Plastik n Sampah Pantauan Maret 2022.pdf

of 152 Plastik & Sampah: Pantauan Maret 2022
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Maret 2022
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Silahkan cantumkan email anda jika anda ingin
membaca lanjut pantauan ini pada setiap
minggu I awal bulan. Gratis, tis, tissss
Negosiasi global tentang Polusi Plastik dimulai dengan diawali
oleh UNEA5 di kantor UNEP Nairobi Kenya; prosesnya
Tengok pada bagian penutup, ya:
sekilas tanggapan dari korporasi minyak dan pemerintah
terhadap Draf Resolusi untuk penyusunan Traktak Polusi Plastik
Perang Russia vs Ukraina juga kota Shanghai di-lockdown
membuat harga biji plastik cenderung naik, Dan..?
Satpol PP Kabupaten Bekasi, Segel Istana Ratu Sampah … eeeh
Ngeri… aib… Ketua ASOBSI Bungkam terkait Pengolahan
Sampahnya Disegel Satpol PP
Baru nemu, tapi kok malah sudah vonis dibanding berita Februari yl;
Pejabat Dinas PUPR Provinsi Jambi Divonis Korupsi
Tempat Pembuangan Sampah
Konten Media Partner
Jambikita.id
11 Januari 2022 16:58
waktu baca 4 menit
Sidang putusan kasus korupsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Jambi/Yovy Hasendra
Jambikita.id - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi, menghukum
pejabat Dinas PUPR Provinsi Jambi, Raden Rudy Tedja Djaya Laksana, 1

tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pembangunan sarana dan
prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum
2017.
Rudy Tedja dinyatakan bersalah melakukan korupsi pada proyek ini.
Dalam proyek ini Rudy Tedja bertindak sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dia dinyatakan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Perbuatannya dilakukan bersama dengan Kusnindar, anggota DPRD
Provinsi Jambi, yang mendapat proyek pengerjaan proyek TPA.
Dia terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidiair, Pasal 3 Jo
Pasal 18 Ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001
Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
―Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Raden Rudy Tedja Sjaya Laksana
karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan," kata
Hakim Ketua, Yofistian, saat membaca amar putusan dalam sidang di
Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (11/1).
Selain pidana penjara, Rudy Tedja, juga dibebankan membayar denda
senilai Rp 50 juta subsidrer 1 bulan kurungan jika denda tidak dibayar
paling lama sebulan setelah putusan dinyatakan inkrah.
Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Kejari Tanjungjabung Timur (Tanjab Timur), yang menuntutnya dengan
hukuman 2 tahun penjara. Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.
Rudy Tedja juga terbebas dari membayar uang pengganti kerugian negara
senilai Rp 388 juta lebih seperti tuntutan JPU. Pertimbangan hakim, Rudy
Tedja, tidak ikut serta menikmati uang hasil korupsi, berdasarkan
perhitungan kerugian negara mencapai Rp 777 juta lebih.
Uang pengganti, menurut hakim, dibebankan kepada tersangka lain dalam
perkara ini.
―Saudara terdakwa tidak dibebankan uang pengganti kerugian negara.
Uang tersebut dibebankan kepada tersangka/terdakwa lain yang kini
masih dalam penyidikan.
Terdakwa, penasehat hukum dan penuntut umum, diberikan waktu untuk
pikir-pikir, serta melakukan upaya hukum banding atas putusan,‖ kata
Yofistian.

Ditemui usai sidang, JPU Reynold, menjelaskan, terkait pidana uang
pengganti kerugian negara yang tidak dibebankan kepada terdakwa
Raden Rudy Tedja. Kasi Pidsus Kejari Tanjab Timur ini, menjelaskan,
fakta persidangan, hakim berkeyakinan terdakwa tidak menikmati uang.
―Tetapi nanti kita lihat lagi pada persidangan berikutnya, apakah yang lain
menikmati. Nanti kita lihat persidangan berikutnya apakah yang lain
menikmati dan dimungkinkan untuk membayar. Pertimbangan majelis
hakim, ada fakta seperti kepala dinasnya. Tersangka lain dalam perkara ini
adalah Kusnindar alias Mendar, segera kita limpahkan,‖ tegasnya.
Didampingi Kasubdid DIK Kejari Tanjab Timur, Ali Nurhidayatullah,
Reynold, menerangkan, terkait barang bukti, majelis hakim menyatakan
dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara lain. ―Untuk barang
bukti dikembalikan kepada jaksa. Kami akan menyidangkan perkara baru.
Ada lagi tersangka baru yang akan kami sidangkan berikutnya,‖ tegasnya.
Kemudian pengembalian uang pada fakta persidangan diperhitungkan
sebagai pengembalian kerugian negara. ―Jadi kerugian negara Rp 700 juta
lebih kini sudah menjadi Rp 500 juta. Nanti pada sidang berikutnya, kita
usahakan pemulihan keuangan negara,‖ tandasnya.
Dalam surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjab Timur,
perbuatan Raden Rudy Tedja Djaya Laksana, telah mengakibatkan
kerugian keuangan negara sebesar Rp 777 juta lebih.
Ini berdasarkan hasil laporan hasil audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi
pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2017 oleh
Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi.
Terdakwa dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan secara melawan
hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Kusnindar Alias
Mendar selaku pelaksana pekerjaan (Berkas Perkara terpisah).
Sekira Januari 2017 sampai Desember 2017, bertempat di lokasi
pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit
Culum, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), dengan
sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
perbuatan, melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian Negara.
Atas perbuatan Raden Rudy Tedja Djaya Laksana, telah mengakibatkan
kerugian keuangan negara sebesar Rp 777 juta lebih.
Ini sebagaimana hasil laporan hasil audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi
pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2017 oleh
Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi.
Kejaksaan UU Tipikor Jambi kabar Daerah Korupsi Sampah
Pengadilan Pengadilan Tipikor
Informasi Redaksi
https://kumparan.com/jambikita/pejabat-dinas-pupr-provinsi-jambi-divonis-
korupsi-tempat-pembuangan-sampah-1xHtYgU636N
220221-agricultural-plastics-plasticulture-soil-
pollution-health-food-un-report-2-sheeting-top-
700x467

28 Februari 2022
Sustainable Business
EXCLUSIVE UN plastic treaty to tackle production,
packaging design - draft resolution
By John Geddie andJoe Brock
2 minute read
1/2
A 30-foot monument dubbed "turn off the
plastic tap" by Canadian activist and artist
Benjamin von Wong, made with plastic
waste collected from Kibera slums, is seen
at the venue of the Fifth Session of the
United Nations Environment Assembly
(UNEA-5), at the United Nations
Environment Programme (UNEP)
Headquarters in Gigiri, Nairobi, Kenya
February 25, 2022.
Picture taken February 25, 2022. REUTERS/John Geddie/File Photo
Read More
NAIROBI, Feb 28 (Reuters) - United Nations negotiators have agreed a
roadmap for a global plastic treaty that would address plastic production
and design, according to a draft resolution seen by Reuters, in what
delegates said was a key step to agreeing an ambitious deal.
U.N. member states are meeting this week in Nairobi to agree plans for the
first global agreement to tackle plastic pollution, a soaring environmental
crisis that is destroying marine habitats and contaminating the food chain.
They hope to agree a full treaty within the next two years.
Register now for FREE unlimited access to Reuters.com
Register
Going into the summit, the main sticking points were whether any
agreement would be legally binding or voluntary, and if it would address
plastic production and single-use packaging design or be confined to
improving waste management and recycling.

A draft resolution, entitled "End plastic pollution: Towards an internationally
legally binding instrument", said that the treaty should address "the full
lifecycle of plastic", meaning production and design, as well as waste.
The draft text was finalised by technical experts in the early hours of
Monday morning after a week of late-night negotiations. Government
ministers and high-level officials joined the talks on Monday and were set
to give final approval to the framework on Wednesday.
If the current draft were approved, it would be a setback for powerful oil
and chemicals companies that manufacture plastic and had been working
behind-the-scenes in an effort to keep talks focused on waste. read more
The draft resolution also recommended the treaty promote the sustainable
design of plastic packaging so it can be reused and recycled, which would
be significant for big consumer goods companies that sell their goods in
single-use packaging.
An intergovernmental negotiating committee would be formed to agree the
details of a full treaty with the goal of having an agreement ready for
ratification in 2024, the draft said.
Inger Andersen, the Executive Director of the United Nations Environment
Programme (UNEA), said on Monday that the informal talks had "yielded
very significant results".
"I have complete faith that once endorsed by this assembly we will have
something truly historic on our hands," Andersen told delegates at the
official opening of the UNEA 5.2 summit.
"We all know that an agreement will only count if it is legally binding. If it
adopts a full lifecycle approach, stretching from extraction to production to
waste."
(The story corrects spelling of UN official's name in paragraphs 10 & 11)
© 2022 Reuters. All rights reserved

Kick off penyusunan traktak tentang #polusiplastik
Sebaran saya di Instagram, Twitter dan Facebook (di bawah ini)
1 Maret 2022
Riza V. Tjahjadi
Kick off penyusunan traktak tentang #polusiplastik di kantor UNEP Nairobi
Kenya pada 28 Februari 2022. Pekerjaan ini diperkirakan akan makan
waktu selama 2 tahun.
Anehnya, selama Februari 2022 tak ada hingar-bingar diskusi hal posisi,
usulan dsb semacam #prepcomdari pemerintah... Ya sudah, kawal saja
proses penyusunan traktat ini. ??
 Harapannya traktat nantinya mengikat (#legallybinding) bagi semua
negara.
#UNEA5 #plasticpollutiontreaty
#beatplasticpollution#kendalikansampahplastik #climateaction

Yesterday at 6:10 AM ·
Privacy: Public

Add Photos · Save · More
LikeReactCommentShare
Vernando Maruli Aruan and 15 others
Ango Ekarini Nasution
Ngomong2 ttg polusi plastik, aku sedikit prihatin dengan sampah bekas
pembungkus plastik bubble. Skrg jd makin banyak deh Mas.
Krn skrg banyak orang belanja on line. Dan kebanyakan mereka bungkus
menggunakan pembungkus plastik bubble.
Kami dr bank Sampah, bingung akan diapakan.
Mungkin bisa dipikirkan solusinya, sebelum makin menggila sampah spt
ini.??
1 · Care · Reply · Delete · Yesterday at 8:17 AM
Riza V. Tjahjadi
Peraturan belum nyentuh ke situ... Tapi pemulung pun gak tertarik? Wajah,
ujung-ujung ke TPA dan bisa jadi untuk materi RDF yang baru diresmikan
Anies Baswedan di Bantargebang. Plastik untuk RDF mimpinya untuk
ganti (sebagian) batu bara. Minimal ber-co-firing dengan batu bara di
Pembangkitan listrik.
Edited · 1 · Like · React · Reply · Edit · Yesterday at 9:07 AM
Ango Ekarini Nasution replied · 1 reply
Edited · 1 · Like · React · Edit · Yesterday at 9:07 AM
Ango Ekarini Nasution
Riza V. Tjahjadi
Semoga cepat ada solusinya buat sampah buble wrap-nya... sebelum
makin menggunung dan berserakan dimana mana. Pastilah akan
mengganggu sekali. Dijualpun gak ada yg mau beli.
1 · Care · Delete · Yesterday at 9:39 AM
 Foto kiri adalah yang
dikirim oleh Ango Ekarini
Nasution – yang dinamakan
buble wrap atauu pembungkus
plastik bubble
Foto kanan 
ialah seringdisebut dalam
kolom ulasan toko daring, yaitu
buble plastic

