Teks tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawacita. Strategi tersebut mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga komoditas pokok, dukungan untuk usaha mikro dan kecil, serta paket deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
Sesi 5.docx
1. Quiz Sesi 5
1. Untuk mencapai suatu kehidupan nasional yang diinginkan baik yang bersifat
nasional maupuninternasional maka diperlukan politik nasional. Dalam konteks
ini politikmerupakan.....(1).jalanmencapai kehidupannasional(2).caramencapai
kehidupannasional(3).alatuntukmencapai kehidupan nasional Jika (1), (2), dan
(3) benar
2. Kehidupan Nasional harus dibina dengan politik dan kebijaksanaan nasional.
Konsep pembinaan di sini mencakup .....(1). perencanaan dan pengembangan
(2).pemeliharaan dan pengendalian (3).strategi pelatihan Jika (1) dan (2) benar
3. Politik pertahanan dan keamanan Indonesia bersifat .....(1). defensif aktif
(2).preventif aktif (3).ofensif aktif Jika (1) dan (2) benar
4. SultanAgungpada tahun1829 menyerangBatavia.Pasukannyamembendungkali
Ciliwungdanmemasukkanbangkai - bangkai ke dalamkali Ciliwung. Implikasinya
pertahanankompeni di Batavia lumpuh, wabah kolera merajalela, dan Gubernur
Jenderal JP.Coonmeninggal.DalamkonteksiniSultanAgungmenjalankan.....(1).
Politik kerajaan Mataram (2).Perang Biologik (3).strategi melumpuhkan Jika (1),
(2), dan (3) benar
5. Strategi dewasaini diterapkantidakhanyadalambidangmiliter,tetapi jugadalam
bidang - bidang lainnya, seperti ..... (1). politik, memenangkan parpol dalam
pemilu(2).ekonomi,ekspansi pasar suatu produk (3).budaya asing yang merusak
moral bangsa melumpuhkan Jika (1), (2), dan (3) benar
Diskusi Sesi 5
Politik nasional adalah asas, haluan dan kebijaksanaan negara tentang pembinaan
sertapenggunaanpotensi nasional dalam bangnas untuk mencapai tujuan nasional.
Politiknasionalmencakuppolitik dalam negeri, politik ekonomi, politik pertahanan
dan keamanan.Faktoryangmempengaruhi politik nasional ialah ideoligi, ekonomi,
sosial budaya dan Hankam. Silahkan saudara diskusikan bagaimana pelaksanaan
politik strategi nasional di era pemerintahan presiden jokowi!
Jawaban:
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan
2. nonkonstitusional. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan
dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam
kurun waktu tertentu. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, tindakan serta
kebijakantindakannegara tentang pembinaan dan penggunaan secara menyeluruh
potensi nasional baikyangpotensial maupun efektif untuk tujuan nasional. Strategi
nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional .
B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Negara
Penyusunanpolitikdanstrategi nasional perlumemahamipokok-pokok pikiran yang
terkandungdalamsistemmanajemennasional yangberlandaskanIdeologi Pancasila,
UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi
nasional yangtelahberlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan
menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran
pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai
“Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-
badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang
mencakuppranata-pranatapolitikyangadadalammasyarakat,seperti partai politik,
organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group)
dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur
politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik
diatur oleh Presiden (mandataris MPR), sedangkan proses penyusunan politik dan
strategi nasional di tingkatsuprastrukturpolitikdilakukansetelahPresidenmenerima
GBHN. Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi
nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non
departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden yang
sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
Nawacita adalah, sebuah konsep dan strategi pembangunan Rezim
Jokowi-JK. Hal ini diharapkan menjadikan Indonesia menjadi Negara kuat
dan berwibawa. Nawacita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang
menerpa bangsa Indonesia.
3. Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan
pernah mengatakan bahwa “dalam zaman post-revolusi tumbuh beberapa
sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang
menjauhkan kita dari pembangunan”.
Koentjaraningrat menganalisis bahwa krisis mentalitas itu bersumber pada
kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga
menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas yang suka meremehkan,
kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung
jawab (Koentjaraningrat 2000: 45).
Bidang Politik
Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim
serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang
demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Strategi Kebudayaan
Nawacita menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas
kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa, kemudian
menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari
khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.
Sembilan agenda program kerja prioritas yang diuaraikan pada Nawacita,
merupakan “pondasi dan kerangka rumah” yang pada tahun pertama ini
dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi-JK.
Dalam membangun pondasi dan kerangka, merupakan pekerjaan yang
tersulit, tapi juga merupakan yang terpenting, karena kokoh dan
nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh pondasi dan
kerangkanya.
Jika pondasi dan kerangka sudah terbentuk, baru tahun berikutnya
dibangun dindingnya, atapnya, halaman rumahnya dan aksesoris
pendukung lainnya. Semua pembangunan rumah idaman tersebut
memerlukan waktu, biaya, tenaga, pemikiran serta kondisi-kondisi lainnya.
Jika ingin menilai hasil kerja pemerintahan saat ini, harus dinilai dan
dievaluasi sampai sejauh mana kerangka dan pondasi rumah tersebut
sudah dibangun dan seberapa kokoh pondasi dan kerangka tersebut.
Begitu juga dengan kekurangannya, dalam hal apa saja yang masih
kurang.
4. Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dan
segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian.
Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang
dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya
sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan
krisis kepribadian bangsa.
Perubahan nyata yang ditawarkan harus kembali dan bersumber pada
Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan
UUD 1945. Presiden Jokowi haqqul yaqin bahwa melalui jalan ideologis
itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, bisa teratasi.
Selain berpegang pada ideologi, Presiden Jokowi memilih mengusung
konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh Proklamator RI, Ir.
Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan.
Presiden Jokowi menjabarkan visi dan misi mereka secara tegas dan rinci,
intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkannya,
disusunlah Misi tegas dalam tujuh poin.
Pertama, Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian
Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan
demokratis, berlandaskan negara hokum, Ketiga, mewujudkan politik luar
negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime.
Keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju, dan sejahtera, Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,
Keenam mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dan Ketujuh,
mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Ketujuh misi semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan
dalam 12 agenda strategis, yaitu, Pertama, Dalam mewujudkan Indonesia
yang berdaulat di bidang politik, Kedua, 16 agenda strategis untuk menuju
Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan Ketiga, agenda
strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.
5. Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian
nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk
menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek
pemerintah. Menurut Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang
harus dimanfaatkan.
Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini
berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal
dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi
salah satu penghambat utama growth engine.
Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya
transportasi, dan ongkos distribusi. Distribusi logistik melalui laut
merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada
konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala
Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan
pemerintah.
Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera.
Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Presiden
Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu,
didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi.
Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi
dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah
langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi.
Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap
anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-
langkah konkrit. Langkah-langkah tersebut, diantaranya, Pertama
Pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM)
dan pangan, Kedua pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi
anggaran, Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan
kelapa sawit.
Pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit
dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen. Tak hanya itu,
pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi
masyarakat desa.
Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil.
Jokowi-JK menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa.
Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara
padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera.
Pemerintah Meluncurkan Paket Kebijakan
6. Langkah pertama, untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan
mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi,
debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.
Terdapat 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap
menghambat daya saing industri nasional. Selain itu, juga sudah
disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan
presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri
dan 5 aturan lain.
Langkah kedua, Pemerintah mempercepat proyek strategis nasional
dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan
penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan
memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan
dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Langkah ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan,
khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka
peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
Pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak.
Tumpuannya perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, dan otonomi
daerah.