RPJMN2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Disampaikan dalam Musrenbang Regional
Palu, 6 Desember 2014
Oleh:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

OUTLINE PAPARAN
Slide - 2
I. PENGANTAR
II. STRATEGI PEMBANGUNAN
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
IV. TINDAK LANJUT

I. PENGANTAR
Slide - 3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RPJMN
1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),
Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan.
2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:
RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2024
3.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):
Pasal 10 ayat (2),
“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,
rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”
Pasal 11 ayat (6)
“Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam
Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”
Slide - 4

PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
VISI & MISI
PRESIDEN
MUSRENBANGNAS
RPJMN
*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik
Sebagai Acuan
Penyusunan
Rancangan
RENSTRA K/L
Rancangan
Teknokratik
Ditetapkan
dengan
Peraturan
Presiden *)
Telah disusun
oleh
Bappenas
Slide - 5

Feb-Apr 2014
Okt - Nov 2014
Desember 2014
Januari 2015
Konsep Rancangan
Teknokratik
Penyusunan Rancangan RPJMN (M1
Des)
Penetapan RPJMN
melalui Perpres
(16 Jan 2015)
Penyusunan Rancangan
Awal RPJMN (M2 Nov)
Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)
JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Sosialisasi dan Penjaringan
Aspirasi Masyarakat dan
pakar
Penetapan Presiden Terpilih
(Okt)
Agustus 2014
Penyampaian Rancangan
Teknokratik kepada K/L
Musrenbang Regional (6-15 Des)
Sidang Kabinet (12 Jan)
Rakorbangpus (25 Nov)
Penyusunan Rancangan
RENSTRA K/L
Musrenbangnas (18 Des)
Slide - 6

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
• Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:
– Buku I : Agenda Pembangunan Nasional
– Buku II : Agenda Pembangunan Bidang
– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah
• Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan
beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah
2015-2019)
• Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:
– Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)
– Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember
2014)
• Rancangan Awal akan dipertajam dengan :
– Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)
– Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
– Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan
Swasta
Slide - 7

TRISAKTI DAN NAWACITA
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG
7 MISI
Keamanan nasional yg mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju,
berkeimbangan dan
demokratis
berlandaskan negara
hukum.
Politik LN bebas
aktif dan
memperkuat jati
diri sebagai negara
maritim
Kualitas hidup manusian
Indonesia yg tinggi, maju
dan sejahtera
Bangsa berdaya
saing
Indonesia menjadi negara
maritim yg mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan
nasional
Masyarakat yg
berkepribadian
dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas
Akan menghadirkan
kembali negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberi
rasa aman pada
seluruh WN
Akan membuat
Pemerintah tidak
absen dg memba-
ngun tata kelola
Pem. yg bersih,
efektif, demo-
kratis dan
terpercaya
Akan membangun
Indonesia dari
pinggiran dg
memperkuat daerah-
daerah dan desa dlm
kerangka Negara
Kesatuan
Akan menolak
Negara lemah
dengan melalukan
reformasi sistem
penegakan hukum
yang bebas korupsi,
bermartabat dan
terpercaya.
Akan mening-katkan
kuali-tas hidup manusia
Indonesia melalui:
Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
Akan mening-katkan
produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar internasional
Akan
mewujudkan
kemandirian
ekonomi dg
menggerak-kan
sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik
Akan
melakuka
n revolusi
karakter
bangsa
Akan memper-
teguh Kebhi-
nekaan dan
memperkuat
restorasi sosial.
BERDAULAT DALAM BIDANGPOLITIK
(12 program aksi-115 prioritas utama)
BERDIKARI DALAM BIDANGEKONOMI
(16 program aksi)
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANGKEBUDAYAAN (3
program aksi)
1.Membangun
wibawa politik
LN dan
mereposisi
peran Indonesia
dalam isu-isu
global (4)
2.Menguatkan
sistem
pertahanan
negara (4)
3.Membangun
politik keamanan
dan ketertiban
masyarakat (8)
4.Mewujudkan
profesionalitas
intelijen negara
(7)
5. Membangun
keterbukaan
informasi dan
komunikasi publik
(7)
6.Mereformasi
sistem dan
kelembagaan
demokrasi (6)
7.Memperkuat
politik
desentralisasi dan
otda (11)
8.Mendedikasikan
diri untuk
memberdayakan
desa (8)
9. Melindungi dan
memajukan hak-
hak masyarakat
adat (6)
10. Pemberda-yaan
Perempuan dalam
politik dan
pembangunan (7)
11. Mewujudkan
sistem dan
penegakan hukum
yang berkeadilan
(42)
12. Menjalankan
reformasi birokrasi
dan pelayanan
publik (5)
1. Dedikasikan
pembangunan kualitas
SDM
2. Membangun ke-daulatan
pangan berbasis
agribisnis kerakyatan
3. Mendedikasikan program
u/ mem-bangun daulat
energi berbasis
kepentingan nas.
4. Untuk pengua-saan SDA
melalui 7 langkah &
mem-bangun regulasi
mewajibkan CSR &/atau
saham u/ masyarakat
lokal/ sekitar tambang,
penguatan kapa-sitas
pengusaha nasional
(trmsuk penambang
rakyat) dlm penge-lolaan
tambang berkelanjutan.
5. Membangun
pemberdayaan
buruh
6.Membangun
sektor
keuangan
berbasis
nasional
7.Penguatan
investasi
domestik
8.Membangun
penguatan
kapasitas fiskal
negara
9.Membangun
infrastruktur
10. Membangun
ekonomi maritim
11. Penguatan
sektor kehutanan
12. Membangun tata
ruang dan
lingkungan
berkelanjutan
13.Membangun
perimbangan
pembangunan
kawasan
14.Membangun
karakter dan
potensi wisata
15.Mengembangkan
kapasitas
perdagangan
nasional
16.Pengembangan
industri
manufaktur
1. Berkomitmen
mewujudkan
pendidikan sbg
pembentuk karakter
bangsa
2. Akan
memperteguh
kebhinekaan
Indonesia dan
memperkuat
restorasi sosial
3. Akan
membang
un jiwa
bangsa
melalui
pemberda
yaan
pemuda
dan olah
raga
Slide - 8

