Demokrasi berasal dari konsep Yunani kuno yang berarti "rakyat berkuasa". Ide ini kemudian berkembang di Eropa seiring Renaissance dan Reformasi yang memisahkan agama dan negara. Pada abad 18, gagasan kontrak sosial muncul untuk membatasi kekuasaan raja dan memperkenalkan hak-hak rakyat. Periode selanjutnya mengukuhkan peran parlemen dan partai politik dalam sistem demokrasi.

1. Introduction of Political Science 1

2.  Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno Demos
yang berarti rakyat, dan kata kratos atau kratein yang
berarti kekuasaan/berkuasa. Oleh karena itu, menurut
asal katanya demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau
“Government or rule by the People”. Sebagai suatu
konsep yang mendasari sistem politik suatu negara,
demokrasi secara formal telah dijadikan dasar
kebanyakan negara-negara di dunia
Introduction of Political Science 2

3.  Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan
suatu perencanaan istitusional untuk mencapai
keputusan politik dimana individu-individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan
kompetitif atas suara rakyat
 Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk
pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah
yang penting secara langsung atau tidak langsung
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan
secara bebas dari rakyat dewasa.
Introduction of Political Science 3

4.  Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn, demokrasi sebagai
suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta
tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah
publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak
langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil
mereka yang terpilih
 Henry B Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan
suatu sistem yang menunjuk bahwa kebijakan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya
kebebasan politik
 Affan Gaffar, demokrasi dimaknai secara normatif dan secara
empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi ideal hendak
dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik
adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik
praktis.
Introduction of Political Science 4

5. 1. Pemerintahan dari rakyat ( Government of the
people)
2. Pemerintahan oleh rakyat ( Government by
people)
3. Pemerintahan untuk rakyat ( Government for
people)
Introduction of Political Science 5

6. 1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Pertimbangan moral
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi - segi ekonomi
6. Kerjasama antar warga masdyarakat dan
sikap mempercayai i’tikad baik masing-
masing
7. Pandangan hidup demokrasi harus
dijadikan unsur yang menyatu dengan
sistem pendidikan
Introduction of Political Science 6

7. 1. Negara hukum (Rechtsstaat dan the rule of law)
◦ Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri; adanya
perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan
dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara
untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan
berdasarkan peraturan, adanya peradilan
administrasi.
◦ The rule of Law dicirikan; adanya supremasi
aturan-aturan hukum, adanya kesamaan
kedudukan didepan hukum, adanya jaminan
perlindungan HAM,
Introduction of Political Science 7

8. 2. Masyarakat Madani (Civil Society)
◦ Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang
terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh
kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis
dan berpartisipasi aktif serta masyarakat yang
egaliter
◦ Masyarakat madani, seperti kebebasan dan kemandirian
juga merupakan sesuatu yang inheren baik
secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu
hubungan antar sesama warga negara maupun secara
eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu hubungan
negara dan pemerintahan dengan masyarakat atau
sebaliknya.
Introduction of Political Science 8

9. 3. Infrastruktur Politik
 Partai politik ( Partai politik merupakan struktur
kelembagaan politik yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang
sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kekuasaan politik
 Kelompok gerakan ( Lebih dikenal dengan sebutan
organisasi masyarakat merupakan sekumpulan
orang yang berhimpun dalam suatu wadah
organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat. Misalnya NU, Muhammadiyah dll,
 Kelompok penekan atau kelompok kepentingan
( Merupakan sekelompok orang dalam sebuah
wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria
profesionalitas dan keilmuan seperti AIPI
Introduction of Political Science 9

10. Introduction of Political Science 10

11. 1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang
dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan
umum yang bebas yang diselenggarakan dalam
kurun waktu yang ajeg
2. Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya
bahwa semua tindakan mereka dipercaya
rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang
bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki
kekuasaan
Introduction of Political Science 11

12. 3. Demokrasi Sosial, demokrasi yang menaruh
kepedulian pada keadilan sosial dan
egalitarisme bagi persayaratan untuk
memperoleh keprcayaan politik
4. Demokrasi partisipasi, yang menekankan
hubungan timbal balik antara penguasa dan
yang dikuasai
5. Demokrasi Consociational, yang menekankan
pada proteksi khusus kelompok-kelompok
budaya yang menekankan kerja sama yang
erat di antara elit yang mewakili bagian
budaya masyarakat utama
Introduction of Political Science 12

13. 6. Demokrasi Langsung, bila rakyat mewujudkan
kedaulatannya pada suatu negara secara
langsung
7. Demokrasi tidak Langsung, bila rakyat
mewujudkan kedaulatannya pada suatu
negara secara tidak langsung berhadapan
dengan pihak eksedkutif, melainkan melalui
lembaga perwakilan
Introduction of Political Science 13

