kader, kampanye,
dan membangun
gerakan, melalui
platform digitaldan
tokoh masyarakat
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14
antigen dan
perluasan
cakupan di
seluruh Indonesia.
Pencegahan
sekunder
S
creening 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap
sasaran usia,
screening stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu &
bayi.
Transformasi
layanan rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
sekunder &tersier
Pengembangan
jejaring layanan
penyakit prioritas,
perbaikan tata kelola
RSpemerintah.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
T
enaga cadangan
tanggap darurat,
table top exercise
kesiapsiagaankrisis.
T
ransformasi SDM
Kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri.
T
ransformasi teknologi
kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem
ketahanan kesehatan
4 Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Regulasi pembiayaan kesehatan
dengan 3 tujuan: tersedia,cukup, dan
berkelanjutan;alokasi yang adil;dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Meningkatkan
ketahanansektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam negeri
14 antigen vaksin
imunisasi rutin, top 10
bahan baku obat, top
10 alkesby volume &
by value.
5 6
a b c a b
a Teknologi informasi b Bioteknologi
Meningkatkan
kapasitasdan
kapabilitas
layanan primer
Revitalisasi jejaring
dan standardisasi
layanan Puskesmas,
Posyandu,
Labkesmas&
kunjungan rumah
d
9
3. UU Kesehatan akan menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada
upaya mencegah orang sehat menjadi sakit
Pilar 1: Transformasi Layanan
Primer
Permasalahan saat ini Substansi dalam
UU
Layanan kesehatan yang fokus ke
upaya penyembuhan (kuratif)
menghabiskan biaya lebih banyak
Revitalisasi Posyandu dan penguatan jejaring
pelayanan kesehatan primer dengan
mengutamakan pendekatan promotif dan preventif
Layanan kesehatan berfokus ke
penyakit yang dialami
Layanan kesehatan berfokus ke pasien
berdasarkan siklus kehidupan manusia
Masyarakat masih sulit mendapatkan
layanan kesehatan, termasuk layanan
laboratorium
• Penguatan layanan primer di seluruh
wilayah Indonesia, termasuk daerah
terpencil, perbatasan, dan kepulauan,
serta masyarakat rentan
• Membangun sistem laboratorium
kesehatan masyarakat yang berjenjang
5
3
4. Permasalahan saat ini Substansi dalam
UU
Layanan kesehatan belum merata
dan terpusat di kota besar
Meningkatkan akses layanan rujukan:
1. Pemenuhan infrastruktur, SDM, dan
sarana prasarana RS di seluruh
daerah
2. Peningkatan kompetensi layanan
melalui jejaring pengampuan
layanan
3. Implementasi telemedisin
Tingginya jumlah pasien yang
memilih berobat ke luar negeri
Mengembangkan pusat layanan
unggulan berstandar internasional
UU Kesehatan akan mempermudah masyarakat mendapatkan
layanan kesehatan yang berkualitas
4
Pilar 2: Transformasi Layanan
Rujukan
5. Permasalahan saat ini Substansi dalam
UU Banyaknya hambatan dalam
melakukan penelitian dan
pengembangan obat dan alat
kesehatan
• Pemerintah memberikan kemudahan
hilirisasi penelitian nasional dan
perizinan, membangun infrastruktur
penelitian dan SDM, serta dukungan
investasi penelitian sediaan farmasi dan
alat kesehatan
UU Kesehatan akan meningkatkan kemandirian nasional di sektor
farmasi dan alat kesehatan
5
Pilar 3a: Transformasi Sistem Ketahanan
Kesehatan
Industri kesehatan dalam negeri
masih bergantung kepada bahan
baku, obat, dan alat kesehatan impor
• Mengutamakan penggunaan bahan
baku dan produk dalam negeri, untuk
pemenuhan kebutuhan domestik
• Insentif fiskal dan nonfiskal kepada
industri untuk melakukan penelitian,
pengembangan, dan produksi sediaan
farmasi dan alat kesehatan dengan
menggunakan bahan baku dalam negeri
6. Permasalahan saat ini Substansi dalam
UU
Kurangnya kesiapsiagaaan dan respon
dalam menghadapi wabah atau
bencana kesehatan
∙ Pemerintah melakukan upaya
kesiapsiagaan prabencana atau
kewaspadaan KLB/wabah, dan
tindakan penanggulangan secara
terkoordinasi.
∙ Pemerintah Pusat dan Daerah
berkoordinasi dalam hal
penyediaan sumber daya, fasilitas,
dan pelaksanaan pelayanan
Kurangnya SDM terlatih yang bisa
digerakkan untuk memberikan
layanan kesehatan dasar dalam
kondisi darurat
kesehatan, untuk respon
KLB/Wabah/bencana.
