Sistem politik menurut dokumen tersebut membahas beberapa hal: 1. Ciri-ciri umum sistem politik seperti memiliki kebudayaan politik dan struktur politik yang memiliki spesialisasi. 2. Model sistem politik yang meliputi siapa yang memerintah dan ruang lingkup kewenangan pemerintah. 3. Sistem politik otokrasi tradisional, otoriter, totaliter, diktator, dan demokrasi beserta ciri-cirinya.

5. Sistem Politik Menurut Rusadi
Kantaprawira
Cara Kerja seperangkat fungsi
atau peranan dalam struktur
politik dalam hubungan satu
sama lain yang menunjukkan
suatu proses yang langgeng

6. Ciri-ciri umum sistem politik
Memiliki kebudayaan politik
Menjadikan fungsi-fungsi yang sama
Struktur politik memiliki spesialisasi

7. Model Sistem Politik
Siapa yang memerintah
Ruang lingkup jangkauan
kewenangan pemerintah

8. Siapa yang memerintah
Apabila yang
memerintah terdiri dari
beberapa orang atau
sekelompok kecil
orang, maka sistem
politik ini disebut
pemerintahan “dari
atas” atau disebut
oligarki, otoriter, dan
aristokrasi
Apabila yang
memerintah terdiri
atas banyak orang,
maka sistem politik
ini disebut
demokrasi

9. Ruang lingkup jangkauan kewenangan
pemerintah
Totaliter
Apabila kewenangan
pemerintah pada
prinsipnya
mencakup segala
sesuatu yang ada di
masyarakat
Liberal
Apabila pemerintah
memiliki kewenangan yang
terbatas dan membiarkan
sebagian besar kehidupan
masyarakat mengatur diri
sendiri tanpa campur
tangan dari pemerintah

10. Sistem Politik Otokrasi Tradisional
Faktor kebaikan bersama
Faktor identitas bersama
Faktor hubungan kekuasaan
Legitimasi kewenangan
Hubungan ekonomi dan politik

11. • Faktor kebaikan bersama
Faktor ini menyangkut pemahaman dua hal, yaitu persamaan dan kebebasan
politik individu
• Faktor identitas bersama
Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik adalah faktor
primordial. Faktor primordial acapkali terjelma dalam pribadi pemimpin,
sehingga pemimpin menjadi lambang kebersamaan dalam suku bangsa, ras,
atau agama
• Faktor hubungan kekuasaan
Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif, dan sebgaian
kecil bersifat konsensus. Otokrat biasanya adalah seorang raja, sulta, atau
emir yang tidak hanya peran simbolis yang tinggi, tapi juga kekuasaan nyata
• Legitimasi kewenangan
Kewenangan otokrat bersumber pada tradisi. Ia memiliki kewenangan karena
merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu
• Hubungan ekonomi dan politik
Jurang poltiik (kekuasaan) yang lebar antara penguasa dan penduduk di
pedesaan juga terdapat dalam bidang ekonomi, yaitu antara otokrat beserta
kelompok kecil penguasa disekitarnya yang sekaligus merupakan pemegang

12. Sistem Politik Otoriter
Militer menjadi pengayom untuk
hampir semua kegiatan politik.

13. Sistem Politik Totaliter
• Hanya terdapat satu partai
• Partai sebagai pengendali politik dan
ekonomi rakyat
• Kekuasaan ada pada pemimpin partai
• Setiap warga harus menerima cara
pandang dunia yang dimiliki oleh para
penguasa
• Sama rasa dalam ekonomi

14. Sistem politik diktator
Pemerintahan oleh seseorang
atau sekelompok orang yang
memonopoli kekuasaan tanpa
batas

15. Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik demokrasi memiliki dua ciri pokok yaitu sebagai
berikut:
• Partai-partai yang ada menyeleksi dan merangkum
berbagai isu serta menyajikan pada pemilih dalam sebuah
platform atau janji kampanye partai
• Partai pemenang pemilu dan menempatkan dirinya
sebagai pusat sistem pemerintahan baru, dengan
harapan bahwa janji-janji kampanye mereka itu akan
berubah menjadi kebijakan publik

16. SuprastruktuR PolitiK
• Struktur Politik dalam suasana pemerintahan
(Lembaga Negara)
Contoh
•
•
•
•
•
•
•
MPR
DPR
PRESIDEN
MA
MK
DPD
BPK

