Dokumen tersebut membahas tentang sejarah subsidi pupuk di Indonesia sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Terdapat beberapa masalah dalam sistem subsidi pupuk saat ini, seperti kelangkaan pupuk, waktu dan harga penyaluran yang tidak tepat, serta penggunaan pupuk siluman. Dokumen ini menyarankan beberapa solusi seperti melibatkan petani dalam penyusunan rencana kebutuhan, memperkuat kelompok tani, s

1. Problem Pupuk Bersubsidi dan Alternatif
Pemecahan Masalah di Lapangan
St Felix Lamuri

2. Milestone :
a.1967 : Trilogi Pembangunan  Pemenuhan Swasembada Pangan
b.1970 : Kebijakan Strategis : Intensifikasi & Ekstensifikasi Pertanian,
Revolusi Hijau.
c. 1972-1994 : Peningkatan Kapasitas Produksi Pupuk Kimia (Pusri 1963,
Petrokimia 1972, Pupuk Kujang 1978, Pupuk Kaltim 1980, PIM 1982)
d.1984 : Swasembada Pangan
e.1985 : Penghargaan FAO untuk Swasembada Pangan Indonesia
f. 2014 : Penguatan Ekonomi (Komunitas) Desa
• Kebijakan terkait Pupuk dan Pestisida
a. 1960-1979 : Intervensi Pemerintah Tidak Langsung (Semi Regulated)
b. 1979-1998 : Intervensi Pemerintah Langsung (Fully Regulated)
c. 1988 : Produsen nomor 3 pupuk nitrogen di Asia sesudah RRC & India
d. 1997 : Pupuk Indonesia Persero (PP no.28 tahun 1997)
e. 1998-2002 : Mekanisme Pengelolaan diserahkan pada pasar pupuk nasional
f. 2002-2008 : Evaluasi dan Penyiapan Kebijakan Tata Kelola (Penghapusan Subsidi)
g. 2008-……. : Subsidi Pupuk Tidak Langsung (subsidi untuk pabrik pupuk)
KILAS BALIK PERTANIAN NASIONAL

3. LIFE CYCLE PUPUK SUBSIDI
 Sesuai Tata Aturan Resmi…
 Karakteristik Pengajuan Pupuk :
a. Pola Pengajuan Berjenjang (Bottom Up)
b. Diatur oleh ketentuan perundangan (Kementan-Dir.PSP, Kemendag)
c. Kompilasi data di tiap Tingkatan (Kecamatan-Kabupaten-Propinsi) dengan
timeline yang jelas
d. Petani menjadi narasumber utama (input kebutuhan)
e. Kunci kebutuhan ada di tingkat Poktan (jenis, kuantitas dan luasan lahan)
 Karakteristik Penyaluran Pupuk :
a. Berjenjang (Top Down)
b. Penyaluran dilakukan bertahap per Lini (I, II, III, IV).
c. Melibatkan Pengawasan Pupuk & Pestisida (KPPP) di tiap Kabupaten/Kota &
Propinsi
Pengaturan Khusus Penyaluran dari Produsen (Pusri, PKT, PIM ke Lini II atau
Gudang Propinsi, PKG & PK ke lini III atau Gudang Kabupaten)
a. Ketentuan Distribusi antar LINI diatur oleh Kementerian Perdagangan
b. Dokumen SPJB berlaku antar lini dan mengacu Azas 6 Tepat (Jenis, Jumlah,
Mutu, Waktu, Tempat & Harga)
c. Pembelian di Kios (Pengecer) mengacu pada RDKK resmi dan SPJB.

4. Dasar Pegangan Terkini Untuk Petani
 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK (Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian 2012.
 Pelaksanaan verifikasi dan validasi Penyaluran pupuk
bersubsidi tahun 2014 (dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian 2014)
 Perubahan informasi (realokasi) berdasarkan
ketersediaan dan kebutuhan propinsi. (dikeluarkan oleh
Dirjen Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian 2014)

5. ALUR PENGAJUAN
SK Menteri
Pertanian & SK
Menteri
Perdagangan
SK Gubernur
Kompilasi &
Persetujuan DisTan
di Propinsi
Kompilasi &
Persetujuan DisTan
Kabupaten
Persetujuan Ka.UPT
Pertanian
Kecamatan
Pengesahan RDKK
oleh Desa
Penyusunan RDKK
oleh Petani
(Anggota Poktan)
Supervisi
PPL
Validasi
Kepala Desa
Produksi Pupuk
Sesuai Kebutuhan
berdsarkan SK
Menteri Pertanian
Februari
Maret
April Mei

6. Pupuk Indonesia
Persero
Pengiriman Barang Sesuai
Ketentuan dan Proyeksi Area ke
Distributor Resmi
Distributor menyalurkan
Pupuk kepada Pengecer
Resmi Pengecer Resmi per Desa
melayani Kebutuhan Petani
sesuai RDKK
Petani melakukan
pembayaran sesuai HET yg
ditetapkan
ALUR PENYALURAN
Acuan :
Peraturan Menteri
Pertanian ttg Jenis dan
Tonase Kebutuhan
KPPP

8. FACT FINDINGS ALUR PENGAJUAN
1. TIDAK ADA TRANSFER
INFORMASI
2. DATA & INFORMASI RDKK
TIDAK VALID
3. FUNGSI BIMBINGAN PPL
TIDAK MAKSIMAL
4. KERANCUAN LEMBAGA

