2. PENDAHULUAN
• Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai
instrumen dakwah. Karena itu, kekuasaan yang diberikan
oleh rakyat pada hakikatnya adalah suatu amanah.
• Di sinilah dituntut bahwa berpolitik perlu memperhatikan
akhlak, etika, aspirasi rakyat, dan tuntunan nilai-nalai
Islam
• Kedudukan partai politik di Indonesia, selain diakui
kedudukannya dalam sistem hukum nasional, juga diakui
dalam sistem hukum Islam. Hal ini dapat terlihat pada
masa Orde Lama pernah berdiri Partai Politik Islam yang
diakui kedudukan hukumnya seperti Majelis Syura
Muslimin Indonesia (Masyumi)
3.
4. PEMBAHASAN
1. Pengertian Partai Politik
Partai politik merupakan salah satu sarana penting
penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai
kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada
negara-negara berdaulat serta merdeka.
partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai
suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-
cita yang sama.
5. Dalam Alquran istilah partai disebut dengan
perkataan hizb. Partai (Hizb) secara lughawi
mempunyai makna; pertama, suatu komunitas yang
memiliki kesamaan konsep dan aktivitas; kedua,
kumpulan yang memiliki kekuatan dan
persaudaraan; ketiga, kader serta partisipannya.
6. Eksistensi partai politik tidak terlepas dari tiga pihak,
diantaranya:
1.Anggota/kader partai yang jumlahnya lebih besar
kader yang loyal terhadap partai politik tentu sangat
diperlukan
2.The Professional Workers, merupakan pengurus
dalam organisasi partai.
3.Kelompok Elite Partai yang mempunyai wewenang
dan dapat menentukan garis kebijakan partai.
7. 2. Fungsi Politik
a.Komunikasi politik. proses penyampaian informasi
mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat
dan dari masyarakat kepada pemerintah.
b.Sosialisasi Politik.
c.Partisipasi politik. kegiatan seseorang dalam partai
politik.
d.Pendidikan politik
8. 3. Konsep dan Operasional Partai Politik
Operasional suatu partai politik bisa melahirkan
suasana korupsi dan menjadi racun berbahaya bagi
masyarakat, di mana pasca pemilu partai pemenang
atau yang mayoritas perolehan suara berusaha untuk
memperoleh kuasa.
Dalam Islam tiada tempat bagi mana-mana sistem
politik yang mengedepankan oppressi dan korupsi
bagi masyarakatnya.
Apabila badan politik (seperti partai) dalam negara
Islam berfungsi untuk melawan setiap praktek tidak
bermoral, itu perlu sebagai kunci bagi sesuatu partai.
9. 4. Partai Politik Islam di Indonesia
syarat-syarat berdirinya partai Islam adalah:
umat Islam yang jumlahnya besar di Indonesia ini
wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan
aspirasi dan orientasi politiknya.
harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa
dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau
politik, dengan tidak meninggalkan jalur kultural.
harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam, yang
semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi
urusan ukhrawi juga, maka menjatuhkan pilihan dalam
setiap pemilu itu wilayah ibadah.
10. bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka.
partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya
Islam, dengan penampilan dan pemaknaan yang
baru.
pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai
pemimpin Islam, yakni kriteria internal, sidiq,
amanah, tabligh dan fathanah.
11. politik Islam di Indonesia masa Orde Baru menjadi tiga
tipologi yaitu:
Formalistik yang cenderung mempertahankan
bentuk-bentuk pra konsepsi politik Islam
substansivistik yang menekankan kepada pentingnya
makna substansial dan menolak bentuk-bentuk
pemikiran formalistik
Fundamentalisme yang cenderung mengangkat
kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas poltik
sekarang.
12. KESIMPULAN
• Dalam Islam politik tidak dapat dipisahkan dengan
agama, issu politik di antara orang orang Islam adalah
cocok dikedepankan kedalam dogma-dogma sektarian.
• partai politik haruslah dibenarkan berfungsi dalam
wilayah sistem pemerintahan Islam untuk dapat
melindungi hak setiap individu.
• Karenanya perlulah kita mengarahkan dan menyusan
langkah-langkah konkrit bagi kaum muslimin untuk
senantiasa berpegang kepada kebenaran Allah dalam
berpartai Artinya Partai itu dapat diterima dan dibolehkan
berlaku dalam perpolitikan ummat Islam asalkan dengan
partai itu Islam dapat ditegakkan dan dijayakan sehingga
ummat Islam dapat menguasai dunia dan memiliki
berbagai kepakaran