sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi (1998-sekarang)

2. B. Perkembangan Politik dan Ekonomi
1. Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie
setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti
dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia
pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J
Habibie dilantik menjadi Preseiden RI ketiga di bawah
pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar
hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP
MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi” jika Presiden
berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi
Presiden”.

3. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia
sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam
waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata
uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar
biasa besar sehingga menurunkan nilai mata uang
rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. krisis
yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap
sektor industri dan manufaktur serta sektor finansial
yang hampir ambruk, diperparah oleh musim kemarau
panjang yang dise.babkan ole El Nino, yang
mengakibatkan turunnya produksi beras

4. Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah
menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan,
khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang
memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia.
Larinya modal, dan hancurnya produksi serta distribusi
barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi
sangat sulit, hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi
yang tinggi.
Tugas yang diemban oleh Presiden B.J Habibie
adalah memimpin pemerintahan transisi untuk
menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang
menyeluruh dan mendasar,serta sesegera mungkin
mengatasi kemelut yang sedang terjadi.

5. B.J Habibie berkali-kali menegaskan tentang
komitmennya untuk melakukan reformasi di bidang
politik, hukum, dan ekonomi. Secara tegas Habibie
menyatakan bahwa kedudukannya sebagai Presdien
adala sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan
tugasnya ini ia berjanji akan menyusun pemerintahan
yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan
perubahan yang digulirkan oleh gerakan reformasi
tahun 1998. pemerintahannya akan menjalankan
reformasi secara bertahap dan konstitusional serta
komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan
kehidupan politik yang demokratis dan meningkatkan
kepastian hukum.

6. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei
1998, malam harinya setelah dilantik sebagai
Presiden, pukul 19:30 WIB di Istana Merdeka
yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI,
B.J Habibie menyatakan tekadnya untuk
melaksanakan reformasi. Beberapa point
penting dari pidatonya tersebut adalah
kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi di
ketiga bidang yaitu;

7. 1. Di bidang politik antara lain dengan memperbarui
berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih
meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang
bernuansa pada PEMILU sebagaimana yang
diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan
Negara(GBHN).
2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali
Undang-Undang Subversi.
3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat
penyelesaian Undang-Undang yang menghilangkan
praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak
sehat.

8. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan
sehari setelah dilantik, B.J Habibie telah berhasil
membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi
Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri
dari 36 Menteri, yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas
sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang
memimpin Departemen, dan 12 Menteri Negara yang
memimpin tugas tertentu. Dalam Kabinet Reformasi
Pembangunan tersebut terdapat sebanyak 20 orang yang
merupakan Menteri pada Kabinet Pembangunan era
Soeharto.