masa pemerintahan sby jilid 1 & 2

1. NAMA KELOMPOK
1. AHMAD AKBAR
2. BINTANG NUR SETYO
3. ICHA CHAERUNISA
4. SITI MASLIHA

2. Latar Belakang
Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY.
SBY merupakan presiden Indonesia yang pertama kali
berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh
di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini
terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh
baik dalam bidang ideologi, politik, ketahanan dan
keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya.Terpilihnya
SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah
Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam
Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama
Wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di
Pemilu 2009 bersama Wapresnya Boediono. Bersama
dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap
melaksanakan agenda reformasi.

3. JILID 1
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO –
JUSUF KALA
PERIODE 2004-2009

4. Kebijakan-kebijakan
a. Bidang Politik
1. Pembentukan Kabinet Bersatu
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia
Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya
berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan
perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih
lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7
Mei 2007.
2. Sistem Kepartaian
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem
kepartaian mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat Indonesia dapat
memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu
menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam
konteks pembentukan negara yang demokratis.

5. 3. Menganut Konsep Trias Politika
Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada
satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga
negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah,
pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan
Yudikatif. Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa
pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut
berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik
Indonesia. Pada masa ini hal tsb benar2 terimplementasikan.
4. Politik Luar Negeri

6. b. Bidang Ideologi
Pada masa ini ideologi yang digunakan adalah Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila
yang bersifat terbuka. Artinya Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang mampu
menyesuaikan diri dengan perkembagan jaman tanpa pengubahannilai dasarnya.
Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk
berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing. Maka
dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat
digunakan Indonesia.Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono selalu menekankan
bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan hidup. Dengan sifatnya yang
seperti itu, ia meyakini ideologi Pancasila pun akan mampu bertahan melintasi
zaman.
c. Bidang Ekonomi
Kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, kebijakan
bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, kebijakan menyalurkan bantuan
dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

7. Kebijakan lainnya
• Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
• Konversi minyak tanah ke gas.
• Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.
• Buy back saham BUMN
• Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
• Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
• Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.
• Pemberian bibit unggul pada petani.
• Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

8. Masalah-masalah Program Kerja
- Perekonomian yang belum pulih dari krisis ekonomi.
- Rendahnya tingkat daya beli masy Indonesia.
- Tingginya tingkat pengangguran & kemiskinan.
- Nilai tukar rupiah thd dolar AS yg masih lemah.
- Konflik-konflik antarsuku & gol, serta gerakan separatis : konflik Ambon, Poso,
Papua, Aceh.
- Kuatnya budaya KKN .
- Terorisme
- Bencana alam

9. Program Kerja
- Program 100 hari.
Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan
rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta
mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung.
1. Pemberantasan Mafia Hukum
2. Revitalisasi Industri Pertahanan
3. Penanggulangan Terorisme
4. Kesediaan Listrik
5. Peningkatan Produksi & Ketahanan Pangan
6. Revitalisasi Pabrik Pupuk & Gula
7. Penataan Tanah & Tata Ruang
8. Peningkatan Infrastruktur
9. Peningkatan Pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil, & Usaha Menengah
10. Pendanaan
11. Penanggulangan Perubahan Iklim & Lingkungan
12. Reformasi Kesehatan dg Mengubah Paradigma Masyarakat
13. Reformasi Pendidikan
14. Kesiapsiagaan dlm Penanggulangan Bencana Alam
15. Koordinasi Erat Pemerintah Pusat dlm Pembangunan di Segala Bidang

10. Upaya – upaya menangani masalah program kerja
a. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

11. 6. Hukum : Berbagai upaya pemerintah utk melanjutkan program
pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum mendapat
perhatian pemerintah, hal ini dapat kita jumpai pada pengusutan
kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan
berbagai kasus lain. Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan
oleh aparat penegak hukum.
b.Upaya menjaga kesolidan pemerintahan
- Pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat
dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY.
c. Upaya penerapan otonomi daerah
- Mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas
wewenang pemda dilakukan secara proporsional dan seimbang.

12. d. Upaya menyelesaikan konflik dalam negeri
1. Konflik Aceh (GAM)
- Berupaya utk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal
Aceh hingga internasional yg menghasilkan Geneva Agreement (Kesepkatan
Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (COHA), namun
gagal. Presiden SBY juga melakukan ke Aceh tgl 26 Nov 2004 dan berupaya utk
membicarakan amnesti dg DPR bagi anggota GAM seraya menekankan bahwa
solusi militer tdk akan menyelesaikan masalah Aceh.
- Tgl 28 Jan 2005, pemerintah RI & GAM mengadakan perundingan yg diadakan di
Helsinki (Finlandia), dg fasilitas Crisis Management Initiative pimp Martti Ahtissari.
Upaya mengakhiri konflik di Aceh antara RI-GAM akhirnya terwujud dg
ditandatanganinya Nota Kesepahaman RI-GAM tgl 15 Agust 2005.

13. 2. Konflik Poso
- Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden No 14 Th 2005 ttg langkah-langkah
komprehensif penanganan masalah Poso.
3. Konflik Papua
- Upaya utk menyelesaikan konflik ini dgn mengedepankan aspek dialog &
kesejahteraan masy, Presiden SBY mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi
Papua dan didukung oleh pemerintah melalui aliran dana yg cukup besar.
4. Terorisme
- Tgl 17 Juli 2009 bom meledak di Hotel J.W Marriot dan The Ritz-Carlton, Jakarta.
Pada tgl 17 Sep 2009 Noordin Mohammad Top, buronan dalam berbagai aksi
terorisme di Indonesia terbunuh dalam operasi Densus 88 Polr di Jebres, Surakarta,
Jateng. Dengan adanya Densus 88, terorisme mampu dibasmi

14. Keberhasilan & Kegagalan
1. Pelunasan sisa utang sebesar US$3,2 miliar kpd IMF
2. Penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yg terdiri atas perbaikan iklim investasi,
reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan,
UMKM. Kebijakan ini berhasil memulihkan kepercayaan asing thd perekonomian
Indonesia. Hal ini ditandai dg berkembangnya investasi asing di Indonesia.
3. Keberhasilan konversi minyak tanah ke gas
4. Stabilisasi nilai tukar mata uang rupiah thd dolar.

15. JILID II
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
– BOEDIONO PERIODE 2009-
2014

16. Kebijakan –kebijakan
1. Politik
a. Pembentukan Kabinet Bersatu II
Yaitu, Kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik
pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi diDPR
(Partai Demokrat, PKS, PAN,PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung
setelahnya. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21
Okt 2009 dan di lantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan
pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Okt 2011, Presiden SBY mengumumkan
perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet
dan beberapamenteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
b. Menganut konsep Trias politika
Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu
struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang
berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada
3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Konsep Trias Politika (Eksekutif,
Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif,
dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip
structural Sistem Politik Indonesia. Pada masa ini hal tsb benar2 terimplementasikan.

17. c. Politik Pencitraan
Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk
mengambil hati rakyatnya. Selaku pemimpin negara (SBY), ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik
mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan
tersebut, Presiden SBY melakukannya dalam konteks internal dan konteks eksternal. Dalam konteks
internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan
kapabilitas retorika. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan
legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masy, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi
terhadap rasa simpatik masyarakat itu sendiri. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan
dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama
memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan
keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.

18. d. Politik Luar Negeri
SBY berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara
meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi
Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Ciri politik luar
negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu:
• Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang,
China, India, dll).
• Terdapat kemampuan beradaptasiIndonesia terhadap perubahan-perubahan
domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).
• Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin
hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional,ataupun
perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan
menguntungkan pihak Indonesia.
• Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional.
Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership,
prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik
luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

19. b. Bidang Ekonomi
Kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, kebijakan
bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, kebijakan menyalurkan bantuan dana
BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Kondisi perekonomian
pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan
ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-
6% pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5% pada 2011. Akan tetapi pada
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat
masalah dalam kasus Bank Century yang belum terselesaikan bahkan sampai
mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
c. Bidang Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya.
Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh
pemerintah negara lain Contohnya sebagai berikut :
• Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
• Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
• Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
• Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
• Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
• Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
• Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
• Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia . Dan masih banyak lagi
Namun di masa ini, terdapat pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah
warisan budaya Indonesia.

20. d. Bidang Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di
Aceh. Pada masa ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan
individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan
kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak.
Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY
juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun
usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak
terealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali
muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan terjadi tawuran antar-
SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
e. Hankam
Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan
selama era kepemimpinan Presiden SBY. Kekayaan Angkatan Bersenjata RI sebagai
kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung
jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembinaan kemampuan ABRI sebagai
kekuatan sosial diarahkan agar Angkatan Bersenjata RI dalam kemanunggalannya
dengan rakyat, mampu secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional,
serta dapat meningkatkan peranannya dalam memperkokoh ketahanan nasional.

21. Program-program Kerja

22. Masalah-masalah Program Kerja
1. Pemberantasan Korupsi

23. Keberhasilan & Kegagalan
- Keberhasilan
1. Ekonomi terus tumbuh&berkembang dg fundamental semakin kuat.
Tercermin dari indeks harga saham gab. Indonesia yg trs membaik,
daya saing Indonesia di tingkat dunia yg tinggi serta nilai ekspor,
investasi, & cadangan devisa yg trs membaik.
2. Stabilisasi politik terjaga & kehidupan demokrasi semakin
berkembang, check and balances antara pemerintah pusat, DPR,
DPRD, berjalan dg baik. Pelaksanaan pilkada secara umum juga
berjalan lancar
3. Keamanan dalam negeri terjaga walaupun masih terdapat konflik
masy dlm skala kecil.
4. Terjadi proses perbaikan iklim investasi & pelayanan publik.

24. - Kegagalan
1. Sejumlah kasus korupsi terjadi : kasus proyek Hambalang & Bank
Century
2. Kasus Bank Century belum dapat diungkap secara tuntas.