MENUJU INDONESIA
YANG JAUH LEBIH BAIK
1. Mengejar peningkatan daya saing
2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
sektor maritim dan kelautan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang
kuat dan berkualitas
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah
6. Memulihkan kerusakan lingkungan
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 9

II. STRATEGI PEMBANGUNAN
Slide - 10

DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman
Pariwisata dan Industri
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
 Membangun untuk manusia dan
masyarakat
 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pembangunan sosial dan
pembangunan ekologi yang
berkelanjutan
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
 Memulihkan dan menjaga keseimbangan
antarsektor, antarwilayah dan
antarkelompok sosial dalam
pembangunan
 Mewujudkan perekonomian yang inklusif,
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan keunggulan sumber daya manusia
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Slide - 11

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Slide - 12

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)
1. SASARAN MAKRO;
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT;
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN;
4. SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN
5. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;
6. SASARAN POLHUKHANKAM.
Slide - 13

Indikator 2014*
(Baseline)
2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,83 meningkat
EKONOMI
Ekonomi Makro
 Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8 %
 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010
 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000
43.325
40.785
71.975
 Inflasi 7,3% 3,5%
 Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6%
 Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11,4% 16%
 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5%
*Perkiraan **Maret 2014
Slide - 14
1. SASARAN MAKRO

DISTRIBUSI NILAI PDRB
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013
(atas dasar harga berlaku)
Sumber: BPS, 2014
WILAYAH Pertanian
Pertambangan
& Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik,
Gas, &
Air
Bersih
Kontruksi
Perdagangan,
Hotel &
Restoran
Pengangkutan
& Komunikasi
Keuangan,
Real Estate,
& Jasa
Perusahaan
Jasa
Lainnya
Sumatera 21.22 15.03 19.34 0.55 7.15 15.94 6.98 4.78 8.99
Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10
Bali Nusa Tenggara 23.44 5.87 5.72 1.28 6.43 23.64 10.51 5.98 17.13
Kalimantan 12.35 31.82 19.77 0.38 4.99 13.42 5.79 4.20 7.28
Sulawesi 26.27 5.87 9.39 0.84 8.10 16.74 8.39 7.14 17.26
Maluku 14.21 29.56 18.65 0.25 9.41 9.44 6.12 2.83 9.51
Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10
Luar Jawa 19.74 17.65 17.43 0.58 6.89 15.64 7.07 4.90 10.11
Kawasan Barat
Indonesia
13.34 5.17 24.53 1.32 6.81 22.06 7.83 9.07 9.86
Kawasan Timur
Indonesia
16.65 21.07 14.94 0.61 6.54 15.24 7.17 5.06 11.56
Slide - 15