Selasa 1 Maret 08.25
Songsong perjanjian global tentang #polusiplastik ~ Toward
Global Agreement on #PlasticPollution
Turut sadarkan publik bahwa mulai 28 Februari 2022 hingga 2 tahun yad di
UNEP sedang berlangsung penyusunan Persetujuan Global tentang
#polusiplastik
https://youtu.be/gCiMxmABK7U

Plastics strategy
The EU’s plastics strategy aims to transform the way
plastic products are designed, produced, used and
recycled in the EU.
Plastics are an important material in our economy and daily lives.
However, they can have serious negative effects on the environment and
human health.
The EU adopted a European strategy for plastics in January 2018. It is part
of the EU‘s circular economy action plan, and builds on existing measures
to reduce plastic waste.
The plastics strategy is a key element of Europe‘s transition towards a
carbon neutral and circular economy. It will contribute to reaching the 2030
Sustainable Development Goals, the Paris
Climate Agreement objectives and the EU‘s industrial policy objectives.
Objectives
The plastics strategy aims to protect our environment and reduce marine
litter, greenhouse gas emissions and our dependence on imported fossil
fuels. It will support more sustainable and safer consumption and
production patterns for plastics.
The plastics strategy also aims to transform the way plastic products are
designed, produced, used and recycled in the EU.
Actions
 Making recycling profitable for business
new rules on packaging to improve the recyclability of plastics and
increase the demand for recycled plastic content improving the separate
collection of plastic waste

launching an EU-wide pledging campaignSearch for available translations
of the preceding link•••
targeting industry and public authorities
Curbing plastic waste
a Directive on single use plastic products and fishing gear
measures to restrict the use of microplastics in products and address and
reduce the unintentional release of microplastics into the environment
measures on bio-based, biodegradable and compostable plastics new
rules on port reception facilities to tackle sea-based marine litter
Driving innovation and investment
scaling up support for innovation, with an additional €100 million to develop
smarter and more recyclable plastics materials, to make recycling
processes more efficient, and to trace and remove hazardous substances
and contaminants from recycled plastics
Spurring global change
working with our international partners to devise global solutions and
develop international standards on plastics
For a full list of actions and their timeline, see Annex I of the plastics
strategy.
Timeline
Previous and upcoming actions

11 March 2020
European Commission adopts new circular economy action plan, including
revised legislative proposals on waste

2 July 2019
Directive on single-use plastics enters into force

28 May 2018
Commission proposal for a Directive on single-use plastics

Show 1 more items
Policy areas
 ChemicalsSearch for available translations of the preceding link•••
 Circular EconomySearch for available translations of the preceding
link•••
 PlasticsSearch for available translations of the preceding link•••
 Waste and recyclingSearch for available translations of the preceding
link•••
Connected strategies
European Green DealSearch for available translations of the preceding
link•••
Circular economy action planSearch for available translations of the
preceding link•••
European industrial strategySearch for available translations of the
Chemicals strategy for sustainabilitySearch for available translations of the
Zero pollution action planSearch for available translations of the preceding
link•••
Biodiversity strategy to 2030Search for available translations of the
Related topics
Sustainable DevelopmentSearch for available translations of the preceding
link•••
News
11 March 2020: Changing how we produce and consume: New Circular
Economy Action Plan

shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered
consumersSearch for
available translations of the preceding link•••
21 May 2019: Circular Economy: Commission welcomes Council final
adoption of new rules on
single-use plastics to reduce marine plastic litterSearch for available
translations of the preceding
link•••
28 May 2018: Single-use plastics: New EU rules to reduce marine
litterSearch for available
translations of the preceding link•••
16 January 2018: Plastic Waste: a European strategy to protect the planet,
defend our citizens
and empower our industriesSearch for available translations of the
16 January 2018:Questions & Answers: A European strategy for
plasticsSearch for available
translations of the preceding link•••
Documents
Commission Communication – Plastics strategySearch for available
link•••
Staff Working Document – Plastics strategySearch for available
link•••
Annexes – Plastics strategy
Brochure - Plastics strategy

Factsheets on the plastics strategySearch for available translations of the
Factsheet – changing the way we use plastics in the EUSearch for
available translations of the
News
https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_en
Mencengangkan! Tak Peduli Pangkat dan Jabatan,
Kala Gus Dur Minta Doa ke Pemulung
Endra - Ragam
Selasa, 1 Maret 2022 13:27
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
FAJAR.CO.ID — Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menghormati siapa
saja, tak peduli pangkat dan jabatannya.
Asal orang tersebut dekat dengan
Allah, Gus Dur memintakan doa
kepada orang tersebut.
Dilansir dari laman Twitter
@SejarahUlama, Selasa
(1/3/2022), Nuruddin Hidayat,
santri Gus Durdi Ciganjur, Jakarta
Selatan, menuturkan
pengalamannya yang sangat
berkesan ketika ia diminta oleh
Gus Dur untuk mencaripemulung
yang menyampaikan salam
kepadanya.
Dilansir dari laman Twitter @SejarahUlama, Selasa (1/3/2022), Nuruddin
Hidayat, santri Gus Durdi Ciganjur, Jakarta Selatan, menuturkan
pengalamannya yang sangat berkesan ketika ia diminta oleh Gus Dur
untuk mencaripemulung yang menyampaikan salam kepadanya.
Udin, panggilan akrabnya, mengurai, kisah ini bermula ketika ia berada di
sebuah warung dekat Mall Cilandak sekitar tahun 2003.

Ketika hendak pergi, di depan warung tersebut, ia bertemu dengan
seorang pemulung, seorang bapak-bapak renta dengan keranjang di
pundaknya sementara kepalanya memakai caping.
Dengan tiba-tiba, orang tersebut memberi salam ―Assalamu‘alaikum‖.
Udin menjawab, ―Wa‘alaikum salam‖.
Ia bertanya lagi ―Mas dari pesantren Ciganjur ya?‖
Ia menjawab ―Iya.‖ ―Dalam hati saya agak heran, kok tahu saya dari
Ciganjur tempatnya Gus Dur‖.
Baca juga: Wasiat Gus Dur: Tidak Boleh Ada yang Mengganggu Tempat Ibadah
Agama Apa pun di Bumi Indonesia
Selanjutnya orang itu hanya bilang, ―Sampaikan salam saya kepada Gus
Dur,‖ dan ―Saya mengiyakan‖.
Ia kemudian memperkenalkan namanya, sebut saja HMZ (nama
sebenarnya sengaja dirahasiakan).
Baca juga: Gus Dur: Jika Kamu Memusuhi Orang yang Berbeda Agama,
Berarti yang Kamu Pertuhankan Bukan Allah, Tapi Agama
Karena terburu-buru, dan mengingat hanya seorang pengemis saja yang
ingin menyampaikan salam kepada Gus Dur sehingga Udik tidak begitu
memperhatikan dan langsung pergi.
Baca juga: Viral Video KH Muhammad Najih Maemoen Sebut PBNU Sudah Banyak
Makan Uang Haram Sejak Era Gus Dur
Baru seminggu kemudian, pagi-pagi ketika berolahraga, salam tersebut
disampaikan.
Berikutnya Laman:1 2
https://fajar.co.id/2022/03/01/mencengangkan-tak-peduli-pangkat-dan-
jabatan-kala-gus-dur-minta-doa-ke-pemulung/
lanjutan
Mencengangkan! Tak Peduli Pangkat dan Jabatan, Kala Gus Dur Minta Doa ke
Pemulung
Endra - Ragam
Selasa, 1 Maret 2022 13:27
―Gus dapat salam dari HMZ,‖ kata Udin

―HMZ yang mana?‖ tanya Gus Dur
―HMZ yang pemulung,‖ kata Udin
―Kon rene, lho kuwi sing tak golei .(Suruh ke sini, orang itu yang saya cari-
cari),‖ jawab Gus Dur
Baca juga: Kerap Dijuluki Wali Allah, Gus Dur Juga Pernah Salah, Ceritanya Bikin
Ngakak
Ia mengaku kebingungan untuk mencari pemulung tersebut karena
ketemunya saja di jalan.
Ia terus berusaha mencari HMZ, berkeliling dari lapak ke lapak pemulung.
Setelah berusaha keras, akhirnya sebulan kemudian, baru ketemu di
daerah Ragunan, tepatnya di Kampung Kandang.
Esok harinya orang tersebut diajak untuk ketemu dengan Gus Dur. Pagi
harinya, ketika sudah sampai di Ciganjur,
Baca juga:Kisah Intel Dikadali Gus Dur di Era Pak Harto, Kocak!
Gus Dur bilang kepada pemulung tersebut agar mendoakan bangsa
Indonesia.
―Orang tersebut yang membaca doa dan Gus Dur yang mengamini,‖
terangnya.
Baca juga: Gus Dur Sang Jenaka, Kala Kiai Takut Intel, Akhirnya Begini
Lahu Alfatihah! (dra/fajar)
https://fajar.co.id/2022/03/01/mencengangkan-tak-peduli-pangkat-dan-
jabatan-kala-gus-dur-minta-doa-ke-pemulung/2/

Mengapa Kita Tidak Buang Saja Semua Sampah
ke Gunung Berapi?
Kompas.com, 1 Maret 2022, 16:30 WIB
Lihat Foto
Penulis: The Conversation
Editor: Shierine Wangsa Wibawa
Oleh: Emily Johnson
MEMANG benar, lahar panas (lava) cukup panas untuk membakar
sampah-sampah kita.
Saat gunung berapi Kilauea meletus
di Hawaii pada tahun 2018, lava
yang mengalir panasnya lebih dari
1.100 Celsius. Ini lebih panas dari
permukaan Planet Venus, dan bisa
melelehkan bebatuan. Lava tersebut
juga sepanas alat di fasilitas
pembakaran sampah yang biasanya
mencapai 1.000-1.200 C.
Tapi tidak semua lava punya suhu yang sama.
Saat gunung berapi Kilauea meletus di Hawaii pada tahun 2018, lava yang
mengalir panasnya lebih dari 1.100 Celsius. Ini lebih panas dari
permukaan Planet Venus, dan bisa melelehkan bebatuan. Lava tersebut
juga sepanas alat di fasilitas pembakaran sampah yang biasanya
mencapai 1.000-1.200 C.
Tapi tidak semua lava punya suhu yang sama.
Letusan di Hawaii menghasilkan suatu jenis lava bernama basal. Jenis
lava ini jauh lebih panas dan encer daripada lava yang biasanya mengalir
dari letusan gunung berapi lainnya, seperti lava jenis dasit yang tumpah
dari Gunung St. Helens di Washington, Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Letusan Gunung Berapi Bawah Laut Tonga Pecahkan Dua Rekor, Apa
saja?
Misalnya, letusan Gunung St. Helens selama tahun 2004-2008
mengasilkan kubah lava dengan suhu permukaan yang kurang dari 704 C.

