1. AKUNTANSI UNTUK ENTITAS PARTAI POLITIK :
STUDI PARTAI POLITIK
DI
INDONESIA
PENDAHULUAN
Modal dasar untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif
dari lembaga legislatif, adalah dengan mewujudkan demokrasi yang berkredibilitas. Demokrasi
berkredibilitas dibangun dengan cara menciptakan partai politik yang sehatdan kredibel serta proses
pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokrasi, jujur, dan adil. Demokrasi berkredibilitas ini
tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme penanggungjawaban yang jelas atas
kegiatan pembiayaan politik, keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiataan pemilihan umum.
Pertanggungjawaban keuangan organisasi partai politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana
publik yang besar, harus transparan sehingga penanggungjawabana keuangan merupakan hal yang tidak
dapat ditawar lagi. Transparan penanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya pedoman,
peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan pemilihan umum bagi partai politik .
Bentuk partanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian
dana kampaye (semua keuangan peserta pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk partai politik),
yang harus diaudit Kantor Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.
PARTAI POLITIK SEBAGAI SEBUAH ENTITAS: PENGERTIAN, KARAKTERISTIK, DAN LINGKUNGAN
Definisi Partai Politik
Pengertian partai politik disebutkan khusus dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
partai politik adalaah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan
negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik
indonesia tahun 1945. Dalam peleksanaan aktivitas organisasinya, partai politik terikat dengan
peraturan perundang-undangan republik indonesia. Tata cara pembentukan partai politik termasuk
syarat-syarat pembentukannya dapat dilihat dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik,
dimana terdapat ketentuan mengenai kepengurusan partai politik, larangan, dan sanksi yang harus
diikuti oleh partai politik.

2. Tujuan Partai Politik
Tujuan umum partai politik adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukuaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional.
Fungsi dan Peran Partai Politik
Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi sebagai berikut :
1. Partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat.
Dalam hal ini partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat dalam rangka
melakukan pendidikan politik bagi rakyat.
2. Partai politk berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan
negara. Dalam hal ini partai politik berperang untuk sarana komunikasi politik yang mana partai
politik menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam
pembuatan kebijakan negara.
3. Partai politik berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi
jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai politik merupakan juga
sebagai sarana untuk melakukan rekrutmen politik dengan mencari dan mengajak orang ynag
berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik dalam rangka memperluas partisipasi politik
masyarakat.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik dengan mengatasi persaingan dan perbadaan
pendapat dalam masyarakat.
Karakteristik Aktivitas Partai Politik
Pada dasarnya aktivitas politik adalah aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan mengatur kekuasaan
sebagai amanat dan mandat dari konstituennya dengan cara-cara yang demokratis. Untuk itu partai
politik memiliki karakteristik utama yaitu faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam
mewakili rakyat. Tujuan akhir dari partai politik adalah mendapatkan mandat dari konstituennya untuk
memegang kekuasaan lewat cara-cara demokratis, yaitu pemilihan umum. Dengan demikian, partai
politik dapat menempatkan anggota maupun kadernya di parlemen (legislatif) atau di pemerintahan
(eksekutif), dan mereka melaksanakan kekuasaan yang dipegangnya sesuai ideologi yang dianutnya
serta program-program yang telah dibuatnya. Setiap keputusan yang dibuat partai politik akan memiliki
dampak yang sangat luas terhadap harkat hidup orang banyak. Dengan demikian partai politik harus
sangat hati-hati dalam setiap gerak gerik langkahnya dan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang
dilakukan adalah demi masyarakat banyak, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok
kepentingan.