Indikator
2014
(Baseline) 2019
Kependudukan dan Keluarga Berencana
 Rata-rata Laju Pertumbuhan
Penduduk
1,49%/tahun
(2000-2010)
1,19%/tahun
(2010-2020)
 Angka kelahiran total (Total
Fertility Rate/TFR)
2,6 (2012) 2,3
Pendidikan
 Rata-rata lama sekolah penduduk
usia diatas 15 tahun
8,1 (tahun)* 8,8 (tahun)
 Rata-rata angka melek aksara
penduduk usia di atas 15 tahun
94,1%* 96,1 (%)
 Prodi perguruan tinggi minimal
berakreditasi B
50,4%* 68,4 (%)
 Persentase SD/MI berakreditasi
minimal B
68,7%* 84,2%
 Persentase SMP/MTs
berakreditasi minimal B
62,5%* 81,0%
 Persentase SMA/MA
berakreditasi minimal B
73,5%* 84,6%
 Pesentase Kompetensi Keahlian
SMK berakreditasi minimal B
48,2%* 65,0%
*2013 **2009 *** 2012 Slide - 16
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Arah Kebijakan
Kependudukan
1.Penguatan dan pemaduan kebijakan
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
2.Peningkatan jumlah dan penguatan
kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga
kesehatan pelayanan KB, dan penguatan
lembaga di tingkat masyarakat
3.Peningkatan pelayanan KB dengan
penggunaan metode kontrasepsi jangka
panjang
Pendidikan
1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak
seluruh penduduk mendapatkan layanan
pendidikan dasar berkualitas
2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah
yang berkualitas
3.Memperkuat peran swasta dalam
menyediakan layanan pendidikan menengah
yang berkualitas
4.Meningkatkan relevansi pendidikan
kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
5.Meningkatkan akses terhadap layanan
pendidikan dan pelatihan keterampilan
6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Kependudukan & KB, Pendidikan

No Indikator
2014
(Baseline)
2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 359
(SDKI 2012)
306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak
balita (persen)
19,6 (2013) 17
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak
baduta (persen)
32,9 (2013) 28
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5
4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
5. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk
usia 18+ tahun (persen)
28,9 (2013) 28,9
6. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 18,3 (2013) 15,3
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1
puskesmas terakreditasi
0 5.600
2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80
persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
- 95
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta
Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan
1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8
(Oktober 014)
Min 95
2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
1.920 3.840
Slide - 17
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Arah Kebijakan
1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut
Usia yang Berkualitas
2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan
4.Memantapkan Pelaksanaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan
5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Dasar yang Berkualitas
6.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Rujukan yang Berkualitas
7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran,
dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8.Meningkatkan Ketersediaan,
Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat Kesehatan
9.Meningkatkan Pengawasan Obat dan
Makanan
Pembangunan Kesehatan

INDIKATOR
2014
(baseline)
2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
- Padi (Juta Ton) 69,9 82,0
- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4
- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02
- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4
- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9
- Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi
air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)
8,9 9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air
tanah dan rawa (juta ha)
2,71 3,01
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak
(ribu ha)
189,75 304,75
- Pembangunan waduk)* 21 49
Slide - 18
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
ARAH KEBIJAKAN:
1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui
penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)
penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan
(menahan konversi sawah) dan perluasan sawah
baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi
penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa
berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;
(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk
perikanan: 40 juta ton (ikan dll)**
2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg
fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui
pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan
cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii)
pengembangan sistem logistik ikan.
3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi
pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi
protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii)
penggunaan pangan lokal non beras .
4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan
pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah
iklim dan asuransi pertanian.CACATAN:
Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele
fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging
sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
Kedaulatan Pangan
* Kumulatif 5 tahun

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
PANGAN
Pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria
9 juta Ha Perbaikan dan
pemb. Jaringan
irigasi,
bendungan,
pasar, dan
sarpras
transportasi
Stop konversi
lahan produktif
Pemulihan
kualitas
kesuburan
lahan; 1000
Desa Mandiri
BenihGudang dgn
fasilitas
pengolahan
pasca panen
di sentra
produksi;
Pendirian bank
pertanian &
UMKM
Peningkatan
kemampuan
petani
Pemb.
Agribisnis
kerakyatan
Pengendalian
impor pangan
Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag;
Kemen Pertanian
Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi
Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Pemda;
Kemen Agraria & TTR
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda
KEDAULATAN PANGAN
Slide - 19