Pemerintah melakukan registrasi,
pembinaan, dan mobilisasi tenaga
cadangan kesehatan untuk
mengantisipasi KLB/Wabah/bencana
UU Kesehatan akan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi krisis
kesehatan di masa kini dan yang akan datang
6
Pilar 3b: Transformasi Sistem Ketahanan
Kesehatan
7. Kendali mutu dan biaya pada
program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) belum optimal
Permasalahan saat ini
Perencanaan dan evaluasi
anggaran kesehatan belum
berbasis bukti
Kurangnya transparansi dan
integrasi belanja kesehatan
pusat dan daerah
• Substansi dalam UU
• Menerapkan perencanaan
penganggaran berbasis kinerja, dengan
mempertimbangkan prioritas
pembangunan Kesehatan dan
penyelesaian masalah kesehatan
• Menerapkan sistem pelaporan
realisasi belanja
• Menjamin manfaat berbasis
• Kebutuhan Dasar Kesehatan
UU Kesehatan akan meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan
Pilar 4: Transformasi Sistem Pembiayaan
Kesehatan
9
7
8. Permasalahan saat ini Substansi dalam
UU
Anggaran kesehatan menggunakan
sistem mandatory spending
Anggaran kesehatan berbasis kinerja
dengan mengacu pada program
kesehatan nasional yang dituangkan
dalam Rencana Induk Bidang
Kesehatan yang menjadi pedoman
yang jelas bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
UU Kesehatan akan mengoptimalkan pendanaan kesehatan dan
mengefektifkan koordinasi Kementerian/Lembaga di sektor kesehatan
10
8
Pilar 4: Transformasi Sistem Pembiayaan
Kesehatan
Kebijakan kesehatan dari
lembaga-lembaga
kesehatan yang belum
terintegrasi
• Akan dibentuk wadah koordinasi
antar Kementerian/Lembaga dalam
sektor kesehatan
9. 11
Permasalahan saat ini Substansi dalam
UU
Kurangnya jumlah dokter spesialis
Belum meratanya distribusi dokter
dan dokter spesialis
Meningkatkan ketersediaan dokter spesialis
melalui :
1. Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis
oleh Rumah Sakit Pendidikan sebagai
penyelenggara utama bekerja sama dengan
Perguruan Tinggi
2. Kemudahan evaluasi kompetensi dan adaptasi
dokter WNI diaspora bagi lulusan yg sudah
terekognisi atau merupakan ahli di bidang tertentu
3. Pendayagunaan tenaga kesehatan WNA untuk
alih teknologi dan ilmu pengetahuan, serta
mencegah pasien ke luar negeri
Panjangnya Birokrasi penerbitan STR
dan SIP sehingga tenaga medis dan
tenaga kesehatan mengalami kesulitan
untuk melayani masyarakat
Menyederhanakan proses birokrasi, tanpa
menghilangkan fungsi penjagaan mutu dan
kompetensi melalui:
a. Penerbitan STR Seumur Hidup
b. Penerbitan
SIP
UU Kesehatan akan meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga
kesehatan yang berkualitas
Pilar 5: SDM
Kesehatan
11
10. 12
Permasalahan saat ini Substansi dalam
UU
Data kesehatan antar fasilitas
kesehatan tidak saling terhubung satu
sama lain dan tidak terstandar
• Menyelenggarakan dan
mengintegrasikan sistem informasi
kesehatan nasional
• Menyajikan dan menjamin perlindungan data
kesehatan individu yang berkualitas dan
terstandar
Antisipasi perkembangan pesat
teknologi biomedis kesehatan di
masa kini dan masa depan
• Mendorong pemanfaatan teknologi
biomedis, yang mencakup teknologi
genomik, transkriptomik, proteomik, dan
metabolomik terkait organisme, jaringan, sel,
biomolekul, dan teknologi biomedis lain
• Menyelenggarakan biobank dan
biorepositori yang terintegrasi ke dalam
sistem informasi kesehatan nasional
UU Kesehatan akan mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan
meningkatkan inovasi teknologi kesehatan
Pilar 6: Transformasi Teknologi
Kesehatan
12. Rekam jejak regulasi Pusat Kesehatan Masyarakat
6
Izin
PMK
75/2014
Izin operasional
PMK
43/2019
Standar Kegiatan
Usaha dan Produk
pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan
PMK
14/2021
Cipta
Kerja
Substansi yang
diatur termasuk
perizinan
berusaha
Puskesmas
PP 5/2021
UU 11/2020
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
Harmonisasi dengan regulasi
baru terkait:
PP 18/2016 tentang Perangkat
Daerah
PP 2/2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Inpres 1/2017 tentang GERMAS
PMK 39/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan PIS-PK
KMK
128/2004
NIB dan Sertifikat standar
13. PUSKESMAS
PMK 43 TAHUN 2019
Fasyankes yang menyelenggarakan UKM
dan UKP tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya Promotif dan
Preventif di wilayah kerjanya
Definisi
Melaksanakan kebijakan kesehatan
untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya
Tugas
Fungsi Penyelenggaraa UKM & UKP tingkat
pertama di wilayah kerjanya.
Puskesmas dapat juga berfungsi sebagai
wahana
wahana
sebagai
Pendidikan bidang kesehatan,
program internship, dan/atau
13
jejaring RS Pendidikan.
14. 14
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS
PERILAKU SEHAT
MENJANGKAU
PELAYANAN BERMUTU
LINGKUNGAN
SEHAT
DERAJAT KESEHATAN
OPTIMAL
PRINSIP PENYELENGGARAAN
PUSKESMAS
A. PARADIGMA
SEHAT
B. PERTANG-
GUNGJAWABAN
WILAYAH
C.
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
D.
