Dokumen tersebut membahas inovasi layanan kesehatan Polri, termasuk upaya meningkatkan kualitas layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri agar sesuai standar BPJS Kesehatan dan mendapatkan kapitasi maksimal. Upaya yang diusulkan antara lain melengkapi sumber daya manusia FKTP, meningkatkan status beberapa FKTP menjadi klinik utama, serta menyiapkan antisipasi terhadap sistem kapit

1. 1
INOVASI LAYANAN KESEHATAN POLRI
oleh:
BRIGJEND POL Dr. dr. ANTONIUS GINTING, Sp.OG., MARS
(Ka. RS Bhayangkara Tk.I R.Said Sukanto Jakarta)
PENGANTAR
Ketentuan tentang pelayanan kesehatan di lingkung an
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Peraturan Polri
Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehat an
Tertentu di Lingkungan Polri. Dalam Peraturan Polri tersebut
dijelaskan bahwa Pelayanan Kesehatan (Yankes) tertentu pada
lingkungan Polri diselenggarakan dalam rangka memberikan
dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk
mendukung tugas pokok dan fungsi Polri yang tidak dijamin oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehat an),
yang meliputi pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri
untuk tugas operasional terdiri atas :
- Kesehatan Kepolisian (Pelayanan Kesehatan, dan Kesehatan
Kesemaptaan Polri),
- Dukungan kesehatan latihan Kepolisian,
- Dukungan Kesehatan Operasi Kepolisian.
Sedangkan pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas
pokok dan fungsi Polri terdiri atas kedokteran Kepolisian, dan
lembaga kesehatan Kepolisian.

2. 2
Layanan Kesehatan yang dijamin BPJS yang diatur dalam
Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 dan Peraturan BPJS Kesehatan
No 1 tahun 2014 meliputi: pelayanan kesehatan tingkat pertama,
pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pelayanan
persalinan, dan pelayanan ambulan.
Pada kesempatan ini, izinkan saya membuat suatu inovasi
untuk peningkatan Pelayanan Kesehatan Polri dari yang sudah ada
saat ini serta mengembangkan pelayanan Kesehatan di masa yang
akan datang. Sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan
harapan seluruh masyarakat Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP)
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, kualitas
layanannya terukur dan mudah diakses, sekaligus sebagai upaya
mendukung program Kapolri menuju “POLRI yang PRESISI”.
Inovasi peningkatan layanan Kesehatan Polri yang
berkualitas yang akan saya uraikan merupakan konsep berskala
nasional, sehingga dimungkinkan menjadi konsep bagi pimpinan
institusi RS Bhayangkara Tk I dimasa yang datang.
Inovasi pengem bangan dimulai dari fasilitas pelayanan
kesehatan yang paling rendah yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertam a (FKTP) Polri dengan meningkatkannya menjadi klinik utama
atau minimal klinik pratam a dengan tagihan maksimal per
kapitasi/ per-orang/per-bulan sebesar Rp 10.000.
Sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan

3. 3
Sosial Kesehatan Nomor 2 tahun 2015 bahwa standar tarif
kapitasi untuk FKTP untuk klinik pratama dengan fasilitas kesehat an
yang setara sebesar Rp.8.000,00 sampai dengan Rp.10.000,00.
Ketentuan tentang besaran dana kapitasi ini kemudian
disempurnakan menjadi berbasis kinerja, sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 7 tahun 2019 bahwa penerapan pembayaran kapit asi
berbasis kinerja ditujukan dalam rangka peningkatan mutu
pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini
merupakan pengembangan dari berbagai jenis pengukuran, standar
dan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan telah tersedia dan
terus berkembang. Metode ini merupakan salah satu konsep
strategis dan menjadi prioritas utama nasional dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP Polri.
Jumlah FKTP Polri diseluruh Indonesia berdasarkan data
Januari 2022 sebanyak 606 unit. Dari jumlah tersebut yang telah
melakukan ikatan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 564
unit, sedangkan 42 unit lainnya Belum melakukan ikatan Kerjasa m a
dengan BPJS Kesehatan (lampiran.1).
Berikut ini kami tampilkan data seluruh FKTP Polri di seluruh
Indonesia berdasarkan wilayah Polda.