INDIKATOR
2014
(baseline)
2019*
Peningkatan Produksi SD Energi:
- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700
- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295
- Batubara (Juta Ton) 397 442
Penggunaan DN (DMO):
- Gas bumi DN 53% 64%
- Batubara DN 24% 60%
Regasifikasi onshore (unit) - 6
Pembangunan FSRU (unit) 2 3
Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960
Pembangunan SPBG (unit) 40 118
Jaringan gas kota (sambungan
rumah)
200 ribu 1 jt
Pembangunan kilang baru (unit) - 2
Slide - 20
ARAH KEBIJAKAN:
1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas
dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,
pengembangan gas non konvensional (shale gas dan
CBM).
2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional
Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan
kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.
3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam
bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii)
pemanfaatan bahan bakar nabati.
4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong
penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii)
pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.
5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)
pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk
teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii)
peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih
transparan dan tepat sasaran
7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA
(kelistrikan)
* Dengan badan usaha
Kedaulatan Energi

KEDAULATAN ENERGI
Slide - 21
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
ENERGI
Pembangunan
kilang migas
Tata kelola yg
efektif & efisien
industri migas
dan energi (a.l
kontrak
pembelian
minyak jangka
menengah)
Percepatan
Pembangunan
Pembangkit listrik
dan peningkatan
Penggunaan Batu
bara dan Gas utk
produksi Listrik
Realokasi
subsidi BBM ke
biofuel
Pengembangan
energi baru &
terbarukan
Iklim investasi
migas yg
kondusif
Pengalihan
Transportasi
berbasis BBM
ke gas
(percepatan
Pembangunan
SPBG)
Sistem fiskal yg
flexibel
Peningkatan
produksi minyak
bumi
memperpanjangu
sia sumur2 tua
dan Pengendalian
impor minyak
Kemen ESDM;
Kemen Perhubungan
Kemen Perindustrian
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
SKK Migas
Pertamina, PLN, PGN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
PLN; PGN
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan
Kemen BUMN
Kementan
Kemen ESDM;
Kemen BUMN; Kemen Ristek
Kemen Keuangan;
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
Kemendag;
Pertamina
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan;
Pemda
Peningkatan
kapasitas
tangki/minyak
mentah, BBM,
dan LPG
Kemen ESDM;
Pertamina

INDIKATOR
2014
(BASELINE)
2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim
 Penyelesaian pencatatan/deposit
pulau-pulau kecil ke PBB
13.466
17.466
(Selesai th 2017)
 Penyelesaian batas maritim antar
negara
1 negara 9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
• Meningkatnya ketaatan pelaku
perikanan
52% 87%
Membangun Konektivitas Nasional:
 Pengembangan pelabuhan untuk
menunjang tol laut
-- 24
 Pengembangan pelabuhan
penyeberangan
210 270
 Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
 Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50
 Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit
 Peningkatan luas kawasan konservasi
laut
15,7 juta ha 20 juta ha
Slide - 22
ARAH KEBIJAKAN:
1. Penyelesaian tata batas dan batas landas
kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan
pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan
Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi
multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara
transportasi yang berorientasi nasional dengan
transportasi yang berorientasi lokal dan
kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas,
daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan
laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta
penguatan SDM dan Iptek kelautan;
10.Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan
serta masyarakat pesisir
Maritim dan Kelautan

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
Peningkatan
kapasitas dan
pemberian akses
terhadap sumber
modal, sarana
produksi,
infrastruktur,
teknologi dan
pasar
Pembangunan
100 sentra
perikanan sbg
tempat
pelelangan ikan
terpadu dan
pembangunan 24
pelabuhan
strategis
Pemberantasan
illegal,
unregulated
dan unreported
fishing (IIU)
Mengurangi
intensitas
penangkapan di
kawasan
underfishing
sesuai batas
kelestarian
Penguatan
keamanan laut,
daerah
perbatasan dan
pengamanan
SDA dan ZEE
Peningkatan luas
kawasan konservasi
perairan berkelanjutan
(17 juta ha) dan
penambahan kawasan
konservasi 700 ha dan
rehab. Kerusakan
lingkungan pesisir &
laut
Penerapan best
aqua-culture
practices untuk
komoditas-
komoditas
unggulan
Mendesain tata
ruang wilayah
pesisir dan lautan
yg mendukung
kinerja
pembangunan
maritim dan
perikanan
Peningkatan
produksi
perikanan dua
kali lipat (40-50
juta ton per
tahun pada thn
2019
Kemen KP;
Kemen Ristek DIKTI
Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub;
Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda
Kemen KP; Kemen Hub
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen KP;
POLRI;
Kemen Hukum HAM;
Pemda
Kemen KP;
Pemda
Kemen Han
Kemen KP;
Kemen Dagri;
KemenLu.
Kemen KP;
Kemen Agraria & TTR;
Pemda
Kemen KP
Kemen KP;
Kemen LH & Hut;
Pemda
Slide - 23

