Partai politik

2.  Partai politik dan pemilu merupakan bagian dari
lembaga dan instrumen demokrasi.
 Titik temu antara keduanya terletak pada peran
dan fungsinya dalam merekrut dan mendudukkan
seseorang dalam jabatan-jabatan publik secara
demokratis.

3.  Partai politik adalah
suatu kelompok yg
terorganisir yg anggota-
anggotanya mempunyai
orientasi, nilai-nilai dan
cita-cita yg sama. Tujuan
kelompok ini ialah untuk
memperoleh kekuasaan
politik dan merebut
kedudukan politik—
(biasanya) dg cara
konstitusionil—untuk
melaksanakan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka
(Budiardjo, 2001: 160).
 Menurut Carl J. Friedrich,
partai politik adl
sekelompok manusia yg
terorganisir secara stabil
dg tujuan merebut atau
mempertahankan
penguasaan terhadap
pemerintahan bagi
pimpinan partainya dan,
berdasarkan penguasaan
ini memberikan kepada
anggota partainya
kemanfaatan yg bersifat
idiil maupun materiil
(Budiardjo, 2001: 161).

4.  Partai politik adalah
sekelompok warga
negara yg sedikit banyak
terorganisir, yg bertindak
sebagai suatu kesatuan
politik dan yg—dengan
memanfaatkan
kekuasaannya untuk
memilih—bertujuan
menguasai pemerintahan
dan melaksanakan
kebijaksanaan umum
mereka (R.H. Soltau).
 Partai politik adl
organisasi dari aktivis-
aktivis politik yg
berusaha utk menguasai
kekuasaan pemerintahan
serta merebut dukungan
rakyat atas dasar
persaingan dengan suatu
golongan atau golongan-
golongan lain yg
mempunyai pandangan
yg berbeda (Sigmund
Neumann).

5. 1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Sarana rekrutmen politik;
4. Sarana pengatur konflik;
5. Sarana partisipasi politik;
6. Sarana pemadu kepentingan;
7. Sarana kontrol politik.

6.  Kategori partai politik dapat dilakukan dengan
pelbagai cara, misalnya berdasarkan:
1. Komposisi dan fungsi anggota;
2. Basis sosial dan tujuan;
3. Sistem kepartaian;
4. Jarak ideologi

7. 1. Partai massa atau lindungan (patronage), yaitu partai
politik yg mengandalkan kekuatan pada keunggulan
jumlah anggota dg cara memobilisasi massa sebanyak-
banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai
pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat
sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah
dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara,
tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk
mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.
2. Partai kader, ialah suatu partai yg mengandalkan
kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin
anggota sebagai sumber kekuatan utama. Contoh
partai Nazi di Jerman dan Partai-partai Komunis.

8.  Berdasarkan basis sosialnya partai politik
dibagi menjadi 4 tipe:
1. Parpol yg beranggotakan lapisan² sosial dlm
masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan
bawah.
2. Parpol yg anggotanya berasal dari kalangan
kelompok kepentingan tertentu, seperti petani,
buruh, dan pengusaha;
3. Parpol yg anggotanya berasal dari pemeluk agama
tertentu, seperti Islam, Katolik, Hindu, dsb.
4. Parpol yg anggotanya berasal dari kelompok budaya
tertentu, sepertu suku bangsa, bahasa, dan daerah
tertentu.

9.  Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi
menjadi 3, yaitu:
1. Partai perwakilan kelompok. Contohnya Barisan
Nasional di Malaysia.
2. Partai pembinaan bangsa. Contohnya Partai Aksi Rakyat
di Singapura.
3. Partai mobilisasi. Contohnya Partai Komunis.

10.  Maurice Duverger menggolongkan sistem
kepartaian menjadi tiga, yaitu:
1. Sistem partai tunggal:
a. Totaliter (Contoh: Partai Komunis dan Fasis);
b. Otoriter (Contoh: Partai Aksi Rakyat di Singapura)
c. Dominan (Contoh: LDP di Jepang).
2. Sistem dwipartai:
3. Sistem banyak partai

11.  Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem
kepartaian menjadi tiga yaitu:
1. Pluralisme sederhana. Contoh: di AS
2. Pluralisme moderat. Contoh di Belanda
3. Pluralisme ekstrim. Contoh di Italia

12. Sistem Partai Kutub Polaritas Arah
Pluralisme
sederhana
Pluralisem Moderat
Pluralisem Ekstrim
Bipolar
Bipolar
Multipolar
Tidak ada
Kecil
Besar
Sentripetal
Sentripetal
Sentrifugal

13.  Pengertian dari BIPOLAR ialah kegiatan aktual
sistem kepartaian yang bertumpu kepada dua
kutub, meski jumlah partai lebih dari dua atau
multi partai, sebab sistem kepartaian ini
tidaklah memiliki perbedaan ideologi yang
tajam.
 Pengertian dari MULTIPOLAR ialah sistem partai
yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang
biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan
diantara kutub-kutub tersebut terdapat
perbedaan ideologi yang tajam.

