2. TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PEMBUATAN SEBUAH KONTRAK
Dalam membuat suatu kontrak, terdapat tahapan-tahapan sejak
persiapan hingga pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Tahapan-
tahapan tersebut ialah :
1. Pra Penyusunan Perjanjian
Pra penyusunan perjanjian menjadi tahapan awal untuk mengetahui
apa, siapa, dan bagaimana kontrak tersebut akan dibuat. Dalam pra
penyusunan perjanjian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan,
yakni:
a.Identitas para pihak
b.Dimaksudkan siapa yang akan melaksanakan kontrak, dengan
bersepakat dan adanya kecakapan dari pihak yang berkontrak.
b. Penelitian awal aspek terkait Penelitian awal dimaksudkan bagi para
pihak yang akan melakukan kontrak, apakah sudah sesuai dengan
keinginan para pihak atau tidak.
c.Pembuatan Memorandum of Understanding (MOU) MOU menurut
Black’s Law Dictionary ialah dasar dari penyusunan kontrak pada masa
datang, didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang
melaksanakan kontrak, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan.
d.Negosiasi, Negosiasi sebagai sarana komunikasi bagi kedua pihak
sebelum menyusun kontrak agar pelaksanaan kontrak menjadi satu
tujuan.
3. 2. Penyusunan Perjanjian
a. Pembuatan draf perjanjian Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam pembuatan draf perjanjian, yaitu:
1) Judul kontrak, kesesuaian antara judul dengan isi.
2) Pembukaan, berisikan tanggal pembuatan kontrak.
3) Pihak-pihak dalam berkontrak.
4) Racital, latar belakang dari kontrak tersebut dibuat.
5) Isi kontrak, inti kontrak yang akan dilaksanakan oleh pihak yang
berkontrak.
6) Penutup, tata cara pengesahan kontrak.
b. Tukar-menukar draft kontrak Tukar-menukar draft bertujuan agar para
pihak yang berkontrak dapat mempelajari dan memahami isi dari
kontrak yang dibuat
c. Revisi, Revisi atau meninjau kembali sebagai upaya
perubahanperubahan dari isi kontrak.
d. Penyelesaian akhir, Menyelesaikan kontrak yang sudah dibuat dan
disepakati.
e. Penutup, Penandatanganan kontrak untuk dilaksanakan
4. 3. Pasca Penyusunan Perjanjian
a. Pelaksanaan dan penafsiran
Setelah penandatanganan, kontrak tersebut wajib dilaksanakan bagi
para pihak yang berkontrak. Kewajiban yang harus dilakukan untuk
mendapatkan hak yang akan didapatkan. Penafsiran perjanjian
artinya menafsir bagaimana kontrak yang telah dibuat akan
dilakukan.
b. Alternatif penyelesaian sengketa
Pelaksanaan sebuah kontrak tak dapat dipungkiri dapat terjadi
sengketa. Sengketa ialah akibat dari pelaksanaan perjanjian yang
ditafsirkan berbeda oleh pihak yang melaksanakan.
Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan secara
litigasi maupun non-litigasi.
5. Clickto
AddTitleHere
Click to add title here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus auctor efficitur dui
et facilisis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Etiam molestie in quam ac viverra.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Phasellus auctor efficitur dui
et facilisis. Pellentesque
habitant morbi tristique
senectus et netus et
malesuada fames ac turpis
egestas. Etiam molestie in
quam ac viverra.
6. KERANGKA SEBUAH KONTRAK
• Perjanjian yang dibentuk ke dalam bentuk
tertulis, maka ada beberapa hal penting yang
tidak boleh luput untuk dicantumkan secara
jelas. Beberapa ahli memberikan pandangan
mengenai hal-hal apa saja yang perlu ada di
dalam sebuah surat perjanjian, yaitu :
• Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam
kerangka sebuah kontak, yaitu sebagai berikut :
• 1. Bagian pembuka (description of instrument).
• 2. Identitas para pihak (caption).
• 3. Peralihan / transisi (transition).
• 4. Latar belakang (recital).
• 5. Definisi (definition).
• 6. Klausul transaksi (operative language).
• 7. Penutup (closing).
7. Memang tidak ada ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai bentuk formal/
struktur sebuah kontrak. Namun pada
dasarnya, beberapa hal tersebut seperti
komparasi, premis, isi, dan penutup
seharusnya ada tercantum di dalam sebuah
kontrak.Masing-masing bagian tersebut
akan diuraikan di bawah ini.