INDIKATOR
2014
(Baseline)
2019
Pariwisata
 Kontribusi terhadap PDB
Nasional
4,2% 8 %
 Wisatawan Mancanegara
(Orang)
9 juta 20 juta
 Wisatawan Nusantara
(Kunjungan)
250 juta 275 juta
 Devisa (triliun rupiah) 120 260
Industri
Sasaran Pertumbuhan:
 Industri (%) 4,7 8.8
 Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%
 Penambahan jumlah Industri
skala menengah dan besar
- 9.000 unit*
Slide - 24
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan
sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan
mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan
daya tarik daerah tujuan wisata sehingga
berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan
partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata
nasional serta meningkatkan keragaman dan daya
saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap
destinasi periwisata yang menjdai fokus
pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:
membangun sumber daya manusia pariwisata
serta organisasi kepariwisataan nasional
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar
Pulau Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri dengan
menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai
Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Pariwisata dan Industri
* Kumulatif 5 tahun

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA
Slide - 25
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN POTENSI
PARIWISATA
Percepatan
Pembangunan
Akses
Transportasi Percepatan
Pembangunan
Akses Informasi
dan Komunikasi
Peningkatan
Infrastruktur
Pengembangan
Budaya Lokal
Percepatan
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Kawasan
Pariwisata
(intersullar
tourism)
Peningkatan
Kualitas SDM
Masyarakat
Lokal /Sekitar
Objek Wisata
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Berbasis pada
Eco-tourism
Keterlibatan
Masyarakat
Lokal dalam
Pengelolaan
Lokasi
Pariwisata
Kebijakan
Anggaran
Pembangunan
Pariwisata
Peningkatan
Jumlah Investor
Nasional
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Pariwisata; Kemen PU;
Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Kominfo;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Keuangan;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Koperasi &UKM;
Kemen Pariwisata;
Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Pemda;
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda

Indikator
2014
(Baseline)
2019
Ketahanan Air
 Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det
 Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk
 Ketersedian air irigasi yang bersumber
dari waduk
11% 20%
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
 Rasio elektrifikasi 81,5% 100%
 Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh
 Akses Air Minum Layak 70 % 100%
 Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100%
 Kondisi mantap jalan nasional 94 % 99 %
 Pengembangan jalan nasional 38.570 km 46.770 km
 Pembangunan jalan baru * 1.028 km 2.650 km
 Pengembangan jalan tol * 260 km 1.000 km
 panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km
 Pengembangan pelabuhan 278 450
 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari
 Jumlah bandara 237 252
 On-time Performance penerbangan 75% 95 %
 Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100%
 Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 270
 Pangsa Pasar Angkutan Umum
Perkotaan
23% 32%
Slide - 26
ARAH KEBIJAKAN:
1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik
melalui optimalisasi bauran sumber daya air
domestik
2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang
dilakukan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat
3. Mempercepat pembangunan transportasi dengan
penguatan industri nasional untuk mendukung
Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas
nasional dalam kerangka mendukung kerjasama
regional dan global.
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan
Kota.
5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi
radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.
6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband
termasuk di daerah perbatasan negara.
7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.
8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi
9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas
*) Kumulatif 5 Tahun

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI
YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013
Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)
WILAYAH
Penduduk
(1.000)
Rumah
Tangga
(1.000)
Pelanggan KWh Jual
Rasio
Elektrifkasi
(%)
kWh
jual/kapitaRT
(1.000)
Persen
terhadap
Indonesia
KWh
(1.000)
Persen
terhadap
Indonesia
SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75
JAWA 141.985,6 38.193,2 31.655 63,13 137.029 74,28 82,88 965,09
BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49
KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74
SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85
MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46
LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00
JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50
INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44
Slide - 27

Slide - 28
4. SASARAN PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR
2014
(Baseline)
2019
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi
 Tingkat Kemiskinan (%) 11,25% 5% - 6%
 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72% 4,0 % - 5,0 %
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi
produktif masyarakat kurang mampu
 Cakupan pada 40% penduduk miskin
o Kepemilikan akte lahir
(2012)
61,3% 80%
o Akses air bersih 55,7% 100%
o Akses sanitasi layak 20,24% 100%
o Akses penerangan 52,3% 100%
 Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif
o RTM memiliki ketrampilan
(dalam suatu wilayah)
-- 30%
o RTM berkerja (dalam suatu
wilayah)
-- 25%
o RTM berwirausaha (mandiri)
(dalam suatu wilayah)
-- 30%
ARAH KEBIJAKAN:
1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
yang komprehensif;
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat
kurang mampu dan rentan;
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan
bagi masyarakat miskin melalui penyaluran
tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.
Agenda ini perlu didukung oleh basis data
perencanaan yang handal dalam satu sistem
informasi yang terpadu yang menjadi forum
pertukaran data dan informasi bagi seluruh
pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,
serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di
tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan
dan penganggaran yang lebih berpihak pada
masyarakat miskin.

