SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Indikator Sasaran Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2012 - 2017
Sasaran Indikator Sasaran Penjelasan 2013 2014 2015 2016 2017 Kebijakan Program PAGU Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Tersedianya SDM Kesatuan Bangsa Kota
Cimahi yang profesional, bersih dan
berwibawa yang didukung sikap mental
dan perilaku disiplin dengan berpegang
teguh pada norma hukum dan agama
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada
Kantor Kesatuan Bangsa
Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar
operasional SKPD
jumlah realisasi jenis pemenuhan
kebutuhan dasar operasional SKPD dibagi
target dikali 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.731.700.000
2
Persentase surat masuk dan surat keluar
SKPD
jumlah realisasi surat masuk ditambah
surat keluar dibagi target atau rata - rata
dikali 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
Persentase ketersediaan sarana prasarana
aparatur SKPD
jumlah realisasi penyediaan sarpras dibagi
jumlah kebutuhan sarpras sesuai rencana
dikali 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Melengkapi
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1.751.500.000
4 Jumlah aset SKPD siap pakai Jumlah aset SKPD siap pakai 236 275 289 295 300 300
5
Tingkat pemeliharaan BMD pada SKPD
jumlah realisasi pemeliharaan ase dibagi
jumlah aset yang harus diperbaiki dikali
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6
Tingkat pelanggaran disiplin aparatur SKPD
jumlah pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin ringan, sedang dan
berat dibagi jumlah seluruh pegawai dikali
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Melengkapi
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
190.300.000
7
Cakupan tugas pelayanan aparatur SKPD
jumlah jenis tugas pelayanan dibagi jumlah
aparatur SKPD aktif dikali 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembinaan
pegawai
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
116.100.000
8
Persentase pegawai yang mengikuti diklat
teknis, bimtek atau kursus kedinasan
jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat
teknis, bimtek atau kursus kedinasan dibagi
jumlah seluruh pegawai dikali 100%
3 7 3 8 8 8
9
Jumlah pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
= jumlah laporan kinerja dan keuangan 26 laporan 43 laporan 91 laporan 91 laporan 91 laporan 91 laporan
Penyusunan
pelaporan untuk
semua kegiatan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
189.300.000
10
Penyusunan dokumen capaian kinerja dan
laporan keuangan tepat waktu
tepat waktu / tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu
11
Pengumpulan bahan dan data kebutuhan
penyusunan laporan tepat waktu
tepat waktu / tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu
12 Tersedianya SDM Organisasi
Kemasyarakatan yang profesional dalam
menjalankan fungsi-fungsi organisasinya
Meningkatnya kualitas SDM organisasi
kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-
fungsi organisasinya
Jumlah sosialisasi perundang-
undangan/peraturan lainnya yg berkaitan
dengan Ormas
=Jumlah sosialisasi perundang-
undangan/peraturan lainnya yg berkaitan
dengan Ormas
0 0 0 0 1 1
sosialiasi
peraturan
tentang ormas
Program
Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
821.700.000
13 Jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM
pengurus Ormas
=Jumlah pelatihan peningkatan kualitas
SDM pengurus Ormas
2 2 2 2 2 2 pelatihan, bintek
14 Mewujudkan Kesadaran Masyarakat akan
Nilai - Nilai Persatuan dan Kesatuan antar
Kelompok dalam Keragaman Suku, Ras,
Agama, Budaya dan Adat Istiadat yang ada
dalam NKRI
Terwujudnya kesadaran masyarakat
terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan
didalam kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam keanekaragaman budaya,
suku ras, agama
Meningkatnya Interaksi antara kelompok
anggota masyarakat dari berbagai ras,
suku, agama, dalam bidang bahasa, adat
istiadat, seni budaya, pendidikan dan
perekonomian tanpa harus menghilangkan
identitas masing-masing serta
meningkatnya pemahaman wawasan
kebangsaan bagi masyarakat dan generasi
muda.
Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Umat