1. Komparisi
Bagian komparisi menerangkan pihak pihak
yang melakukan perjanjian. Di sini yang
merupakan pihak tentu saja adalah subyek
hukum yaitu manusia bisa juga badan
hukum. Pada kontrak yang sederhana
biasanya pihaknya hanya ada dua yang biasa
disebut pihak pertama dan pihak kedua.
Pada perjanjian yang lebih komplek
pihaknya bisa saja lebih dari dua.
8. 2. Premise
Dalam bagian premise ini biasanya tertera latar
belakang dibuatnya kontrak. Di Indonesia
biasanya premise ini dicantumkan dalam
perjanjian. Untuk kontrak bisnis Internasional
ada beberapa negara khususnya yang menganut
sistem hukum Anglo Saxon tidak
mempermasalahkan premise itu harus ada
dalam suatu kontrak.
3. Isi
Mencermati bagian isi ada beberapa hal yang
harus diperhatikan yaitu:
a. Cara Penyerahan.
Cara penyerahan barang disini meliputi
pengangkutan barang, asuransi, dan lain-lain.
Memahami L/C (Letter of Credit) Incoterm dan
UCPDC (Uniform Customs and Practice for
Documentary Credit) adalah suatu keharusan
dalam melakukan kontrak bisnis Internasional.
b. Cara Pembayaran
Pembayaran untuk transaksi bisnis Internasional
perlu disepakati para pihak menggunakan mata
uang apa yang dipakai dan bagaimana cara
membayarnya.
9. c. Wanprestasi
Jika terjadi wanprestasi salah satu pihak
maka harus disepakati tentang penggunaan
mekanisme penyelesaiannya apakah
menggunakan litigasi atau non litigasi. Jika
litigasi di mana diselenggarakan litigasi
tersebut dan juga hukum apa yang dipakai
untuk menyelesaikannya.
d. Berakhirnya Kontrak
Berakhirnya kontrak harus disebutkan
mekanismenya di dalam salah satu pasal di
dalam kontrak. Karena kontrak bisa diakhiri
atau berakhir dengan sendirinya.
e. Bahasa Kontrak
Saat ini kontrak bisnis Internasional yang
dilakukan oleh subjek hukum yang tunduk pada
hukum Indonesia wajib menggunakan bahasa
Indonesia (UU No 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu
Kebangsaan). Di dalam Pasal 31 ayat (1) UU No
24 Tahun 2009 disebutkan Bahasa Indonesia
wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau
perjanjian yang melibatkan lembaga negara,
instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga
swasta Indonesia atau perseorangan warga
negara Indonesia.
10. f. Force Majeure
Force Majeure adalah atau keadaan
memaksa (overmacht) dimana posisi salah
satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal
melakukan kewajiban akibat sesuatu yang
terjadi diluar kuasa
Pihak Pertama. Jadi, dengan adanya
keadaan force majeure tidak ada pihak yang
diwajibkan membayar ganti rugi kepada
pihak lain karena wanprestasi.
11. TEKNIK PENULISAN
KONTRAK
A. BAGIAN PEMBUKAAN KONTRAK
Terdiri dari Titlle, Introductory Paragraph dan
Recitals (Tidak perlu sub judul ataupun penomoran)
1. Judul (Title) Judul Kontrak dituliskan di baris
paling atas pada halaman pertama kontrak,
persis diatas paragraph pembuka. Sebaiknya
Judul Kontrak ditulis dalam HURUF KAPITAL
Contoh :
PURCHASE AND SALE AGREEMENT
dated May 30, 2022
between
PT. SANTOSO
and
SINGAPORE MALAYA, LTD
12. 2. Paragraf Pembuka (Introductory Paragraph ) ini
memuat tentang tipe Kontrak, tanggal , identitas para
pihak dan sebutan untuk para pihak (defined terms)
Tipe kontrak dituliskan sama dengan judul kontraknya
Misalnya : Credit Agreement, Purchase dan Sale
Agreement.
Contoh :
This Licence Agreement (this Agreement) is made
effecticeas of May 30, 2021 (the Effective Date)
between ……… (“Sales”) and………….(“Buyer”)
3. Recital yang berisi tentang tujuan dan latar belakang
perjanjian ini dibuat.
13. B. BATANG TUBUH (Body Of The
Contract)
Batang tubuh kontrak terdiri dari :
1. Definisi. Pasal Definisi pada
umumnya terletak pada pasal
pertama yang memuat definisi atau
keterangan, yang bertujuan untuk
menghindari adanya penafsiran
berbeda akibatdari adanya system
hukum yang berbeda diantara
kedua negara. Seperti Dollars
dimaknai sebagi mata uang AS,
Australia atau Hongkong. Atau
katau istilah-istilah lain yang bisa
menimbulkan multi tafsir.