4. 4
Tabel 1: Daftar FKTP Polri tahun 2022
No Wilayah Jumlah IKS dengan BPJS Kesahatan
FKTP (unit) Sudah (unit) Belum (unit)
1 POLDA ACEH 28 27 1
2 POLDA SUMATERA UTARA 34 33 1
3 POLDA SUMATERA BARAT 22 22 0
4 POLDA RIAU 15 15 0
5 POLDA JAMBI 12 12 0
6 POLDA SUMATERA SELATAN 21 18 3
7 POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8 8 0
8 POLDA BENGKULU 14 13 1
9 POLDA KEPULAUAN RIAU 10 7 3
10 POLDA LAMPUNG 17 13 4
11 POLDA METRO JAYA 17 17 0
12 POLDA JAWA BARAT 33 33 0
13 POLDA BANTEN 9 5 4
14 POLDA JAWA TENGAH 41 41 0
15 POLDA YOGYAKARTA 6 6 0
16 POLDA JAWA TIMUR 46 46 0
17 POLDA KALIMANTAN BARAT 18 16 2
18 POLDA KALIMANTAN SELATAN 17 17 0
19 POLDA KALIMANTAN TENGAH 18 18 0
20 POLDA KALIMANTAN TIMUR 13 13 0
21 POLDA KALIMANTAN UTARA 5 5 0
22 POLDA BALI 12 12 0
23 POLDA NUSA TENGGARA BARAT 13 13 0
24 POLDA NUSA TENGGARA TIMUR 26 19 9
25 POLDA SULAWESI SELATAN 31 31 0
26 POLDA SULAWESI BARAT 7 6 1
27 POLDA SULAWESI TENGAH 13 12 1
28 POLDA SULAWESI TENGGARA 15 12 1
29 POLDA SULAWESI UTARA 18 12 6
30 POLDA GORONTALO 9 7 2
31 POLDA MALUKU 10 9 1
32 POLDA MALUKU UTARA 9 8 1
33 POLDA PAPUA 14 13 1
34 POLDA PAPUA BARAT 5 5 0
35 MABES POLRI DAN JAJARANNYA 20 20 0
JUMLAH 606 564 42

5. 5
BPJS Kesehatan senantiasa melakukan evaluasi secara periodik
terhadap kinerja FKTP yang bekerjasama dengannya. Khusus untuk
FKTP Polri, telah selesai dilakukan evaluasi melalui rekredensialing,
serta telah diketahui hasilnya sesuai Surat Kapusdokkes Polri
tertanggal 4 Februari 2022 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda
untuk memerintahkan Kabiddokkes setiap Polda menindaklanjuti
hasil rekredensialing terhadap FKTP Polri.
Secara umum hasil rekredensialing terhadap FKTP Polri
tersebut menunjukkan kinerja FKTP Polri kurang baik, karena dari
564 unit FKTP yang dilakukan evaluasi, terdapat 150 unit (26,6 % )
yang ”kurang direkomendasikan” untuk melanjutkan Kerjasa m a
dengan BPJS Kesehatan, serta 79 unit (14,0%) yang “tidak
direkomendasikan” untuk melanjutkan Kerjasama dengan BJPS
Kesehatan.
Aspek penilaian dalam rekredensialing meliputi aspek : SDM,
sarana prasarana, jaringan komunikasi data, peralatan medis obat
dan penanganan keluhan, lingkup pelayanan, komitmen pelayanan
dan surat izin operasional. Dengan demikian upaya peningkatan
pelayanan Kesehatan pada FKTP Polri kedepannya harus dilakukan
secara komprehensif pada seluruh aspek yang menjadi penialain
BPJS Kesehatan.
Banyaknya jumlah FKTP Polri yang Belum bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan (42 unit; 6,39%), serta FKTP Polri yang