Selain suhu, ada alasan lain mengapa membuang sampah ke gunung
berapi bukanlah ide yang bagus.
Pertama, meski lava yang bersuhu 1.000 C bisa saja melelehkan banyak
benda di tempat sampah kita – termasuk sisa makanan, kertas, plastik,
serta beberapa jenis kaca dan logam – suhunya tidak cukup panas untuk
melelehkan banyak material lainnya yang cukup umum, termasuk baja,
nikel, dan besi.
Kedua, tidak banyak gunung berapi di bumi ini yang memiliki danau lava,
atau semacam kawah berbentuk mangkuk berisi lava, yang bisa jadi
tempat pembuangan sampah.
Dari ribuan gunung berapi di bumi, ilmuwan hanya mengenali delapan
danau lava aktif. Di antaranya ada Gunung Kilauea, Gunung Erebus di
Antartika, dan Gunung Nyiragongo di Kongo. Sebagian besar gunung
berapi aktif memiliki kawah yang berisi bebatuan dan lava dingin, seperti
Gunung St. Helens, atau berisi air, seperti Danau Crater di Oregon, AS.
Ketiga, membuang sampah ke delapan danau lava aktif tersebut pun
adalah hal yang tidak mudah dan sangat berbahaya.
Baca juga: Semburan Abu Vulkanik dari Letusan Gunung Api Tonga Mencapai
Ketinggian 58 Km
Danau lava diselimuti oleh kerak lava yang sudah mendingin, namun tepat
di bawahnya terdapat lapisan yang masih berbentuk lelehan panas. Jika
bebatuan atau material lain jatuh ke permukaan suatu danau lava, maka
keraknya akan hancur, mengusik lava di bawahnya dan kemudian
menyebabkan ledakan.
Hal ini terjadi di Kilauea pada tahun 2015. Bongkahan batu dari pinggiran
kawah jatuh ke danau lava dan menyebabkan ledakan besar yang
melontarkan bebatuan dan lava keluar dari kawah. Siapapun yang
melempar sampah ke danau lava harus berlari menjadi dengan sangat
cepat sembari menghindari lontaran lava dan sampah yang terbakar.
Mari kita berandai-andai: jika memungkinkan untuk membuang sampah
secara aman ke suatu danau lava, apa yang akan terjadi pada sampah
tersebut?
Saat plastik, sampah, dan logam terbakar, mereka menghasilkan banyak
sekali gas beracun. Padahal, gunung berapi sudah menghasilkan ribuan
kilogram gas beracun, termasuk sulfur, klorin, dan karbon dioksida.
Gas sulfur dapat menciptakan kabut asam, atau sering disebut ―vog‖
(volcanic fog atau kabut vulkanis). Kabut ini dapat membunuh tumbuhan
dan menyebabkan penyakit pernapasan bagi masyarakat sekitar.

Bercampurnya gas vulkanis yang sudah berbahaya ini dengan gas lain
dari pembakaran sampah akan menghasilkan gas yang jauh lebih
berbahaya lagi bagi orang dan tumbuhan di sekitar gunung berapi.
Terakhir, banyak komunitas adat menganggap gunung berapi sebagai
kawasan yang sakral. Misalnya, Kawah Halema‘uma‘u di Gunung Kilauea
dianggap sebagai rumah dari Pele, Dewi Api di Hawaii, dan kawasan di
sekitar kawah tersebut sangat sakral bagi penduduk asli Hawaii.
Membuang sampah ke gunung berapi bisa jadi suatu hinaan bagi budaya-
budaya tersebut.
Emily Johnson
Research Geologist, US Geological Survey
Artikel ini tayang di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation
Indonesia. Tulisan di atas diambil dari artikel asli berjudul "Mengapa kita tidak buang
saja semua sampah kita ke gunung berapi dan membakarnya?". Isi di luar tanggung
jawab Kompas.com.
TAG: sampah plastik gunung berapi Gunung Kilauea
https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/01/163000823/mengapa-kita-
tidak-buang-saja-semua-sampah-ke-gunung-berapi-?page=all
Terminal Sampah.Walhi
Silahkan klik laman menarik
https://terminalsampah.walhi.or.id/blog

Pabrik Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar
Milik Anak BUMN Dilirik Jepang
Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 01 Mar 2022 20:45 WIB
Jakarta - PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), anak usaha PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk (SIG), menerima kunjungan Kedutaan Besar
Jepang di Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) di
Pabrik Narogong, Jawa Barat, Jumat (25/2).
Kunjungan yang bertujuan untuk
melihat teknologi pengelolaan limbah
dan sampah menjadi alternatif bahan
bakar dan bahan baku yang
dilakukan oleh SIG, dihadiri oleh
Minister for Economic Affairs and
Development dari Kedutaan Besar
Jepang di Indonesia, Masato Usui,
beserta tim Kedubes Jepang di
Indonesia dan JICA
Sampah perkotaan dan limbah industri masih menjadi salah satu
tantangan yang perlu dihadapi di Indonesia untuk mencapai target tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial.
Baca juga:PLTSa Surakarta Ditarget Beroperasi Penuh Akhir 2022
Meskipun beragam inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah dalam
menangani persoalan ini, perlu ada dukungan secara konsisten dari

seluruh lapisan masyarakat dan juga para pelaku usaha di berbagai sektor
guna menciptakan iklim yang ramah lingkungan.
Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan pihaknya terus berinovasi
untuk memberikan nilai tambah dan manfaat berkelanjutan bagi seluruh
pemangku kepentingan. Salah satunya adalah ekonomi sirkular melalui
teknologi pemanfaatan limbah industri dan sampah perkotaan untuk
diubah menjadi energi alternatif terbarukan.
"Teknologi ini merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi
persoalan limbah industri, sekaligus membantu memecahkan
permasalahan sampah domestik yang dihadapi oleh pemerintah daerah,"
kata Donny dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).
Baca juga: Kurangi Batu Bara, PLN Olah Jutaan Ton Sampah Hasilkan Listrik
Berbagi nilai dan komitmen pada pembangunan berkelanjutan, SBI
menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan semen asal Jepang,
Taiheiyo Cement Corporation (TCC).
Sinergi SIG, SBI, dan TCC, akan semakin mendorong kontribusi
perusahaan terhadap pencapaian SDGs, melalui pengembangan produk
dan solusi yang ramah lingkungan termasuk optimalisasi penggunaan
bahan bakar alternatif dari pemanfaatan limbah industri dan sampah
perkotaan.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Selanjutnya Halaman 1 2
(acd/ara)
solusi bangun indonesia pengolahan sampah jepang
Baca artikel detikfinance, "Pabrik Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Milik Anak
BUMN Dilirik Jepang" selengkapnya https://finance.detik.com/industri/d-
5964346/pabrik-pengolahan-sampah-jadi-bahan-bakar-milik-anak-bumn-
dilirik-jepang
.
2 Maret 2022
Awas! Perang Ukraina Panjang Bisa Picu Ledakan
Harga Plastik
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga resin plastik berpotensi melonjak
US$100-200 per ton dari saat ini sekitar US$1.300 per ton. Pasalnya,

lonjakan harga minyak dunia saat ini bisa mendongkrak kenaikan harga
bahan baku resin plastik. Karena itu, pelaku industri plastik berharap
negosiasi damai Rusia-Ukraina segera terwujud. Dengan begitu, harga
minyak bisa kembali melandai dan stabil.
Sementara itu, pada perdagangan Rabu, 2 Maret 2022, harga minyak
dunia jenis brent berada di US$ 110,16/barel, melonjak 4,94% dan menjadi
rekor tertinggi sejak Juli 2014. Sementara jenis light sweet atau West
Texas Intermediate (WTI) harganya US$ 108,61/barel, melesat 5,03% dan
merupakan yang termahal sejak April 2011.
Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas)
Fajar Budiono mengatakan, perang Ukraian-Rusia yang memicu lonjakan
harga minyak mentah dunia secara otomoatis mendongkrak kenaikan
biaya produksi.
"Tentu saja harga bahan baku jadi naik. Jika harga minyak dunia terus
naik tembus US$100 per barel, harga resin plastik bakal naik sekitar
US$100-200 per ton dari saat ini berkisar US$1.300 per ton. Kalau tidak
terlalu tinggi tembus US$100 per barel, kenaikan harga resin plastik
kemungkinan hanya berkisar US$50 per ton," kata Fajar kepada CNBC
Indonesia, Selasa (1/3/2022).
Perang Rusia-Ukraina, lanjut dia, juga menambah beban psikologis bagi
pasar. Di tengah ketatnya stok yang semakin terbatas. Akibatnya, terjadi
tren kenaikan harga yang lebih cepat dibandingkan siklus tahunan.
"Harga naik lebih cepat sekitar 2-3 minggu karena biasanya kenaikan
harga baru terjadi di bulan April setelah pabrik melakukan overhaul.
Namun, karena situasi agak panas, perang bikin harga minyak naik, harga
bahan baku sudah mulai bergerak dari sekarang," ujarnya.
Foto: Harga Minyak Melonjak Akibat Perang Rusia VS Ukraina
Harga Minyak Melonjak Akibat Perang Rusia VS Ukraina
Hanya saja, kenaikan itu belum memicu pembelian stok besar-besaran.
Dia memprediksi, industri akan mulai membeli lebih banyak saat harga
mulai naik lebih tinggi. Dan, tidak ada sinyal positif negosiasi Rusia dan
Ukraina.
"Biasanya, memang industri mengantisipasi lonjakan permintaan itu di 2
bulanan sebelum Ramadan-Lebaran. Mungkin baru minggu depan mereka
mulai membeli. Dan, saat ini mereka juga masih punya stok. Sekarang,

resin naik US$20-30 per ton belum terlalu bikin kenaikan pembelian.
Mungkin kalau tidak ada solusi damai, minyak naik terus, resin naik lagi,
barulah. Mereka pasti akan dibeli berapa pun. Ada perang, ditambah
momentum permintaan Puasa-Lebaran," jelas Fajar
Kenaikan harga resin akan menyebabkan harga produk turunannya naik.
Meski tergantung komposisi dan jenis industrinya. Dimana industri
pengguna resin atau biji plastik adalah kemasan, peralatan rumah tangga
termasuk elektronik dan otomotif, infrastruktur, tekstil, hygiene, hingga
medis.
"Misalnya, untuk kemasan. Ada jenisnya juga. Kalau standing pouch itu
mahal, kontribusinya terhadap harga produk bisa 10%. Kalau botol plastik
itu sekitar 7% pengaruhnya ke harga jual barang, sementara kemasan
plastik biasa sekitar 3,5%," jelasnya.
Di sisi lain, Fajar menambahkan, jika perundingan damai Rusia-Ukraina
terwujud, harga minyak akan melandai. Meski, diprediksi tidak akan jauh
meninggalkan level US$80 per barel. Sehingga, kenaikan resin
kemungkinan tidak akan melampaui US$100 per ton.
"Yang jelas, naik atau tidak harga resin plastik tidak berdampak banyak
pada pasar. Karena yang menentukan itu demand. Tahun 2022, demand
akan lebih baik lagi. Tahun ini kami optimistis bisa tumbuh 4-4,5%. Sektor
makanan dan minuman sudah memasang target pertumbuhan 7-8% tahun
ini. Belum lagi nanti kalau dine-in dibebaskan dan segmen food delivery
naik. Industri pariwisata sudah menggeliat, pemerintah juga akan memulai
kebijakan tanpa karantina di Bali. Sektor properti dan otomotif juga naik
bagus, proyek infrastruktur jalan. Sekolah mulai tatap muka berarti
permintaan sepatu, tas, dan tekstil akan naik. Dan, jika benar pandemi
akan menjadi endemi, konsumsi plastik akan naik. Masalahnya bukan
harga lagi," kata Fajar.
(dce/dce)
Copyright © 2022 Obligasi ID. All Right Reserved.
https://obligasi.id/awas-perang-ukraina-panjang-bisa-picu-ledakan-harga-plastik-61932.html
Artikel.asli
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220302150309-4-319610/awas-
perang-ukraina-panjang-bisa-picu-ledakan-harga-plastik