KETERSEDIAAN
AKSES
E. TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
F. KETERPADUAN
DAN
KESINAMBUNGAN
KECAMATAN SEHAT
Puskesmas
(Permenkes 43 thn 2019)
15. KewenanganPuskesmasdalamPenyelenggaraanFungsinya
UKM UKP
• Menyelenggarakan yankes secara holistik,
komprehensif, berkesinambungan, bermutu,
integrasi faktor biopsikososbud
• Mengutamakan promotif dan preventif
• Mengutamakan keselamatan pasien, petugas, dan
lingkungan
• Koordinasi dan kerja sama inter dan antar profesi
• Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis
• Pencatatan, pelaporan dan evaluasi
• Perencanaan kebutuhan dan peningkatan
kompetensi SDM
• Penapisan rujukan
• Koordinasi dan kolaborasi dengan fasyankes lain
Kewenangan lain: Membina FKTP di wilayah kerjanya
Menyusun perencanaan kegiatan
Advokasi dan sosialisasi kebijakan
KIE dan pemberdayaan masyarakat
Pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan dan
UKBM
Menyusun perencanaan kebutuhan dan
peningkatan kompetensi SDM
Memantau pelaksanaan pembangunan
berwawasan kesehatan
Pencatatan, pelaporan dan evaluasi’
Rekomendasi terkait masalah kesehatan
masyarakat
Kegiatan pendekatan keluarga
Kolaborasi dengan FKTP dan RS
16. Puskesmas Rawat Inap
15
Adalah Puskesmas yang menyediakan tempat tidur di Puskesmas kawasan
perdesaan, terpencil, sangat terpencil yang jauh dari FKRTL
•Menyediakan tempat tidur untuk pelayanan persalinan normal,
perawatan, penanganan awal pasien sebelum dirujuk ke fasyankes sesuai
kebutuhan pelayanan
•Puskesmas kawasan perkotaan yang menyelenggarakan rawat inap
sebelum diundangkan Permenkes 43/2019 masih dapat memberikan
perawatan sesuai kebutuhan pelayanan; disesuaikan dengan masa
peralihan (3 tahun sejak diundangkan)
Pelayanan
•Maksimal 5 hari perawatan, waktu pelayanan rawat inap 24 jam x 7 hari
•Jam operasional Puskesmas ditetapkan oleh kepala daerah
•Jumlah bed paling banyak 10 (anak-anak, dewasa pria, dewasa wanita)
17. 16
Sumber: Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
• Puskesmas merupakan
unit organisasi yang
bersifat FUNGSIONAL
dan unit layanan yang
bekerja secara
PROFESIONAL.
• Puskesmas
berkedudukan sebagai
unit pelaksana teknis
yang berada di bawah
dan bertanggung jawab
kepada kadinkes
kabupaten/kota sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati/Walikota
• Persyaratan: ASN; Pendidikan
minimal S-1 atau D-4; pernah
menduduki jabfung nakes jenjang
ahli pertama minimal 2 tahun;
memiliki kemampuan manajemen
di bidang kesehatan masyarakat;
masa kerja di Puskesmas minimal
2 tahun; telah mengikuti
Manajemen Puskesmas
• Diberikan tunjangan dan fasilitas
sesuai ketentuan
Organisasi Puskesmas
Pendidikan min.
D-3, Memahami
administrasi
keuangan dan
sistem informasi
kesehatan
Puskesmas Kawasan terpencil dan
sangat terpencil
1) PJ UKM Esensial, UKM
Pengembangan dan Perkesmas
2) PJ UKM, Kefarmasian dan
Laboratorium
3) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Puskemsas
4) PJ Mutu
Puskesmas Kawasan perkotaan dan
perdesaan:
1)PJ UKM Esensial dan Perkesmas
2)PJ UKM Pengembangan
3)PJ UkP, Kefarmasian dan
Laboratorium
4)PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Puskemsas
5)PJ Bangunan, Sarana dan Peralatan
6)PJ Mutu
19. Bagaimana tata hubungan kerja Puskesmas dengan dinas kesehatan
kabupaten/kota dan jejaringnya?
• Hubungan kerja antara dinas kesehatan kabupaten/kota dengan
Puskesmas bersifat pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan
pembangunan kesehatan daerah
• Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit sebagai
jejaring Puskesmas bersifat koordinasi dan/atau rujukan di
bidang upaya kesehatan
• Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasyankes lain dan
UKBM bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di
bidang upaya kesehatan
19
20. Bagaimana tata hubungan kerja Puskesmas dengan dinas kesehatan
kabupaten/kota dan jejaringnya?
• Hubungan antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait
lainnya bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan
• Jejaring Puskesmas (UKBM, UKS, klinik, RS, tempat praktik
mandiri tenaga kesehatan) wajib melaporkan kegiatan dan
hasil kegiatan secara berkala kepada Puskesmas di wilayah
kerjanya
20
22. 5
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)tahun 2022masih rendah
(target 100%)sampai tanggal 13 Maret 2023
Sumber: Sekber SPM, Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri
• Tidak ada indikator
SPM yang mencapai
target 100%
• T
arget SPM akan
tercapai jika
pelayanan
kesehatan primer
kuat dengan
kemudahan akses
masyarakat akan
pelayanan yang
berkualitas
No Indikator SPM
Capaian (%)
2020 2021 2022
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 84,51 82,54 75,83
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 84,29 83,65 76,29
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 87,54 86,33 78,03
4 Pelayanan Kesehatan Balita 87,54 79,07 71,98
5
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan
Dasar
62,26 60,47 72,3
6 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 49,56 52,07 61,38
7 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 60,20 62,85 68,4
8
Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi
48,22 49,53 59,69
9
Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
72,12 71,86 73,56
10 Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat 77,20 76,55 72,94
11 Persentase orang terduga Tuberkulosis 61,52 58,33 68,56
12
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi Virus yang
melemahkan Daya tahan Tubuh
Manusia (HIV)
62,80 63,19 69,26
Menurun
Meningkat
23. • Saat ini, Indonesia telah membuktikan beberapa pencapaian terbaiknya,
namun beberapa tantangan kesehatan yang semakin spesifik
berdasarkan siklus kehidupan masih perlu kita benahi agar menjadi lebih
baik. Pada kelompok ibu dan anak, Angka Kematian Ibu mengalami
penurunan yang cukup signifikan dari 305 per 100.000 Kelahiran Hidup
(data SUPAS 2015) menjadi 189 per 100.000 Kelahiran Hidup (data
Sensus Penduduk 2020). Demikian juga untuk Angka Kematian Bayi pun
mengalami penurunan dari dari 24 per 1000 (data SDKI 2017) menjadi
16,85 per 1000 kelahiran hidup sesuai (data Sensus Penduduk 2020).