6. 6
kemungkinan tidak dapat lagi melanjutkan Kerjasama dengan BPJS
Kesehatan (229 unit; 37,79%), merupakan kerugian yang sangat
besar bagi FKTP Polri, karena begitu besarnya dana kapitasi yang
hilang dari pengelolaan setiap FKTP Polri. Padahal setiap anggota
Polri telah dipotong gajinya setiap bulan sebagai iuran ke BPJS
Kesehatan.
Berdasarkan data sampai 30 Novem ber 2021, jumlah FKTP
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 22.764 unit,
dan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta sebanyak
229.514.068 jiwa dari seluruh penduduk Indonesia. Dengan
demikian jumlah peserta setiap unit FKTP sebanyak 10,083 orang.
Analisis kerugian finansial akibat FKTP Polri tidak bekerjasam a
dengan BPJS Kesehatan tersebut dapat diilustrasikan sebagai
berikut:
1. FKTP Polri yang tidak (belum pernah) melakukan Kerjasama
dengan BPJS Kesehatan.
Sebanyak 42 unit FKTP Polri yang belum kerjasama dengan
BPJS Kes, maka dana kapitasi yang hilang dari pengelolaan
FKPT Polri adalah sebesar : 42 unit FKTP x 10.083 (rata-rata
peserta per FKTP) x Rp 10.000 kapitasi maksimal (Rp
10.000/peserta) = 4.234.860.000 (Empat Milyar Dua Ratus
Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu

7. 7
Rupiah) dalam waktu sebulan, dan dalam setahun sebesar
: 4.234.860.000 x 12 = 50.818.320.000 (Lima Puluh Milyar
Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah)
2. FKTP Polri yang kemungkinan tidak dapat melanjutk an
kerjasama dengan BPJS Kesehatan (karena hasil
rekredensialing “kurang dan tidak direkomendasikan).
Jika sebanyak 229 unit FKTP Polri akan dihentikan
kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan, maka dana kapitasi
yang hilang dari pengelolaan FKPT Polri adalah sebesar : 229
unit FKTP x 10.083 (rata-rata peserta per FKTP) x Rp 10.000
kapitasi maksimal (Rp 10.000/peserta) = 23.090.070.000
(Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh
Ribu Rupiah) dalam waktu sebulan, dan dalam setahun
sebesar : 23.090.070.000 x 12 = 277.080.840.000
(Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh
Delapan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
3. FKTP Polri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi
tidak mendapatkan kapitasi maksimal (Rp 10.000/per -
peserta)
Jika diasumsikan seluruh FKTP Polri (564 unit) yang selama

8. 8
ini telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tetapi belum
mendapatkan dana kapitasi maksimal, maka perhitung an
dana kapitasiyang hilang dari pengelolaan FKPT Polri adalah
sebesar : 564 unit FKTP x 10.083 (rata-rata peserta per
FKTP) x Rp 4.000 (diasumsikan FKTP Polri hanya
mendapatkan dana kapitasi Rp 6.000)= 22.747.248.000
(Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta
Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam waktu
sebulan, dan dalam setahun sebesar : 22.747.248.000 x 12
=272.966.976.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar
Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah ).
Demikian besarnya kerugian yang dialami oleh FKTP Polri akibat
tidak bekerja sama dengan dengan BPJS Kesehatan dan akibat tidak
maksimalnya dana kapitasi yang diperoleh, sehingga perlu
pembenahan secara menyeluruh pada setiap FKTP Polri yang ada.
Upaya awal yang paling penting harus dilakukan adala h
melengkapi aspek sumberdaya manusia yaitu:
a. Pembenahan Poli Umum yang melayani 24 jam
 Ada 2 SIP dr Umum
 Ada 2 SIK Perawat
b. Pembenahan Poli Gigi yang melayani setiap hari kerja