2 Maret 2022
Siaran Pers UNEP tentang Hak-hak LH dan Tata Kelola
02 MAR 2022
PRESS RELEASE ENVIRONMENTAL RIGHTS
AND GOVERNANCE
Historic day in the campaign to beat plastic pollution: Nations commit to
develop a legally binding agreement
UNEP / 02 Mar 2022
Nairobi, 02 March 2022 – Heads of State, Ministers of environment and
other representatives from 175 nations endorsed a historic resolution at the
UN Environment Assembly (UNEA-5) today in Nairobi to End Plastic
Pollution and forge an international legally binding agreement by 2024. The
resolution addresses the full lifecycle of plastic, including its production,
design and disposal.
―Against the backdrop of geopolitical turmoil, the UN Environment
Assembly shows multilateral cooperation at its best,‖ said the President of
UNEA-5 and Norway‘s Minister for Climate and the Environment, Espen
Barth Eide. ―Plastic pollution has grown into an epidemic. With today‘s
resolution we are officially on track for a cure.‖
The resolution, based on three initial draft resolutions from various nations,
establishes an Intergovernmental Negotiating Committee (INC), which will
begin its work in 2022, with the ambition of completing a draft global legally
binding agreement by the end of 2024. It is expected to present a legally
binding instrument, which would reflect diverse alternatives to address the
full lifecycle of plastics, the design of reusable and recyclable products and
materials, and the need for enhanced international collaboration to
facilitate access to technology, capacity building and scientific and
technical cooperation.
The UN Environment Programme (UNEP) will convene a forum by the end
of 2022 that is open to all stakeholders in conjunction with the first session
of the INC, to share knowledge and best practices in different parts of the
world. It will facilitate open discussions and ensure they are informed by
science, reporting on progress throughout the next two years. Finally, upon
completion of the INC‘s work, UNEP will convene a diplomatic conference
to adopt its outcome and open it for signatures.
―Today marks a triumph by planet earth over single-use plastics. This is the
most significant environmental multilateral deal since the Paris accord. It is
an insurance policy for this generation and future ones, so they may live

with plastic and not be doomed by it.‖ said Inger Andersen, Executive
Director of UNEP.
―Let it be clear that the INC‘s mandate does not grant any stakeholder a
two-year pause. In parallel to negotiations over an international binding
agreement, UNEP will work with any willing government and business
across the value chain to shift away from single-use plastics, as well as to
mobilise private finance and remove barriers to investments in research
and in a new circular economy,‖ Andersen added.
Plastic production soared from 2 million tonnes in 1950 to 348 million
tonnes in 2017, becoming a global industry valued at US$522.6 billion, and
it is expected to double in capacity by 2040. The impacts of plastic
production and pollution on the triple planetary crisis of climate change,
nature loss and pollution are a catastrophe in the making:
Exposure to plastics can harm human health, potentially affecting fertility,
hormonal, metabolic and neurological activity, and open burning of plastics
contributes to air pollution.
By 2050 greenhouse gas emissions associated with plastic production, use
and disposal would account for 15 per cent of allowed emissions, under
the goal of limiting global warming to 1.5°C (34.7°F).
More than 800 marine and coastal species are affected by this pollution
through ingestion, entanglement, and other dangers.
Some 11 million tonnes of plastic waste flow annually into oceans. This
may triple by 2040.
A shift to a circular economy can reduce the volume of plastics entering
oceans by over 80 per cent by 2040; reduce virgin plastic production by 55
per cent; save governments US$70 billion by 2040; reduce greenhouse
gas emissions by 25 per cent; and create 700,000 additional jobs – mainly
in the global south.
The historic resolution, titled ―End Plastic Pollution: Towards an
internationally legally binding instrument‖ was adopted with the conclusion
of the three-day UNEA-5.2 meeting, attended by more than 3,400 in-
person and 1,500 online participants from 175 UN Member States,
including 79 ministers and 17 high-level officials.
The Assembly will be followed by ―UNEP@50,‖ a two-day Special Session
of the Assembly marking UNEP‘s 50th anniversary where Member States
are expected to address how to build a resilient and inclusive post-
pandemic world.

NOTES TO EDITORS
Quote from the Government of Japan: ―The resolution will clearly take us
towards a future with no plastic pollution, including in the marine
environment,‖ said Tsuyoshi Yamaguchi, Japan‘s Environment Minister,
whose draft resolution contributed to the final resolution. ―United, we can
make it happen. Together, let us go forward as we start the negotiations
towards a better future with no plastic pollution.‖
Quote from the Government of Peru: "We appreciate the support received
from the various countries during this negotiation process," said Modesto
Montoya, Peru‘s Minister of Environment, whose draft resolution, proposed
with the Government of Rwanda, contributed to the final resolution. "Peru
will promote a new agreement that prevents and reduces plastic pollution,
promotes a circular economy and addresses the full life cycle of plastics.‖
Quote from the Government of Rwanda: ―The world has come together act
against plastic pollution – a serious threat to our planet. International
partnerships will be crucial in tackling a problem that affects all of us, and
the progress made at UNEA reflects this spirit of collaboration,‖ said Dr
Jeanne d‘Arc Mujawamariya, Rwanda's Minister of Environment. ―We look
forward to working with the INC and are optimistic about the opportunity to
create a legally binding treaty as a framework for national ambition-setting,
monitoring, investment, and knowledge transfer to end plastic pollution.‖
The full text of the adopted resolution
UNEP@50: A time to reflect on the past and envision the future
The 1972 United Nations Conference on the Human Environment in
Stockholm, Sweden, was the first-ever UN conference with the word
―environment‖ in its title. The creation of the UN Environment Programme
(UNEP) was one of the most visible outcomes of this conference of many
firsts. UNEP was created quite simply to be the environmental conscience
of the UN and the world. Activities taking place through 2022 will look at
significant progress made as well as what‘s ahead in decades to come.
About the UN Environment Programme (UNEP)
UNEP is the leading global voice on the environment. It provides
leadership and encourages partnership in caring for the environment by
inspiring, informing and enabling nations and peoples to improve their
quality of life without compromising that of future generations.
For more information, please contact:
Keisha Rukikaire, Head of News & Media, UN Environment Programme
Moses Osani, Media Officer, UN Environment Programme

TOPICS
Environmental rights and governance
UN Environment Assembly
Further Resources
The full text of the adopted resolution
Related Content
STATEMENTS
President of UNEA 5.2 Remarks at Opening Plenary
STORY
Environmental experts meet to plan the next UN Environment Assembly
Related Sustainable Development Goals
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/historic-day-
campaign-beat-plastic-pollution-nations-commit-develop
UNEP/EA.5/L.23/Rev.1
Distr.: Limited 2 March 2022
English only
United Nations Environment Assembly of the
United Nations Environment Programme
Fifth session
Nairobi (hybrid), 22–26 February 2021 and 28 February–2 March 2022
Draft resolution
End plastic pollution: Towards an international legally
binding instrument*
The United Nations Environment Assembly,
Noting with concern that the high and rapidly increasing levels of
plastic pollution represent a serious environmental problem at a
global scale, negatively impacting the environmental, social and
economic dimensions of sustainable development,
Recognizing that plastic pollution includes microplastics,
Further noting with concern the specific impacts of plastic pollution
on the marine environment,

Further noting that plastic pollution, in marine and other
environments, can be of a transboundary nature and needs to be
tackled, together with its impacts through a full lifecycle approach
taking into account national circumstances and capabilities,
Reaffirming United Nations General Assembly resolution 70/1 of 25
September 2015, by which the United Nations General Assembly
adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development,
Reaffirming also the principles of the Rio Declaration on
environment and development adopted in Rio de Janeiro in 1992,
Stressing the urgent need to strengthen the science-policy
interface at all levels, improve understanding of the global impact of
plastic pollution on the environment, and promote effective and
progressive actions at the local, regional and global level,
recognizing the important role of plastics for society,
Recalling United Nations Environment Assembly resolutions 1/6,
2/11, 3/7, 4/6, 4/7 and 4/9 and affirming the urgent need to
strengthen global coordination, cooperation and governance to
take immediate actions towards the long-term elimination of plastic
pollution, in marine and other environments, and of avoiding
detriment from plastic pollution to ecosystems and the human
activities dependent on them,
Recognizing the wide range of approaches, sustainable
alternatives and technologies to address the full life-cycle of
plastics further highlighting the need for enhanced international
collaboration to facilitate access to technology, capacity building
and scientific and technical cooperation and underlining that there
is no single approach,
Underlining the importance of promoting sustainable design of
products and materials so that they can be reused, remanufactured
or recycled and therefore retained in the economy for as long as
possible along with the resources they are made of, as well as
minimizing the generation of waste, which can significantly
contribute to sustainable production and consumption of plastics,
Welcoming efforts made by governments and international
organizations, in particular through national, regional and
international action plans, initiatives and instruments, including
relevant multilateral agreements, such as G7 and G20 initiatives
including the action plans of 2015 and 2017 addressing marine

litter, Osaka Blue Ocean Vision, G20 Implementation Framework,
Ocean Plastics Charter, the ASEAN Framework of Action on
Marine Debris and the Bangkok Declaration on Combating Marine
Debris, the APEC Roadmap on Marine Debris and to reduce
plastic and microplastic pollution, the AOSIS Leaders Declaration
of 2021, and St Johns Declaration of Caricom, the Basel
Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and their Disposal, and the outcome of the
Ministerial Conference on Marine Litter and Plastic Pollution in
2021, and recognizing the need for complementary actions and a
coherent and coordinated long-term global vision,
Noting with appreciation the significant work of the Global
Partnership on Marine Litter and actions to tackle marine litter and
plastic pollution supported and implemented by the United Nations
Environment Programme, and taking into account the chair's
summary of the ad hoc open-ended expert group on marine litter and
microplastics, which presents potential options for continued
work for consideration by UNEA- 5,
Reaffirming the importance of cooperation, coordination and
complementarity among relevant regional and international
conventions and instruments, while respecting their respective
mandates, to prevent plastic pollution and its related risks to
human health and adverse effects on human well-being and the
environment, including the 1973 International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships and its 1978 Protocol, the Basel
Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and their Disposal, the Stockholm Convention
on Persistent Organic Pollutants, the Rotterdam Convention on the
Prior Informed Consent Procedure for certain Hazardous Chemicals
and Pesticides in International Trade, the United Nations
Convention on the Law of the Sea, the 1972 Convention on the
Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other
Matters and its 1996 Protocol, the Strategic Approach to
International Chemicals Management, the United Nations
Framework Convention on Climate Change, the Convention on
Biological Diversity, as well as among international organizations,
regional instruments and programmes and recognizing efforts led
by non-governmental organizations and the private sector,
Further recognizing that each country is best positioned to
understand its own national circumstances, including its
stakeholder activities, related to addressing plastic pollution,
including in the marine environment,

Recognizing the significant contribution made by workers under
informal and cooperative settings to collecting, sorting and
recycling plastics in many countries,
Underlining that further international action is needed by developing
an international legally binding instrument on plastic pollution,
including in the marine environment,
1. Requests the Executive Director to convene an
intergovernmental negotiating committee, commencing its work
during the second half of 2022, with the ambition of completing its
work by the end of 2024;
2. Acknowledges that some legal obligations arising out of a new
international legally binding instrument will require capacity building
and technical and financial assistance in order to be effectively
implemented by developing countries and countries with
economies in transition;
3. Decides that the intergovernmental negotiating committee is to
develop an international legally binding instrument on plastic
pollution, including in the marine environment henceforth referred to
as the instrument, which could include both binding and voluntary
approaches, based on a comprehensive approach that addresses
the full lifecycle of plastic, taking into account among other things,
the principles of the Rio Declaration on Environment and
Development, as well as national circumstances and capabilities,
including provisions:
(a) To specify the objectives of the instrument;
(b) To promote sustainable production and consumption of plastics,
including, among others, product design, and environmentally
sound waste management, including through resource efficiency
and circular economy approaches;
(c) To promote national and international cooperative measures to
reduce plastic pollution in the marine environment, including
existing plastic pollution;
(d) To develop, implement and update national action plans
reflecting country-driven approaches to contribute to the objectives
of the instrument;