17. Infrastruktur PolitiK
• Struktur Politik dalam suasana
kehidupan politik rakyat
Contoh:
• PARTAI POLITIK
• KELOMPOK KEPENTINGAN
• KELOMPOK PENEKAN
• MEDIA MASSA
• TOKOH POLITIK

18. Pengertian Partai Politik
Ada beberapa pendapat :
Dapat disimpulkan
bahwa
Partai politik adalah s ekelompok orang yang
terorganisir yang berusaha untuk
mengendalikan pemerintahan supaya dapat
melaksanakan program-programnya dan
menempatkan anggota-anggotanya dalam
jabatan pemerintah
Partai Politik

20. Unsur Partai Politik
a. Adanya kelompok orang yang membentuk organisasi.
b. Kelompok tersebut dilandasi oleh persamaan tertentu,
seperti : pandangan (orientasi), kepentingan, nilai
(idiologi), cita-cita maupun tujuan.
c. Tujuan kelompok itu adalah merebut dan mempertahan
kan kekuasaan politik. Unsur ketiga merupakan ciri khas
dari partai politik.

21. Faktor Pendorong Berdirinya Partai
Politik
a. Adanya persamaan kepentingan.
b. Adanya persamaan cita-cita.
c. Adanya keyakinan keagamaan atau idiologi
yang sama.

22. Fungsi partai politik
• Fungsi artikulasi kepentingan
• Fungsi agregasi kepentingan
• Fungsi sosialisasi politik
• Fungsi rekrutmen politik
• Fungsi komunikasi politik

23. Fungsi artikulasi kepentingan
Artikulasi kepentingan
adalah suatu proses
penginputan berbagai
kebutuhan, tuntutan, dan
kepentingan melalui
wakil-wakil kelompok
yang masuk dalam
lembaga legislatif, agar
kepentingan, tuntutan,
dan kebutuhan

24. Fungsi Agregasi Kepentingan
Agregasi kepentingan adalah bagaimana
cara tuntutan-tuntutan yang dilancarkan
oleh kelompok-kelompok yang berbeda,
digabungkan menjadi alternatif-alternatif
pembuatan kebijakan publik
Agregasi kepentingan dalam sistem politik di
Indonesia berlangsung dalam diskusi
lembaga legislatif. DPR berupaya
merumuskan tuntutan dan kepentingan
yang diwakilinya

25. Fungsi sosialisasi politik :
• Dalam fungsi ini, partai politik berperan sebagai sarana
untuk menanamkan nilai, norma, sikap dan orientasi
terhadap fenomena politik tertentu yang berkembang di
masyarakat.
• Untuk melaksanakan fungsi ini, upaya yang dilakukan
partai politik antara lain :
a.
b.
c.
d.
menguasai pemerintahan dengan memenangkan pemilihan umum
menciptakan image partai yang memperjuangkan kepentingan umum
menanamkan solidaritas anggotanya terhadap partai
mendidik anggotanya agar memiliki tanggung jawab sebagai warga
negara.
 Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota
masyarakat
 Oleh semua lembaga politik

26. Sebagai sarana rekrutmen
politik/pembentukan
kader politik :
mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk
turut aktif dalam aktivitas politik sebagai anggota partai,
hal ini berarti partai memperluas partisipasi politik.
mendidik golongan muda untuk dipersiapkan menjadi
kader yang handal atau calon pemimpin yang diharapkan di masa mendatang menggantikan pemimpin yang
lama (selection of leadership).
Proses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih atau
diangkat sebagai pejabat negara atau partai politik
Oleh semua lembaga politik

27. Fungsi Komunikasi Politik
• Komunikasi politik adalah salah satu fungsi
yang dijalankan oleh partai politik dengan
segala struktur yang tersedia, yaitu dengan
mengadakan komunikasi informasi, isu, dan
gagasan politik
• Proses penyampaian informasi mengenai
politik dari masyarakat kepada pemerintah
dan juga dari pemerintah kepada
masyarakat
• Oleh semua lembaga politik

28. Kelompok Kepentingan
Kelompok Kepentingan
Kelompok kelompok kepentingan
Kelompok kelompok kepentingan
(interest group) adalah kelompok
(interest group) adalah kelompok
yang bertujuan memperjuangkan
yang bertujuan memperjuangkan
suatu kepentingan dan
suatu kepentingan dan
mempengaruhi lembaga-lembaga
mempengaruhi lembaga-lembaga
politik agar memperoleh keputusan
politik agar memperoleh keputusan
yang menguntungkan atau
yang menguntungkan atau
menghindari keputusan yang
menghindari keputusan yang
merugikan.
merugikan.