Selain itu, hasil SSGI tahun 2022, menunjukkan angka prevalensi balita
stunting menurun dari 24,4% menjadi sebesar 21,6%. Pada remaja,
masih tingginya angka kejadian anemia pada remaja putri (32%), serta
prevalensi berat badan lebih (overweight) dan obesitas sebesar 16,0%
pada remaja usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja usia 16-18 tahun
24. • Pada kelompok usia produktif dan lansia, masih tingginya
prevalensi penyakit tidak menular, seperti penyakit
hipertensi sebesar 34% dan diabetes mellitus yang
mencapai 11%. Selain itu terdapat 4 penyakit dengan
pembiayaan terbesar yaitu penyakit kardiovaskular,
kanker, stroke dan penyakit ginjal. Penyakit-penyakit ini
juga menjadi beban pembiayaan kesehatan tertinggi di
Indonesia.
25. 7
4penyakit katastrofik utama penyebab kematian tertinggi &paling mahal
Perubahan pola penyakit penyebab kematian tertinggi
selama 10 tahun terakhir
Kelompok penyakit tersebut menimbulkan
beban pembiayaan besar
Penyakit jantung, stroke, kanker
, & ginjal
Sumber: Institutefor Health Metrics and Evaluation (IHME)
S
umber: BPJS Kesehatan, 2020
26. • Transformasi kesehatan membutuhkan kontribusi
bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota hingga pemerintah
desa. Untuk itu, Kementerian Kesehatan pada tahun
2022 telah melaksanakan uji coba Integrasi Pelayanan
Kesehatan Primer di 9 provinsi. Hasil Ujicoba ILP
menunjukkan hasil yang baik, dimana terjadi peningkatan
cakupan dan peningkatan layanan di puskesmas, pustu,
posyandu, serta kunjungan rumah.
27. 1
2
12
+270 juta penduduk Indonesia
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Primer berkualitas
100%wilayah dan kondisi
kesehatan penduduk termonitor
secara berkala
+300 ribu unit penyedia
pelayanan Kesehatan Primer
dengan fasilitasdan SDM
terstandardisasi
Fokus Transformasi Pelayanan
Kesehatan Primer
Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan
kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan
promosi dan pencegahan
Mendekatkan layanan kesehatan melalui
jejaring hingga tingkat desa dan dusun,
termasuk untuk memperkuat promosi dan
pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi
Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat
(PWS) antara lain melalui pemantauan dengan
dashboard situasi kesehatan perdesa, serta
kunnjungan rumah dengan konsep Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(PIS-PK)
28. 13
Kunjungan rumah
Tingkatan kelembagaan Target jangkauan
7,281 Kecamatan
~300,000 Dusun / RT/RW
~273.5 juta
penduduk
PUSKESMAS
Unit Kesehatan di
desa/kelurahan
POSYANDU
Klinik Klinik
Pratama
Praktek Mandiri
MASYARAKAT
Fasyankes
Penunjang
83,794 Desa / Kelurahan
Koordinir pelayanan kesehatan dan
partisipasi masyarakat
• Nakes (min.1 perawat, 1 bidan)
• Kader
Partisipasi Masyarakat/
Pemberdayaan Masyarakat
Praktik
Mandiri
Puskesmas
Klinik
Pratama
Tempat
Kerja
Sekolah
Kunjungan Kader
Unit Kesehatan di
Desa/Kelurahan
Posyandu
Pemberi Layanan Kesehatan
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilakukan dengan restrukturisasi
jaringan pelayanan kesehatan primer
Arsitektur Pelayanan Kesehatan Primer
29. 19
Kepala
Puskesmas
Penanggung
Jawab
Penanggung
Jawab
Penanggung
Jawab
Kepala
Tata Usaha
Puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan:
1) PJ UKM Esensial dan Perkesmas
2) PJ UKM Pengembangan
3) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
4) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
5) PJ Bangunan, Prasarana, dan Peralatan
6) PJ Mutu
Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil:
1) PJ UKM Esensial, UKM Pengembangan, dan Perkesmas
2) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
3) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
4) PJ Mutu
Kepala
Puskesmas
Kepala TU
Pj.Klaster 1
(Manajemen)
Pj.Klaster 2
(Ibu dan Anak)
Pj.Klaster 3
(Usia Produktif
dan Lansia)
Pj.Klaster 4
(Penanggulangan
Penyakit Menular)
Pj.Lintas
Klaster
• Masing-masing klaster terdiri atas penanggung jawab (Pj) dan anggota sebagai pelakana teknis.
• Khusus untuk Penanggung jawab klaster 1 adalah Kepala Tata Usaha.
• Penataan organisasi Puskesmas diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi Puskesmas
secara efektif, efisien dan akuntabel, serta elaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan perundang-
undangan.
• Dapatditunjuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan
kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
Permenkes 43 Tahun 2019
Rancangan revisi
Permenkes 43 Tahun 2019
30. Penataan organisasi dan sumber daya Puskesmas berdasarkan klaster
18
Kepala
Puskesmas
Klaster 1
(Manajemen)
Ketatausahaan
Manajemen
Puskesmas
Manajemen Mutu
dan Keselamatan
Manajemen Jejaring
dan Jaringan
Puskesmas
Sistem Informasi
Puskesmas dan
Dashboard PWS
Klaster 2
(Ibu dan Anak)
Ibu Hamil,
Bersalin, Nifas
Bayi, Balita
Anak, Remaja
Klaster 3
(Usia Produktif
dan Lansia)
Usia Produktif
Lanjut Usia
Klaster 4
(Penanggulangan
Penyakit Menular)
Kesehatan
Lingkungan
Surveilans
Lintas Klaster
Kegawatdaruratan
Rawat Inap*
Laboratorium
Kefarmasian
*Pada PuskesmasRawat Inap
Manajemen
SumberDaya
Klaster 1 mengkoordinir
manajemen dan
ketatausahaan
Klaster 2 dan 3 memberikan
pelayanan komprehensif
(prom,prev, kuratif, rehab
dan/atau paliatif) serta PWS
Klaster 4 menghentikan
penularan penyakit dengan
surveilansdan pengawasan
kualitas lingkungan
Dalam hal keterbatasan
SDM, pelayanan dapat
diberikan oleh petugas dari
klaster lainnya yang memiliki
kompetensi dan
kewenangan yang sesuai.
Pembagian ruang
pelayanan mengikuti sistem
klaster dan sasaran
pelayanan,diutamakan
ruangan tersebut berdekatan
dalam 1 klaster.
31. 20
Kepala Puskesmasakan menetapkan pembagian seluruhpetugas Puskesmas ke dalam
klaster-klaster dan lintas klaster
No Klaster Lingkup Pelayanan/ Kegiatan Kompetensi PJ dan anggota
1 Manajemen Ketatausahaan: kepegawaian,
keuangan dan sistem informasi
Manajemen Sumber Daya
Manajemen Puskesmas
Manajemen mutu pelayanan dan
keselamatan bagi masyarakat,
pasien, dan petugas
Manajemen Jaringan dan Jejaring
Puskesmas
Manajemen pengelolan sediaan
farmasi dan BMHP
PJ: Kepala Tata Usaha
Manajemen data dan
sistem informasi
Manajemen keuangan
Manajemen aset
Manajemen sumber daya (SDM,
sarpras, obat dan BMHP)
Manajemen program/klaster
Mengoordinir manajemen
Puskesmas
Mengoordinir manajemen mutu
Manajemen pemberdayaan
masyarakat
32. 21
2 Ibu dan Anak Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas
Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak balita dan anak
prasekolah
Menyelenggarakan pelayanan bagi Kesehatan anak usia sekolah dan
remaja
Mampu memberikan pelayanan, seperti:
ANC
ibu hamil
persalinan normal dan nifas.
Neonatal esensial
Pelayanan gizi bagi ibu dan anak
SDIDTK
Imunisasi
Skrining penyakit
Skrining Kesehatan jiwa
MTBS
Pengobatan umum
Kesehatan gigi dan mulut
Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
Gadar Matneo
Perkesmas
Skrining KtPA
3 Usia Produktif dan Lansia Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi usia produktif
Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi lanjut usia
Mampu memberikan pelayanan, seperti:
Skrining penyakit menular
Skrining PTM
Skrining Kesehatan jiwa
Skrining kebugaran
Skrining layak hamil
Skrining geriatri
Kespro bagi catin
KB
Pelayanan gizi bagi uspro dan lansia
Pengobatan umum
Kesehatan gigi dan mulut
Kesehatan kerja
Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
Perkesmas
Skrining KtPA
4 Pengendalian
Penyaki
t Menular
Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon
Pengawasan kualitas lingkungan
Mampu melakukan:
Surveilans
Penemuan kasus
Penyelidikan epidemiologi
Pengendalian vector
Outbreak Respon Imunization (ORI)
Pelayanan Kesehatan lingkungan
Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
5 Lintas Klaster Pelayanan gawat darurat
Pelayanan rawat inap
Pelayanan kefarmasian
Pelayanan Laboratorium
Mampu melakukan pelayanan:
Kegawatdaruratan
Rawat inap
Kefarmasian
Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, zoonosis
33. 14
Puskesmas
(Kecamatan)
IlustrasiPola Kerja Sistem Layanan Kesehatan Primer
Klaster Manajemen
Klaster Ibu -Anak
Klaster Usia
Produktif-Lansia
Klaster Penanggulangan
Penyakit Menular
Laboratorium
Dusun/RT/RW
Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS)
Dashboard hingga
tingkat desa
Pustu
1
ANC rendah;Bumil KEK tinggi;
Cakupan imunisasi rendah
Puskesmas melakukan evaluasi
cakupan berdasar wilayah
2
Puskesmas meneruksan data
evaluasi capaian ke unit di Desa
3
Posyandu meneruskan data
evaluasi capaian ke Kader di
Dusun/RT/RW
5
Kunjungan terjadwal untuk kader
melakukan pengecekan catatan
home based record (buku KIA)
saat kunjungan rumah dan
mengidentifikasi missing services
Dusun/RT/RW
4
Kadermenindaklanjuti
permasalahan evaluasi capaian
dan masalah yang ditemukan dari
kegiatan Posyandu dengan
melakukan kunjungan rumah
6
Unit di Desa dan Dusun
melakukan evaluasi mingguan
7
Puskesmas dan Unit di Desa
melakukan evaluasi bulanan
Tindaklanjut
Tinda
k
lanjut
Untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi
X Contoh pola pemantauan wilayah setempat untuk meningkatkan cakupan pelayanan untuk Klaster Ibu Hamil-Remaja
Unit Kesehatan
Desa/Kelurahan
Posyandu
Kegiatan Posyandu
melayani semua siklus
hidup
34. 19
Delivery Unit
Puskesmas
(Kecamatan)
Pustu