Slide - 29
DIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR
2014
(Baseline)
2019
Peningkatan daya saing tenaga kerja
 Penyediaan lapangan kerja (2015-
2019)
10 juta
(rata-rata 2 juta
per tahun)
 Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
 Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta
 Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja
 Jumlah pelatihan
 Jumlah sertifikasi
1.921.283*
576.887*
2.170.377**
863.819**
 Jumlah tenaga kerja keahlian
menengah yang kompeten
30,0% 42,0%
 Kinerja lembaga pelatihan milik
negara menjadi berbasis kompetensi
5,0% 25,0%
Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
 Pertumbuhan kontribusi UMKM dan
koperasi thd pembentukan PDB
6,0% 6,5% - 7,5%
 Pertumbuhan produktvitas UMKM 3,7% 5,0% - 7,0%
 Pertambahan jumlah wirausaha baru
(pusat dan daerah)
-- 1 juta unit
 Partisipasi anggota koperasi dalam
permodalan
52,0% 55,0%
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan kualitas SDM;
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan
skema pembiayaan;
3. Meningkatkan nilai tambah produk dan
jangkauan pemasaran;
4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;
5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian,
dan perlindungan usaha;
6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan
menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
7. Meningkatkan akses terhadap layanan
pendidikan dan pelatihan keterampilan.
* 2011-2014 ** 2015-2019

Sasaran Pokok Baseline
2014
Sasaran
2019
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
 Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019
o Sumatera 23,8 24,6
o Jawa 58,0 55,1
o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6
o Kalimantan 8,7 9,6
o Sulawesi 4,8 5,2
o Maluku - Papua 2,2 2,9
Slide - 30
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)
Keterangan :
 Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019
 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.
 Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

Slide - 31
Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil
atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)
(Atas dasar Harga Berlaku)
PULAU 1987 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013
Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8
Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0
Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7
Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8
Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5
Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)
MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013
Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumatera
Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34
Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35
Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36
Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37
Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36
Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35
Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38
Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31
Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39
Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36
Jawa-Bali
DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43
Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41
Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40
Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39
DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44
Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36
Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40
Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36
Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35
Kalimantan
Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40
Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35
Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36
Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37
Sulawesi
Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42
Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44
Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41
Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43
Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35
Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43
Maluku Papua
Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37
Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32
Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44
Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43
INDONESIA 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS
Catatan : Berdasarkan Susenas Maret
(1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi
(2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia
Slide - 32

RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013
< 0,35
Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31
Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32
Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34
0,35 - 0,40
Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35
Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35
Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35
Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35
Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35
Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36
Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36
Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36
Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36
Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36
Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36
Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37
Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37
Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37
Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38
Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39
Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39
Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40
Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40
Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40
> 0,40
Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41
Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41
Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42
DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43
Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43
Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43
Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43
DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44
Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44
Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI
MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013
Slide - 33

Indikator
2014
(Baseline)
2019
Pembangunan Perdesaan
 Penurunan desa tertinggal
(sampai dengan 5,000 desa)
36,531 desa
tertinggal (2011)
31,531 desa
tertinggal
 Peningkatan desa mandiri
(paling sedikit 2,000 desa)
2,294 desa
mandiri (2011)
4,294 desa
mandiri
Pengembangan Kawasan Perbatasan
o Pengembangan Pusat
Ekonomi Perbatasan (Pusat
Kegiatan Strategis
Nasional/PKSN)
3 (111 lokasi
prioritas)
10 (187 lokasi
priorias)
o Peningkatan keamanan dan
kesejahteraan masyarakat
perbatasan
12 pulau-pulau
kecil terluar
berpenduduk
92 pulau kecil
terluar/terdepan
Slide - 34
ARAH KEBIJAKAN:
Pembangunan Perdesaan
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai
dengan kondisi geografis Desa
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan
usaha ekonomi masyarakat Desa
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan
Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial
Budaya Masyarakat Desa
4. Penguatan Pemerintahan Desa
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang
Kawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan
batas wilayah negara
2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Indikator
2014
(Baseline)
2019
 Jumlah Daerah Tertinggal 113 22 (termasuk 9 DOB)
o Kabupaten terentaskan 70 100
o Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah
tertinggal
7,1% * 7,35%
o Persentase penduduk
miskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5%
o Indeks Pembangunan
Manuasia (IPM) di daerah
tertinggal
68,46 71,5
 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
o Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Luar Jawa
7 14
o Kawasan Industri n.a. 13
o Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB)
4 4
* rata-rata 2010-2014
ARAH KEBIJAKAN:
Pengembangan Daerah Tertinggal
1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk
pelayanan publik dasar
3. Peningkatan aksesibilitas daerah
4. Pembangunan Tekno Park
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di
Luar Jawa
1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan
SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b)
menciptakan kesempatan kerja baru, terutama
industri manufaktur, industri pangan, industri
maritim, dan pariwisa.
2. Percepatan pembangunan
konektivitas/infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan Iptek
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal
Slide - 35