Beragama
Jumlah rapat koordinasi dan kegiatan
Forum Komunikasi Umat Beragama
9 6 7 7 7 7
Rapat Koordinasi
FKUB Seminar,
Sosialisasi,
Pengingkatan
wawasan
anggota FKUB
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Kegiatan
Peningkatan
Toleransi dan
Kerukunan
Dalam
Kehidupan
Beragama
579.600.000
15 Jumlah potensi konflik SARA Jumlah potensi konflik SARA 0 0 0 0 0 0 monitoring
Strategi Pencapaian
Mewujudkan SDM Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi yang Profesional, Bersih dan
Berwibawa yang didukung Sikap Mental
dan Perilaku Disiplin dengan Berpegang
Teguh pada Norma Hukum dan Agama
Meningkatkan Kemampuan Sumberdaya
Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang
Profesional dalam Menjalankan Fungsi -
Fungsi Organisasinya
No Misi Tujuan Misi
Target Yang Ingin DicapaiSasaran Misi
Eksisting 2012
Sasaran Indikator Sasaran Penjelasan 2013 2014 2015 2016 2017 Kebijakan Program PAGU Indikatif
Strategi Pencapaian
No Misi Tujuan Misi
Target Yang Ingin DicapaiSasaran Misi
Eksisting 2012
16
Jumlah pertemuan atau kegiatan dialog
antar tokoh masyarakat, dalam
menyelesaikan konflik antar etnis
= Jumlah koordinasi antar tokoh
masyarakat, dalam menyelesaikan konflik
antar etnis
4 4 6 6 6 6
Rapat Koordinasi
FPK
Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
10.319.200.000
17
Jumlah kegiatan dalam rangka pemantapan
Wawasan Kebangsaan
= Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan
(sosialisasi, seminar, pentas seni, lomba
vocal grup, lomba PBB, Outbound,
pelatihan bela negara)
3 6 7 7 7 7
Seminar,
Sosialisasi,
Pengingkatan
wawasan
anggota FPK,
perlombaan
wawasan
kebangsaan
18
Jumlah Fasilitasi Rapat PPWK (Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan)
= Jumlah Fasilitasi Rapat PPWK (Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan)
0 4 4 3 3 3
Rapat Koordinasi
PPWK
19 Jumlah kegiatan monitoring wilayah
potensi konflik
Jumlah kegiatan monitoring wilayah
potensi konflik
0 0 0 0 0 0 monitoring
20
Persentase keikutsertaan masyarakat pada
kegiatan wawasan kebangsaan
=(jml realisasi peserta/jml.target 5
thn)*100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
21 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat
dalam Upaya Deteksi Dini, Memfasilitasi
Aspirasi Masyarakat yang Berkembang dan
Penyelesaian Masalah yang timbul di
tengah - tengah Masyarakat
Terwujudnya pemahaman masyarakat
tentang hak, kewajiban dan tanggung
jawab dalam kehidupan berpolitik yang
harmonis, dinamis, serta dalam suasana
yang demokratis
Membangun sistem dan budaya politik
yang demokratis serta mantapnya
hubungan supra dan infra struktur politik di
daerah Jumlah kegiatan sosialisasi kewaspadaan
dini
= Jumlah sosialisasi kewaspadaan dini 1 1 1 1 1 1
Sosialisasi
kewaspadaan
dini
Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat
1.815.400.000
22 Mewujudkan Situasi dan Kondisi
Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram
dan Dinamis yang Berlandaskan Semangat
Kebersamaan dalam NKRI
Jumlah kegiatan pendidikan politik
= Jumlah pendidikan politik (sosialisasi UU,
peningkatan wawasan politik lainnya)
2 1 1 1 1 1
Ssosialisasi UU,
Peningkatan
wawasan politik
lainnya
23
Fasilitasi kegiatan Komunitas Intelejen
Daerah
= Jumlah rapat koordinasi KOMINDA dan
kegiatan deteksi dini lainnya
29 35 35 35 35 35
Rapat koordinasi
KOMINDA dan
kegiatan deteksi
dini lainnya
24 Mewujudkan Kehidupan Kebangsaan yang
Demokratis ditandai dengan berfungsinya
Suprastruktur dan Infrastruktur Sosial
Politik, Sukses Penyelenggaraan Pemilihan
Umum. Meningkatnya Partisipasi dan Etika
Politik Masyarakat, serta Komunikasi Politik
Berdasarkan Nilai - Nilai Luhur agama dan
Budaya Bangsa
Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum
Jumlah kegiatan pemantauan selama
penyelenggaraan Pemilu
4 2 3 0 6 3
Jumlah
pemantauan
penyelenggaraan
pemilu
Program
Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
sosial
1.250.000.000
16
Bagian Tata
Usaha
Bagian Tata
Usaha
Bagian Tata
Usaha
Bagian Tata
Usaha
Bagian Tata
Usaha
Seksi
Hubungan
Antar
Lembaga
Seksi
Kesatuan
Bangsa
Subbag/
Kasie
Subbag/
Kasie
Seksi
Kesatuan
Bangsa
Seksi
Pengkajian
Strategis
Daerah dan
Seksi
Hubungan
Antar
Lembaga
Seksi
Hubungan
Antar
Lembaga