14. Robert A. Dahl;
◦ Kontrol atas keputusan pemerintah,
◦ Pemilihan yang teliti dan jujur,
◦ Hak memilih dan dipilih,
◦ Kebebasan menyampaikan pendapat tanpa ancaman,
◦ Kebebasan mengakses informasi,
◦ Kebebasan berserikat
Introduction of Political Science 14

15. 1. Masalah pembentukan negara
◦ Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu
instrumen penting guna memungkinkan
berlangsungnya suatu proses pembentukan
pemerintahan yang baik
2. Dasar kekuasaan negara
◦ Menyangkut konsep legitimasi serta
pertanggungjawaban langsung kepada rakyat
3. Masalah kontrol rakyat
◦ Adanya peran serta rakyat dalam menentukan
jalannya roda pemerintahan
Introduction of Political Science 15

16.  istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani.
demokrasi bermula dari Yunani, dan merupakan
warisan dari kebudayaan Yunani kuno.
 Pada abad ke-6 sampai ke-3 SM, demokrasi
telah digunakan dinegara kota (city-state)
Yunani kuno; dan sistem yang digunakan pada
waktu itu adalah demokrasi langsung (direct
democrasy), yaitu suatu bentuk pemerintahan
dimana hak untuk membuat keputusan-
keputusan politik dijalankan secara langsung
oleh seluruh warga negara, yang bertindak
berdasarkan prosedur mayoritas
Introduction of Political Science 16

17.  Ada beberapa faktor yang menopang sehingga sifat
langsung dari demokrasi Yunani dapat
diselenggarakan secara efektif, antara lain karna
berlangsung dalam kondisi yang sederhana:
wilayahnya terbatas (negara terdiri daari kota dan
sekitarnya), dan jumlah penduduknya yang sangat
sedikit (dalam satu negara kota terdapat 300.000
orang penduduk).
 Terlebih lagi tidak semua negara mempunyai hak
untuk ikut menentukan keputusan- keputusan
politik tersebut. Dari seluruh penduduk, hanya
warga negara resmi yang jumlahnya sangat sedikit
yang mempunyai hak, sementara lainnya terdiri
dari para budak belian yang berjumlah besar dan
pedagang asing, tidak memilikinya.
Introduction of Political Science 17

18.  Gagasan mengenai demokrasi yunani ini dapat
dikatakan lenyap dari muka dunia barat waktu bangsa
Romawi, yang sedikit banyak masih mengenal
kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa eropa
barat dan benua eropa memasuki abad pertengahan
(600- 1400).
 Dalam abad pertengahan ini masyarakat dicirikan oleh
strukrur sosial yang feodal, yaitu hubungan antara
vassal dan lord. Dalam masyarakat seperti ini
selanjutnya terjadi dualisme kekuasaan, yaitu antara
paus dan pejabat agama lainnya.
 Hal ini terjadi karena kuatnya peranan agama kristen
pada waktu itu mengenal sistem hierarkhi kependetaan
yang ketat dengan paus sebagai pimpinannya. Oleh
karena itu, didalam praktek bernegara telah berlaku
dua hukum, masing- masing yaitu hukum duniawi
dibawah kekuasaan kepala negara dan hukum tuhan
dibawah kekuasaan Paus.
Introduction of Political Science 18

19.  penindasan terhadap HAM baik oleh pihak raja
maupun oleh pihak paus. Dan oleh karena itu
pada abad ini kerapkali pula disebut sebagai
abad kegelapan
 terjadi sutu peristiwa penting yaitu awal
pertama adanya pengakuan dan jaminan
terhadap beberapa hak dan perlakuan khusus
dari raja John dari Inggris terhadap para
bangsawan bawahanya. Pengakuan dan jaminan
tersebut terwujud dalam sebuah dokumen
Magna Charta (piagam besar), pada tahun1215.
Introduction of Political Science 19

20.  terjadi serangkaian perubahan sosial dan
kultural yang melicinkan jalan dan
menghantarkannya menuju masa yang lebih
modern dengan pemikiran yang lebih rasionil
 upaya dari beberapa usaha kelompok dalm
masyarakat di eropa yang menghendaki adanya
perubahan, dan ada dua kelompok aliran yang
penting dicatat yang berhasil membawa
perubahan- perubahan itu. Kedua kelompok
aliran ini ialah Renaissance (1350- 1600) yang
terutama berpengaruh di eropa selatan seperti
Itali, dan Reformasi (1500- 1650) yang banyak
mendapat pengikut di Eropa uatara seperti
Jerman, Swiss, dan sebagainya.
Introduction of Political Science 20

21.  Renaissance adalah aliran yang menghidupkan
kembali minat kepada kesusastraan dan
kebudayaan Yunani kuno yang selama abad
pertengahan disisihkan. Aliran ini memuja
masa- masa kejayaan Yunani kuno dan berharap
akan dapat mewujudkannya kembali pada masa
depannya. Dengan demikian aliran ini
membelokkan perhatian yang tadinya semata-
mata diarahkan kepada tulisan- tulisan
keagamaan kearah soal- soal keduniawian, dan
hal ini menimbulkan pandangan- pandangan
baru.
Introduction of Political Science 21