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Slide - 36
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Kementerian
Sektor & Lembaga
 Pemda
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 DPR & DPRD;
 Pemda
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda;
 Desa
 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Kemen PU & Pera;
 BNPP
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Kemen PU & Pera;
 Pemda

Indikator
2014
(Baseline)
2019
 Pembangunan Kawasan Perkotaan
o Pembangunan Metropolitan di
Luar Jawa sebagai PKN dan
Pusat Investasi
2
2+ 5(usulan
baru)
o Optimalisasi 20 kota otonomi
berukuran sedang di Luar Jawa
sebagai PKN/PKW dan
penyangga urbanisasi di Luar
Jawa
43 kota
belum
optimal
perannya
20
dioptimalkan
perannya
o Penguatan 39 pusat
pertumbuhan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW)
--
39
pusat
pertumbuhan
yang
diperkuat
o Pembangunan 10 Kota Baru
Publik
--
10
Kota Baru
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa
sebagai PKN dan pusat investasi;
2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran
sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan
penyangga urbanisasi di Luar Jawa;
3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai
pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan
wilayah dari 132 pusat pertumbuhan
berstatus PKW.
Slide - 37

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
DI LUAR JAWA
Slide - 38
• Kemen Dik-Nas
• Kemen Tenaga Kerja
• BKPM
• BKPD –
Pemda
• Kemendagri
• Kemen Keuangan
• Kemen
Perindustrian
• Kemen PU/Pera
• Kemen
Perhubungan
• Kemen ESDM
• Kemen Perindustrian
• Kemen Agraria dan TTR
• Pemerintah Daerah
• Kemen Ristek-Dikti
• Kemen Pertanian
• Kemen Perikanan
• BPPT
• Pemda

SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS
WILAYAH LUAR JAWA
Kawasan Industri
Teluk Bintuni
Industri Migas dan
Pupuk
Kawasan Industri
Teluk Bitung
Industri Agro dan
Logistik
Kawasan Industri
Morowali
Industri Smelter
Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Palu
Industri Rotan, Karet,
Kakao (agro) dan
Smelter
Kawasan Industri
Konawe
Industri Smelter Ferronikel,
Kawasan Industri Buli
Industri Smelter
Ferronikel,
Kawasan Industri
Bantaeng
Industri Smelter
Ferronikel,
Kawasan Industri Batu Licin
Industri Besi Baja
Kawasan Industri
Landak
Industri Karet, CPO
Kawasan Industri
Ketapang
Industri Alumina
Kawasan Industri Kuala
Tanjung
Industri Aluminium ,
CPO
Kawasan Industri
Tanggamus
Industri Maritim dan
Logistik
Kawasan Industri Sei
Mangkei
Industri Pengolahan
CPO
Slide - 39

DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
2015-2019
 Pariwisata
 Industri pengolahan
Kelapa Sawit
 Industri pengolahan karet
 Pupuk & aneka industri
 Logistik
 Pariwisata
KEK SEI MANGKEI
Kabupaten Simalungun,
Sumut
KEK TANJUNG LESUNG
Kab. Pandeglang, Banten
 Industri Pengolahan Karet
 Industri Pengolahan Sawit
 Industri Petrokimia
KEK TANJUNG API-API
Kab. Banyuasin, Sumatera
Selatan
KEK MANDALIKA
Kab. Lombok Tengah, NTB
KEK PALU
Kota Palu, Sulawesi Tengah
 Industri Manufaktur
 Industri Agro berbasis kakao,
karet, rumput laut, rotan
 Industri pengolahan Nikel, Biji
Besi, Emas
 Logistik
KEK MOROTAI
Kab. Pulau Morotai,
Maluku Utara
Pariwisata
Industri pengolahan
perikanan
 Bisnis & logistik
KEK BITUNG
Kota Bitung, Sulawesi Utara
 Industri Pengolahan Perikanan
 Industri agro berbasis kelapa
dan tanaman obat
 Aneka industri
 Logistik
KEK Maloy Batuta Trans
Kalmantan (MBTK)
Kabupaten Kutai Timur,
Kaltim
 Industri Kelapa Sawit
 Logistik
 Pariwisata
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 40