(e) To promote national action plans to work towards the
prevention, reduction and elimination of plastic pollution, and to
support regional and international cooperation;
(f) To specify national reporting, as appropriate;
(g) To periodically assess the progress of implementation of the
instrument;
(h) To periodically assess the effectiveness of the instrument in
achieving its objectives;
(i) To provide scientific and socio-economic assessments related to
plastic pollution;
(j) To increase knowledge through awareness-raising, education
and information exchange;
(k) To promote cooperation and coordination with relevant regional
and international conventions, instruments and organizations, while
recognizing their respective mandates, avoiding duplication, and
promoting complementarity of action;
(l) To encourage action by all stakeholders, including the private
sector, and to promote cooperation at the global, regional, national
and local levels;
(m) To initiate a multi-stakeholder action agenda;
(n) To specify arrangements for capacity-building and technical
assistance, technology transfer on mutually agreed terms, and
financial assistance, recognizing that the effective implementation
of some legal obligations under the instrument is dependent on the
availability of capacity building and technical and adequate
financial assistance;
(o) To promote research and development of sustainable,
affordable, innovative and cost-efficient approaches;
(p) To address compliance;
4. Also decides that the intergovernmental negotiating committee,
in its deliberations on the instrument, consider the following:
(a) Obligations, measures, and voluntary approaches in supporting
the achievements of the objectives of the instrument;

(b) The need for a financial mechanism to support the
implementation of the instrument, including the option of a
dedicated multilateral fund;
(c) Flexibility that some provisions could allow countries discretion
in implementation of their commitments taking into account the
national circumstances;
(d) The best available science, traditional knowledge, knowledge of
indigenous peoples and local knowledge systems;
(e) Lessons learned and best practices, including those from
informal and cooperative settings;
(f) The possibility of a mechanism to provide policy relevant
scientific and socio-economic information and assessment related
to plastic pollution;
(g) Efficient organization and streamlined secretariat arrangements;
(h) Consider any other aspects that the intergovernmental
negotiating committee may consider relevant;
1-4 missing/ deleted?
5. Requests the Executive Director to convene an ad-hoc open-
ended working group to hold one meeting during the first half of
2022 to prepare for the work of the intergovernmental negotiating
committee in particular to discuss the timetable and organization of
work of the intergovernmental negotiating committee, taking into
account the provisions and elements identified in paragraphs 3 and
4 of the present resolution;
6. Stresses the need to ensure the widest possible and effective
participation in the ad-hoc open-ended working group meeting and
the intergovernmental negotiating committee;
7. Requests the Executive Director as a priority action to provide
the necessary support to developing countries and countries with
economies in transition to allow for effective participation in the
work of the ad-hoc open-ended working group meeting and the
intergovernmental negotiating committee;

8. Also requests the Executive Director to ensure the necessary
support of the UNEP Secretariat to the intergovernmental
negotiating committee and the ad-hoc open-ended working group;
9. Decides that participation in the ad-hoc open-ended working
group and the intergovernmental negotiating committee should be
open to all Member States of the United Nations and Members of
its specialized agencies, to regional economic integration
organizations, as well as relevant stakeholders, consistent with
applicable United Nations rules;
10. Invites governments and other stakeholders in a position to do
so to provide extra budgetary resources to help to support the
implementation of the present resolution;
11. Requests the Executive Director to facilitate the participation of
and close cooperation and coordination with relevant regional and
international instruments and initiatives and all relevant
stakeholders in the context of the mandate of the intergovernmental
negotiating committee;
12. Also requests the Executive Director to convene a diplomatic
conference of plenipotentiaries upon completion of negotiations in
the intergovernmental negotiating committee, for the purpose of
adopting and opening for signature the instrument;
13. Further requests the Executive Director to report on progress
on the work of the intergovernmental negotiating committee to the
6th session of UNEA;
14. Requests the Executive Director to continue to support and
advance the work of the Global Partnership on Marine Litter, while
strengthening scientific, technical and technological knowledge
with regard to plastic pollution, including in the marine environment,
inter alia, on methodologies for monitoring, and sharing available
scientific and other relevant data and information;
15. Calls upon all Member States to continue and step up activities
and adopt voluntary measures to combat plastic pollution, including
measures related to sustainable consumption and production,
which may include circular economy approaches, and developing
and implementing national action plans, while fostering
international action and initiatives under respective national
regulatory frameworks, and also on a voluntary basis to provide
statistical information on environmentally sound management of

plastic waste, as appropriate, taking into account their national
circumstances;
16. Requests the Executive Director, subject to the availability of
financial resources, to convene a forum in conjunction with the first
session of the intergovernmental negotiating committee, building
upon existing initiatives, where appropriate, that is open to all
stakeholders to exchange information and activities related to
plastic pollution.
www.unep.org
Tenda Pengungsi Pasaman Penuh Sampah Plastik,
Posko Kesehatan Kosong
CNN Indonesia
Rabu, 02 Mar 2022 04:55 WIB
Sampah memenuhi salah satu titik pengungsian di Pasaman Barat, Sumbar, (Foto:
CNN Indonesia/Sonya)
Pasaman Barat, CNN Indonesia -- Sampah plastik yang bertebaran hingga
aroma pesing memenuhi lingkungan sekitar tenda pengungsian di
Lapangan Bola Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera
Barat, Selasa (1/3). Posko kesehatan pun tampak tak berpenghuni.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (28/1), di lokasi
pengungsian, terlihat di setiap tenda pengungsi tidak dilengkapi dengan
tong sampah. Sampah plastik, terutama botol, maupun sampah lainnya
menyebar di seluruh penjuru kemah pengungsian.
Tanah yang basah karena hujan kian menguatkan aroma tak sedap akibat
bau pesing dan aroma makanan basi.
Sementara, para pengungsi terlihat masih menyalakan tungku untuk
sekadar menghangatkan air dan memasak kebutuhan yang diperlukan.
Lihat Juga : Longsor Tutupi Jalan, Bantuan bagi Korban Gempa Sumbar Terhambat
Salah seorang pengungsi, Ari (40) mengatakan sejak hari pertama
mengungsi, Jumat (25/2), bersama beberapa pengungsi lainnya
mengumpulkan sampah ke sudut lapangan.
"Kalau yang bertebaran itu sampah plastik bekas minum sachet," katanya
kepada CNNIndonesia.com, di lokasi, Senin (28/2).
Selain itu, posko kesehatan yang seharusnya dibuka selama 24 jam setiap
harinya juga terlihat kosong dan sudah lama ditinggalkan. Di posko itu

hanya terlihat dua botol minuman kemasan dan beberapa sampah plastik
di halamannya.
Kepala Puskesmas Ladang Panjang Ismail mengatakan pihaknya sudah
menghimbau agar para pengungsi memungut sampahnya secara mandiri.
Lihat Juga : BMKG Ungkap Lebih dari 160 Kali Gempa Susulan di Pasaman Barat
"Sebenarnya sudah ada timnya, tapi memang sepertinya belum dilakukan
operasi pembersihan," kata dia.
Terpisah, pengungsi mendapatkan bantuan berupa bus yang menyediakan
panganan, di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat sejak Selasa (1/2).
Ada 500 porsi makanan yang akan dibagikan untuk para pengungsi setiap
harinya, terutama untuk lansia dan balita.
"Tidak hanya jenis makanan, cara penyajian dengan proses packaging
yang baik juga kami perhatikan," ujar Manajer Pelaku Kemanusiaan
sekaligus Koordinator Food Bus Aksi Cepat Tanggap (ACT) Muhammad
Khairudin.
"Karena ada dapur umum, jadi proses pembagian juga akan mengikut cara
pembagian itu (dapur umum)," lanjutnya.
Lihat Juga : Pascagempa, Pasaman Diterjang Hujan Badai dan Risiko Banjir Bandang
Food bus ini, yang tersebar di empat hingga lima titik evakuasi korban
gempa, akan beroperasi selama sembilan hingga sepuluh hari ke depan.
Sementara itu, 3.000 paket bantuan dari Presiden Joko Widodo tiba di
Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (1/3).
"Nanti malam setelah salat Isya akan kita bagikan kepada pengungsi,"
kata Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, kepada CNNIndonesia.com,
Selasa (01/03) di halaman Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat.
Bantuan Presiden itu, kata Hamsuardi, terdiri dari 2.000 paket untuk warga
Pasaman Barat dan 1.000 paket lainnya untuk warga Pasaman.
"Penyalurannya akan dibagikan per KK, dan diutamakan bagi pengungsi
yang disini dulu," jelasnya.
(nya/arh)
Baca artikel CNN Indonesia "Tenda Pengungsi Pasaman Penuh Sampah Plastik,
Posko Kesehatan Kosong" selengkapnya di sini:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301182944-20-
765552/tenda-pengungsi-pasaman-penuh-sampah-plastik-posko-
kesehatan-kosong

3 Maret 2022
Resolusi Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNEA-5.2)
Hari ini, palu dikerukkan pada mengamini pernyataan resolusi bersejarah
pada sesi kelima Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNEA-5.2) di Nairobi untuk mengakhiri polusi plastik dan membentuk
perjanjian internasional yang mengikat secara hukum pada tahun 2024.
Kepala Negara, Menteri Lingkungan Hidup, dan perwakilan lainnya dari
175 negara mendukung perjanjian penting yang membahas siklus hidup
penuh plastik dari sumber ke laut. Produksi plastik telah meningkat secara
eksponensial dalam beberapa dekade terakhir dan sekarang berjumlah
sekitar 400 juta ton per tahun – angka yang akan berlipat ganda pada
tahun 2040.
Inger Andersen, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP),
mengatakan kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan lingkungan
multilateral internasional yang paling penting sejak kesepakatan iklim
Paris.
UNEA-5 and UNEP@50 featured updates
www.unep.org
Ocean Plastic Is Bad,
but Soil Plastic Pollution May Be Worse
PUBLISHED BY
Mallory Daily
2 WEEKS AGO (today 060322)
While much of the public‘s attention—and funding for scientific research—
has been funneled into efforts that focus on the impact of plastics in marine
environments, the ones in our soils may be just as serious a problem. In
response, policymakers and scientists alike are starting to shift their
attention to the negative impacts of plastics on land.

According to a recent report by the United Nations‘ Food and Agriculture
Organization (FAO), the earth‘s soils may be more saturated with plastic
pollution than oceans and an estimated 80 percent of plastics found in
marine environments are first disposed of on land. The report announces
the first global call for action to protect agricultural soils from plastic
pollution based on the ―6R principle‖ for sustainable plastic use, which
involves refusing, redesigning, reducing, reusing, recycling, and recovering
plastics.
According to a recent UN report on plastics in agriculture, the earth‘s soils
may be more saturated with plastic pollution than oceans.
Agricultural production is a growing source of global plastic use,
accounting for 3.5 percent of global plastic production, according to the
FAO report. The report estimates that in 2019, the agriculture sector used
12.5 million tons of plastic, with crop and livestock sectors accounting for
10 million tons. While that may seem like an insignificant slice of the overall
problem, the threat lies in these products‘ proximity to earth‘s soils and the
food we consume. Commonly used agricultural products, such as non-
biodegradable plastic mulching films, greenhouse films, and polymer-
coated slow-release fertilizers, have a tendency to break down in the soil,
leaving behind pieces of plastic ranging in size from large to microscopic.
These pieces have unknown, yet potentially detrimental, implications for
ecosystems and human health.
While scientists note significant gaps in knowledge about how plastics
affect soils, a growing body of research has shown that they can serve as
vectors for chemicals and pathogens harmful to human health. They can
also disrupt soil biology and crop establishment, which could negatively
impact food security.
―Currently with all the use of plastics in agriculture, the focus is on what
benefits they deliver,‖ said Richard Thompson, a co-author of the report.
While plastics offer farmers benefits in the form of increased yields and
resource efficiency, ―there‘s very little focus on their potential for harm,‖
said Thompson.
The Rise of ‗Plasticulture‘
The term plasticulture describes the use of plastic products in nearly every
facet of agricultural production, from growing seedlings and preventing
weed pressure to storing food. It has been touted as a method for
increasing crop productivity and improving food security.

