Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap perumusan politik dan strategi nasional Indonesia. Globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan, diperlukan strategi nasional yang mencakup tujuh aspek (ekonomi, politik, keamanan, lingkungan, kesehatan, sosial, budaya) sejalan dengan tujuan konstitusi Indonesia. Informasi yang memadai mengenai kondisi dalam dan luar ne

1. 1 | T u g a s K e - 2 P K n
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP
PERUMUSAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah:
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Tutor Online:
MIA KUSMIATI, S.E.,M.M
Disusun oleh:
VITRI PUJIRIYANTO
857081831
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM STUDI STRATA 1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
2019

2. 2 | T u g a s K e - 2 P K n
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP
PERUMUSAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A. PENDAHULUAN
Kata “globalisasi” atau “kesejagatan” dewasa ini menjadi kata sehari-
hari yang diucapkan dimana-mana. Kata Globalisasi tersebut menunjukan
gejala menyatunya kehidupan manusia di planet bumi ini tanpa mengenal
batas-batas fisik geografik dan sosial yang kita kenal sekarang ini.
Kehidupan bangsa Indonesia di Era Globalisasi, di tandai oleh era
perdagangan bebas, dimana produk dari suatu negara dengan bebas dapat
masuk dan di perjualbelikan di negara lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan
tantangan bagi semua negara untuk mampu bersaing dalam meningkatkan
kualitas produk industrinya, bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari
tantangan itu. Ditengah-tengah usaha itu untuk memperbaiki perekonomian,
bangsa Indonesia juga ditantang untuk berjuang menempatkan bangsa
Indonesia sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu kita sebagai warga
negara Indonesia yang baik tentu memiliki rasa bangga terhadap produk
dalam negeri. Kita harus sadar dan bangga bahwa produksi dalam negeri
tidak kalah dengan produksi luar negeri.
Di era globalisasi ini persaingan begitu ketat dan tajam pada semua
aspek kehidupan. Dibidang ideologi, kehancuran komunisme di Eropa Timur
memungkinkan liberalisme – kapitalisme mendominasi dunia. Di bidang
politik, pengaruh negara-negara besar sulit di elakan. Dibidang ekonomi,
perdagangan bebas menyebabkan produksi lokal terpental. Di bidang sosial
budaya, pola hidup dan budaya hedonistic (maunya enak, senang saja)
mewarnai semua lapisan dan lingkungan masyarakat. Sedangkan dibidang
pertahanan dan keamanan penguasaan teknologi persenjataan bukan lagi
jaminan keamanan melainkan cenderung sebagai ancaman.
Dalam kondisi seperti itu, maka hanya orang, masyarakat bangsa dan
negara yang memiliki kualitas sajalah yang berpeluang memenangkan
persaingan tersebut dan kunci untuk mencapai itu adalah sumber daya
manusia yang berkualitas dan di dukung oleh teguhnya pendirian, loyal pada

3. 3 | T u g a s K e - 2 P K n
bangsa dan negara. Terikat pada tekad, cinta pada tugas, dan semua itu
dilakukan sebagai wujud cinta pada tanah air.
Globalisasi berkembang melalui proses yang dipicu dan dipacu oleh
kemajuan pesat “revolusi” di bidang teknologi komunikasi atau informasi,
transportasi dan perdagangan yang dikenal dengan istilah Triple T.
Globalisasi ini membawa angin perubahan baru dalam kehidupan kita,
baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Angin perubaahan sebagai dampak kesejagatan tersebut di
satu sisi dapat membawa kemajuan, namun di sisi lain dikhawatirkan akan
menghancurkan atau sekurang-kurangnya mengikis negara bangsa (nation
state). Hal ini sejalan dengan pemikiran Naisbitt bahwa menyatunya
kehidupan di dunia (globalisasi) disertai dengan munculnya berbagai
paradoks. Di satu pihak ekonomi global menuju ke satu kesatuan dan di pihak
lain terjadi kecenderungan (Trend) politik lahirnyaa ratusan negara baru.
Sehubungan hal itu, pertanyaan yang menarik untuk dikaji ialah : Apakah
“globalisasi” akan menghilangkan negara bangsa (nation state)? Agar negara
bangsa indonesia tidak tergilas dampak negatif globalisasi tersebut, berbagai
transformasi yang membawa perubahan tidak dipandang sebagai
“ancaman”(threat), tetapi haruslah dipandang sebagai suatu “peluang”
(oportunity) untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperkokoh diri
kita sebagai bangsa, agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.
Untuk itulah, diperlukan Tannas yang tangguh bagi bangsa Indonesia di Era
Globalisasi.
B. KAJIAN PUSTAKA
1. Pengertian Globalisasi
Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan Globalisasi? Secara umum,
pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi
karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan
berbagai aspek kebudayaan lainnya.
Secara etimologi kata globalisasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu
globalize yang berarti universal atau menyeluruh. Penambahan imbuhan
“ization” pada kata Globalization artinya adalah proses mendunia.