9. 9
 Ada 1 SIP Drg
 Ada 1 SIK Perawat Gigi
c. Pembenahan Layanan Farmasi sederhana
 Ada 1 SIK Asisten Apoteker
d. Pembenahan Layanan Laboratorium Sederhana
 Ada 1 SIK Analis Laboratorium
e. Pembenahan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 Ada 2 SIK Bidan
 Ada 1 admin dan Keuangan
Upaya selanjutnya adalah peningkatan status FKTP Polri
menjadi Klinik Utama sebagai FKRTL dengan melakuk an
pembenahan pada aspek SDM, sarana prasarana, fasilitas alat
kedokteran, serta meningkatkan manajemen tata kelola.
Berdasarkan data, sampai tahun 2022 ini belum ada FKTP Polri
yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi Klinik Utama. Oleh
karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap 606 unit FKTP Polri
yang ada saat ini, kemudian dibuat rencana pengemban g an
menjadi Klinik Utama.
Inovasi peningkatan kualitas layanan pada FKTP Polri sekaligus
sebagai antisipasi dalam menghadapi pemberlakuakn sistem kapit asi
berbasis komitmen pelayanan menjadi kapitasi berbasis kinerja yang
akan diberlakukan bagi seluruh FKTP, termasuk didalamnya FKTP

10. 10
Polri, yaitu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan kegiat an
pelayanan kesehatan dasar bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP ),
keluarga, Purnawirawan di lingkungan Polri yang ada di wilayah
kerjanya serta masyarakat umum dari FKTP Polri yang ada diseluruh
Indonesia, maka kami sarankan untuk dikembangkan menjadi Klinik
Pratam a yang terlengkap (dana kapitasi Rp.10.000 ,-).
Pengembangan ini memerlukan penilaiaan dan inovasi terhadap :
Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (SP), Fasilitas Alat
Kesehatan (FAK) yang sudah tersedia apakah layak di kembang kan
ke klinik Pratam a yang terlengkap atau Klinik Utama.
Inovasi pengem bangan fasilitas pelayanan kesehatan Polri menja di
Klinik Utama yang dalam terminologi BPJS Kesehatan merupakan Fasilita s
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), akan dijadikan program kerja 30
hari (tahap 1), khususnya dalam melakukan peningkatan kualitas layanan.
Selanjutnya pada program kerja 100 hari (tahap 2), dilakukan peningkatan
aspek SDM, Sarana Prasarana, Alat Fasilitas Kesehatan dan Tata Kelola
Manajem en secara menyeluruh sehingga, dimungkinkan untuk ditingkatkan
menjadi RS Bhayangkara Tk IV.

11. 11
Tabel 2: Inovasi Pengembangan Klinik Utama Polri tahun 2022
No
Nama Klinik
Utama
(FKRTL) Polri
Rencana
Tahap 1
(30 hr kerja
Tahap 2
(100 hr kerja)
Dipilih/ditentukan
FKTP polri yang
layak untuk
ditingkatkan
menjadi Klinik
Utama
Peningkatan
kualitas pelayanan
sehingga
meningkatkan
jumlah kunjungan
pasien (sebagai
upaya memenuhi
akan
diberlakukannya
ketentuan
pembayaran
berhasis kinerja,
yang ditentukan
dari Angka Kontak)
Peningkatan aspek
SDM,
Sarana Prasarana,
Alat Fasilitas
Kesehatan
Tata Kelola
Manajem en
secara menyeluruh
sehingga,
dimungkinkan
untuk ditingkatkan
menjadi RS
Bhayangkara Tk IV
Setelah pengembangan pelayanan Kesehatan Polri pada
tataran FKTP Polri dapat diimplementasikan, maka secara
bersamaan juga dilakukan peningkatan kualitas layanan pada
fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu Pembangunan RS
Bhayangkara Tk IV yang baru:
a. Tiga atau empat Polres dibangun RSB Tk IV untuk
mendekatkan layanan kesehatan yg berkualitas ke PNPP,
Pensiunan PNPP dan Keluarga nya serta masyarakat umum,
melalui konsep kerjasama dengan Pemerintah Daerah
setempat.
Diharapkan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat
memberikan hibah tanah dan gedung yang tidak produktif