14.  POLARISASI BESAR, ialah jarak ideologi diantara kutub-
kutub sangat jauh (berjarak), sebagai misal: satu
berideologi kiri (komunisme), yang lain berideologi
kanan (kapitalisme). Terdapatnya polarisasi yang besar
ini menjadi indikator memperlihatkan ketiadaannya
konsensus dasar tentang asas dan tujuan masyarakat
dan negara yang akan dituju.
 Arah SENTRIPETAL maksudnya partai menuju ke pusat
atau ke integrasi nasional.
 Arah SENTRIFUGAL apabila perilaku politik partai
menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem
tersendiri

15.  Pemilu adalah mekanisme untuk merekrut dan
menempatkan anggota masyarakat ke dalam
jabatan-jabatan publik melalui pemilihan yg
dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan.

16. PARPOL PEMILU JABATAN² PUBLIK
MASYARAKAT
Presiden;
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
Anggota Parlemen, dll.

17. 1. Single-member
constituency
(satu daerah
pemilihan
memilih satu
wakil; biasanya
disebut sistem
distrik).
2. Multi-member
constituency (satu
daerah pemilihan
memilih beberapa
wakil; biasanya
dinamakan
proportional
representative
atau sistem
perwakilan
berimbang)

18.  Kelemahan Sistem Distrik:
1. Kurang memperhatikan partai-partai kecil dari
golongan minoritas
2. Cenderung mengabaikan suara rakyat yang memilih
calon yang kalah.
3. Dapat timbul kecenderungan bahwa wakil rakyat
yang bersangkutan akan lebih memperhatikan
kepentingan rakyat pemilih di distrik yang
bersangkutan daripada kepentingan nasional yang
lebih luas.
4. Dalam masyarakat yang heterogen atas dasar ras,
suku dan agama, sistem ini dianggap kurang efektif.

19.  Kelebihan Sistem Distrik:
1. Wakil rakyat terpilih dikenal dengan baik oleh
penduduk distrik bersangkutan;
2. Mendorong kearah integrasi kepartaian karena kursi
yang diperebutkan dalam setiap distrik adalah satu,
di mana hal ini dapat mendorong kerjasama
antarpartai lewat mekanisme stembus accord;
3. Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah;
4. Suatu partai lebih mudah untuk mencapai suara
mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu
berkoalisi yang sering menimbulkan persoalan
stabilitas politik;

20. 5. Dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan
semua potensi keragaman kultural (ras, etnis),
keragaman anutan agama, tingkat sosial-
ekonomi dan sebagainya dalam masyarakat;
6. Lebih sederhana dan murah;
7. Kedudukan individu wakil rakyat relatif lebih
mandiri dan tidak terlalu terikat dengan partai
politik yang bersangkutan.

21.  Sistem proporsional secara garis besar terbagi
dua, yaitu:
1. Sistem proporsional dengan stelsel
daftar terbuka;
2. Sistem proporsional dengan stelsel
daftar tertutup, seperti dalam pemilu
1999 (ada mekanisme stembus
accord).

22. 1. Mempermudah fragmentasi kepartaian;
2. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama
dan berintegrasi satu sama lain;
3. Kedudukan pimpinan partai cenderung sangat dominan
dalam menentukan daftar calon;
4. Wakil rakyat cenderung kurang akrab dengan
pemilihnya;
5. Biasanya partai mengalami kesulitan dalam
memperoleh suara mayoritas dalam parlemen. Hal ini
kemudian cenderung mendorong koalisi yang biasanya
dapat menimbulkan instabilitas politik.

23. 1. Tidak ada suara yang hilang. Semua suara
pemilih dianggap berharga karena asas satu
orang satu suara (one man one vote)
dilaksanakan secara penuh;
2. Semua suara yang diperebutkan sebanding
dengan jumlah kursi yang diperoleh partai di
parlemen;
3. Tidak terdapat distorsi dalam penghitungan
suara seperti dalam sistem distrik.