(Desa / Kelurahan)
Posyandu
(Dusun / RT
/RW)
Sasaran
Masalah
Kesehatan
Upaya standarisasi layanan di Puskesmas, Pustu, Posyandu— lintas siklus hidup (1/2)
Ibu hamil,
bersalin,
nifas
1. ANC T
erpadu (6x +USG oleh dokter)
2. Kelasibu hamil
3. Pemberian T
ambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil K
urang Energi Kronik (KEK)
4. Persalinan normal
5. Pelayanan Pasca Persalinan (nifas)
6. SkiriningKekerasan terhadap Perempuan dan Anak
(KtPA)
7. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
8. Pengobatan
1. Kelasibu hamil
2. Pemberian T
ambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil
Kurang Energi Kronik (KEK)
1. ANC T
erpadu (K2,K3, K4, K6)
2. Kelasibu hamil
3. Pemberian T
ambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil
Kurang Energi Kronik (KEK)
4. Pelayanan Pasca Persalinan ( nifas)
5. Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak (KtPA)
6. Pengobatan sederhana
Usia sekolah
dan remaja
1. S
krining kesehatan (PTM & PM)
2. Vaksinasi / Imunisasi
3. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
4. Fasilitasi UKS
5. SkiriningKekerasan terhadap Perempuan dan Anak
(KtPA)
6. Pelayanan kesehatan gigidan mulut
7. Pengobatan
1. KIE Kesehatan Remaja
2. Pencegaham anemia
1. S
krining kesehatan
2. Vaksinasi / Imunisasi
3. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
4. Pencegahan anemia
5. Pengobatan sederhana
Bayi dan
anak pra-
sekolah
1. Pelayanan Neonatal Esensial
2. KelasIbu Balita
3. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
4. Pengambilan dan pengiriman sampel S
HK
5. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
6. Imunisasi Rutin Lengkap
7. Pemberian Vitamin A dan obat cacing
8. Pencegahan, deteksi dini , Tatalaksana dan rujukan
balita weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi
buruk dan stunting
9. Manajemen T
erpadu Balita S
akit (MTBS)
10. S
krining kasus T
BC
11. S
krining T
alasemia
12. SkiriningKekerasan terhadap Perempuan dan Anak
(KtPA)
13. Pelayanan kesehatan gigidan mulut
14. Pengobatan
1. Pelayanan Neonatal Esensial
2. KelasIbu Balita
3. Pemantauan Bayi dengan Berat Lahir Rendah
(BBLR)
4. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
5. Imunisasi Rutin Lengkap
6. Pemberian Vitamin A dan obat cacing
7. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan
balita weight faltering, underweight, gizi kurang,
gizi buruk dan stunting
8. Manajemen T
erpadu Balita S
akit (MTBS)
9. S
krining kasus T
BC
10. Skrining Talasemia
11. Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak (KtPA)
12. Pengobatan sederhana
1. KelasIbu Balita
2. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
3. Imunisasi Rutin Lengkap
4. Pemberian Vitamin A dan obat cacing
5. Deteksi dini,Pendampingan serta rujukan balita weight
faltering,underweight, gizi kurang, gizi buruk dan
stunting
6. S
krining kasus T
BC
35. 20
Pengendalian
Penyakit
Menular
1. Pencegahan, Kewaspadaan Dini,Respon
2. Pengawasan KualitasLingkungan
Layanan lain
1. Laboratorium
2. Farmasi
3. Kegawatdaruratan
4. Rawat inap
1. Laboratorium dengan RDT 1. Laboratorium dengan RDT
Usia Produktif
dan Lansia
1. S
krining Obesitas
2. S
krining Hipertensi
3. S
krining DM
4. S
krining faktor risiko stroke
5. S
krining faktor risiko penyakit jantung
6. S
krining kanker ( Kanker Leher Rahim, Kanker
Payudara, Kanker Kolorektal, Kanker Paru)
7. S
krining PPOK
8. S
krining T
BC
9. S
krining Indera Penglihatan
10. Skrining Malaria
10. S
krining kebugaran
11. S
krining T
alasemia
12. S
krining kasus kekerasan terhadap
perempuan
13. S
krining masalah kesehatan jiwa
14. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi
calon pengantin
15. S
krining layak hamil bagi PUS
16. Pelayanan KB
17. Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
18. S
krining Geriatri
19. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
20. Pelayanan Pengobatan
1. S
krining Obesitas
2. S
krining Hipertensi
3. S
Krining DM
4. S
krining kanker (Kanker payudara,
Kanker Leher Rahim, Kanker
Paru)
5. Skrining Talasemia
6. S
krining PPOK
7. S
krining T
BC
8. Skrining Malaria
9. S
krining Indera Penglihatan
10. S
krining masalah kesehatan jiwa
11. S
krining layak hamil bagiPUS
12. S
krining kasus kekerasan terhadap
perempuan
13. Pelayanan KB
14. S
krining Geriatri
15. Pengobatan sederhana
1. S
krining Obesitas
2. S
krining Hipertensi
3. S
krining DM
4. S
krining T
BC
5. Skrining PPOK
6. Skrining Malaria
7. S
krining Indera Penglihatan
8. S
krining masalah kesehatan jiwa
9. S
krining layak hamil bagi PUS
10. Pelayanan KB
11. S
krining Geriatri
Delivery Unit
Puskesmas
Kecamatan)
Pustu
Desa / Kelurahan)
Posyandu
(Dusun / RT
/RW)
Sasaran
Masalah
Kesehatan
Upaya standarisasi layanan di Puskesmas, Pustu, Posyandu— lintas siklus hidup (2/2)
36. Alur pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh siklus hidup
Pasien dilakukan identifikasi masalah
kesehatan dan ditentukan skrining
sesuai siklus kehidupan yang perlu
dilakukan pada saat kunjungan
tersebut.