2. Perjanjian Utama (Consideration)
terletak setelah pasal definisi,
dalam pasal ini berisi kedua belah
pihak dalam kontrak wajib untuk
memberikan sesuatu kepada pihak
lawannya sekaligus berhak
menerima sesuatu. Isi pasal ini
harus ada keseimbangan daintara
kedua belah pihak
14. 3. Syarat Pendahuluan (Conditions
Precedent)
Pada pasal ini diatur kewajiban dari para
pihak apabila syarat dan kondisi tertentu
yang sudah disepakati telah dipenuhi.
Pada pasal ini dituliskan tentang syarat-
syarat atau kondisi tertentu yang harus
dipenuhi. Pihak Pembeli diwajibkan
membayar barag yang dipesan apabila
barang yang dipesan tersebut telah
diterima dalam keadaan baik. Atau pihak
bank wajib mengucurkan pinjamannya
apabila syarat-syarat telah dipenuhi oleh
debitur.
4. Pernyataan Para Pihak (Representative
and Warranties)
Pasal ini berisi tentang pernyataan dari
para pihak adalah perusahaan yang legal,
tidak pailit, atau tidak terlibat
permasalahan hukum. Pasal ini
bertujuan untuk melindungi para pihak
yang ada di perjanjian internasional
terjerumus dalam perjanjian yang
menyestakan atau merugikan
15. 5. Kovenan (Covenants)
Sacara harfiah bearti janji, janji
tersebut dapat berarti melakukan
sesuatu atau janji untuk tidak
melakukan sesuatu.
Contoh dalam Perjanjian sewa
menyewa Pihak penyewa disini
berjanji untuk membayar tagihan telp,
listrik air. Dan janji untuk tidak
menyewakan lagi kepada pihak ketiga.
Di dalam istilah perjanjian Kovenan
berarti sebagai perjanjian tambahan.
Isi dari Kovenan berbeda-bda
tergantung dengan jenis dan tipe
perjanjian.
16. 6. Jaminan Perlindungan dari Pihak
Ketiga (Indemnity)
Indemnity berarti sebagai klausul
perjanjian dalam kontrak bisnis yang
dibuat oleh salah satu pihak dalam
kontrak tersebut untuk melindungi ,
menanggung dan membebaskan pihak
lainnya dari segala kerugian, biaya,
tanggung jawab serta gugatan dari pihak
ketiga yang muncul akibat dari kontrak
bisnis yang ditanda tangani.
7 Penjaminan (Guaranty)
Pasal ini berisi jenis pelindung lain,
selain pasal indemnity, Pasal ini dibuat
oleh Guarantor yang menjamin bahwa
Guarantor akan memenuhi kewajiban
dalam kontrak salah satu pihak dalam
kontrak bisnis tersebut apabila pihak
yang dijaminnya adalah gagal memenuhi
kewajiban kontraknya.
Contoh apabila deburu tidak dapat
melunasi pembayaran maka kreditur
dapat menagih kepada Guarantor untuk
melunasi pembayaran.
17. 8 Kejadian Default dan Upaya
Hukumnya (Events of Default and
Remedies)
Bila pasal sebelumnya mengatur
tentak hak dan kewajiban para pihak
maka pasal ini untuk mengatur
kejadian dimana salah satu pihak
dalam kontrak bisnis ini tidak dapat
melaksanakan isi kontrak. Pasal ini
mengatur tentang upaya hukum yang
dapat diambil oleh salah satu pihak
atas wan prestasi yang dilakukan oleh
pihak lainnya. Pada pasal ini para
pihak menyepakati kejadian apa yang
dapat dikategorikan sebagai events of
default untuk kontrak mereka,
selanjutnya mereka juga menyepakati
upaya hukum apa yang diambil oleh
salah satu pihak atas masing2 events
of default seperti : Pemutusan
kontrak, pengusiran, denda dan
sebagainya
18. 9 Boilerplate
Dalam kontrak biasanya memuat
tentang pilihan hukum para pihak,
pilihan lembaga penyelesaian
sengketa, Bahasa resmi, dan
sebagainya. Pasal Bolerplate ini
disusun pada bagian akhir perjanjian
yang berisi ketentuan ketentuan
standar yang ditemui dalam kontrak
bisnis. Boilerplate berisi ketentuan
tentang pilihan hukum, pilihan
yurisdiksi, Bahasa, force majeure,
jangka waktu kontrak, addendum,
alamat surat menyurat, Salinan
kontrak, pengalihan kontrak dan
sebagainya.