12. 12
yang segera direnovasi menjadi RSB tk-IV, sementara untuk
pembenahan SDM, Alat Fasilitas Kesehatan, Tata Kelola dari
RSB yang ada di Provinsi melalui arahan Kapolda ke
Kabiddokkes Polda. Upaya untuk melengkapi fasilitas dan alat
kesehatan sesuai dengan tingkatan RS Bhayangkara Tk IV.
Pada aspek SDM dapat dilakukan sistem kemitraan dengan
Rumah Sakit yang ada di wilayah tersebut, seperti RSUD atau
Rumah Sakit swasta. Sistem kemitraan ini memungkinkan
setiap Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis di
RS Bhayangkara TK IV dapat di klaim ke BPJS Kesehatan.
b. Setiap Polda diwajibkan mempunyai minimal RS Bhayangkara
Tk II yang mampu memenuhi dan melengkapi layanan
kesehatan yang dibutuhkan oleh PNPP, Pensiunan PNPP
dan Keluarganya serta masyarakat umum.
Upaya pembangunan RS Bhayangkara Tk.II pada setiap
wilayah Polda merupakan inovasi peningkatan kuantitas serta
kualitas layanan kesehatan Polri, karena penyebaran
penduduk Indonesia yang tidak merata, faktor lainnya adalah
kesenjangan antar wilayah Polda terhadap keberadaan rumah
sakit sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjut seperti RS
Bhayangkara Tk.II (setara rumah sakit umum kelas/tipe B)
yang masih sangat kurang pada beberapa wilayah Polda.

13. 13
Berikut ini kami tampilkan daftar RS Bhayangkara di seluruh
Indonesia, serta rencana pengembangan ke depan.
Tabel 3: Daftar RS Bhayangkara tahun 2022
No Nama Rumah Sakit
Rencana
Keterangan
Tahap 1
(30 hr
kerja)
Tahap 2
(100 hr
kerja
1 RS BhayangkaraTkII Sartika Asih √ Tk I
2 RS BhayangkaraSetiabudi Tk III
3
RS BhayangkaraTingkatI Raden
SaidSukanto Pusat BJP IJP
4 RS BhayangkaraTkIV Bogor Tk III Tk II
5 RS Bhayangkara TkII Medan Tk I Relokasi
6
RS BhayangkaraTkIII Setukpa
LemdiklatPolriSukabumi √
7
RS BhayangkaraTkIII
Tulungagung √
8 RS BhayangkaraTkIV Aceh Tk III Tk II
9
RS BhayangkaraTkIII Tebing
Tinggi √
10 RS BhayangkaraTkIII Padang Tk II
11 RS Bhayangkara TkIII Pekanbaru Tk II
12 RS BhayangkaraTkIV Dumai Tk III
13 RS BhayangkaraTkIII Palembang Tk II
14 RS BhayangkaraTkIV Babel Tk III Tk II
15
RS BhayangkaraBatam Polda
Kepri Tk II
16 RS BhayangkaraTkIII Bengkulu Tk II
17 RS BhayangkaraTkII Jambi √
18 RS BhayangkaraTkIII Lampung Tk II
19 RS BhayangkaraTkIII Indramayu √
20 RS BhayangkaraTkIV Cianjur Tk III
21 RS BhayangkaraTkIV Banten Tk III Tk II
22 RS BhayangkaraTkII Semarang Tk I
23 RS BhayangkaraTkIV Akpol Tk III
24 RS BhayangkaraTkIII Yogyakarta Tk II
25 RS BhayangkaraTkII Kediri Tk I
26 RS BhayangkaraTkII Surabaya Tk I
27
RS BhayangkaraTkIII Hasta Brata
Batu
√
28 RS BhayangkaraTkIII Bojonegoro √