Pasien diarahkan ke petugas di klaster
pelayanan siklus hidup yaitu Klaster ibu
dan anak atau klaster usia produktif
dan Lansia untuk dilakukan skrining
tersebut dan dilakukan penanganan
terhadap masalah Kesehatan yang
dialami sesuai paket pelayanan.
Penanganan di klaster komprehensif
terIntegrasi berbagai program
Pelayanan yang dilakukan di ke-2
klaster tersebut didukung dengan
pelayanan laboratorium, kefarmasian
dan lainnya.
Petugas di Klaster melakukan
pencatatan pelayanan di sistem
informasi Puskesmas. Variabel penting
yang dipantau akan muncul dalam
dashboard situasi kesehatan
wilayahnya.
Dashboard PWS dipantau dan dianalisis morbiditas dan cakupan
pelayanan/program. Notifikasi ke Pustu jika ada yang perlu di
tindaklanjuti di desa/kelurahan.
Puskesmas melakukan evaluasi bulanan atas hasil PWS bersama
seluruh perwakilan Pustu.
Dapat melibatkan FKTP lain.
P
W
S
37. • Petugas memantau data PWS: morbiditas
dan mortalitas penyakit menular dan
cakupan pelayanan di wilayah kerja
Puskesmas.
• Data penyakit menular dinilai apakah
berpotensi KLB atau bukan.
• Penyakit berpotensi KLB dilaporkan ke
dalam aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini
dan Respon (SKDR).
penyelidikan
kontak erat,
risiko dan
pembawa
• Dilakukan tindak lanjut
epidemiologi, penelusuran
pengendalian faktor
lingkungan/vektor/binatang
penyakit termasuk pemeriksaan
laboratorium serta pemberian imunisasi
(untuk KLB Penyakit yang Dapat Dicegah
dengan Imunisasi/PD31).
• Klaster 4 melakukan kegiatan dengan
melibatkan Pustu dan kader serta lintas
sektor terkait lainnya.
23
Alur pelayanan klaster penanggulangan penyakit menular
38. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Pustu
25
Unit kesehatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan kesehatan dan mengkoordinir
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
Unit Kesehatan di
Desa/Kelurahan
Sarana, prasarana dan Alkes sesuai
standar
SDM:min. 1 perawat dan 1 bidan
Paket Layanan terstandar sesuai siklus
hidup:
1. Skrining, edukasi kesehatan
2. Pengobatan terbatas
3. Laboratorium dengan PoCT
4. Perencanaan Desa dan
pendampingan Posyandu
5. Kunjungan rumah
6. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
Kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
• Terencana
• Evaluasi mingguan
Ruang:untuk aktivitas kader
SDM:2 kader
Kegiatan pemberdayaan:
1. Perencanaan desa &
Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Manajemen Kader Posyandu
3. Kunjungan rumah
4. Pemantauan wilayah setempat
Layanan
kesehatan
• Setiap hari kerja
• Layanan dalam dan luar
gedung
39. Kunjungan rumah oleh kader: memastikan keluarga sudah mendapatkan layanan kesehatan, penemuan dini masalah
kesehatan dan tanda bahaya, monitoring kepatuhan dalam pengobatan
2
1
3
4
Pustubertanggung jawab atas hasil status kesehatan masyarakat di
desa/kelurahan
Bayi dan Balita
mendapatkan:
• ASI Ekslusif
• Imunisasi dasar dan
lanjutan
• Pemantauantumbuh
kembang
• Memastikan sasaran yang
sakit mendapatkan
layanan kesehatan
• Seluruh sasaran
mendapatkan skrining
Hipertensi, Diabetes
Melitus, jantungdan stroke,
kanker
, PPOK, obesitas,
gejala TBC, masalah
kesehatan jiwa, kebugaran,
layak hamil
• Memastikan usia subur
menjadiakseptor KB
• Seluruh sasaran
mendapatkan skrining
Hipertensi, Diabetes
Melitus, kanker
, PPOK,
geriatri terpadu, gejala
TBC, katarak, kebugaran
• Pemantauan kepatuhan
pengobatan pada
sasaran dengan penyakit
kronis
Pustu dan Posyandu
Bayi dan balita
Ibu Hamil, bersalin, nifas
Status gizi Ibu Hamil Kehamilan,
persalinan dan nifas beresiko.
Statusgizi, tumbuhkembang,
infeksi
Masalah Kesehatan di setiap siklus hidup yang ingin diatasi
• SemuaIbu Hamil memeriksakan
kandungan (ANC)
• SemuaIbu hamilmengikutikelas
ibu hamil
• Semuaibu hamilmendapatkan
edukasigizi seimbang
• SemuaIbu Hamilmendapatkan
dan konsumsiTTD
• Ibu HamilKEK mendapatkandan
mengonsumsimakanan
tambahan
• Semuaibu pascabersalin
mendapatkanpelayanannifas
• Semua ibu memberikanASI
• Seluruh sasaran dilakukan
skriningkesehatan.
• Memastikan sasaranyang
bermasalah kesehatan
mendapatkan pelayanan
kesehatan
• Seluruhremaja putri
mengkonsumsiTTD
• Seluruhremaja
mendapatkan edukasi
kesehatan reproduksi
Lansia
PTM (hipertensi,DM, stroke,
PPOK), kanker
, masalah gizi,
penglihatan,demensia.
tingkat kemandirianlansia,
gangguanmentalemosional
Remaja
Status gizi, Anemia remaja, Karies
gigi, Penglihatan pendengaran,
Perilaku berisiko, obesitas, maslaah
kebugaran
Usia Produktif
PTM (hipertensi, DM, Stroke, PPOK) ,
kanker, penyakit menular/ infeksi
(TBC,dll), masalah gizi (anemia,
obesitas) gangguan mental emosional
dan depresi, masalah kebugaran,
masalah layakhamil
40. Skema alur pelayanan Posyandu Prima meliputi alur pelayanan di
dalam gedung maupun luar gedung sebagai berikut:
Pelayanan Kesehatan dalam gedung
Pasien dan klien melakukan pendaftaran di bagian registrasi.