9.  Kelompok Petani tidak memahami pentingnya RDKK:
apa, bagaimana, mengapa pemberian subsidi pupuk
dilaksanakan.
 Bagaimana kebutuhan pupuk untuk sektor lain
(perkebunan, perikanan) harus diakomodir ?
 Mengapa ada perbedaan harga HET yang harus
ditanggung petani ? Apabila pupuk langka, kemana
harus mengadu ?
 RDKK tidak sampai atau tidak masuk dalam
Rekapitulasi RDKK tingkat kota/kab.
TIDAK ADA
TRANSFER
INFORMASI

10.  Luasan lahan dalam RDKK berdasarkan ilmu kira-kira
dan tidak pernah ada pembaharuan data.
 Desa tidak memiliki data pembanding luasan lahan,
sehingga data RDKK melampaui kebutuhan riil.
 Pengisian dilakukan sepihak oleh Gapoktan dan tidak
memperhatikan keberadaan Poktan.
 Secara berjenjang tidak ada upaya validasi data RDKK
sebelumnya.
DATA &
INFORMASI
TIDAK VALID

11.  Poktan dibentuk hanya untuk mendapatkan jatah
pupuk subsidi.
 Pembentukan dilakukan tanpa sepengetahuan dan
persetujuan petani.
 Poktan hanya berfungsi pada saat pengajuan RDKK
dan saat ada bantuan pemerintah.
 GAPOKTAN menjadi ‘pak pos’ informasi dari UPTD.
 Tidak ada supervisi dari dinas Pertanian,
Perkebunan, Perdagangan ke pada level bawah yaitu
pada sisi demand atau koordinasi dgn produsen.
KERANCUAN
LEMBAGA
PETANI

12.  PPL hanya melakukan fungsi administratif atas
proses pengajuan pupuk lewat RDKK.
 Tanggungjawab PPL hanya membuat laporan
kebutuhan dan meminta tanda tangan kepala
desa.
 Tidak pernah ada evaluasi atas RDKK tahun
sebelumnya dengan memperhatikan perubahan
lahan desa.
FUNGSI
BIMBINGAN
PPL TIDAK
MAKSIMAL

13. ISU UTAMA PETANI
1. Kelangkaan Pupuk bagi petani
2. Pupuk Tersedia dengan
Waktu, Jumlah dan Harga yang
Tidak Tepat
3. Penggunaan Pupuk Siluman &
Perilaku Negatif Pengecer

14. ADMINISTRATIF
 Petani tidak paham cara/teknis penyusunan RDKK.
 RDKK disusun tidak sesuai dengan kebutuhan & data riil.
 Validasi dan Rekapitulasi di level Kecamatan & Pemda Tk II tidak jelas.
 RDKK bukan persyaratan pembelian pupuk di Ring IV.
 Persyaratan uang muka bagi pembelian pupuk di kios.
 Tidak ada pemberitahuan ke Poktan mengenai pembelian musim
sebelumnya.
Penyebab Kemunculan Isu
PENYIMPANGAN/PENYELEWENGAN
 Penjualan RDKK ke pihak lain di luar petani.
 Penjualan pupuk tidak kepada Poktan pemilik RDKK.

15. Penyebab Kemunculan Isu
BUDIDAYA
 Ancaman Gagal Panen akibat ketiadaan pupuk.
 Ketergantungan pada pupuk anorganik yang berlebihan.
TEKNIS & PENGAWASAN LAPANGAN
 Tidak ada pengawasan dari pemerintah (dan Kepolisian) atas proses
distribusi pupuk subsidi.
 Longgarnya penerapan aturan penyaluran pupuk di Lini III & IV.
 Akses informasi keberadaan dan ketersediaan pupuk tidak dimiliki
Poktan.
 Pengiriman dari Distributor tidak terjadwal secara pasti.
 Pengecer tidak memiliki jadwal tanam petani.

16. ASSURANCE
AVAILIBILITY
VALIDITY
COMMUNICATION
REPORTING
Solusi : Skema Strategi Awal
ALUR penyampaian hambatan yang dialami kelompok
dalam memperoleh pupuk.
MEMASTIKAN Petani/kelompok tani memahami tata kelola
pupuk subsidi secara menyeluruh.
KETERSEDIAAN cara dan teknis sosialisasi soal pengajuan
dan pemerolehan pupuk subsidi.
VALIDASI persyaratan awal (keberadaan kelompok tani,
RDKK, paham cara pengisian, waktu pengajuan, memantau
RDKK yang dikirim, realistis terkait keperluan usaha tani).
KOMUNIKASI efektif dengan seluruh Pemangku
Kepentingan (Poktan, PPL, UPTD Pertanian, Perkebunan dan
Perdagangan, agen/distributor).

17. Solusi Teknis
 Keterlibatan langsung untuk asistensi petani pada saat
penyusunan RDKK sesuai dengan ketentuan (Juklak Dirjen PSP
Kementan, dll).
 Mendorong penguatan kelembagaan petani (Poktan) melalui
proses pendampingan kelompok tani definitif.
 Memastikan data isian RDKK sesuai dengan hasil data GPD
pencatatan lahan pertanian.
 Membantu PPL (UPTD Kecamatan) dalam pembaruan data
maupun informasi lain terkait masalah budidaya pertanian di
tingkat desa melalui fasilitator lapangan.
 Mendapat dukungan dari Pemda dalam kepastian distribusi pupuk
petani dengan acuan RDKK dan pengelolaan jadwal penanaman.
 Penyusunan laporan pengelolaan pupuk sesuai dengan Azas 6
Tepat (Jumlah, Jenis, Mutu, Tempat, Waktu, Harga) di tingkat
petani sebagai kontribusi pengawasan.

18. Catatan Penting

19. Pengemba
ngan
Pertanian
Pemerintah
Agen/
Distributor
Petani/ Poktan
Produsen
Pupuk
Pihak Swasta
Media

20. Terima kasih