Dokumen tersebut membahas tentang penjualan saham Indosat oleh Temasek Holding Singapura kepada Qatar Telecom dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Dalam waktu lima tahun kepemilikan sahamnya, Temasek tidak hanya mendapatkan kembali modalnya tetapi juga mendapatkan untung berlipat. Penjualan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara mandiri.
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
BE&GG,Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate control
1. Nama : Maya Dwi Indrawati
NIM : 5517110048
Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir.Hapzi Ali, Pre-MSc,MM,CMA
Forum 6 :
PT Indosat Tbk. telah dijual oleh Asia Mobile Holding Pte.Ltd kepada Qatar Telecom. Asia Mobile
merupakan anak perusahaan Temasek Holding. Perusahaan itu merupakan kongsi yang didirikan oleh
Qatar Telecom dan Singapore Technologies Telemedia dan mayoritas saham kepemilikannya (75
persen) dimiliki Singapore Technologies Telemedia. Dengan pembelian seluruh saham Asia Mobile oleh
Qatar Telecom (40,8 persen), maka Temasek Holding tidak memiliki keterlibatan di Indosat. Dari
akuisisi itu, Asia Mobil menangguk untung hingga Rp 16 triliun lebih.
Disebut mengejutkan karena dua hal. Pertama, penjualan itu dilakukan pada akhir pekan, ketika pasar
sedang libur dan karena itu tanpa tercium oleh media. Beberapa media yang memberitakan akuisisi
tersebut pada Minggu hanya mendapatkan tembusan siaran pers yang dikeluarkan oleh Asia Mobile
dan Qatar Telecom. Kedua, nilai transaksinya yang mencapai Rp 16 triliun lebih. Nilai itu artinya
melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan harga penjualan Indosat oleh Pemerintah Republik
Indonesia kepada Temasek Holding seharga Rp 5 triliun pada 2002.
Dengan kata lain dalam waktu lima tahun, modal Temasek Holding bukan saja telah kembali, tapi
bahkan sudah menangguk untung berlipat. Jika rata-rata setiap tahun Indosat membukukan laba Rp 1
triliun bisa dibayangkan, keuntungan yang dikantongi oleh Temasek selama lima tahun.
Penjualan Indosat oleh Temasek kepada Qatar Telecom tentu tak bisa disalahkan. Bisnis adalah bisnis.
Siapa yang pintar berdagang tentu dia yang akan meraih untung, dan Temasek dalam kasus
penjualan Indosat adalah pedagang yang bukan saja beruntung, melainkan juga pedagang yang
pintar.
Mereka sejak awal sudah paham, bisnis telekomunikasi adalah bisnis masa depan, yang tak akan
segera padam bahkan bisa bertahan lama. Sebelum itu Temasek juga sudah membeli saham PT
telkomsel Tbk.
Bagi para pembeli asing termasuk Temasek, Indosat adalah ibarat angsa yang dipastikan akan
menghasilkan telur. Pada saat dibeli oleh Temasek, jumlah pelanggan seluler Indosat masih sekitar 3,5
juta namun hingga dijual kepada Qatar telecom, pelanggan Indosat sudah mencapai 16,7 juta
pelanggan atau nyaris tujuh kali lipat jumlah penduduk Singapura.
Dari sisi laba, Indosat terus meraup angka paling sedikit 25 persen dari nilai investasi awal Temasek
sebesar Rp 5 triliun, atau sekitar Rp 1,25 triliun. Hingga akhir 2006, BUMN Singapura itu mampu
meraup pendapatan usaha Rp 12,3 triliun. Sebanyak 75,4 persen dari pendapatan itu disumbangkan
oleh bisnis selulernya dan itu disumbangkan oleh Indosat.
Kejadian pada penjualan Indosat itu seharusnya menyadarkan pemerintah yang sekarang, bahwa
menjual BUMN strategis bukanlah pekerjaan mendesak apalagi sebuah keharusan. Banyak pemerintah
di dunia ini memiliki BUMN yang strategis dan bagus karena memang ada kemauan dari
2. pemerintahannya untuk membuat bagus. Negara ini butuh BUMN yang meminjam istilah Renald
Kasali, bisa menjadi powerhouse, seperti halnya setiap negara memilikinya. Bagi profesional yang
bekerja BUMN, kasus Indosat seharusnya juga menjadi cambuk, untuk antara lain mengelola BUMN
secara profesional, tidak bersedia diintervensi oleh pemerintah dan parlemen, dan memangkas biaya
ekonomi tinggi dan perilaku tidak efisien.