More Related Content

What's hot

Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM KemendagriKompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagrib hendarsyah
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTBayu Wahyudi
 
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...Tri Widodo W. UTOMO
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...BADAR_HAMID
 
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015daldukpapua
 
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab BulukumbaSeminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumbatemanna #LABEDDU
 
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...BADAR_HAMID
 
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaRenstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good Governance
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good GovernanceTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good Governance
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good GovernanceZainul Ulum
 
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035daldukpapua
 
Peta Politik Pilgub 2018 Kota Palembang
Peta Politik Pilgub 2018 Kota PalembangPeta Politik Pilgub 2018 Kota Palembang
Peta Politik Pilgub 2018 Kota PalembangKPUPALEMBANG
 
Proyeksi Papua 2010-2035
Proyeksi Papua 2010-2035Proyeksi Papua 2010-2035
Proyeksi Papua 2010-2035daldukpapua
 
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkSambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkShintaDevi11
 
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Bayu Wahyudi
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM KemendagriKompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
 
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...
 
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
 
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab BulukumbaSeminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
Seminar Rancangan Aktualisi nova Latsar CPNS Kab Bulukumba
 
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
 
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaRenstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good Governance
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good GovernanceTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good Governance
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Good Governance
 
1. presentasi sekda lembata
1. presentasi sekda lembata1. presentasi sekda lembata
1. presentasi sekda lembata
 
Sdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasiSdm sambutan sosialisasi
Sdm sambutan sosialisasi
 
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
 
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
Proyeksi Penduduk Tahun 2010 2035
 
Peta Politik Pilgub 2018 Kota Palembang
Peta Politik Pilgub 2018 Kota PalembangPeta Politik Pilgub 2018 Kota Palembang
Peta Politik Pilgub 2018 Kota Palembang
 
Proyeksi Papua 2010-2035
Proyeksi Papua 2010-2035Proyeksi Papua 2010-2035
Proyeksi Papua 2010-2035
 
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbkSambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
Sambutan sekda pencanangan zona integritas menuju wbk
 
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
 
Paparan PPM_1.pdf
Paparan PPM_1.pdfPaparan PPM_1.pdf
Paparan PPM_1.pdf
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 

Viewers also liked

Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016
Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016
Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016Mus MN
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...iniPurwokerto
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...iniPurwokerto
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...iniPurwokerto
 
Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025
The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025
The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025Dadang Solihin
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahAndy Kurniawan
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRDadang Solihin
 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
 

Viewers also liked (20)

Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016
Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016
Analisis capaian kinerja triwulan i tahun 2016
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, ...
 