Indikator
2014
(Baseline)
2019
POLITIK & DEMOKRASI
 Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80%
 Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75
PENEGAKAN HUKUM
 Indeks Penegakan Hukum n.a. 75%
 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 50
 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4
TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI
 Kualitas Pelayanan Publik
- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9
- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0
 Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
 Tingkat Pemenuhan MEF 30% 60%
 Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF
10% 20%
*2012
Slide - 41
6. SASARAN POLHUKHANKAM

Pembangunan Techno Park dan Science Park
SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah
kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.
ARAH KEBIJAKAN :
 Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:
 pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil
(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk
diterapkan dalam skala ekonomi;
 tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke
masyarakat luas;
 Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:
 penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang
pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
 penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;
 sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
Slide - 42

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK
Menuju Bangsa Berdaya Saing
PRESIDEN
BPPT
National Science and Techno Park
Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)
Science Park
PROVINSI/
KELOMPOK
PROVINSI
KABUPATEN/
KOTA
TIM PENGARAH:
Menteri PPN/Bappenas;
Menteri Ristek dan Dikti;
Menteri Pertanian;
Menteri Kelautan dan Perikanan;
Menteri Perindustrian; dsb
Science Park Science Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Techno
Park
Slide - 43

IV. TINDAK LANJUT
Slide - 44

TINDAK LANJUT
1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini,
mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk
menyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.
2. Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN dengan
melakukan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2019 ke 5 wilayah, yaitu :
i. Palu (Sulawesi) 6 Desember 2014
ii. Ambon (Maluku dan Papua) 8 Desember 2014
iii. Mataram (Nusa Tenggara dan Bali) 10 Desember 2014
iv. Tarakan (Kalimantan) 13 Desember 2014
v. Belitung (Sumatera) 15 Desember 2014
3. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 18 Desember 2014
4. Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan
pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden)
5. Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan
pembangunan dengan Kementerian PPN/Bappenas
Slide - 45

TERIMA KASIH
Slide - 46

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA
KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH
DAN TERTINGGI TAHUN 2013
Sumber : DJAPK, 2014
Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014)
No.
Urut
20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja Pegawai
Terhadap Total Belanja (%)
20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja Pegawai
Terhadap Total Belanja (%)
Provinsi Kab/Kota 2013 (%) Provinsi Kab/Kota 2013 (%)
1 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas Utara 1,27 Jawa Tengah Kab. Purworejo 70,75
2 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 3,14 Maluku Kota Ambon 70,43
3 Sumatera Selatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3,83 Jawa Barat Kab. Kuningan 69,23
4 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Timur 6,60 Sumatera Utara Kab. Simalungun 68,81
5 Papua Barat Kab. Tambrauw 12,30 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 68,76
6 Papua Kab. Mamberamo Raya 15,91 Jawa Timur Kab. Magetan 68,53
7 Papua Kab. Puncak 17,03 Aceh Kab. Bireuen 68,42
8 Papua Barat Kab. Maybrat 21,33 Jawa Tengah Kab. Kebumen 67,85
9 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 21,81 NTT Kota Kupang 67,52
10 Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 22,52 DI. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 67,52
11 Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 23,60 Jawa Tengah Kab. Klaten 67,26
12 Papua Kab. Supiori 24,13 NTB Kab. Bima 67,02
13 Papua Kab. Lanny Jaya 24,55 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 66,80
14 Papua Barat Kab. Teluk Wondama 24,89 Jawa Tengah Kab. Karanganyar 66,72
15 Kalimantan Utara Kab. Nunukan 25,04 Jawa Barat Kab. Sumedang 66,70
16 Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 25,18 Jawa Timur Kab. Ponorogo 66,70
17 Kalimantan Timur Kab. Paser 25,27 Jawa Timur Kab. Tulungagung 66,60
18 Kalimantan Timur Kota Bontang 25,75 Aceh Kab. Aceh Barat 66,28
19 Gorontalo Kab. Natuna 26,04 Jawa Tengah Kab. Wonogiri 66,17
20 Papua Kab. Nduga 26,25 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 65,97
Slide - 48

RPJMN2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to RPJMN2015

Similar to RPJMN2015 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

RPJMN2015