3. Stuktur dan Mekanisme dalam Organisasi Partai Politik
Seperti halnya organisasi – organisasi nirlaba, maka partai politik mempunyai mekanisme keorganisasian
yang memerlukan mekanisme dan manajemen seperti halnya organisasi nirlaba lainnya. Perangkat
organissi umum pasti ada dalam partai politik. Perangkat-perangkat organisasi dan kegiatannya ini
antara lain :
1. Sekretariat  tingkat pusat, provisi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya rutin.
2. Rapat-rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai  kongres yang
menentukan kepemimpinan biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu. Ada pula rapat
kerja baik tingkat nasional, daerah, cabang atau ranting. Adapula rapat rutin di sekretariat.
3. Kegiatan pencarian dana  sumbangan.
4. Kegiatan kampaye  televisi, radio, koran, majalah, pembuatan poster, pembuatan bendera dll.
5. Kegiatan pendidikan politik  seminar, lokakarya, diskusi-diskusi atau pelatihan-pelatihan dan
simpatisannya.
6. Kegiatan-kegiatan partai politik diluar kampaye yang spontan dilakukan.
7. Kekayaan partai  gedung, kantor, kendaraan, alat-alat kantor dll..
Keuangan Partai Politik
Sumber pendanaan partai politik berasal dari :
1. Iuran anggota
2. Sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, dan
3. Bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah.
PERAN DAN FUNGSI AKUNTANSI DALAM LINGKUNGAN PARTAI POLITIK.
Pihak Internal
1. Ketua partai polotik. Menyusun perncanaan, mengevaluasi kemajuan yang di capai dalam usaha
memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang di perlukan.
2. Staf. Staf berkepentingan dengan informasi mengenai tranfaransi pelaporan kegiatan dan
pelaporan keuangan paratai politik.
3. Anggota. Aanggota adalah orang yang menjadi bagian dan pendukung partai politik, tetapi
belum tentu masuk menjadi pengurus partai politik.
Pihak Eksternal
1. Donatur. Donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas partai
polotik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik
2. Supplier/pemasok/kreditur. Supplier/kreditur tertarik dengan informasi akuntansi yang
memungkinkannya untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dapat di bayar oleh
partai politik pada saat jatuh tempo.

4. 3. Konstituen/basis massa. Adanya laporan keuangan Partai politik dan akuntabel akan
mengundang simpati masyarakat.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK berkepentingan untuk memeriksa (mengaudit) laporan
pertanggung jawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah.
5. Pemerintah (Pusat dan Daerah). Berkepentingan untuk menerima laporan pertanggung jawaban
partai politik yang telah di audit oleh BPK ata penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN
atau APBD

5. AKUNTANSI UNTUK ORGANISASI NON-PEMERINTAH:
STUDI LSM DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan pengembangan dari organisasi lokal
masyarakat yang memberikan ruang gerak terhadap kearifan lokal masyarakat. LSM dapat
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang melibatkan nilai-nilai dan dan tradisi
tertentu. Misalnya organisasi sosial keagamaan dapat berfungsi sebagai organisanisasi untuk
membina kerukunan umat beragama, dapat juga berperan untuk menyediakan pelayanan publik
seperti penyelenggaraan pendidikan dn kesehatan. Kebutuhan akan jenis pendidikan tertentu yang
dirasakan oleh sekelompok masyarakat dan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah telah mendorong
penyelenggaraan pendidikan tertentu. Faktor pendorong munculnya kegiatan sukarela adalah
kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh birokrasi pemerintah dan mekanisme pasar.
Hubungan yang dinamis antara negara dan masyarakat lebih banyak diwakili oleh lembaga
kepresidenan, parlemen, dan kehakiman disatu pihak, dan dipihak lain, oleh institusi politik yang
telah mapan seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penting
lainnya, baik dari kalangan bisnis, profesi, maupun lainnya. Oleh sebab itu LSM merupakan
fenomena baru dalam sistem politik dan masih belum banyak dipahami meskipun telah ada sejak era
tahun 1960-an. Akuntabilitas masih menjadi bahan diskusi dan kajian yang terbatas. Para pelaku dan
pemerhati LSM lebih memperhatikan aspek nilai-nilai yang seharusnya dianut dan diperjuangkan
oleh LSM dan bagaimana aplikasinya dilapangan.
Kurangnya perhatian akuntabilitas LSM dari pelaku dan pemrhati LSM disebabkan oleh beberapa
faktor yang mendasarinya, antara lain :
1. LSM belum melihat urgecy tuntutan terhadap akuntabilitas keberadaan mereka.
2. Keyakinan bahwa isu akuntabilitas adalah kepentingan pihak luar yang merasa terancam
oleh gerakan LSM (pemerintah atau kekuatan politik lainnya).
3. Pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pesanan lembaga donor atau kepentingan
institusi global lainnya yang patut dicurigai.
4. Penolakan terhadap segala upaya regulasi dan kooptasi dari pihak luar terhadap LSM.
5. Kekuatiran akan mengganggu indenpendensi atau kebebasan dan kemandirian LSM
sehingga berdampak terhadap gerakan sosial yang diperjuangkan.
6. Kemungkinan hanya semata ketidakpedulian atau tidak mau terganggu kenyamanan
perilaku atau budaya organisasi yang telah institusionalizet.
Seluk-Beluk Organisasi LSM
Pengertian LSM
LSM atau juga disebut juga dengan organisasi non-pemerintah merupakan organisasi yang dikelola
oleh swasta atau diluar pemerintahan. Istilah “swasta” ini bukan berarti seperti organisasi bisnis
yang bertujuan untuk memperoleh profit. Dengan demikian, LSM dapat diartikan sebagai organisasi

6. swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum
miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, atau menangani
pengembangan masyarakat.
Ciri-ciri dan Tipologi Organisasi LSM
1. Formal, yaitu secara organisasi bersifat permanen serta punyai kantor dengan seperangkat
aturan dan prosedur.
2. Swasta, yaitu kelembagaan yang berada diluar atau terpisah dari pemerintah.
3. Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan kepada direktur atau
pengurusnya.
4. Menjalankan organisasinya sendiri, yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar.
5. Sukarela, yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu.
6. Non-religius, yaitu tidak mempromosikan ajaran agama.
7. Non-politik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu.
Kelebihan LSM akan menjadi kekuatan suatu organisai LSM yaitu antara lain :
1. Kekuatan jalinan dengan grassroots,
2. Keahlian pengembangan berdasarkan bidang,
3. Kemampuan berinovasi dan beradaptasi,
4. Pendekatan berorientasi proses pengembangan,
5. Metodologi pertisipasi dan peralatan,
6. Komitmen jangka panjang dan menekankan keberlanjuatan,
7. Efektivitas biaya.
Kekurangannya akan menjadi kelemahan LSM,yaitu antara lain:
1. Keterbatasan biaya dan keahlian pengelolaan organisasi
2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan
3. Keberlanjutan diri rendah
4. Kurangnya komunikasi antar organisasi atau koordinasi
5. Intervensi dalam skala kecil
6. Kurangnya pemahaman konteks
Fungsi dan Peran LSM
Dalam melaksanakan programnya, LSM mempunyain peran sebagai berikut:
1. Motivator
LSM betugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, dan mengembangkan
kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya atau
lingkungannya, akan potensi-potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang
dimiliki,dalam rangka memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas
potensi dan swadaya masyarakat itu sendiri.

7. 2. Komunikator
a. Mengamati,merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar
dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan;
b. Memonitor atau mengawasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat;
c. Memberi penyuluhan dan menjelaskan program-program pembangunan dengan bahasa
yang akrab dan kerangka berpikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran;
d. Membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antar-LSM yang mempunyai
kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat.
3. Dinamisator
LSM bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan memperkenlkan
inovasi di bidang teknologi,serta pengelolaan organisasi yang belum dikenal ke lingkungan
masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat lokal.
4. Fasilitator
Di sini LSM bertugas memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti
menyediakan bantuan dana, modal kerja, peralatan, bahan-bahan baku, saluran pemasaran,
dan sebagainya bagi kelompok-kelompok sasaran yang membutuhkan.
Dalam rangka menunjang peran-perannya LSM memerlukan sumber daya yang cukup.keberadaan
sumber daya sangat penting bagi suatu organisasi karena merupakan faktor penentu kualitas dan
kuantitas aktivitas-aktivitas organisasi, trmasuk LSM.
1. Sumber Daya Manusia
SDM yang dimiliki oleh LSM adalah tidak lain adalah staf atau relawan yang sangat berperan
penting dan berpengaruh terhadap LSM, karena SDM merupakan unsur inti dari organisasi.
2. Material atau Bahan
Keberadaan sumber daya material jelas harus ada.sumber daya material sangat krusial bagi
terselenggaranya implementasi program LSM.
3. Dana
Faktor ketersediaan dana merupakan faktor yang penting pada suatu organisasi.suatu
organisasi tidak akan mencapai tujuannya jika tidak mempunyai sumber daya berupa
dana.dana diperlukan untuk membiayai operasional organisasi. Pada dasarnya, LSM
merupakan organisasi nirlaba yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dapat
menghasilkan keuntungan(laba), sehingga dana yang diperoleh dari para donatur. Sumber
keuangan organisasi nirlaba dapat berasal dari masyarakat, pemerintah, dermawan, badan-
badan sosial yang kuat, perusahaan swasta, dan sumber lainnya yng tidak bertentangan
dengan aturan perundang-undangan.
4. Peralatan atau Teknologi
Peranan peralatan atau teknologi bagi LSM adalah untuk mempercepat dan mempermudah
program dan operasional LSM. Dengan teknlogi, organisasi dapat beroperasi secara lebih
efisien dan memperluas cakupan layanan. Pada dasarnya LSM dapat dikategorikan menjadi
dua, yaitu LSM Operasional dan LSM Advokasi. LSM Operasional berfungsi untuk merancang
dan menginplementasikan program atau proyek pembangunan. LSM Advokasi berfungsi