Menurut pendapat saya kenapa bisa terjadi sumberdaya dan kekayaan bumi Indonesia tetapi
sebagian besar sahamnya dimiliki asing adalah :
1. Kurangnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan
2. adanya korupsi dan kolusi dan nepotisme.
3. Kurangnya sumber daya manusia dan tekhnologi yang mampu mengelola sumber daya
alam
4. Kurangnya pendanaan.
Sebagai contoh ; Blok Mahakam ( sector migas ) yang masih banyak memiliki cadangan gas. Dengan
potensi cadangan tersebut Blok Mahakam bisa menjadi sumber devisa dengan pendapatan ratusan
milliar dolar Amerika. Tapi faktanya, malah justru menjadi santapan lezat pihak asing.
Sudah waktunya pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk mengatur ulang bentuk kerjasama
pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dengan pihak asing secara lebih transparan dan
saling menguntungkan.kontrak kerja sama pengelolaan Blok Mahakam yang ditandatangani antara
pemerintah Indonesia dengan Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation dari Jepang pada 31
Maret 1967 yang seharusnya berakhir pada 31 Maret 1997, namun tiba-tiba diperpanjang lagi
hingga 31 Maret 2017. Baru tahun ini Indonesia berani mengambil alih blok Mahakam tersebut dan
di kelola oleh perusahaan dalam negeri, Pertamina.
Sudah saatnya semua perampokan itu dihentikan dengan membuat peraturan yang baru mengenai
pengelolaan kekayaan negara. Disatu sisi kita masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk
mengeksplorasi dan mengolah sendiri kekayaan alam tersebut. Karena itulah, jika ingin mengambil
alih segala kekayaan alam negeri tersebut, maka kita perlu memperbaiki diri dan mengembangkan
sumber daya manusianya terlebih dulu.
Pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini. Mulai dari mengurangi
impor ke Negara kita dan mengurangi hasil ekspor ke luar, yang paling penting kebutuhan di negeri
kita sendiri bisa terpenuhi dan rakyat bias mendapatkan kemakmuran dan kehidupan yang lebih
layak dan terjamin
solusinya sehingga sumberdaya yang di miliki Indonesia sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan rakyatnya.
Sumber daya alam (SDA) yang terkandung dalam bumi Indonesia seharusnya dimanfaatkan
sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Namun nyatanya, hingga saat ini SDA
tersebut belum sepenuhnya diperuntukkan bagi peningkatan kemakmuran masyarakat.
3. Pemanfaatan SDA harusnya berpatokan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dan
untuk mewujudkan amanah pasal 33 ini, maka ada empat hal yang harus dilakukan.
1. semua SDA yang ada di Indonesia harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan
demikian, manfaat dan nilai tambah dari SDA tersebut lebih banyak dinikmati di dalam
negeri.
2. Pendanaan untuk pengelolaan SDA juga harus berasal dari dalam negeri, Hasil usaha
sendiri sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada pihak asing.
3. Teknologi yang digunakan dalam pengelolaan SDA tersebut harus diciptakan oleh
produsen di dalam negeri.
4. Hasil pengolahan SDA tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya di dalam
negeri, sebelum diekspor ke negara lain.
Daftar Pustaka
https://megaginting.wordpress.com/2014/01/11/tolak-pihak-asing-menguasai-sda-indonesia/
https://pojanwibawa.wordpress.com/tag/awal-mula-indosat-di-jual/
4. Nama : Maya Dwi Indrawati
NIM : 5517110048
Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir.Hapzi Ali, Pre-MSc,MM,CMA
Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena
memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda
penyetaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan
terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas
pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum
pemegang saham (RUPS).
1. Menurut Sapto (2006:31) saham adalah “Surat berharga yang merupakan instrumen bukti
kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan.
Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam
suatu kepemilikan saham perusahaan”.
2. Menurut Husnan Suad (2008:29) pengertian saham adalah sebagai berikut “Sahamadalah
secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut
untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan
sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut
menjalankan haknya”.