The use of plastic mulching films, for example, has been shown to increase
water-use efficiency in crop fields. Polymer-coated, controlled-release
fertilizers have also been shown to increase yields and reduce runoff by
slowly releasing nutrients. Plastic storage can increase the longevity of
harvested crops, and lightweight plastic bins can lead to cheaper, more
efficient transport to processors and retailers. Plastic-covered greenhouses
extend growing seasons in harsh weather conditions.
―Currently with all the use of plastics in agriculture, the focus is on what
benefits they deliver. There‘s very little focus on their potential for harm.‖
―It‘s not about stopping the use of plastic in agriculture, because there are
benefits,‖ said Luca Nizzetto, a senior research scientist cited in the FAO
report who specializes in microplastics in terrestrial environments with the
Norwegian Institute for Water Research. ―But they have to be verifiably
safe for the environment and used in a sustainable way.‖
While land-based experimentation has been limited, some research has
shown that plastics can absorb and concentrate pollutants and harbor
pathogens—and have detrimental effects on human and environmental
health. For example, an experiment led by Mary Beth Kirkham, a plant
physiologist and distinguished professor of agronomy at Kansas State
University, found that wheat plants grown in soils that contain microplastics
absorbed more cadmium than plants grown in soils where the contaminant
was present on its own.
The experiment‘s findings lead Kirkham to believe that more plastics in our
soils may lead to elevated levels of toxins in our food. ―These are
concerns, but they are big question marks, too,‖ said Kirkham. ―We need
more studies.‖
Many of the products used in agricultural production have a relatively short
lifespan—12 months or less—and few options exist for end-of-life
recycling, especially in rural areas with a shortage of waste management
infrastructure.
When no collection system exists for these plastics after they‘re no longer
of use, a farmer has limited and potentially hazardous options for getting
rid of them: take them to the landfill, burn them, or keep them in their fields.
Burning plastics releases harmful chemicals, like dioxins, which can cause
carcinogenic effects when inhaled by humans. Kirkham says she has
gotten calls about farmers tilling plastic mulching films into their fields,
citing a lack of access to machinery for retrieval. When agricultural plastics
are left in fields, they break down into smaller particles that have the

potential to persist in the soil for a very long time. Earthworms can ingest
and transport these particles to deeper levels of the soil, and their
accumulation can lead to impediments in the flow of moisture and nutrients
and may inhibit the soil‘s ability to retain water.
While plasticulture is given credit for boosts in production in the short-term,
little evidence has been gathered about the long-term impacts of
agricultural plastics on soil health and, thus, the long-game of food
security.
―Yes, we need more science to fully understand, but it‘s clear that there‘s
an urgency to act,‖ said Giulia Carlini, a senior attorney with the Center for
International Environmental Law, an organization that advocates for the
creation of an international agreement on curbing plastic pollution. ―We
should apply the precautionary principle because we‘ve learned so many
late lessons from early warnings.‖
We‘ll bring the news to you.
Get the weekly Civil Eats newsletter, delivered to your inbox.
Sign up today
Expanding Producer Responsibility
Those concerned with agricultural plastics in the soil are looking to address
the problem from several fronts.
Acknowledging that there is no silver bullet, the FAO report outlines a
variety of recommendations that span several different policy arenas,
including eliminating the use of the most problematic agricultural plastics,
investing in biodegradable substitutes, and mandatory extended producer
responsibility obligations for appropriate end-of-life management. The
authors of the report also suggest establishing an international, voluntary
code of conduct on sustainable use, which will be discussed by the FAO‘s
Committee on Agriculture in July, said Thompson, one of the report‘s
authors.
―A voluntary code can have a much wider scope, because it doesn‘t
require consensus between all the countries that are debating it,‖ said
Thompson. ―It can set responsibilities for a wider range of stakeholders
rather than just national governments.‖
―There are links between the climate crisis, plastics, biodiversity, and
toxics. They are all part of the same story.‖

The report also supports mandated solutions. Carlini and her colleagues,
for example, are gearing up for negotiations on drafted resolutions for a
global, legally binding plastics treaty at the U.N. Environment Assembly
(UNEA) in Nairobi this month. While countries joined together at UNEA in
2019 and previous sessions to pass a resolution on marine plastic
pollution, Carlini is advocating for policymakers to take a broader
approach.
―We‘re extracting fossil fuels and using them to make chemicals and
pesticides and plastics that are then polluting the world,‖ said Carlini.
―There are links between the climate crisis, plastics, biodiversity, and
toxics. They are all part of the same story.‖
Meanwhile, Nizzetto is working with PAPILLIONS, a research project
supported by the European Commission to study the lifecycle of
agricultural plastics and their long-term impacts. The group is calling on
policymakers to establish sustainability criteria for agricultural plastics,
including biodegradability standards, life-cycle traceability, and increased
funding for research that investigates the complex interactions among
plastics and other pollutants in soils, including pesticides and heavy
metals.
In the U.S., potential solutions to address agricultural plastics have been
slower to develop.
The FAO report emphasizes solutions that embrace the ―polluter pays‖
principle, including Extended Producer Responsibility (EPR) schemes that
promote closed-loop recycling of agricultural plastics, funded by the
corporations that produce them. With a mandated EPR system, the
producers of agricultural plastics would be responsible for funding and
developing the infrastructure needed to collect and recycle those materials
based on government regulations that outline sustainable management.
―If the corporation is required to pay for end-of-life disposal and it‘s costly,
they will be incentivized to reduce the toxins in their products or design
them for recyclability,‖ said Suna Bayrakal, director of policy and programs
at the Boston-based Product Stewardship Institute. ―EPR laws shift the
financial and management responsibility to the producers, all while
retaining government oversight.‖
EPR programs currently exist in 33 states and Washington, D.C. for a
variety of products like batteries, paint, pharmaceuticals, and tires. Last
year, Maine and Oregonpassed the first-ever U.S. EPR laws to require
companies that put consumer packaging on the market to contribute to the

costs of collection and recycling. But few of these mandates cover
agricultural plastics, aside from California‘s recycling program for pesticide
containers of 55 gallons or less.
Today‘s food system is complex.
Invest in nonprofit journalism that tells the whole story.
BECOME A MEMBER
Voluntary programs do exist, such as the Ag Container Recycling Council,
which collects agricultural plastics around the U.S., but these programs
leave room for ―free riders‖ that benefit from the collection infrastructure but
don‘t contribute toward the cost of a product‘s end-life management.
―If we‘re not going to have mandatory EPR, we at least need voluntary
EPR, with the addition of social capital,‖ said Anne Macmillan, an
agrichemical toxicologist who has worked on the recyclability of agricultural
plastics with the Vermont Agency of Agriculture, Food, and Markets for
over 20 years. Without industry funding dictated by mandatory programs,
or encouraged by voluntary EPR, she says, either local governments or
farmers are going to have to shoulder the costs. ―[Industry] has the deep
pockets,‖ she said. ―Farmers don‘t.‖
Plus, farmers don‘t always have options for where to send their waste.
―The markets come and go based on the price of oil, so there‘s no stable
place for farmers to turn to recycle their materials,‖ said Macmillan. Even
so, farmer-backed efforts to spur EPR development have little momentum
in the U.S.
―If we‘re looking at solutions to the plastic crisis, which would include the
plastics we find in agriculture, we should go for a global solution, because
it‘s a global problem.‖
Bayrakal says national barriers to implementation of EPR can be traced to
a general lack of knowledge about EPR models, as well as to a range in
the levels of industry engagement and support for EPR. ―Most of the [EPR]
laws are state level, but producers can be global,‖ said Bayrakal. ―Some of
these corporations and their trade associations, for example, have
counterparts in Canada that are implementing laws there that they‘re
resisting in the U.S.‖
Even if EPR schemes were more widely utilized, they wouldn‘t necessarily
address the environmental problems that arise from extracting and
transporting fossil fuels to feed global plastic demand, which is why the

FAO report emphasizes the need for coordinated action to reduce the use
of plastic altogether.
―If we‘re looking at solutions to the plastic crisis, which would include the
plastics we find in agriculture,‖ said Carlini. ―We should go for a global
solution, because it‘s a global problem.‖
Subscribe to updates
Mallory Daily
Mallory Daily is a master's student at the University of Missouri-Columbia, focusing on
investigative environmental reporting. She is a 2021 Pulitzer Center Reporting Fellow.
She has reported pieces in both radio and print for St. Louis Public Radio, Interfaith
Voices public radio program, The Columbia Missourian, and The Midwest Center for
Investigative Reporting. She is passionate about linking environmental coverage to the
intersections of agriculture, rural life, and public health. In her spare time, she loves to
garden and canoe Missouri‘s spring-fed rivers.
https://civileats-
com.cdn.ampproject.org/c/s/civileats.com/2022/02/23/agricultural-plastic-
soil-pollution-waste-recycling-epr-packaging-soil-
health/amp/?fbclid=IwAR2Qr3ycK_YJ4sTGcZCbq1V5SPNEGn27CEbcPq
qDq_lbK6F9ntpq2UaJ7Z4
Jurnalistik online dewasa ini judul-judul cenderung diupayakan
membuat orang penasaran agar dibaca orang (garis miring di judul,
dari saya) sudah merambah ke info issue atau masalah sampah ,,,
Buat penasaran? Cara cari iklan media online?
Ratusan Ton Sampah di Palembang Tidak
Terangkut ke TPA, Ini Penyebabnya
Antara • Sabtu, 05 Maret 2022 - 10:12:00 WIB
Pemkot Palembang menerima truk pengangkut sampah dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. (Foto: Antara)
PALEMBANG, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang,
Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami kekurangan truk pengakut
sampah. Dengan hanya memiliki 121 truk, dari sekitar 1.000 ton sampah
per hari, hanya 700-800 ton yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA). Hal ini terungkap saat serah terima bantuan dua truk dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Palembang,
Jumat (4/3/2022).
BACA JUGA: Herman Deru Dorong NU Dirikan Lembaga Pendidikan di Sumsel
Kepala Bidang Penanggulangan Kebersihan DLHK Palembang
Syaparudin mengatakan pemberian truk tersebut membantu pihaknya
dalam mengatasi permasalahan angkutan sampah di Palembang. "Sebab
kondisinya saat ini kami membutuhkan penambahan truk angkutan
sampah lagi," ujarnya.
Menurut dia, saat ini jumlah armada truk yang dimiliki DLHK Palembang
belum proporsional untuk mengangkut sampah dari 18 kecamatan yang
bisa mencapai 1.000 ton per hari. DLHK Palembang memiliki 121 truk
sampah dan hanya mampu mengerahkan rata-rata enam truk per
kecamatan.
BACA JUGA: Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Sumsel, Airlangga: Tak Lepas dari
Keberhasilan Penanganan Covid-19
Lihat juga: Andin Akan Segera Melahirkan Editor : Berli Zulkanedi
Halaman Selanjutnya
Artikel ini telah tayang di sumsel.inews.id dengan judul " Ratusan Ton Sampah di
Palembang Tidak Terangkut ke TPA, Ini Penyebabnya ", Klik untuk baca:
https://sumsel.inews.id/berita/ratusan-ton-sampah-di-palembang-tidak-
terangkut-ke-tpa-ini-penyebabnya
.