8. untuk mempertahankan dan mempromosikan sebuah sebab khusus dan siapa yang mau
memengaruhi kebijakan dan praktiknya.
Struktur Organisasi LSM
Secara kelembagaan, organisasi LSM juga berbeda dengan organisasi lainnya, walaupun sama-sama
organisasi publiknya. Struktur organisasi LSM tidak terlalu formal, namun biasanya ada seseorang
atau aktivitas senior yang memimpin. Pihak yang berpengaruh ini biasanya berpeluang sangat besar
dalam mengarahkan kebijakan dan pengelolaan organisasi.
Pengelolaan Keuangan LSM
Sebagai organisasi yang bergerak pada domain publik dan berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat, LSM termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Ciri organisasi nirlaba adalah organisasi
yang tidak berorientasi dan bertujuan utama mencari keuntungan.namun bukan berarti aspek
keuangan menjadi aspek yang tidak penting. Justru inilah yang menjadi kelemahan bagi LSM yang
tidak mampu menjaga pendanaannya sehingga tidak dapat menjalankan fungsi dan peranannya
dalam masyarakat untuk mmberikan pendampingan dan pemberdayaan. Tujuan keuangan dari
organisasi LSM seharusnya menjadi pendukung dan penyokong untuk kegiatan-kegiatannya dalam
menjalankan fungsi dan perananya sesuai misi dan nilai yang diperjuangkan.
Pengelolaan keuangan terkait dengan aspek pendanaan dan penggunaan dana. Aspek
pendanaan berkaitan dengan sumber-sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh organisasi LSM.
Sementara aspek penggunaan dana masyarakat dengan adanya pengendalian manajemen.
Pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang
akan dicapai. Jika dipandang dari prespektif pengendalian manajemen, bahwa dana yang
dikeluarkan harus memenuhi kriteria ekonomis, efektif dan efisien. Salah satu konsep manajemen
yang mempertimbangkan nilai ekonomis, efektivitas dan efisiensi adalah konsep manajemen
berbasis kinerja.
LSM mwrupakan lembaga atau organisasi yang didirikan dan dijalankan sesuai nilai, visi dan
misi pendiri atau orang yang menjalankannya,maka organisasi LSM erat kaitannya dengan aspek
perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pelaporan.
Umpan balik &
tindakan koreksi
pelaporan
Penyusunan program
pengawasan
implementasi
Penyusunan anggaran
Tujuan dan strategi
Nilai,visi & misi
Rencana strategik:
sasaran strategi,indikator
kinerja, target.
Pengukuran kinerja
Pencapaian hasil &
penggunaan dana

9. Setiap organisasi LSM memiliki nilai, visi dan misi yang berbeda. LSM akan memperoleh sumber
pendanaan dari kelompok memiliki kesesuaian nilai, visi dan misi dengan LSM tersebut. Hal ini
bertujuan, strategi dan program yang akan dilaksanakan harus sesuai juga dengan nilai,visi dan misi
dengan LSM tersbut.sesuai dengan tujuan dan strategi dengan adanya penyusunan program,
penyusunan anggaran, implementasi, pengawasan dan pelaporan. Pengawasan ini perlu dilakukan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan strategik yang telah di buat.
Ruang Lingkup
ruang lingkup LSM terkait dengan pengelolaan organisasi LSM. Kegiatan-kegiatan LSM lebih banyak
berupa program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang
lemah. Akibatnya program-program yang di jalankan oleh LSM merupakan program pemberdayaan
masyarakat, yang berorientasi untuk meningkatkan kemandirian, swadaya dan otonomi kepada
masyarakat yang menjadi pembinaannya.
Sifat dan Karakteristik
Sifat dan karakteristik LSM dipengaruhi oleh lingkungan yang mempengaruhinya yang menjadikan
LSM berbeda dengan organisasi publik lainnya, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Perbedaan ini dibandingkan oleh tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban,
struktur organisasi dan anggarannya.
Tujuan
Pada dasarnya akuntansi bagi organisasi publik, seperti organisasi LSM, memiliki tiga tujuan pokok,
yaitu sebagai penyedia informasi keuangan, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.
Akuntabilitas LSM meupakan sarana informasi mengenai pengelolan bagi lembaga pemberi dana
maupun publik. Bagi LSM yang bersangkutan, informasi akuntansi akan digunakan dalam proses
pengendalian pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga
pertanggungjawaban.
LAPORAN KEUANGAN LSM
Penggunaan laporan keuangan LSM
Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan LSM, antara lain pengurus,
staf/relawan,pemerintah, penyumbang, kreditur dan publik atau masyarakat luas, terutama donatur
dan objek pendamping.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan LSM adalah memberikan informasi keuangan untuk:
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang di
percyakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan
melalui laporan keuangan LSM.

10. 2. Manajerial
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan
keuangan LSM serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan
aset bersih.
Ruang Lingkup Laporan Keuangan LSM, termasuk catatan atas laporan keuangan adalah sebagai
berikut:
1. Jumlah, sifat, likuiditas, dan fleksibilitas aset, kewajiban dan aset bersih suatu LSM, serta
hubungan antar aset dan kewajiban.
2. Pengaruh transaksi, peristwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset bersih.
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan
hubungan antar keduanya.
4. Cara LSM mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi
pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruhpada likuiditasnya.
5. Laporan aktivitas LSM yang merupakan inisiatif LSM maupun yang berasal dari lembaga
donor.
6. Catatan mengenai pencatatan akuntansi LSM, jangka waktu catatan, apakah ada data yang
dimusnahkan, atau tidak lengkap, penyimpanan data dan sebagainya.
7. Catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang dinilai
berdasarkan harga pasar. Sumbangan-sumbangan yang bersifat spontan dari masyarakat
harus dicatat, tetapi yang menonjol dalam segi jumlah dari satu kelompok harus diberikan
perhatian dan catatan khusus.

11. AKUNTANSI UNTUK ENTITAS TEMPAT IBADAH :
STUDI PADA AKUNTANSI MASJID
TEMPAT IBADAH SEBAGAI ENTITAS : KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGANNYA
Tujuan Organisasi Peribadatan
Bastian (2007) menyatakan bahwa tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan adalah
untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang
telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Jadi, inti tujuan dari
semua organisasi keagamaan adalah untuk melayani umat atau pengikut agamanya.
Meskipun tujuan utamanya adalah pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak
memiliki tujuan keuangan (Bastian, 2007). Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya
tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam
ajaran agama tersebut (shari’a), serta menunjang tujuan lainnya seperti tujuan social kemasyarakatan
dan pendidikan yang dicontohkan di atas. Tentunya,tujuan keuangan ini bukan untuk memperoleh
keuntungan berupa profit, tetapi lebih ke arah bagaimana membiayai kebutuhan beribadah umat dalam
tempat ibadah dan fungsi social keagamaan lainnya.
Fungsi dan Peran Organisasi Peribadatan
Organisasi peribadatan, dalam konteks ini dicontohkan organisasi masjid, berfungsi sebagai:
1. Tempat beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah swt
2. Tempat pembinaan kesadaran dalam beragama bagi umat agama tersebut
3. Tempat bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan umat muslim
4. Tempat berkumpulnya umat muslimin(silaturahim)
5. Tempat membina kerukunan dan gotong royong antar umat muslim dengan memperkokoh
ikatan batin dan rasa persaudaraan seimana sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan
bersama
6. Pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam bagi umat muslim disekitarnya
7. Tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan mengelolanya
8. Tempat melaksanakan pengaturan dan pengawasan social
Berdasarkan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi dari organisasi masjid, maka paling tidak masjid
memiliki dua peranan besar, yaitu sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan umat (politik, ekonomi,
pendidikan dan budaya)
Manajemen Organisasi Peribadatan
Pengelolaan dan pengurusan atau manajemen tempat peribadatan biasanya berada pada satu
tokoh agama yang disegani. Tokoh atau keolompok yang berpengaruh ini biasanya mengarahkan semua
kebijakan dan penglolaan organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi
kebijakannya akan sangat berpengaruh dalam menentukan gaya manajerialnya, termasuk dalam
menyusun struktur organisasi.
Oleh karena itu,sering kali kemajuan sebuah masjid tergantung dari kapasitas sosioreligius dan
organisasional tokoh agama yang menjadi panutan tersebut semakin tinggi wawasan tokoh tersebut
tentang manajemen dan sosioreligiusnya, maka semakin besar kesadaran akan pentingnya organisasi