22.  Reformasi adalah suatu aliran pembaharuan dalam
bidang agama (kristen) yang bertujuan membersihkan
agama dari pengaruh- pengaruh lain. Akibatnya terjadi
perkembangan- perkembangan baru dalam hal agam.
Injil mulai diterjemahkan kedalam bahasa yang mudah
dipahami oleh rakyat biasa dan tafsir atasnya pun mulai
berkembang diantara masyarakat luas: sementara itu
hubungan dengan tuhanpun dipercaya dapat dilakukan
secara langsung tanpa perantaraan para pendeta.
Timbulnya aliran baru ini menimbulkan perang antara
penganutnya dan pendukung aliran lama. Peperangan
ini berkelanjutan, akan tetapi akhirnya muncul gagasan
mengenai perlunya ada kebebasan beragam serta
adanya pemisahan yang tegas antara soal-soal agama
dan soal-soal keduniawian, khususnya dibidang
pemerintahan. Inilah yang dinamakan pemisahan
kekuasaan antara gereja dan Negara.
Introduction of Political Science 22

23.  masa 1650-1800, mamasuki masa “Aufklarung”
(Abad Pencerahan) beserta rasionalisme, suatu
aliran pikiran yang ingin memerdekakan
manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh
Gereja dan mendasarkan pemikiran pada akal
pikiran semata-mata
 pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja
absolut tersebut terletak pada upaya
pendobrakan teori rasionalitas yang umumnya
dikenal dengan sebutan kontrak sosial.
Introduction of Political Science 23

24.  Pada hakekatnya teori-teori kontrak sosial
tersebut merupakan upaya untuk mendobrak
dasar dari pemerintahan absolut dan
menetapkan hak-hak politik rakyat. Contoh dari
filusuf-filusuf yang mencetuskan gagasan ini
antara lain adalah John Locke dari Inggris
(1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis
(1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik
mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan,
hak untuk mempunyai milik (life, Liberty, and
Property). Hak-hak politik rakyat ini harus di
jamin, dan untuk menjamin hak-hak pilitik ini
maka tidak boleh ada penguasa yang absolut.
Introduction of Political Science 24

25.  Masa demokrasi Parlementer ( 1945-1959)
◦ Masa demokrasi parlementer umumnya ditandai oleh
menonjolnya peranan parlemen dan partai-partai
politik
◦ landasan konstitusionalnya, sebenarnya ada tiga UUD
yang digunakan pada masa ini yaitu UUD 1945 (1945-
1949), UUD RIS (1949-1950), UUDS 1950 (1950-1959)
◦ Dalam sistem parlementer ini tanggung jawab politik
terletak pada perdana menteri beserta dengan para
menteri sebagai pembantunya, sementara presiden
sebagai kepala negara lebih berperan simbolis yang
bersifat seremonial.
Introduction of Political Science 25

26. ◦ Dekrit presiden ini telah mengakhiri masa demokrasi
parlementer dan menggantikannya dengan demokrasi
terpimpin dan menggunakan UUD 1945 sebagai landasan
dasarnya dan sistem presidensial.
Introduction of Political Science 26

27.  Masa demokrasi Terpimpin (1959-1965)
◦ Ciri yang amat menonjol dalam periode demokrasi
terpimpin ini adalah membesarnya peranan Presiden
Soekarno, melemahnya peranan partai politik kecuali
PKI, dan meningkatnya peranan militer dalam politik
◦ kebijakan presiden banyak menyimpang dari UUD
1945
◦ Akhirnya periode ini diakhiri oleh pemberontakan PKI
melalui G30SPKI 1965.
Introduction of Political Science 27

28.  Demokrasi Pancasila (1965-1998)
◦ menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang
mana menteri-menteri diangkat dan bertanggung
jawab kepada presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan.
◦ Rezim orde baru dalam pelaksanaan demokrasi
pancasila hanya retorika belaka dengan ditandai
dengan dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan
sentralisasi pengambilan keputusan politik,
pengebirian peran dan fungsi partai politik
◦ Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan
partai politik dan publik, masa mengambang,
monolitisasi ideologi negara, inkoporasi lembaga non
pemerintah
Introduction of Political Science 28

29.  Masa demokrasi Orde Reformasi (1998-
sekarang
◦ Reformasi tahun 1998 membawa era baru dalam proses
demokratisasi di Indonesia dengan runtuhnya rezim orde
baru setelah 32 tahun memerintah,
◦ Indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis
dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia
antara lain adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam
kaitannya dengan keberadaanya dalam sebuah negara
demokrasi
Introduction of Political Science 29