Foto pemulung cilik dijadikan obyek untuk dimnafaatkan
sebagai materi buly mem-bully –
Dalam pandangan saya ini sama sekali tak etis
Cuitan di Twitter 6 Maret 2022
7 Maret 2022
KSBB Persampahan
Yogi Ihwan
Halo Sahabat Lingkungan,
Apakah kalian sudah tahu KSBB Persampahan?
Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Persampahaan merupakan
platform donasi berbasis daring yang disediakan Pemprov DKI Jakarta
untuk memfasilitasi ide, inisiatif serta inovasi guna mewujudkan Jakarta
yang bersih.
Lebih jelasnya, coba deh browsing ke https://ksbbpersampahan.com/
Disana kita akan paham bahwa pengelolaan Sampah adalah
Tanggungjawab Bersama.

Yuk kita bergerak Bersama
#PilahSampahdariRumah
#JakartaSadarSampah
#JakartaKotaKolaborasi
@aniesbaswedan @arizapatria @dkijakarta @jakartasadarsampah
@asepkuswanto @marullahmatali.real @tcare.id
https://www.instagram.com/p/Cay7RHtPpWV/?utm_medium=share_sheet
7 Maret 2022
Agus Subagya ▶ Indonesian Waste Platform (Facebook)
MEDIOPLAST
Teknik Menanam Di Media Plastik
Plastik sering dituduh sebagai material pencemar lingkungan, karena
plastik tidak bisa terurai di tanah.
Tapi bagaimana jika plastik ini dijadikan sebagai media tanam ?
Apakah material yg tidak bisa terurai ditanah hingga ratusan tahun ini, bisa
digunakan sebagai media tumbuh kembang tanaman ?
Sabtu 5 maret 2022 saya menyempatkan belajar menanam dg
menggunakan media dari sampah2 plastik, bertempat di Ibu YAYA Di
Dusun Klakah Sendangtirto Berbah Sleman.
Oleh ibu Yaya, justru material yg tidak bisa terurai di tanah ratusan tahun
dan tidak bisa menyerap air ini, terbukti bisa dimanfaatkan sebagai media
tanam. Terbukti meskipun tanpa media tanam dari tanah atau bahan2
organik, selama kebutuhan nutrisi tanaman tercukupi, plastik2 itu tidak
mempengaruhi tumbuh kembang tanaman.
Praktek medioplast dari ibu Yaya ini, bisa menjadikan "antitesa" bahwa
plastik mengganggu lingkungan karena tidak bisa terurai di tanah, tetapi
justru plastik bisa digunakan sebagai media tanam tanpa menganggu
tumbuh kembang tanaman, selama nutrisi tanaman tercukupi.

Tetapi ibu Yaya belum berani mencoba dg tanaman buah. Apakah
plastik yg digunakan untuk media tanam ini mempengaruhi atau meracuni
buah yg dihasilkanya ? Hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut.
Apapun pendapat masyarakat ttg plastik yg mengganggu lingkungan
karena tidak terurai di tanah, hasil praktek dari ibu Yaya ini dapat
membuktikan dan membuka "hipotesa baru" tentang material plastik yg
ditimbun di dalam tanah.
Yesterday at 2:33 AM · Facebook for Android ·
Public group
Save · More
LikeReactCommentShare 5
Write a comment...
Afiya Syarif
Maaf Pak, Bu, menurut saya kalau plastiknya dicacah-cacah seperti
demikian justru menghilangkan nilai daur ulang dari plastik tersebut yang
mungkin seharusnya bisa diolah pihak ketiga (walau bukan berarti nol
polusi) �
terlebih jika memang niatnya menunggu sampai plastik tersebut
terurai, rasanya akan membutuhkan waktu terlalu lama… saya justru
khawatir jika ternyata mikroplastik yg dihasilkan ternyata juga
membahayakan hewan-hewan yang ada di sekitar kebun/halaman tempat
media tanam digunakan, termasuk mungkin cacing yang membantu
penggemburan tanah, karena menelan plastiknya secara langsung.. �
2 · Like · React · Reply · More · Yesterday at 1:00 PM
Agus Subagya
Afiya Syarif
ibu Yaya sebatas bereksperimen dan sudah menunjukkan hasilnya
bahwa plastik tidak berpengaruh thd tumbuh kembang tanaman, ini
adalah sebuah antitesa bahwa plastik merusak kesuburan tanaman. Maka
selanjutnya dapat disusun hipotesa2 baru oleh pihak2 yg memiliki keahlian
akademis berdasarkan eksperimen dari ibu Yaya ini.
Like · React · Reply · More · Yesterday at 1:07 PM
GROUP MENU
About
Discussion
Info
Add Members
Members5388
Photos7191 dst

7 Maret 2022
Cigarette filters
Utas oleh
@UNEP
Cigarette filters break into smaller plastic pieces leaching out some of the
7000 chemicals contained in a single cigarette. �
Tap to look closer.�
"It‘s just one cigarette.‖ said 7 billion people. This is easy to say when
relaxing on a beach, but what happens when you take a CLOSER LOOK?
Cigarette butts contain filters that are composed of thousands of cellulose
acetate fibres. Those never disappear from our environment.
�
The microplastics from these cigarettes accumulate at the bottom of the
ocean. �
These are absorbed or eaten by animals and then make their way
up the food chain into humans.
�
Plastic should not be ingested by wildlife.
Do you have smoke-free beaches in your country? �
If not, see how
Australia is implementing here: �� It‘s time to
#FaceThePlasticTruth. Go to & pledge to change your habits to help
#BeatPlasticPollution for #CleanSeas today. �
https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-15-smokefree-
environment/15-7-legislation/table-15-7-2-implementation-dates-aus
Utas tidak lengkap? Coba Perbarui Utas
Bagikan keWhatsappFacebookTwitterCopy Link
Baca di Twitter ↗️
Follow Twitter @bacautas ↗️
Komentar saya
Silahkan cari dan cermati video yang tampilkan seorang muda India
yang telah mengubah punting rokok filter menjadi beberapa produk.
Upcycle istilahnya bukan daur guna atau daur ulang.

Le Minerale Berkomitmen Perluas Jangkauan
Pengelolaan dan Edukasi Sampah PET
Atik Untari Selasa, 08 Maret 2022 - 10:09 WIB
Dropbox Le Minerale dan Plasticpay di Jakarta Utara A A A
JAKARTA - PT Tirta Fresindo Jaya, yang memproduksi air minum dalam
kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dikenal sebagai perusahaan
yang fokus dan konsisten mengkampanyekan pengelolaan sampah plastik
melalui konsep ekonomi sirkular kepada masyarakat Indonesia. Ini untuk
menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan manfaat
ekonomi.
Konsep ekonomi sirkular (Circular Economy) berpedoman pada prinsip
meregenerasikan bahan pada akhir umur layanan demi menggali nilai
maksimum dari penggunaan dan menjaga sumber daya selama mungkin.
Sejak awal, Le Minerale berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang
berkelanjutan dengan memberikan manfaat bagi semua pihak, dengan
mengedepankan aspek keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Karena itu
Le Minerale mampu berkembang menjadi pilihan utama konsumen
Indonesia sejak 2015.
Edukasi pilah sampah plastik bersama Indonesian Waste Platform (IWP)
Pengendalian Dampak Sampah Plastik Setahun berlalu sejak gerakan ini
pertama digagas, perusahaan berhasil berkontribusi melalui aksi nyata
terhadap industri daur ulang dan berfokus pada edukasi dan pengoleksian
sampah. Pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang terus
berkembang dikarenakan bertambahnya populasi negara, gaya hidup
konsumtif dan sistem penanganan sampah.
Salah satu cara mengatasi masalah sampah plastik adalah dengan
mendaur ulang plastik. Namun tidak semua plastik itu sama, di dalam
industri daur ulang plastik, PET merupakan jenis plastik paling banyak
didaur ulang karena keamanan kualitas tidak menurun walau berkali-kali
didaur ulang, sangat fleksibel dijadikan beragam produk dan memiliki nilai
ekonomi tinggi bagi pelaku industri.
Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah,
dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, memaparkan
dalam pengelolaan sampah, KLHK mendukung tiga pendekatan yang

dipakai yakni pendekatan zero waste melalui perubahan perilaku,
pendekatan teknologi, dan pendekatan ekonomi sirkular. ―Ekonomi sirkular
adalah solusi yang baik dalam soal penanganan limbah plastik.
Selain mengurangi pencemaran lingkungan, mampu menghemat
permintaan sumber daya alam, bisa mengurangi impor bahan baku
sampah plastik untuk industri daur ulang yang masih kekurangan, dan
mendatangkan nafkah bagi masyarakat pengepul. Sebuah win-win
solution,‖ tegas Vivien.
Penyerahan bantuan modal usaha bergulir untuk mitra ADUPI Visi
Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Minerale Pendekatan ekonomi
sirkular yang jelas ini harus dibarengi dengan aksi nyata yang diinisiasi
pihak swasta untuk mengelola dan menangani sampah secara terpadu.
Apalagi Indonesia sudah memiliki UU No 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, di mana salah satu isinya tentang Extended
Producer Responsibility (EPR).
Le Minerale berkomitmen dalam penerapan program EPR guna
menangani masalah sampah bersama dengan KLHK. Hal ini yang
mendorong Le Minerale untuk menginisiasi Gerakan Ekonomi Sirkular
Nasional (GESN) pada 23 Februari 2021, berkolaborasi dengan multi-
stakeholder; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), dan Ikatan Pemulung
Indonesia (IPI).
GESN Le Minerale memiliki program kerja untuk meningkatkan persentase
pengumpulan plastik pasca konsumsi untuk didaur ulang lebih dari 20%
oleh para mitra, melalui bimbingan operasional, pemberian mesin, modal
kerja, dan edukasi. Visi dan tujuan dari GESN Le Minerale ini adalah
mengumpulkan sampah plastik pasca konsumsi, mensinergikan mult-
stakeholder, dan mengedukasi pemilahan sampah. Hingga saat ini, Le
Minerale sudah berkolaborasi dengan 17 stakeholder di antaranya: ADUPI,
IPI, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI),
Plasticpay dan juga Fakultas Teknik UI.
Kerja sama ini juga mencakup kegiatan mengedukasi dan mendukung
pengelolaan sampah plastik di rumah dan lingkungan masyarakat.
―Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Minerale harus menjadi katalis
untuk percepat kolaborasi kemitraan dan hasil kerja yang konkret. Le
Minerale beserta para mitra berharap program kerja ini dapat menjadi

solusi tepat dalam mengatasi permasalahan sampah plastik.‖ ujar Ronald
Atmadja, Sustainability Director PT Tirta Fresindo Jaya.
Misi Pengumpulan GESN Le Minerale bersinergi terhadap upaya
pemerintah dan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah plastik.
Kerjasama dengan berbagai pihak diharapkan semakin luas dan
bermanfaat. Sebagai langkah dasar, GESN bekerja-sama dengan KLHK
merancang Panduan Nasional Standarisasi Operasional untuk pendataan,
peningkatan profesionalisme dan kapabilitas pelaku usaha secara holistik.
Kolaborasi dengan pelaku industri daur ulang plastik tradisional dengan
memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing, misalnya jika selama ini proses pemilahan dilakukan secara
manual maka diberikan bantuan berupa mesin konveyor agar lebih efisien
dan efektif. Ada pula bantuan berupa mesin press dengan kapasitas besar
dan teknologi yang lebih canggih, serta bentuk bantuan lainnya berupa
modal bergulir.
Untuk memastikan program GESN berjalan dengan baik di mitra pengepul
dan Bank Sampah Induk, Le Minerale membentuk tim lapangan GESN
yang berfungsi untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan
bimbingan. Sementara itu, Le Minerale bersama ADUPI dan IPI
menggalang kerjasama pelaku industri daur ulang plastik untuk
mengumpulkan sampah plastik PET pasca konsumsi dengan total area
pengumpulan di 158 titik area Jabotabek, bekerja sama dengan pengepul
tradisional, Bank Sampah Induk maupun bank sampah unit. Diperkirakan
sepanjang tahun lalu GESN berhasil memproses 4.119 ton plastik PET.
Le Minerale juga telah menyebarkan dropbox sampah plastik di lebih dari
100 titik di Jabodetabek untuk meningkatkan kesadaran dan manfaat
ekonomi sirkular.
Menurut Ketua Umum ADUPI, Christine Halim, Program GESN dirancang
untuk menjawab kekurangan atau hambatan pertumbuhan dalam sistem
kerja pengepul dan kegiatan daur ulang limbah plastik. ―Beberapa jenis
plastik memiliki nilai ekonomi yang tinggi, salah satunya adalah plastik
jenis PET yang memiliki demand yang tinggi di industri daur ulang.
Penggunaan bahan ini sejalan dengan visi KLHK mengenai peta
penanganan sampah melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali dengan
prinsip sirkular ekonomi," katanya. Sebagai bentuk apresiasi Le Minerale