29. Kelompok Penekan
Kelompok Penekan
Kelompok penekan memiliki kedudukan
Kelompok penekan memiliki kedudukan
yang dapat memaksa atau mendesak pihak
yang dapat memaksa atau mendesak pihak
yang berada di dalam pemerintahan atau
yang berada di dalam pemerintahan atau
pimpinan untuk bergerak ke arah yang
pimpinan untuk bergerak ke arah yang
diinginkan atau justru yang berlawanan
diinginkan atau justru yang berlawanan
dengan desakannya.
dengan desakannya.

30. KELOMPOK PENEKAN
1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
2. Organisasi Sosial Keagamaan
3. Organisasi Kepemudaan
4. Organisasi Lingkungan Hidup
5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM
6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya
Sistem Politik

33. Media Komunikasi Politik
Media Komunikasi Politik
• Merupakan salah satu instrumen politik
• Merupakan salah satu instrumen politik
yang dapat berfungsi untuk menyampaikan
yang dapat berfungsi untuk menyampaikan
informasi-informasi politik dari pemerintah
informasi-informasi politik dari pemerintah
kepada masyarakat maupun sebaliknya.
kepada masyarakat maupun sebaliknya.
• Adapun media komunikasi politik antara
• Adapun media komunikasi politik antara
lain seperti :: radio, televisi, surat kabar,
lain seperti radio, televisi, surat kabar,
majalah, buletin, brosur, dsb.
majalah, buletin, brosur, dsb.

34. Tokoh Politik
Dalam kehidupan bernegara yang
dikategorikan sebagai tokoh politik adalah
mereka-mereka yang berada atau bergerak
dalam lembaga eksekutif (pada jabatanjabatan tertentu) dan legislatif.

35. SISTEM POLITIK INDONESIA
DAN SISTEM POLITIK DI
BERBAGAI NEGARA

36. Sistem Politik Indonesia
Pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :
• Ide kedaulatan rakyat
• Negara berdasar atas hukum
• Berbentuk republik
• Pemerintah berdasar konstitusi
• Pemerintahan yang bertanggung jawab
• Sistem perwakilan
• Sistem pemerintahan presidensial

37. Ide kedaulatan rakyat
Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat.
Negara berdasar atas hukum
Negara hukum Indonesia menganut hukum
Berbentuk republik
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
Pemerintah berdasar konstitusi
Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar
Pemerintahan yang bertanggung jawab
Pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab atas segala tindakannya
Sistem perwakilan
Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak
langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu

38. Sistem Pemerintahan
Presidensial
• Negara berbentuk kesatuan dengan prinsip otonomi
yang luas. Disamping adanya pemerintah pusat,
terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom
• Pemerintahan berbentuk repulik, sedangkan sistem
pemerintahan presidensial
• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan
bertanggung jawab kepada presiden
• Parlemen terdiri dari DPR dan DPD
• Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan
wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota
DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
• Sistem multi partai
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA

39. SISTEM POLITIK DI BERBAGAI
NEGARA

40. Sistem Politik di Berbagai Negara
• Absolutisme
• Anarkisme
• Koalisi
• Persemakmuran
• Komunisme
• Demokrasi
• Despotisme
• Kediktatoran
• Totalitarianisme
• Fasisme
• Federalisme
• Monarki
• Perwakilan
• Republik
• Sosialisme
• Teokrasi
• Pemerintahan dunia