Wi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pnsWi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pns
 
Perpres008-2012
Perpres008-2012Perpres008-2012
Perpres008-2012
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Da...
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025
The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025
The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
 

Similar to Indikator Kinerja Utama

Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanDadang Solihin
 
PRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptx
PRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptxPRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptx
PRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptxBayu Prabu
 
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang Aceh
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang AcehPenguatan ASN dan Kelembagaan LItbang Aceh
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang AcehHeru Syahputra
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptSiiBong1
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkrickygunawan84
 
071 pengumpulan laporan dpw ppni jateng
071 pengumpulan laporan dpw ppni jateng071 pengumpulan laporan dpw ppni jateng
071 pengumpulan laporan dpw ppni jatengtarnyan
 
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsimateri dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa KorupsiAgustanto Imam Suprayoghie
 
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaRenstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Dadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaDadang Solihin
 
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfPresentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfbutars
 
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxPKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxNurdinZaky
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011Ar Tinambunan
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtarBab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtartemanna #LABEDDU
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 

Similar to Indikator Kinerja Utama (20)

Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
 
PRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptx
PRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptxPRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptx
PRESENTASE penggunaan gaji pegawai bappeda.pptx
 
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang Aceh
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang AcehPenguatan ASN dan Kelembagaan LItbang Aceh
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang Aceh
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmk
 
071 pengumpulan laporan dpw ppni jateng
071 pengumpulan laporan dpw ppni jateng071 pengumpulan laporan dpw ppni jateng
071 pengumpulan laporan dpw ppni jateng
 
04 yanti way
04 yanti way04 yanti way
04 yanti way
 
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsimateri dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
 
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaRenstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
 
SYARIFAH SUKAINAH.pptx
SYARIFAH SUKAINAH.pptxSYARIFAH SUKAINAH.pptx
SYARIFAH SUKAINAH.pptx
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
 
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdfPresentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf
 
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxPKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtarBab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 

Recently uploaded

MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkmsSOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkmsedyardy
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanBungaCitraNazwaAtin
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1YudiPradipta
 

Recently uploaded (12)

MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkmsSOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1
 