terhadap peranan penting pemulung dalam mata rantai ekonomi sirkular,
maka Le Minerale juga ikut berkontribusi dalam mensejahterakan keluarga
pemulung, seperti pemberian beasiswa pendidikan untuk anak pemulung,
membentuk koperasi pemulung dan juga pemberian bantuan berupa
mesin press untuk mendukung pengumpulan limbah plastik menjadi lebih
baik, melalui kerja sama dengan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI).
Riset terbaru Sustainable Waste Indonesia (SWI) mengungkapkan bahwa
skema ekonomi sirkular cukup efektif. Sepanjang Maret-Agustus 2021
tingkat daur ulang botol PET sebesar 74%, galon PET 93%, dan gelas PP
81%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap material PET masih
sangat tinggi karena inovasi produk berbasis PET juga terus berkembang.
Riset SWI juga menggambarkan bahwa penghasilan para pengepul
sampah ini bergantung dari daur ulang plastik PET, dimana sekitar 30% -
48% penghasilan mereka didapatkan dari penjualan plastik jenis PET.
Di Jabodetabek saja, plastik PET berkontribusi lebih dari Rp 700 juta per
hari dari rantai pengepul, dan lebih dari Rp 1 miliar per hari dari total rantai
agregasi. Gerakan bersama ini mampu menciptakan 57.500 lapangan
pekerjaan dan 1.370 UMKM yang tentunya sangat menolong sosial
ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Karena itu SWI
memberikan rekomendasi untuk memulai program pemilahan sampah dan
insentif ekonomi kepada rantai daur ulang.
Misi Edukasi GESN Konsep ekonomi sirkular adalah meminimalisasi
sampah dengan mentransformasikannya menjadi produk baru dan sumber
daya yang berguna. Penerapan model ekonomi sirkular bisa dipercepat
dengan perubahan perilaku dan mentalitas semua instansi untuk peduli
kepada peran individu dalam rantai ekonomi sirkular. Demi memberikan
pengetahuan tentang ekonomi sirkular dan pemilihan sampah dari rumah
tersebut kepada masyarakat, maka program GESN aktif mengedukasi
untuk mensukseskan perubahan perilaku.
Target edukasi yang dibidik adalah membangun kebiasaan masyarakat
untuk mulai memilah sampah sesuai kategorinya, dengan memisahkan
antara sampah organik, sampah anorganik dan sampah plastik. Lalu
masyarakat bisa mengumpulkan sampah terpilah ke dalam dropbox yang
tersedia di beberapa lokasi dalam program gerakan sedekah sampah,
pemulung perumahan, aplikasi online sampah hingga ke bank sampah
untuk didaur ulang, menjadi barang baru sebagai plastik botol, kontainer

makan, polyester, dacron, karpet, kaos olahraga dan berbagai produk
industri konstruksi.
Le Minerale mensosialisasikan program GESN melalui pesan layanan
masyarakat di beberapa stasiun TV Swasta, yang merupakan media
informasi yang masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, agar
tujuan edukasi pilah sampah dan ekonomi sirkular bisa diterima dan
dimengerti oleh masyarakat secara lebih luas. Sosialisasi tersebut
didukung pula oleh KLHK, Kementrian Perindustrian, Fakultas Teknik UI,
Metro TV, serta Kompas TV. Selanjutnya untuk mengedukasi masyarakat
sejak dini dalam mempraktekkan konsep Pilah Sampah yang tepat, Le
Minerale mendukung program institusi dan asosiasi seperti Sekolah
Sampah Nusantara KLHK, World Clean Up Day Lion Club, dan beragam
seminar bank sampah unit kepada nasabah. Selain melalui media
elektronik,
Le Minerale juga menempatkan lebih dari 100 dropbox yang tersebar
mendekati sumber awal sampah yaitu area perumahan, perkantoran,
pasar, Masjid maupun Sekolah, bersama PlasticPay sampah botol plastik
yang terkumpul dapat ditukarkan menjadi uang elektronik. Edukasi yang
berbasis perubahan perilaku secara praktis dan berekonomi diharapkan
menjadi solusi efektif dan berkesan oleh masyarakat.
Hasil dan Target Baru Tahun ini, Le Minerale telah mendukung
pembentukan dan operasional program nasional koleksi sampah oleh
organisasi keagamaan yang mampu mempengaruhi perilaku masyarakat.
―Kami mengapresiasi semua mitra GESN atas semangat dan
kerjasamanya yang luar biasa. Kita telah mengambil langkah awal dan
akan tingkatkan kontribusi positif terhadap pengelolaan sampah plastik
nasional,‖ ujar Ronald.
Le Minerale juga akan memperbesar cakupan wilayah GESN, diantaranya
ekspansi ke Jawa Timur dengan menambah 20 mitra pelapak dan 200 unit
dropbox, dengan target mengumpulkan lebih dari 10.000 ton sampah
plastik per tahunnya.
Lihat Juga: Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Minerale Terus Mengedukasi
Konsumen
(atk)
pengelolaan sampah le minerale jaga lingkungan

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 08 Maret 2022 -
10:09 WIB oleh Atik Untari dengan judul "Le Minerale Berkomitmen Perluas Jangkauan
Pengelolaan dan Edukasi Sampah PET". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://ekbis.sindonews.com/read/706133/77/le-minerale-berkomitmen-
perluas-jangkauan-pengelolaan-dan-edukasi-sampah-pet-
1646712191?showpage=all
KABUPATEN BOGOR · 9 Mar 2022 11:42 WIB
Wabup Bogor Sebut Sampah di Sungai Cisarua
Ulah Pedagang
Bogordaily.net – Tumpukan sampah di anak sungai Ciliwung,
didominasi sampah dari Pasar Cisarua, salah satunya Bangkai ayam.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan membenarkan
sampah-sampah yang berserakan di sungai Cisarua ulah pedagang yang
selalu membuang limbahnya ke sungai Cisarua.
―Bukan diduga lagi, karena setelah kita melihat tumpukan sampahnya itu
sumbernya dari pasar Cisarua. Saya lihat faktanya seperti itu,‖ kata Wakil
Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Rabu, 9 Maret 2022.
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Heri/Bogordaily.net)
Dengan melihat faktanya seperti itu,
Iwan meminta kepada Perumda Pasar
Tohaga Kabupaten Bogor dan
pengelola pasar Cisarua untuk rajin
membersihkan sampah-sampah
tersebut dan harus tegas.
―Jangan sampai Pasar itu menjadi
distribusi atau distributor terbesar
membuang sampah ke sungai Cisarua.
Itu pasar Cisarua,‖ ujarnya.
Iwan pun mengaku akan memanggil Perumda Pasar Tohaga dan
pengelola untuk bersama-sama membersihkan sungai Cisarua.
―Dalam waktu dekat ini saya akan berkoordinasi dengan Perumda Pasar
dan pengelola Pasar Cisarua untuk rajin membersihkan sampah secara
masif,‖ tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar
Tohaga Kabupaten Bogor melalui Humas-nya Defi Imanullah membantah
sampah-sampah yang berserakan di anak sungai Ciliwung yakni sungai
Cisarua bersumber dari Pasar Cisarua.
Menurutnya, Pasar Cisarua yang menjadi tanggung jawab Perumda Pasar
Tohaga Bogor ini sudah difasilitasi tempat penampungan sampah
sementara (TPS) dan juga bak-bak sampah di setiap selasar atau lorong.
Selain itu, pihaknya juga selalu memberikan edukasi kepada pedagang
untuk tidak membuang sampah sembarangan atau ke kali.
―Jadi begini, pasar Cisarua sudah ada TPS dan juga bak-bak sampah. Jadi
saya rasa pedagang membuang sampah ke tempat yang sudah kita
sediakan, kemudian sampah-sampah yang ada di TPS diangkut oleh
petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke Galuga,‖ kata
Defi saat dikonfirmasi
Bogordaily.net, Senin, 7 Maret 2022.
Lanjut Defi, perihal sampah itu Perumda Pasar Tohaga sudah bekerja
sama dengan DLH, sehingga sampah-sampah yang ada di Pasar Cisarua
selalu diangkut oleh petugas DLH sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Namun di samping itu, kata Defi, pihaknya dilema karena TPS yang ada
sekarang itu aksesnya bisa dilalui warga, sehingga kemungkinan banyak
warga juga yang membuang sampah ke TPS yang ada di pasar tersebut.
―Itu yang membuat kita dilema, dan juga menjadi PR kita bersama,‖
ucapnya.
Selain itu, Defi menegaskan, sampah-sampah yang berserakan di kali
Cisarua bukanlah bersumber dari Pasar, karena ditemukan juga sampah-
sampah rumah tangga seperti kasur dan lain sebagainya. Di samping itu,
aksi bersih-bersih yang dilakukan di kali Cisarua beberapa waktu lalu,
pihaknya tidak mengetahui.
―Biasanya kalau ada aksi bersih-bersih di kali Cisarua selalu sampai ke
kami. Tapi yang kemarin itu tidak ada tembusan ke kami, jadi kami tidak
tahu,‖ katanya.

Sebelumnya, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Cisarua
bersama Ormas dan aktivis lingkungan melakukan bebersih sampah di kali
Cisarua pada Sabtu, 5 Maret 2022 lalu.
Dalam aksi tersebut, banyak ditemukan bangkai ayam dan sampah
rumah tangga lainnya, seperti tempat tidur, pampers dan lain sebagainya.
(Heri Supriatna)
Buang Sampah Headline Pedagang Sampah Sungai Ciliwung
R.A WulansariRedaktur
https://bogordaily.net/2022/03/wabup-bogor-sebut-sampah-di-sungai-
cisarua-ulah-pedagang/
09 March 2022, 12:58 WIB
KLHK Cek Kesiapan Pengelolaan Sampah
di Sirkuit MotoGP Mandalika
mediaindonesia.com | Humaniora
Ist/KLHk Dirjen PSLB3,
KLHK, Rosa Vivien
Ratnawati, meninjau
persiapan pengelolaan
sampah di Sirkuit
Mandalika, Lombok
Tengah, NTB, Rabu
(9/3).
PERSIAPAM ajang
MotoGP yang akan
digelar di Sirkuit
Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 18-20
Maret mendatang telah berjalan dengan baik. Total sampah yang
dihasilkan selama event diperkirakan hampir 100 ton, limbah B3 oli bekas
diperkirakan 2000 liter, dan limbah medis diperkirakan 200 kg.

Plastik n Sampah Pantauan Maret 2022.pdf

Plastik n Sampah Pantauan Maret 2022.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Biotani & Bahari Indonesia

More from Biotani & Bahari Indonesia (20)

Plastik n Sampah Pantauan Maret 2022.pdf