4. 4 | T u g a s K e - 2 P K n
Sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu (informasi, pemikiran,
gaya hidup, dan teknologi) yang mendunia.
Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya;
teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi,
pertukaran pelajar, dan lain-lain. Pada umumnya globalisasi berhubungan
dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya
hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.
Agar lebih memahami apa arti globalisasi, maka kita bisa merujuk
pada pendapat beberapa ahli berikut ini:
1) Anthony Giddens
Menurut Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah
intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga
menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi
lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya.
2) Laurence E. Rothernberg
Menurut Laurence E. Rothernberg, pengertian globalisasi adalah
percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-
orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda.
3) Emanuel Ritcher
Menurut Emanuel Ritcher, arti globalisasi adalah suatu jaringan
kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan
yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling
ketergantungan dan persatuan dunia. Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan
Menurut Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan, pengertian globalisasi adalah
proses yang meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari
integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan non-
manusia.
4) Selo Soemardjan
Menurut Selo Soemardjan, pengertian globalisasi adalah suatu
proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar
masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-
kaidah tertentu yang sama..

5. 5 | T u g a s K e - 2 P K n
2. Pengertian Politik
Pengertian Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan
sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional
maupun non-konstitusional.
Pengertian politik secara etimologis adalah dari bahasa Yunani, yaitu
“Polis” yang artinya adalah Negara Kota. Pada penggunaannya kata
tersebut kemudian berkembang, diantaranya: Polities; artinya warga
negara. Politikos; artinya kewarganegaraan. Politike Episteme; artinya
ilmu politik. Politicia: artinya pemerintahan negara
Ditinjau dari asal katanya maka definisi politik adalah kegiatan
dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan
tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan.
Untuk lebih memahami apa arti politik, maka kita dapat merujuk pada
pendapat para ahli dan tokoh mengenai definisi politik, diantaranya
adalah:
1) Andrew Heywood
Menurut Andrew Heywood pengertian politik adalah kegiatan suatu
negara yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, serta
mengamandemen semua peraturan umum yang mengatur
kehidupannya, yang artinya tidak dapat terlepas dari gejala konflik
dan kerjasama.
2) Roger F. Soltau
Menurut Roger F. Soltau pengertian politik adalah ilmu yang
mempelajari tentang Negara, tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-
lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut dan
hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta Negara lain.
3) Max Weber
Menurut Max Weber pengertian politik adalah sarana perjuangan
untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk

6. 6 | T u g a s K e - 2 P K n
mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara Negara-
negara maupun diantara hukum dalam suatu Negara.
4) Kartini Kartolo
Menurut Kartini Kartolo pengertian politik adalah aktivitas perilaku
atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di
tengah masyarakat.
3. Pengertian Strategi dan Strategi Nasional
Strategi berasal dari bahasa yunani strategia diartikan sebagai “ the
art of the general “ atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan
dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat
strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan. Sedang perang itu sendiri merupakan
kelanjutan dari politik.
Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan
seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideology,
politik, ekonomi, social-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan
yang telah diterapkan sebelumnya.
Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan
negara tentangpembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan
dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka
disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka
menengah dan jangka panjang.
Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik
nasional.
C. PEMBAHASAN
Dalam pergaulan antar bangsa, jati diri bangsa semakin penting artinya,
katakanlah sebagai fondasi dari pertahanan nasional bagi NKRI. Setiap
bangsa memiliki jati diri yang jelas dan sangat wajar apabila mereka berusaha

7. 7 | T u g a s K e - 2 P K n
untuk memelihara dan mempertahankannya, bahkan bersedia untuk
berperang. Terlebih di era globalisasi, yang mengusung demokrasi untuk
kepentingan liberalisasi perdagangan, akan semakin menekan core values
negara berkembang. Globalisasi nantinya akan mempertajam kesenjangan
antara bangsa yang siap, dengan bangsa yang tidak siap untuk survive dan
berkembang di era ini.
Baik pihak yang siap, maupun pihak yang belum siap, semuanya
membutuhkan informasi mengenai dua hal, yaitu pengetahuan atau informasi
tentang kondisi pihaknya sendiri (berbangsa dan bernegara), dan berikutnya
pengetahuan tentang dinamika lingkungan strategi (pergaulan antar bangsa).
Ketersediaan informasi di era informasi sekarang ini, menjadi kebutuhan
primer bagi semua pihak, terlebih bagi negara berkembang seperti NKRI
yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, dan berada di jalan silang
dunia.
Normatif, penyedia informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan
adalah pihak intelijen nasional dengan semua jajarannya, yang direkayasa
sesuai dengan kebutuhan nasional. “Kenali dirimu, kenali musuhmu, maka
engkau tidak akan celaka” (Sun Tzu, buku Seni Perang). Nampaknya masih
perlu diperhatikan sampai sekarang ini. Pesan tersebut perlu dipahami dengan
baik oleh bangsa Indonesia yang ‘ingin’ dan bertekad untuk dikenal sebagai
NKRI.
Suatu realita yang perlu disadari oleh semua pihak, bahwa Indonesia
tidak sendirian di muka bumi ini, tetapi justru berada pada posisi strategis dan
tidak mungkin menghindari pertemuan dengan kepentingan-kepentingan dari
pihak lain. Situasi tersebut sudah mengisyaratkan bahwa ada kebutuhan yang
sangat mendasar, yaitu merumuskan strategi nasional, paling tidak, ada tujuh
aspek terkait dengan globalisasi, berarti ada tujuh (economic, political,
security, environmental, health, social, cultural).
Spektrum informasi yang sangat diperlukan NKRI, agar dapat memetik
manfaat dari globalisasi. Kebutuhan tersebut bersifat mutlak, artinya tanpa
informasi yang memadai dan akurat, NKRI pasti akan menghadapi sisi
negatif dari globalisasi. Strategi pembangunan Nasional NKRI mengacu pada

8. 8 | T u g a s K e - 2 P K n
konstitusi yang menggariskan bahwa “melindungi segenap Bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia”. Bukanlah perkara yang mudah bagi NKRI untuk mencapai strategic
objectives seperti yang diamanahkan oleh konstitusi, di era globalisasi yang
berkembang bersamaan dengan era informasi, dikendalikan pula oleh negara
industri dan atau negara maju.
Mereka menguasai teknologi maju, juga teknologi informasi yang sangat
andal, punya modal yang kuat di dukung pula oleh sistem yang robust (IMF,
World Bank, WTO), memampukan mereka mengendalikan tujuh aspek
globalisasi tersebut. Sesungguhnya globalisasi ini mendatangkan terlalu
banyak kebaikan kepada kita sehingga nilai-nilai dan budaya akan diikuti
orang, namun bagi sesebuah negara kecil dan membangun, fenomena
globalisasi ini tidak mustahil akan memusnahkan jati diri dan identiti
masyarakatnya. Penetapan strategi tersebut, membutuhkan sejumlah
informasi terkait, yang harus akurat dan aktual, artinya tidaklah mungkin
merumuskan strategi yang tepat, terarah dan terukur, tanpa dukungan
intelijen.
Nasionalisme masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun mulai menipis.
Bangsa Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman hegemoni adi daya
dalam perang ekonomi serta kegiatan intelijen yang merancang kekacauan,
melumpuhkan ketahanan ekonomi serta bantuan yang mengikat, ideologi dan
budaya yang merusak generasi generasi muda. Globalisasi dan arus kemajuan
teknologi menjadi ancaman bagi berkembangnya ideologi dan pemahaman
yang bertentangan dengan ideologi negara.
Ketahanan nasional bukan hanya bergantung kepada aspek kekuatan
militer, namun aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi harus kuat untuk
menjadi pendorong ketahanan nasional. Aspek Sosial, ekonomi, politik,
pertahanan menjadi aspek penting yang harus pahami oleh generasi muda.
Trigatra yang meliputi aspek demografi, geografi Indonesia menjadi
pengetahuan dan wawasan akan menjadi banteng nasionalisme. Gerakan
radikalisme kanan dan kiri merupakan sebuah ancaman nyata bagi ideologi

9. 9 | T u g a s K e - 2 P K n
negara. Sikap primordialisme ras menjadi potensi pemicu konflik dan
ancaman bagi keberagaman di Indonesia. Namun, globalisasi dapat
dimanfaatkan menjadi sarana untuk menggali ilmu dan wawasan kebangsaan
bagi generasi muda. Globalisasi harus diimbangi dengan sikap nasionalisme
generasi muda. Rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan akan menjadi
banteng pengaruh paham dan ancaman yang yang menyebar melalui
globalisasi dan informasi.
Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun
berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985
berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-
lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur
politik, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan
MA. Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut
sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam
masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,
kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure
group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan
memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur
politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai
mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada
tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam
menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang
disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan
sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang
dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan
melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan
strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh
MPR.
Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik
merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan
kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-