3. menurut Fahmi (2012:81) “Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang
paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian
yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama
perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap
pemegangnya”.
4. menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:5) “Saham (stock) merupakan tanda penyertaan
atau pemilikan seseorang atau badan dalamsuatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah
pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.
Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat
berharga yang dipasarkan di pasar modal yang merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu
perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan di ikuti dengan
hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya
Jenis- jenis Saham
Berdasarkan cara pengalihannya, saham pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu:
1. Saham atas unjuk (bearer stock)
Di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan atas saham
atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya
kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik saham atas unjuk ini harus
5. berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika saham tersebut hilang, maka pemilik
tidak dapat meminta gantinya.
2. Saham atas nama (registered stock)
Di atas sertifikat saham dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen
peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan buku perusahaan yang khusus
memuat daftar nama pemegang saham. Jika saham tersebut hilang, pemilik dapat meminta
gantinya.
Saham berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh pemilik, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1. Saham biasa
Saham biasa merupakan sumber keuangan utama yang harus ada pada suatu perusahaan
publik dan merupakan surat berharga yang paling umum dan dominan diperdagangkan di
Bursa Efek. Bodie et al. (2002:97), menjelaskan pengertian saham biasa adalah “kepemilikan
atas hak sekuritas oleh pemili k modal perusahaan akan diumumkan kepada masyarakat.”
Pemilik berhak menentukan apakah akan menerima dividen atau menduduki posisi di dalam
perusahaan.
2. Saham preferen
Saham preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian laba dan sisa aset dalam li
kuidasi dibandingkan dengan saham biasa. Perbedaannya dengan saham biasa adalah saham
preferen yang memiliki dividen yang tetap, namun seperti halnya saham, saham preferen
tidak memiliki tanggal jatuh tempo.
Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan
saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga dan obligasi), tetapi
juga bisa mendatangkan hasil yang dikehendaki investor (Fakhrudin, 2001).
a. Pengertian Pemegang Saham
Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah seseorang atau
badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para
pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar
dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham
adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para
pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka
Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk
memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti
pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk
membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan
pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan
berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham
(pesaham)biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi
setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya,
6. maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki
harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan
direstrukturisasi.
b. Hak dan kewajiban pemegang saham
HAK DAN KEISTIMEWAAN PEMEGANG SAHAM Hak dan keistimewaan pemegang saham
adalah bagian yang penting untuk menentukan penentu atau pengendali dalam perseroan.
Pemlik saham dimungkinkan dalam perseroan untuk memiliki hak istimewa mengusulkan
Direksi dan atau Komisaris dalam Perseroan. Penggolongan saham sebagaimana tersebut
diatas, juga menentukan hak dan kewajiban dari pemegang saham dalam perseroan.
Menurut Pasal 52 ayat (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat umum pemegang Saham (RUPS)
untuk memilih direksi dan/atau Komisaris;
b. hak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. hak menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT
Hak pemegang saham tersebut baru berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang
saham atas nama pemiliknya (Pasal 52 ayat (2). Hak tersebut juga baru bisa dilaksanakan
setelah
semua persyaratan kepemilikan saham yang telah dipenuhi karena jika tidak, pihak yang
memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang
saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum (Pasal 49 ayat (3). Setiap
saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu)
saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan
dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Namun hak untuk menghadiri
dan mengeluarkan suara dalam RUPS maupun menjalankan hak lain tidak berlaku bagi
klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT.
Secara lebih terinci, hak pemegang saham dalam perusahaan
1. Hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain:
Hak voting untuk memilih dan memperhentikan direksi dan komisaris;
a. Hak voting untuk melakukan perubahan fundamental pada perusahaan
b. Hak voting untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan direksi, komisaris,
RUPS, modal dan saham PT, dan lain-lain
c. Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan
perusahaan yang juga berarti untuk kepentingan seluruh pemegang saham
7. 2. Hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain :
a. Hak atas pembagian dividen;
b. Hak atas pembagian aset pada waktu perseroan dilikuidasi;
c. Hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas
terhadap ransaksi -transksi penting seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran
dasar, pembelian saham perusahaan lain dan lain – lain.
d. Hak untuk didaftar sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan
3. Hak untuk mendapatkan kekebalan (privelege of imunity) dari tanggung jawab pribadi
atas tanggung jawab utang-utang perseroan.
a. Hak tambahan lainnya, antara lain :
b. Hak atas informasi dan pemeriksaan perseroan;
c. Hak menggugat PT dalam mencegah kerugian atau dalam rangka menyelamatkan
perseroan;
d. Hak untuk meminta gugatan ganti rugi;
Kewajiban pemegang saham adalah memberikan pengesahan dalam RUPS atas rencana kerja,
laporan tahunan dan penggunaan laba. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara
pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian perusahaan melebihi saham yang dimiliki.
