1. MAKALAH IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL di BIDANG MILITER
dan KEAMANAN
Diajukan sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan
Dosen pengampu mata kuliah PKN
NATAL KRISTIONO
Disusun oleh :
GIRI NDARU PAMUJI (6101413090)
UNIVERSITAS NEGERI SEARANG
2014

2. ABSTRAK
Politik dan Strategi Nasional merupakan landasan operasional Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bersumber dari Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sejak tahun 2004 Politik dan Strategi
Nasional merupakan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, dijabarkan melalui
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu lima tahun.
Politik dan Strategi Naional merupakan pencerminan masalah kesejahteraan,
dan pertahanan keamanan sebagai wujud politik pembangunan yang dilaksanakan
melalui visi dan misi pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut
diperlukan telaahan strategis, perkiraan strategis dan batas waktu perkiraan
strategis.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dunia sedang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan, mulai dari yang sifatnya
kebijakan, kesepakatan, maupun strategi-strategi untuk bertahan dari masing-masing negara.
Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial
dan budaya membawa dampak yang begitu besar bagi semua komponen bangsa ini, tidak
terkecuali Departemen Pendidikan Nasional. Tentu saja perubahan ini mendatangkan
konsekuensi, terutama dalam bentuk pengujian terhadap kemampuan departemen ini
memenuhi harapan-harapan dari seluruh stakeholders-nya. Ketika membangun manusia
melalui pendidikan, sistem yang kita bangun dituntut tidak hanya untuk membangun
kemampuan intelektual peserta didik. Sistem harus mampu pula membangun kemampuan
untuk mengekspresikan dan mengatualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaannya
dengan tetap memperhatikan moral, etika, dan kaidah-kaidah agama. Tidak hanya itu, sistem
harus memerhitungkan arena persaingan talenta yang harus dihadapi oleh para lulusan
pendidikan nasional di kemudian hari. Tidak satupun komponen bangsa yang luput dari
upaya pencerdasan yang kita hadapi ini. Makalah ini akan membahas mengenai implementasi
otonomi strategi nasional di bidang pendidikan.
B. Rumusan Masalah
1) Apa implementasi strategi nasional di bidang keamanan dan pertahanan?
2) Bagaimana cintoh implementasi strategi nasional di bidang keamanan dan pertahanan ?

3. BAB II
PEMBAHASAN
Kata startegi berasal dari kata strategos (Yunani) yang diartikan sebagai The Art of general.
Pengertian tersebut dimaksudkan sebagai kemampuan para jendral perang mengemukakan
pengertian startegi yang antara lain :
1) Antonius Henri Jomini yang menyatakan bahwa strategi adalah seni menyelenggarakan
perang di atas peta yang meliputi seluruh kawasan operasi.
2) Karl von Clausewitz menyatakan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan
pertempuran untuk kepentingan perang.
3) Liddle Hart menyataakan bahhwa strategi adalah seni untuk mendristribusikan dan
mengguanakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik.
Strategi nasional diartikan sebagai “seni dan ilmu mengembangkan atau menggunakan
kekuatan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahan dan
keamanan)(IPOLEKSOS-BUDHANKAM) baik dalam masa damai maupun masa perang
untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Dasar pemikiran dalam
menyusun strategi nasioanal bersumber dari sistem manajemen nasional sesuai dengan
wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
PENGERTIAN POLITIK STRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN
NASIONAL
Pengertian Politik
Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya
adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti
urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan
umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan,
jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan
asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara
pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya.
Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang
menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

4. a. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi
yang ditaati oleh rakyatnya.
b. Kekuasaaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku
orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
c. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan
keputusan melalui sarana umum dan keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari
suatu negara.
d. Kebijakan Umum
Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau
kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
e. Distribusi
Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masyarakat. Nilai
adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil.
Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general”
atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz
(1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan
pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan
kelanjutan dari politik.
Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau
pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral
atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik

5. nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang
mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945
merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden,
DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti
partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest
group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus
dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur
oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di
tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.
Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non
departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya
merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang
Hankam akan selalu berkembang karena:
a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan
kebutuhan hidup.
d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

6. Sertifikasi Politik Nasional
Sertifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai
berikut:
a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
1). Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional
dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa
dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam
GBHN dan ketapan MPR.
2). Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum
pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga
menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.
b. Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak,
yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:
1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan
persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang
penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4
ayat (1) ).
4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.
c. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)
pemerintahan.
d. Tingkat Penentuan KebijakanTeknis
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam
bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.
e. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di
tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
yuridikasinya masing-masing.

7. 2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD.
Implementasi poliitik strategi nasional di bidang pertahanan dan
keamanan
1. Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten
melalui reposisi, redifinisi, dan reakrualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alar
ncgara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membanru menyelenggarakan
pembangunan.
2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu
pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung oleh komponen lainnya dari
kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara
melalui wajib l atih, membangun kondisi juang, dan mewujudkan kebersamaan Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio
kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke
wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan
keamanan dalam rangka memelihara stabilitas ke¬amanan regional dan berpartisipasi dalam
upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
pemisahan dari Tentara Nasional Indo¬nesia secara bertahap dan berlanjut dengan
meningkatkan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan
pelindung masyarakat.

8. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan :
Sebagaimana dijelaskan didepan bahwa politik strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan
selama ini ditunagkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR dan pelaksanaannya
dilaksanakan oleh presiden selaku mandataris MPR oleh karena itu GBHN merupakan
program Negara dan merupakan amanat rakyat,maka pemerintah dalam melaksanakan tugas
mengemban amanat rakyat tersebut harus benar-benar bebas dari korupsi kolusi dan epotisme
(KKN) guna mencapai tujuan nasional.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta:
Paradigma.
http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/08/implementasi-20-anggaran-pendidikan.html
http://www.slideboom.com/presentations/43012/Rencana-Strategis-Pendidikan
http://www.penapendidikan.com/mengupas-otonomi-pendidikan.html
http://www.scribd.com/doc/16554124/makalah-perkembangan-
kurikulum?secret_password=&autodown=pdf
http://www.docstoc.com/docs/downloaddoc.aspx/?doc_id=21294128&pt=16&ft=11