41. Absolutisme, Pemusatan kekuasaan, kontrol kelompok sosial yang ketat,
Absolutisme, Pemusatan kekuasaan, kontrol kelompok sosial yang ketat,
tidak adanya partai politik yang pesaing, dan perwakilan rakyat menjadi
tidak adanya partai politik yang pesaing, dan perwakilan rakyat menjadi
oposisi
oposisi
Anarkisme, pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk
Anarkisme, pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk
mengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun
mengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun
Koalisi, kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk
Koalisi, kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk
untuk mencapai tindakan tertentu melalui tujuan bersama
untuk mencapai tindakan tertentu melalui tujuan bersama
Persemakmuran, sistem yang terdiri atas rakyat satu komunitas yang terorganisasi
Persemakmuran, sistem yang terdiri atas rakyat satu komunitas yang terorganisasi
secara politis dan bersifat independen atau semi independen, di mana pemerintah
secara politis dan bersifat independen atau semi independen, di mana pemerintah
berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat
berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat
Komunisme, dapat menciptakan masyarakat yang kaya atanpa kelas dan
Komunisme, dapat menciptakan masyarakat yang kaya atanpa kelas dan
bebas, di mana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi
bebas, di mana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi
Demokrasi, sistem politik di mana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk
Demokrasi, sistem politik di mana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk
pemerintahan apapun yang mereka pilih
pemerintahan apapun yang mereka pilih
Despotisme, sistem di mana terdapat penguasa absolut yang tidak
Despotisme, sistem di mana terdapat penguasa absolut yang tidak
dibatasi oleh proses konstitusional atau hukum apapun. Kata ini juga
dibatasi oleh proses konstitusional atau hukum apapun. Kata ini juga
memiliki konotasi kebijakan kejam dan represif
memiliki konotasi kebijakan kejam dan represif
Kediktatoran, pemerintahan negara ditangan satu orang
Kediktatoran, pemerintahan negara ditangan satu orang

42. Fasisme, berupaya menciptakan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan
Fasisme, berupaya menciptakan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau identitas etnis
budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau identitas etnis
Federalisme, Sistem politik nasional dan internasional di mana dua
Federalisme, Sistem politik nasional dan internasional di mana dua
tingkat pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama.
tingkat pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama.
Negara ini memiliki pemerintah pusat dan pemerintah yang didasarkan
Negara ini memiliki pemerintah pusat dan pemerintah yang didasarkan
pada unit politik yang lebih kecil yang biasanya disebut dengan negara
pada unit politik yang lebih kecil yang biasanya disebut dengan negara
bagian
bagian
Monarki, sistem di mana seseorang memiliki keturunan untuk memimpin
Monarki, sistem di mana seseorang memiliki keturunan untuk memimpin
sebagai kepala negara seumur hidupnya
sebagai kepala negara seumur hidupnya
Perwakilan, Sistem dimana posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Perwakilan, Sistem dimana posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif
dapat dipilih melalui suara rakyat
dapat dipilih melalui suara rakyat
Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk
Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk
memimpin atas nama rakyat, untuk memilih perwakilan dan pejabat negara
memimpin atas nama rakyat, untuk memilih perwakilan dan pejabat negara
Sosialisme, sistem yang menuntut kepemilikan negara dan kontrol
Sosialisme, sistem yang menuntut kepemilikan negara dan kontrol
sarana produksi yang menguasai hajat hidup dan pemerataan
sarana produksi yang menguasai hajat hidup dan pemerataan
kemakmuran
kemakmuran
Teokrasi, sebuah negara, di mana kotrol berada di tangan para imam agama
Teokrasi, sebuah negara, di mana kotrol berada di tangan para imam agama
Pemerintahan dunia, konsep organisasi politik global terpusat dan
Pemerintahan dunia, konsep organisasi politik global terpusat dan
merupakan aturan hukum bersama yang menciptakan tatanan
merupakan aturan hukum bersama yang menciptakan tatanan
internasional dan mendorong perdamaian
internasional dan mendorong perdamaian

43. DINAMIKA POLITIK
INDONESIA

44. Masa 1945-1967. Pada masa ini, terjadi perubahan
dari sistem politik demokrasi konstitusional menjadi
sistem politik demokrasi terpimpin. Masa ini dikenal
dengan sebutan”orde lama”
Masa 1967-1999. Pada masa ini, terjadi perubahan
dari sistem politik” Demokrasi Terpimpin” menjadi “
Demokrasi Pancasil”. Masa ini lebih dikenal dengan
sebutan “orde baru”
Massa 1999 sampai sekarang. Pada masa ini,
terjadi perubahan dari sistem politik sentralisasi
menjadi sistem politik yang mengarah pada
kemandirian daerah (otonomi daerah). Masa ini
dikenal dengan sebutan”orde reformasi”

45. PELAKSANAAN SISTEM POLITIK
DI INDONESIA

46. Berkali-kali di masa orde lama terjadi upaya memerdekakan diri dari beberapa
wilayah. Adapula aksi kudeta terhadap pemerintahan yang sah
Sebagian besar transisi kepemimpinan di Indonesia ditandai oleh pergolakan
dan pertumpahan darah. Tragedi 1965 mengakhiri pemerintahan Soekarno.
Tragedi Mei 1998 mengakhiri pemerintahan Soekarno
Aksi penuntut reformasi adalah bentuk kudeta terhadap pemerintah yang
berkuasa. Di masa transisi reformasi, persoalan disintegrasi bangsa terjadi.
Pada era ini bangsa Indonesia kehilangan salah satu provinsinya yaitu Timor
Timur. Dua wilayah yang kaya dan luas di ujung barat dan timur Indonesia
yaitu Aceh dan papua turur serta menuntut pemisahan dari NKRI. Akar
masalahnya adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Di provinsi yang begitu
luas akan kaya dan sda, ternyata masyarakat hidup dalam kemiskinan

47. SISTEM POLITIK DI NEGARA LIBERAL
DAN KOMUNIS

48. SISTEM POLITIK DI NEGARA LIBERAL
Bercirikan antara lain :
 Adanya kebebasan berpikir dan berpendapat bagi setiap individu
atau kelompok
 Pembatasan kekuasaan dengan menerapkan asas pembagian
kekuasaan (division of power) atau pemisahan kekuasaan
(separation of power)
 Menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik
 Semua orang mempunyai derajat dan hak yang sama
 Adanya jaminan terhadap hak milik pribadi/individu, dengan
menerapkan asas persaingan bebas dalam bidang ekonomi
 Adanya penegakan supremasi hukum
 Adanya pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis
 Sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat
jaminan hak-hak kaum minoritas.

49. SISTEM POLITIK DI NEGARA KOMUNIS
Bercirikan antara lain :
 Pemerintahan yang sentralistik
 Peniadaan hak milik pribadi
 Peniadaan hak sipil dan politik warga negara
 Tidak adanya mekanisme pemilihan umum yang terbuka
 Tidak adanya oposisi
 Terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan
kebebasan berpendapat.

50. CIRI MASYARAKAT POLITIK
Peran serta masyarakat dalam sistem politik adalah
terciptanya masyarakat politik yang “kritis partisipatif”
dengan ciri – ciri sebagai berikut :
a) Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah
b) Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau
menolak kebijakan politik
c) Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai
kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan kelompok-kelompok penekan.

51. Menunjukkan perilaku yang sesuai
aturan
Peraturan Perundangan Politik Yang Berlaku di Indonesia:
• UU No. 9 tahun 1998
Tentang tata cara mengemukakan pendapat di muka umum
• UU No. 31 tahun 2003
Tentang partai politik, mengatur asas dan ciri partai politik, tujuan, fungsi,
hak, dan kewajiban partai politik di Indonesia
• UU No. 12 tahun 2003
UU ini mengatur KPU sebagai penyelenggara Pemilu, tata cara partai politik
yang menjadi peserta pemilu, hak pilih, tata cara penyelenggaraan pemilu
mulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai penghitungan suara,
pengumuman hasil pemilu dsb
• UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden
UU ini mengatur syarat atau ketentuan dan tata cara pemilihan presiden
secara langsung

52. Peran Serta dalam Sistem Politik
Peran Serta dalam Sistem Politik
Memilih dan dipilih dalam pemilu
Memilih dan dipilih dalam pemilu
Warga harus mengembangkan
Warga harus mengembangkan
kesejahteraan hidupnya
kesejahteraan hidupnya
Warga juga dapat membantu
Warga juga dapat membantu
menciptakan iklim yang kondusif
menciptakan iklim yang kondusif
dengan berusaha agar hubungan
dengan berusaha agar hubungan
antara individu atau kelompok
antara individu atau kelompok
mempunyai pandangan berbeda
mempunyai pandangan berbeda
tentang suatu kehidupan politik tidak
tentang suatu kehidupan politik tidak
berselisih paham
berselisih paham

53. Peranserta dalam Sistem Politik di Indonesia
Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia
• Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam
pemilu
• Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
• Menyukseskan pemilu yang jurdil
• Musyawarah mufakat untuk kepentingan
bersama

59. Saya belum jelas
Pak.....!!!!
Ya, ya ....
Sabar nak...!!