10. 10 | T u g a s K e - 2 P K n
langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan
mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.
Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpatisipasi dalam
kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki
peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi
nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh
Presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial
budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
a. Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam
pemenuhan kebutuhan hidup.
d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring
dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Dalam
proses melaraskan diri serta pengaruh-mempengaruhi dengan lingkungan itu,
SISMENNAS memiliki fungsi pokok: “pemasyarakatan politik.” Hal ini
berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada
penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya
adalah terpenuhinya berbagai kepentingan. Sedangkan kewajiban rakyat pada
pokoknya adalah keikutsertaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi
dan kondisi kewarganegaraan yang baik, di mana setiap warga negara
Indonesia terdorong untuk setia kepada negara dan taat kepada falsafah serta
peraturan dan perundangannya.
1. Implementasi Politik dan Strategi Nasional di Bidang Hukum
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum
diantaranya:
a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka
supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

11. 11 | T u g a s K e - 2 P K n
b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin
kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta
menghargai hak asasi manusia.
2. Implemetasi Politik Strategi Nasional di Bidang Ekonomi
Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi dapat berupa:
a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat
dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan,
kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang
sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen,
serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
b. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta
menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai
struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.
c. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi
ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan
yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik,
subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur
undang–undang.
3. Implemetasi Politik Strategi Nasional di Bidang Politik
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik, yaitu:
a. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan.
Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya
rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

12. 12 | T u g a s K e - 2 P K n
b. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan
perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi,
dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai
dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
c. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan
lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi,
wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
d. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat
demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang
menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan
sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan
menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang
politik.
D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan
negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan
nasional untuk mencapai tujuan nasional.
b. Penyusunan politik dan strategi nasional berlandaskan ideologi
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
c. Unsur-unsur utama Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS)
adalah Negara, Bangsa Indonesia, Pemerintah, dan Masyarakat.
d. Fungsi-fungsi Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS) adalah
Perencanaan, Pengendalian, dan Penilaian dari hasil keputusan
SISMENNAS.
2. Saran
Pengembangan Strategi Politik Nasional dalam sebuah negara,
terutama Indonesia, memang perlu pemahaman yang matang pada

13. 13 | T u g a s K e - 2 P K n
seluruh aspek penyusunnya. Karenamasih banyak peraturan-peraturan
yang sering kali berubah dengan !epat, bahkan beberapa warna negara
tidak menyadarinya. Kekonsistenan dan tranparansi dari pihak 'emerintah
akan mempermudah pemahaman peraturan dalam strategi politik
nasional di Indonesia. Terutama jika menyangkut kata politik,
kebanyakan warga Indonesia akan memandang negatif, sehingga perlu
adanya penyuluhan yang lebih baik agar tidak terjadi kesalah-pahaman.
Bagi para pembaca, pengumpulan beberapa data dan sumber akan
lebih melengkapitentang masalah yang sedang penulis bahas pada
makalah ini. Sehingga, data-data dari berbagai sumber nantinya akan
lebih melengkapi topik yang penulis bahas, serta dapatlebih dipahami
untuk semua pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Dasim.2002.Model pembelajaran Kewarganegaraan.Bandung:PT. Genesindo
Djatmiko, Andreas Andrie, 2019, Improvement Of Nationalism Reflected In
Pancasila's 3rd Sila Through The Art Of Reog Kendhang, Diseminasi:
Jurnal Pengabdian kepada MasyarakatVolume: 1 No: 2 Tahun 2019, Jurnal
Universitas Terbuka
Fajari, Afif Bilal dkk, 2015, Tugas Terstruktur Makalah Kewarganegaraan:
Dampak Globalisasi Terhadap Ketahanan Nasional Dalam Bidang Ekonomi
Dan Sosial Budaya, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Pertanian,
Purwokerto
Kaelan, Zubaidi, Achmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:
Paradigma
Lemhamnas.2001.Pendidikan kewarganegaraan.jakarta PT.Gramedia Pustaka
UtamaJoeniarto,1996 Sejarah ketatanegaraan republik Indonesia.Jakarta:Bumi
AksaraBudimansyah
Yudhistira 2004.Pendidikan kewarganegaraan.PT. TigaSerangkai Pustaka
Mandiri.2004
12.http://www.slideshare.net/Harits_Wiguna/tugas-makalah-ketahanan-nasional-
harits, diakses, tanggal 20 Mei 2015 22.30