14. 14
No Nama Rumah Sakit
Rencana
Keterangan
Tahap 1
(30 hr
kerja)
Tahap 2
(100 hr
kerja
29 RS BhayangkaraTkIII Bondowoso √
30 RS BhayangkaraTkIII Lumajang √
31 RS BhayangkaraTkIII Nganjuk √
32
RS BhayangkaraTkIII Pusdik
BrimobWatukosek
√
33
RS BhayangkaraTkIII Pusdik
SabharaLemdiklatPolri
√
34
RS BhayangkaraTkIV Moh.
Dahlan Tk III
35
RS BhayangkaraTkIII Anton
SoedjarwoPontianak Tk II
36
RS BhayangkaraTkIII
Palangkaraya Tk II
37
RS BhayangkaraTkIII
Banjarmasin Tk II
38 RS BhayangkaraTkIII Balikpapan Tk II
39 RS BhayangkaraTkIV Kaltara Tk III Tk II
40 RS BhayangkaraTkIII Denpasar Tk II
41 RS BhayangkaraTkIII Mataram Tk II
42 RS BhayangkaraTkIII Kupang Tk II
43 RS BhayangkaraTkII Makassar Tk I
44 RS BhayangkaraTkIV Sulbar Tk III Tk II
45 RS BhayangkaraTkIII Palu Tk II
46 RS BhayangkaraTkIII Kendari Tk II
47 RS BhayangkaraTkIII Manado Tk II
48 RS Bhayangkara TkIII Ambon Tk II
49 RS BhayangkaraTkIV Ternate Tk III Tk II
50 RS BhayangkaraTkIII Jayapura Tk II
51
RS BhayangkaraTkIV Papua
Barat Tk III Tk II
52
RS BhayangkaraTkIII Brimob
KelapaDua Tk II
Pusat Rujukan
Lemdiklat
53
RS BhayangkaraTkIII Lemdiklat
Polri √
c. Sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolri Dibuat
regionalisasi sebagai pusat rujukan wilayah dari RS
Bhayangkara Tk II setiap provinsi, yaitu wilayah timur di

15. 15
Sulawesi Selatan (RS Bhayangkara Tk.II Mappa-Odang
Makassar Polda Sulawesi Selatan), wilayah tengah di Jawa
Timur (RS Bhayangkara Tk.II Kertojoso Surabaya, Polda
Jawa Timur) dan wilayah barat di Sumatera Utara (RS
Bhayangkara Tk.II Medan Polda Sumatera Utara). Tingkatan
RS Bhayangkara pada setiap regional diarahkan menjadi RS
Bhayangkara Tk I, tidak menutup kemungkinan RS
Bhayangkara Tk II lainnya bisa menjadi RS Bhayangkara Tk
I seperti: Semarang, Bandung, dan Kediri.
Target regionalisasi ini diharapkan dapat diimplementasikan
sebagai upaya pemerataan pelayanan kesehatan di
lingkungan Polri secara merata. dengan demikian di masa
yang akan datang secara nasional terdapat pertumb uhan
RS Bhayangkara secara merata dan cepat.
d. Direncanakan RS Bhayangkara TK I Raden Said Sukanto
sebagai pusat rujukan RS Bhayangkara seluruh Indonesia
kedepan akan dipimpin oleh seorang kepala Rumah Sakit
yang berpangkat Inspektur Jendral Polisi (IJP).
RS Bhayangkara Tk-I Raden Said Sukanto Jakarta sebagai
RSB pusat rujukan dari seluruh RS Bhayangkara di Indonesia
harus melengkapi semua layanan terutama melengkapi
Dokter Spesialis dan Sub Spesialis dengan membangun kerja
sama jejaring ke RS Rujukan Nasional antara lain:

16. 16
a. RSUPN Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA
b. RSUP PERSAHABATAN JAKARTA
c. RSJN HARAPANKITA JAKARTA
d. RS KANKER DHARMAIS JAKARTA
e. RSOPN PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
f. RSPI PROF.DR.SULIATI SAROSO JAKARTA
Melalui sistem jejaring ini nantinya diharapkan RS
Bhayangkara Tk-I Raden Said Sukanto Jakarta bisa menjadi
rumah sakit yang super power dengan kemampuan dan
kekuatan yang serba lengkap karena dapat memanfaatkan
semua tenaga Dokter Sub Spesialis yang di rumah sakit
pusat lainnya yang ada di Jakarta.
Superioritas RS Bhayangkara Raden Said Sukanto Jakarta
bukan hanya ditunjukkan dari lengkapnya tenaga medis
maupun fasiliats Kesehatan, tetapi semua layanan kesehatan
yang ada di rumah sakit tersebut mampu mencerminkan
layanan unggul dengan kualitas yang terukur dan mudah
diakses.
Dukungan yang diberikan Bapak Kapolri untuk
pengembangan RS Bhayangkara secara nasional sangat
besar. Hal ini ditandai dengan sudah dilakukan rekruit m en
tenaga Dokter Spesialis dan Dokter Umum serta Dokter
Gigi sebanyak 200 orang dan tenaga kesehatan (Perawat dan

17. 17
Bidan) sebanyak 250 orang pada bulan September dan
Oktober 2021 dengan memberikan kelonggaran sistem
seleksi, untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter pada
setiap RS Bhayangkara yang sudah ada, yang sedang
dikembangkan dan yang akan dibangun.
Sebagai faktor pendukung yang menjamin terimplementasi
inovasi ini kedepan, dimungkinkan melalui kesepakatan atau
Kerjasama Operasional (KSO) antara pimpinan Polri dengan
pemerintah daerah, sehingga setiap kendala yang mungkin terjadi
pada proses pembangunan RS Bhayangkara dapat dicarikan solusi,
dan solusi tersebut senantiasa tetap relevan untuk mendukung
implementasi frame yang telah dibuat sebelumnya.
Sumber anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan
FKTP Polri dan RS Bhayangkara adalah melalui :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
diberikan kepada Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda dan RS
Bhayangkara dengan berbagai tingkatan, sementara anggaran
FKTP Polri masih diberikan melalui Bidokkes Polda masing-
masing (diharapkan kedepan FKTP Polri bisa berdiri sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Polri yang melayani masyarakat
PNPP serta pensiunan dan keluarganya sampai ke wilayah
Polsek).

18. 18
2. Dana Anggaran yang berasal dari pendapatan FKTP Polri dan
RS Bhayangkara,
3. Dana hibah Kementerian/Lembaga kepada RS Bhayangkara
4. Bantuan dana hibah dari Pemerintahan Provinsi atau
Pemerintahan Kabupaten/Kota, tempat FKTP Polri dan RS
Bhayangkara yang dibangun,
5. Pendapatan dana bantuan hibah CSR dari perusahaan swasta.
Kedepannya akan dilakukan pengembangan dan
peningkatan selanjutnya sesuai dengan situasi. Melalui
implementasi inovasi pembangunan layanan kesehatan Polri,
diharapkan mampu mendukung program kerja Kapolri dimana
layanan kesehatan yang berkualitas, kualitas yang terukur serta
mudah diakses merupakan salah satu bentuk
kesejahteraan PNPP. Hal ini merupakan bagian dari upaya
mencapai tujuan “POLRI PRESISI”.
** Terima Kasih **