1. 1
IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DIBIDANG
MILITER DAN KEAMANAN
Oleh:
NAMA : VERA EKA WARDANI
NIM : 6101413046
ROMBEL : 048
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MEI 2014

2. 2
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa paper yang saya buat merupakan hasil karya
saya sendiri, bukan hasil plagiat dari orang lain atau karya orang lain. Paper ini saya
buat secara seksama dan sungguh-sungguh guna menyelesaikan tugas PKN.
Semarang, Mei 2014
Vera Eka Wardani

3. 3
ABSTRAK
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang
merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa
proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia,
terutama tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik. Pada awal masa kemerdekaan,
kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi Indonesia masih morat-marit dan
tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesia sudah mulai
teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur
sistem pemerintahannya sendiri. Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika
Serikat, banyak negara yang terpengaruh oleh kedigdayaan kedua Negara tersebut. Kedua negara
tersebut saling berlomba untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat. Untuk
melancarkan usaha mereka tersebut, mereka banyak meletakkan pengaruh di beberapa
Negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan mendukung usaha dan tindak tanduk
mereka. Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan
simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak
negara-negara di dunia yang menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi dalam
dua kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak
terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lainnya
berkoordinasi dan membentuk sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua
blok tersebut, kelompok tersebut dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok. Pada
saat itu Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah
satu kelompok yang ada pada saat itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga

4. 4
perdamaian dunia dan mengembangkan kerja sama antar negara-negara di dunia di segala
bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkan strategi nasional untuk mengembangkan
Negara dan menjaga keutuhan negara. Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak
mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anut oleh Indonesia, dan tidak sediki t
di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif.

5. 5
PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan
masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri(negara), sedangkan taia berarti
urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-
beda. Beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu:
a. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum,
baik yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah.
Politik(politics) artinya suatu rangkaian asas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat
yang akan digunakan untuk mencapain keadaan yang diinginkan.
b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih
menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keadaan yang dikehendaki. Titik
beratnya adalah proses pertimbangan, menjamin terlaksananya suatu usaha dan
pencapaian cita-cita. Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu
mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
 Proses pertimbangan
 Menjamin terlaksananya suatu usaha
 Pencapaian cita-cita/keinginan

6. 6
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah
dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang
berkaitan dengan:
1. Negara
Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang punya kekuasaan tertinggi yang
ditaati oleh rakyatnya.
2. Kekuasaan
Kemampuan seseorang/kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku
orang/kelompok lain sesuai keinginannya.
3. Pengambil Keputusan
Politik adalah pengambil keputusan melalui saranan umum, keputusan yang
diambil melalui sektor publik dari suatu negara.
4. Kebijakan Umum
Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang/kelompok politik
dalam memilih tujuan atau cara mencapai tujuan.
5. Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat.
Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil.
Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara
mengikat.

7. 7
Pengertian Strategi Nasional
Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang berarti the art of the
general (seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan). Strategi adalah
pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan sedangkan
perang adalah kelanjutan dari politik. Dalam masa modern dan globalisasi, pemakaian
kata strategi sudah tidak terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam
berperang, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk di dalam ilmu ekonomi ataupun
olahraga. Sedangkan dalam pengertian umum Strategi adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan untuk suatu tujuan.
Strategi Nasional ialah cara melaksanakan politik nasional dalam menggapai
sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi Nasional disusun untuk
melaksanakan politik nasional, contohnya Strategi jangka pendek, jangka menengah dan
juga jangka panjang.

8. 8
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan
kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi
politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan
(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan
nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara
melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional.
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila,
UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam
manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik
strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan
konsep strategi bangsa Indonesia.
Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan
sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang
mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD
1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga terebut adalah MPR, DPR,
Presiden, BPK, dan MA. Sedangakan badan-badan yang berada di dalam masyarakat
seperti paratai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan
(interest group) dan kelompok penekan (pressure group).

9. 9
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat
suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai
mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004.
Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan
berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah
pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan Misi
inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan
melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

10. 10
IMPLEMENTASI
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaaan sudah dianggap fix.
Implementasi Politik Strategi Nasional di bidang Militer dan Keamanan
1. Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten
melalui reposisi, redifinisi, dan reakrualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai
alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam
membantu menyelenggarakan pembangunan.
2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang
bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung oleh
komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan
meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latihan, membangun kondisi juang,
dan mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio
kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan
negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang
memadai.

11. 11
4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan
keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi
dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan
meningkatkan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan
pelindung masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut
proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya - upaya dalam mewujudkan tujuan
itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan
penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan
itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Sedangkan strategi merupakan bagian dari
politik untuk mencapai suatu tujuan yang diperoleh dengan cara-cara dan pemikiran dalam
menyelesaikan masalah maupun untuk memperoleh suatu hasil yang diinginkan.

12. 12
Kaidah Pelaksanaan
Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999
harus menjadi arah penyelenggaraan Negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan
segenap rakyat Indonesia. Karena itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:
1. Presiden selaku kepala pemerintahan negara menjalankan tugas penyelenggaraan
pemerintahan negara dan berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan
kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
nasional.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan
fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan
Garis- garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
4. Garis-garis Besar Haluan Negara dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional
lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara terperinci dan
terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Program Pembangunan Nasiona lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam Rencana
Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 merupakan produk politik

13. 13
nasional yang ditetapkan oleh MPR hasil pemilihan umum 1998. GBHN tersebut
berlaku sejak tanggal ia ditetapkan sampal ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan
Negara oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum
pada tahun 2004.
Pada tahun pertama pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004,
Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan penyesuaian
guna menyusun program pembangunan nasional serta rencana pembangunan tahunan yang
memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tetap memelihara kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama rencana pembangunan tahunan berdasarkan
GBHN tahun 1999-2004 belum ditetapkan, pemerintah dapat menggunakan rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa
tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada mental, tekad, semangat, ketaatan, dan
disiplin para penyelenggara negara. Sehubungan dengan hal itu, semua kekuatan sosial
politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun
program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan GBHN.
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan
GBHN yang akan datang. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata
dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya pembangunan nasional yang
merupakan wujud nyata politik dan strategi nasional akan memperkuat jati diri dan
kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis.

14. 14
Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegara selama ini dituangkan dalam
bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR di mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden
selaku mandataris MPR. Pemerintahan harus bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian
penyelenggaraan pemerintah dan setiap warganegara Indonesia harus memiliki:
1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi
landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2. Semangat kekeluargaan yang berisi kebersamaan, kegotong-royongan, persatuan, dan
kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentihgan nasional.
3. Kepercayaan diri akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan kepribadian
bangsa sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik.
4. Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Karena itu, pe¬merintah diwajibkan
menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
5. Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam
berbagai kepentingan.
6. Mental, jiwa, tekad, dan semangat dari pengabdian disiplin, dan etos kerja yang tinggi yang
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau
golongan, sehingga tercipta kesadaran untuk cinta tanah air dalam rangka Bela Negara
melalui Perjuangan Non Fisik.
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan
nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga memiliki daya saing (kompetitif).

15. 15
Apabila penyelenggara pemerintah/negara dan setiap warganegara Indonesia memiliki
ketujuh unsur yang mendasar di atas, keberhasilan politik dan strategi nasional dalam rangka
mencapai cica-cita dan tujuan nasional melalui Perjuangan Non Fisik sesuai tugas dan profesi
masing-masing akan terwujud. Dengan demikian kesadaran Bela Negara diperlukan untuk
mempertahankan keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. 16
Daftar Pustaka
Budiarjo,Miriam.2009.dasar-dasar ilmu politik.jakarta:PT.gramedia pustaka utama
Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai, penerbit Ghalia Indonesia, Juli 2010
Maksudi,beddy I.2011.system politik Indonesia.jakarta:PT.Raja grafindo persada
Rudi regobiz.mei.2012.pengertian politik dan strategi nasional