Selanjutnya pasien/klien diarahkan untuk mendapatkan pelayanan
sesuai siklus hidup. Pelayanan yang diberikan komprehensif
mencakup promosi kesehatan (edukasi, konseling), pencegahan
penyakit (skrining, imunisasi dll), dan pengobatan. Pelayanan
diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensinya.
Pelayanan kesehatan luar gedung
Petugas bidang kesehatan melakukan PWS, dan menentukan
sasaran dan tindak lanjut intervensi yang diperlukan untuk menjaga
kesehatan masyarakat desa/kelurahannya. Tindak lanjut dilakukan
bekerja sama dengan posyandu dan para kader dalam
melakukan kunjungan rumah. Selain itu, dengan menggerakkan
stakeholder terkait di desa/kelurahan melalui kegiatan sosialisasi
dan advokasi.
Selanjutnya berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat
desa yang dilakukan Pustu dan Posyandu dievaluasi setiap minggu
Dan menjadi feedback ke dataPWS Desa/Kelurahan.
24
Pasien/Klien
Pelayanan kesehatan sesuai
siklus hidup
1. Ibu Hamil, bersalin, nifas
oleh bidan
2. Anak dan remaja oleh
perawat/bidan
3. Usia Produktif oleh
perawat/bidan
4. Lansia oleh perawat
Registrasi
Data PWS
Pelayanan
selesai
Tindak Lanjut
Posyandu Kunjungan
rumah Nakes,
kader
Sosialisasi,
advokasi
stakeholder
Evaluasi
mingguan
A. Pelayanan Dalam Gedung
B. Pelayanan Luar Gedung
Skema Pelayanan
di Pustu
41. Gambaran Umum
Posyandusebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
(LKD/LKK) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang bertugas
membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan bidang
kesehatan dan bidang lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
Posyandu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang
kesehatan dikoordiniroleh PUSTU.
PUSTU
Posyandu
Posyandu
Posyandu
Posyandu
POS
YANDU
1. Dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat
2. Ditetapkan melalui Peraturan Desa untuk Desa dan Peraturan
Bupati/Walikota untuk Kelurahan
3. Memiliki pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,
Bendahara, Bidang Kesehatan dan Bidang-Bidang lainnya
sesuai kebutuhan yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah
4. Berkedudukan di tingkat RT/RW/dusun
5. Memiliki kader yang memenuhi kriteria
6. Memiliki bangunan, prasarana dan peralatan untuk
mendukung pelayanan.
PERSYARAT
AN POSYANDU
42. Kegiatan
Posyandu
1. Melakukan kegiatan sebelum hari buka posyandu
: a. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan bagi ibu hamil dan
balita
b. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui
pertemuan warga setempat.
c. Mempersiapkan sasaran, tempat pelaksanaan, sarana, dan
media Posyandu.
d. Melakukan pembagian tugas antar kader.
e. Berkoordinasi dengan petugas Posyandu Prima/Tenaga
Kesehatan Puskesmas, dan petugas terkait.
2.Menyelenggarakan hari buka posyandu bagi sasaran : ibu hamil,
bersalin, nifas, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah,
remaja, usia produktif, dan lansia dengan 5 langkah.
• Hari buka: minimal 1 kali sebulan mempertimbangkan
jumlah sasaran, sumber daya dan kesepakatan bersama.
• Petugas: minimal 5 Kader dan 2 Nakes
(perawat/bidan/tenaga gizi) yang berasal dari Posyandu
Prima atau Puskesmas.
43. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Posyandu
Posyandu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K), dibentuk berdasarkan
prakarsa pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan desa atau
peraturan bupati/walikota.
Kader Posyandu minimal 5 orang
Kegiatan:
1. sebelum hari buka Posyandu,
2. hari buka Posyandu minimal 1 kali sebulan untuk semua sasaran siklus hidup (ibu hamil, bayi,
balita, anak usia prasekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produktif serta lansia),
3. Setelah hari buka Posyandu: kunjungan rumah dan kegiatan lainnya sebagai tindak lanjut PWS.
Kunjungan rumah rutin terencana untuk mengidentifikasi sasaran yang tidak akses pelayanan
kesehatan (missing services), ketidakpatuhan pengobatan (non compliance), dan tanda bahaya
(danger sign) serta memberikan edukasi.
Kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader dilakukan terintegrasi dengan kunjungan rumah
dalam rangka pendekatan keluarga. Hasil kunjungan rumah disampaikan kepada petugas Pustu
untuk ditindaklanjuti dan sebagai bahan evaluasi mingguan.
31
44. 31
Kesimpulan
1. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer memfokuskan pelayanan pada pendekatan
berbasis siklus hidup, bukan berbasis program dengan penerapan integrasi layanan
guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, responsif, dan
terjangkau.
2. Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan primer untuk mendekatkan akses
pelayanan dilakukan dengan mendayagunakan Pustu sebagai unit kesehatan di
desa/keluraha dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Posyandu di tingkat
dusun/RT/RW
3. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer
, peran Puskesmas sebagai
penanggung jawab wilayah dalam kesehatan di wilayah kerjanya akan semakin
diperkuat dengan aktifnya PWS tingkat desa/kelurahan oleh petugas kesehatan
bersama kader.
4. Petugas Puskesmas harus senantiasa memelihara dan meningkatkan kompetensinya
agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan
paket pelayanan di setiap sikluskehidupan.
