Dokumen tersebut membahas tentang falsafah akad dalam Islam. Ia menjelaskan pengertian akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum. Dokumen tersebut juga menjelaskan unsur-unsur akad, rukun akad, syarat-syarat perikatan Islam, serta cara-cara melakukan ijab dan kabul.

1. FALSAFAH AKAD

2. Pengertian Akad
Pertalian antara Ijab dan
Kabul yang dibenarkan
oleh syara’ yang
menimbulkan akibat
hukum terhadap objeknya.

3. Unsur-unsur Akad
Pertalian antara Ijab dan Kabul
Ijab adalah pernyataan kehendak
oleh satu pihak untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu. Kabul adalah pernyataan
menerima atau menyetujui
kehendak mujib tersebut.

4. Lanjutan...
 Dibenarkan oleh syara’
Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan
syariat (Alquran dan hadits).
 Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya
Akad merupakan tindakan hukum, adanya akad
menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang
diperjanjikan oleh para pihak dan konsekuensi hak dan
kewajiban yang mengikat para pihak. Misal: akibat hukum
jual beli adalah beralihnya kepemilikan terhadap suatu
barang

5. Menurut Abdurrouf ada tiga tahap
terjadinya suatu perikatan
1. Al-’ahdu (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada
sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai
reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para
pihak, maka terjadilah ‘akdu (perikatan)

6. 11/10/2023
Slide
6
RUKUN AKAD
Ma’qud ‘Alayh
(Object Matters)
Barang (Goods)
dan Harga (Price)
•Aqil (Sound Mind)
•Baligh (Mature)
•Mengerti konsekuensi
akad yang sedang
dilaksanakannya
•Niat (Intention) menurut
sebagian Ulama
•Jelas (Clarity)
•Ijab & Qabul bersesuaian
(Corresponding)
•Ijab & Qabul bersambung
(Connection)/Ittihad al-Majlis
•Halal (Lawful)
•Jelas Jenisnya (Quality)
•Jumlah (Quantity)
•Waktu Penyerahannya
(Time of Delivery)
•Berharga (Valuable)
•Dapat diserahterimakan
SYARAT RUKUN
‘Aqidan
(Two Contracting Parties)
Sighat (Ijab & Qabul)
(Offer and Acceptance)

7. Rukun dan Syarat Perikatan Islam
1. Subjek Perikatan (‘aqidain)
 Manusia
 Aqil (Berakal)
 Baligh
 Tamyiz (dapat membedakan)
 Mukhtar (bebas dari paksaan)
 Badan Hukum
Tidak ada pengaturan secara khusus, lebih dikenal
dengan ‘syirkah’.

8. 2. Objek Perikatan (Mahallul ‘Aqd)
Syaratnya:
 Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan
Sebab hukum dan akibat akad tidak bisa bergantung pada
sesuatu yang belum ada. Terdapat pengecualian pada bentuk
akad tertentu seperti salam, istishna.
 Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
harus memiliki nilai manfaat
Azhar basyir menambahkan adanya kewenangan
 Objek akad harus jelas dan dikenali
harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya
 Objek dapat diserahterimakan

9. 3. Ijab dan Kabul (Sighat ‘Aqad)
Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad
berupa ijab dan kabul, syaratnya:
 Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
sehingga dapat difahami jenis akad yang dikehendaki
 Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
 Antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak
secara pasti, tidak ragu, tidak terpaksa.

10.  ijab qabul dapat dinyatakan batal jika;
Salah satu pihak menarik ungkapannya
sebelum terdapat qabul pihak lain.
Ada penolakan dari pihak lain.
Berpisahnya para pihak sebelum ada
kesepakatan.
Sebelum terjadi kesepakatan salah satu atau
kedua belah pihak kehilangan kecakapan
melakukan perbuatan hukum.
Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya
qabul (rusaknya obyek transaksi sebelum ada
kesepakatan

11. Empat cara melakukan Ijab dan Kabul
1. Lisan, Melalui ungkapan perkataan secara jelas. Dasar
pertimbangan kontrak di dalam hukum Islam adalah arti atau
maksud dari pada kontrak itu sendiri, bukan kata-kata atau
bentuk.
2. Tulisan, Biasanya untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit
/kompleks mis: badan hukum. Mayoritas ahli fikih kecuali Hambali
menyatakan kontrak dapat dilakukan dengan tulisan. Beberapa
dari kalangan Syafii berpendapat bahwa kontrak dalam bentuk
tertulis hanya diijinkan jika tidak mampu berbicara

12. 3. Isyarat, Menurut Hanafi dan Syafii transaksi dalam bentuk
indikasi ini hanya diperbolehkan jika tidak dapat
berbicara atau menulis. Karena berbicara dan menulis
merupakan kekuatan sebagai bentuk ungkapan manusia.
Sedang Imam Malik membolehkannya apakah dapat
berbicara atau tidak.

13. 4. Tingkah laku (Perbuatan)
Mayoritas ahli fikih memperbolehkan kontrak dengan tingkah laku ini dengan syarat;
tingkah laku harus dari bentuk dua sisi. Tingkah
laku ini dapat dalam bentuk pembeli membayar
harga dan penjual menyerahkan yang diberi;
harus ada maksud atau tujuan. Perilaku sebagai
dasar persetujuan para pihak sebagai petunjuk
adanya kontrak;
kontrak ini hanya mempunyai nilai kecil, tidak
mahal seperti tanah, rumah, berlian emas dsb.