Indikator Kinerja Utama

  • 1. Indikator Sasaran Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2012 - 2017 Sasaran Indikator Sasaran Penjelasan 2013 2014 2015 2016 2017 Kebijakan Program PAGU Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Tersedianya SDM Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD jumlah realisasi jenis pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD dibagi target dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.731.700.000 2 Persentase surat masuk dan surat keluar SKPD jumlah realisasi surat masuk ditambah surat keluar dibagi target atau rata - rata dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur SKPD jumlah realisasi penyediaan sarpras dibagi jumlah kebutuhan sarpras sesuai rencana dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Melengkapi sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.751.500.000 4 Jumlah aset SKPD siap pakai Jumlah aset SKPD siap pakai 236 275 289 295 300 300 5 Tingkat pemeliharaan BMD pada SKPD jumlah realisasi pemeliharaan ase dibagi jumlah aset yang harus diperbaiki dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Tingkat pelanggaran disiplin aparatur SKPD jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Melengkapi sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 190.300.000 7 Cakupan tugas pelayanan aparatur SKPD jumlah jenis tugas pelayanan dibagi jumlah aparatur SKPD aktif dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembinaan pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 116.100.000 8 Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis, bimtek atau kursus kedinasan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis, bimtek atau kursus kedinasan dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100% 3 7 3 8 8 8 9 Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan = jumlah laporan kinerja dan keuangan 26 laporan 43 laporan 91 laporan 91 laporan 91 laporan 91 laporan Penyusunan pelaporan untuk semua kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 189.300.000 10 Penyusunan dokumen capaian kinerja dan laporan keuangan tepat waktu tepat waktu / tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu 11 Pengumpulan bahan dan data kebutuhan penyusunan laporan tepat waktu tepat waktu / tidak tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu 12 Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya Meningkatnya kualitas SDM organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi- fungsi organisasinya Jumlah sosialisasi perundang- undangan/peraturan lainnya yg berkaitan dengan Ormas =Jumlah sosialisasi perundang- undangan/peraturan lainnya yg berkaitan dengan Ormas 0 0 0 0 1 1 sosialiasi peraturan tentang ormas Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 821.700.000 13 Jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM pengurus Ormas =Jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM pengurus Ormas 2 2 2 2 2 2 pelatihan, bintek 14 Mewujudkan Kesadaran Masyarakat akan Nilai - Nilai Persatuan dan Kesatuan antar Kelompok dalam Keragaman Suku, Ras, Agama, Budaya dan Adat Istiadat yang ada dalam NKRI Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku ras, agama Meningkatnya Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda. Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama Jumlah rapat koordinasi dan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama 9 6 7 7 7 7 Rapat Koordinasi FKUB Seminar, Sosialisasi, Pengingkatan wawasan anggota FKUB Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 579.600.000 15 Jumlah potensi konflik SARA Jumlah potensi konflik SARA 0 0 0 0 0 0 monitoring Strategi Pencapaian Mewujudkan SDM Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang Profesional, Bersih dan Berwibawa yang didukung Sikap Mental dan Perilaku Disiplin dengan Berpegang Teguh pada Norma Hukum dan Agama Meningkatkan Kemampuan Sumberdaya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang Profesional dalam Menjalankan Fungsi - Fungsi Organisasinya No Misi Tujuan Misi Target Yang Ingin DicapaiSasaran Misi Eksisting 2012
  • 2. Sasaran Indikator Sasaran Penjelasan 2013 2014 2015 2016 2017 Kebijakan Program PAGU Indikatif Strategi Pencapaian No Misi Tujuan Misi Target Yang Ingin DicapaiSasaran Misi Eksisting 2012 16 Jumlah pertemuan atau kegiatan dialog antar tokoh masyarakat, dalam menyelesaikan konflik antar etnis = Jumlah koordinasi antar tokoh masyarakat, dalam menyelesaikan konflik antar etnis 4 4 6 6 6 6 Rapat Koordinasi FPK Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10.319.200.000 17 Jumlah kegiatan dalam rangka pemantapan Wawasan Kebangsaan = Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan (sosialisasi, seminar, pentas seni, lomba vocal grup, lomba PBB, Outbound, pelatihan bela negara) 3 6 7 7 7 7 Seminar, Sosialisasi, Pengingkatan wawasan anggota FPK, perlombaan wawasan kebangsaan 18 Jumlah Fasilitasi Rapat PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) = Jumlah Fasilitasi Rapat PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) 0 4 4 3 3 3 Rapat Koordinasi PPWK 19 Jumlah kegiatan monitoring wilayah potensi konflik Jumlah kegiatan monitoring wilayah potensi konflik 0 0 0 0 0 0 monitoring 20 Persentase keikutsertaan masyarakat pada kegiatan wawasan kebangsaan =(jml realisasi peserta/jml.target 5 thn)*100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Deteksi Dini, Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat yang Berkembang dan Penyelesaian Masalah yang timbul di tengah - tengah Masyarakat Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis, serta dalam suasana yang demokratis Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah Jumlah kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini = Jumlah sosialisasi kewaspadaan dini 1 1 1 1 1 1 Sosialisasi kewaspadaan dini Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.815.400.000 22 Mewujudkan Situasi dan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis yang Berlandaskan Semangat Kebersamaan dalam NKRI Jumlah kegiatan pendidikan politik = Jumlah pendidikan politik (sosialisasi UU, peningkatan wawasan politik lainnya) 2 1 1 1 1 1 Ssosialisasi UU, Peningkatan wawasan politik lainnya 23 Fasilitasi kegiatan Komunitas Intelejen Daerah = Jumlah rapat koordinasi KOMINDA dan kegiatan deteksi dini lainnya 29 35 35 35 35 35 Rapat koordinasi KOMINDA dan kegiatan deteksi dini lainnya 24 Mewujudkan Kehidupan Kebangsaan yang Demokratis ditandai dengan berfungsinya Suprastruktur dan Infrastruktur Sosial Politik, Sukses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Meningkatnya Partisipasi dan Etika Politik Masyarakat, serta Komunikasi Politik Berdasarkan Nilai - Nilai Luhur agama dan Budaya Bangsa Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Jumlah kegiatan pemantauan selama penyelenggaraan Pemilu 4 2 3 0 6 3 Jumlah pemantauan penyelenggaraan pemilu Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan sosial 1.250.000.000
  • 3. 16 Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha Seksi Hubungan Antar Lembaga Seksi Kesatuan Bangsa Subbag/ Kasie