12. masjid dikelola dengan kaidah-kaidah organisasi modern, sehingga masjid dapat berperan dan berfungsi
lebih besar untuk kemaslahatan umat.
Manajemen Keuangan Organisasi Peribadatan
Manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah usaha yang dilakukan pengelola tempat
peribadatan dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan
kepentingan umat beragama, serta bagaimana memperoleh dana dari umat dengan cara-cara yang
dibenarkan oleh ajaran agama.
Berdasarkan pengertian diatas, maka manajemen keuangan memiliki dua fungsi, yaitu:
1.Fungsi mendapatkan dana, dan
2.Fungsi menggunakan dana
Kedudukan akuntansi dalam manajemen keuangan organisasi Masjid
Manajemen Keuangan Organisasi Masjid
Tata Usaha Keuangan Organisasi Masjid
Tata usaha Umum atau
administrasi Organisasi Masjid
Tata Usaha Keuangan Organisasi Masjid
Akuntansi Organisasi Masjid

13. PENTINGNYA AKUNTABILITAS PADA ORGANISASI PERIBADATAN
Dalam konteks organisasi masjid , pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal
yang penting dalamm mengelola masjid (Ayub,1996). Kalau pengelolaan keuangan masjid dapat
dilaksanakan dengan baik , itu pertanda pengurus masjid adalah orang yang dapat dipercaya dan
bertanggung jawab. Pola pertanggung jawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertical
maupun horizontal.
Di beberapa masjid, kebiasaan menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban yang
tertib dan teratur berjalan dengan baik. Laporan pertanggung jawaban itu biasanya berupa laporan
keuangan sederhana dan laporan atas suatu aktivitas atau kegiatan tertentu,seperti kegiatan
penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban. Laporan ini biasanya dilaporkan sekali dalam
sebulan yang biasanya disampaikan pada waktu salat jumat.
PERAN STRATEGIS AKUNTANSI DALAM ORGANISASI PERIBADATAN
Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan system pencatatan yang baik dan tertib.
Akuntansi merupakan aktivitas mencatat, mengidentifikasi,mengklasifikasi, dan mengolah transasksi
dari suatu organisasi yang dapat menghasilakan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi
organisasi tersebut.
Manfaat yang dihasilkan oleh informasi akuntansi akan memengaruhi seberapa strategisnya
peranan akuntansi dalam pengelolaan organisasi masjid.
Dengan akuntansi, maka dapat ditentukan secara akurat berapa dana yang diperlukan untuk
membiayai kegiatan ibadah rutin masjid, dan berapa sisa dana yang dapat dimanfaatkan untuk
melaksanakan tujuan dan fungsi masjid selain untuk ibadah ritual yang rutin. Dengan informasi
akuntansi dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan fungsi masjid yang lainnya, seperti kegiatan
ekonomi, social, dan budaya. Dalam konteks ini, akuntansi bermanfaat untuk menyusun
perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan mampu menyinergikan antara tujuan dengan
sumber daya organisasi, sehingga dapat disusun prioritas dan target kinerjanya.
IMPLEMENTASI AKUNTANSI PADA ORGANISASI TEMPAT IBADAH
Organisasi keagamaan atau organisasi peribadatan atau organisasi tempat ibadah termasuk dalam
kategori organisasi nirlaba, untuk itu perlakuan akuntansinya dan pelaporan keuangannya mengacu
pada PSAK No 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba.
Ayub( 1996) menyatakan bahwa faktanya laporan keuangan masjid dibuat dalam bentuk dua
lajur, yaitu lajur pemasukan dan pengeluaran. Laporan keuangan masjid memuat dari mana saja
sumber dana diperoleh dan untuk apa saja dana tersebut dikeluarkan. Pada setiap minggu atau akhir
bulan kedua lajur tersebut kemudia dijumlahkan dan ditandingkan sehingga menghasilakan selisih.
Sering kali terjadi selisih plus dan jarang selisih minus. Namun, kenyataan yang ada saldo dana
masjid semakin besar dan sering kali masih banyak yang tidak dipergunakan. Padahal, apabila
dimanfaatkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat. Agar

14. pemanfaatannya benar, efektif, dan efisien diperlukan alat untuk menghasilkan informasi yang
akurat dan relevan, yaitu system akuntansi

15. MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STUDI PADA PARTAI POLITIK, LSM, DAN TEMPAT IBADAH
DISUSUN OLEH :
DEVRI PASANDE 142100314
NATALIA SIAGIAN 142100315
WIDYA ALILES TRENA 142100317
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Yogyakarta
2012