Ketentuan diatas tidak berlaku apabila:
1. Persyaratan Perusahaan sebagai badan hokum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan
itikad buruk memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh perusahaan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan, yang mengakibatkan kekayaan
perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan
C. PEMEGANG SAHAM MENJADI PENGENDALI DALAM PERUSAHAAN
Dalam hal pengambilalihan dalamperusahaan , yang menjadi patokan dalamperusahaan yang
di ambil alih adalah siapakah Pemegang saham yang berhak mengendalikan suatu perusahaan
8. melalui RUPS. Oleh karena itu , disini akan dibahas lebih jauh mengenai kriteria /ukuran
pemegang saham pengendali.
Dalam UU no 40 tahun 2007 terdapat berbagai kriteria pengendalian :
1. Dalam hal ukuran atau kriteria dalam hal pemegang saham pengendali yang utama
ditentukan dalam hal pengklasifikasian saham dalam pasal 53 ayat 3 , yakni terdiri dari :
1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
2. Saham dengan Hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan / atau
anggota dewan Komisaris.
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan
klasifikasi saham lainnya.
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden
lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara
kumulatif atau non kumulatif.
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih
dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan
perseroan dalam likuidasi.
2. dalam pasal 79 ayat 2 dan 138 ayat 3 tampak bahwa dengan pemegang saham yang
memiliki 1/10 (10%) SAHAM dalam perusahaaan sudah dapat dikatakan sebagai
pemegang saham pengendali.
3. dalam pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus dihadiri lebih dari
½ bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat diambil adalah ½ dari seluruh
saham yang dikeluarkan.
4. dalam pasal 89 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus dihadiri lebih dari ¾
bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat diambil adalah ¾ dari seluruh saham
yang dikeluarkan.
Pengendalian menurut Peraturan Bank Indonesia No 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test)
Berdasar pasal 1 angka 4 : Seseorang atau badan hukum dan atau kelompok usaha dapat
menjadi pemegang saham pengendali apabila :
9. 1. Memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25 % atau lebih dari jumlah saham yang
dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
2. Memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% atatu lebih dari jumlah saham
yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan
telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank , baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Pengendalian Menurut PP no 27 tahun 1998 Pasal 1 angka 3.
Untuk terjadi beralihnya pengendalian terhadap suatu PT maka harus mengambil seluruhnya
atau sebagian besar saham PT yang akan diambil alih sehingga mengakibatkan beralihnya
pengendalian PT.
Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM no 05 / PM / 2002 tanggal 3 april 2002 tentang
pengambilalihan perusahaan terbuka.
Berdasar peraturan IX H.1 angka 1 huruf d Pengendali perusahaan terbuka adalah :
1. Pihak yang memiliki saham 25 % atau lebih , kecuali pihak tersebut dapat membuktikan
tidak mengendalikan perusahaan terbuka; atau
2. Pihak yang mempunyai , baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mengendalikan perusahaan terbuka dengan cara :
3. Menentukan diangkat dan diberitahukannya direksi atau komisaris ; atau
4. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka
Kesimpulan
Dalam hal terdapat banyaknya ketentuan yang mengatur berbeda dalam kriteria
pengendalian oleh pemegang saham maka dapat di prioritaskan secara berurutan dalam
menentukan kriteria pengendalian oleh pemegang saham Yakni:
1. berdasarkan Klasifikasi saham pada pasal 53 ayat 3 UU no 40 tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas.
10. 2. dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank , baik
secara langsung maupun tidak langsung.
3. yang ketiga sesuai klasifikasi lainnya sesuai dengan hal apa atau perusahaan apa
yang akan di ambil alih.
Daftar pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham