Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma dan target dalam program penanganan kawasan kumuh tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan berkeadilan dan pencapaian target 100-0-100."
Pedoman umum urban poverty project 2 bab v manajemen proyek
ROADMAP PENANGANAN KUMUH DAN TARGET 100-0-100
1. Z
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERUBAHAN PARADIGMA DAN TARGET
DALAM PROGRAM KOTAKU
2016-2021
2. Berjuang Menangani Kumuh Berjuang
untuk Keadilan Pembangunan
Persoalan Kawasan Kumuh adalah Persoalan
Pembangunan yang Belum Ber-Keadilan
Penanganan kawasan kumuh adalah upaya
mengemban amanah Pembangunan yang
Adil (Ber-Keadilan);
PARADIGMA “PENANGANAN KUMUH”
3. KUMUH KOTA ≈ KEMISKINAN PERKOTAAN:
KK MISKIN = PS-2
100-0-100
7 + 1
Indikator
Kumuh
Akses Usaha
& Akses
Kerja
4. Membangun kolaborasi antar pelaku,
program dan pendanaan (tingkat komunitas,
daerah dan pusat)
Pendekatan Penanganan Kawasan Kumuh
Terfokus dan Tuntas;
Penanganan kawasan kumuh secara
Komprehensif, yakni Infrastruktur, Sosial,
dan ekonomi di lokasi kumuh;
STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
5. Pemerintah kota/kab berperan sebagai
Nakhoda yang menjadi pengendali berbagai
kegiatan penanganan kumuh di wilayahnya
Partisipasi masyarakat untuk berperan aktif,
khususnya melalui revitalisasi peran BKM
dalam percepatan penanganan kumuh di
wilayahnya
6. PERUBAHAN PARADIGMA “DALAM PROGRAM KOTAKU”
Pembangunan infrastruktur
artificial
(jalan lingkungan, drainase, dll)
Pembangunan infrastruktur
Pencapaian 100-0-100
(7 + 1 Indikator Kumuh)
Pencairan dana bantuan
Program
Pencarian akses dana
(program financing channeling)
Progam Pusat
Program Pusat Mendukung
Program Daerah & Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Kolaborasi Masy,
pemda & kelembagaan kota
7. PERUBAHAN PARADIGMA “DALAM PROGRAM KOTAKU”
Pengendalian fasilitator atau
korkot
Advokasi pemda & stakeholders
fokus delivery input & proses
(asal kegiatan terlaksana)
delivery pencapaian outcome,
tujuan dan output
Petugas proyek Mediator kolaborasi
Pemetaan Kemiskinan untuk
PS-1 dan PS-2
Baseline Survey 100-0-100 dan
Baseline Livelihood
8. 8
Dana bergulir
finansial inkusif yg pro poor
berorientasi sustainability
penghidupan masy miskin
Pemda dari partisipan atau
pelaksana program
pemda sbg aktor utama
pengendalian program2
pembangunan kawasan kumuh
Pendampingan BKM atau
Bappeda
pendampingan fora-fora jejaring
kolaborasi tingkat Kota
Pendamping Pemda “Pelayan” Pemda
PERUBAHAN PARADIGMA “DALAM PROGRAM KOTAKU”
Rencana orientasi daftar rinci
Kegiatan-kegiatan
Road Map Kumuh dan
Road Map Livelihood
10. RUANG LINGKUP PERAN PEMDA SEBAGAI NAKHODA
1. Penerbitan berbagai peraturan daerah dan Surat Keputusan Walikota/ Bpt
yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman, seperti Perda Tata
Ruang, Perda BG, SK Kumuh, Pokja PKP, Memorandum Program, dll;
2. Mendukung penguatan peran dan fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta Pokja Pengadaan;
3. Penyediaan profil permukiman Kumuh yang dilengkapi dengan peta dasar
digital berskala dan drone untuk keakuratan data Kumuh, dengan basis
baseline profil wilayah yg disusun masyarakat;
4. Penyusunan SIAP/RP2KP-KP, Master Plan, dan DED tepat waktu sesuai
ketentuan, dengan basis Tata Ruang, kebijakan pembangunan kota dan
perencanaan permukiman yang disusun masyarakat;
5. Mendukung kontribusi kemitraan program dan pendanaan sesuai aturan
6. Memfasilitasi upaya revitalisasi peran BKM dan Kolaborasi stakeholder
untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas permukiman wilayahnya
11. TARGET SKALA KOTA
TARGET LOKASI KUMUH LOKASI 100-0-100
(PENCEGAHAN)
Sosialisasi Muatan gerakan 100-0-100 dan
Orientasi Pemda sbg Nakhoda
penanganan kumuh
Muatan gerakan 100-0-100 dan
Orientasi Pemda sbg Nakhoda
pencegahan kumuh
Pemetaan
Kumuh
SK Walikota ttg Profil Kumuh
berdasarkan Baseline 100-0-100
SK Walikota ttg Profil 100-0-100
berdasarkan Baseline 100-0-100
Road Map
Penanganan
Kumuh
Tersusun Road Map penanganan
kumuh 2016-2019 di tingkat Kota
Tersusun Road Map target 100-0-100
thn 2016-2019 di tingkat Kota
Perencanaan
Program
SK Walikota ttg RP2KPKP (SIAP)
berbasis RPLP dan RTPLP
(Penanganan & pencegahan kumuh)
SK Walikota ttg RP2KPKP (SIAP)
berbasis RPLP dan RTPLP
(Penanganan & pencegahan kumuh)
Memorandum
Program
SK Walikota perencanaan sumber
dana program utk pembiayaan
RP2KPKP/SIAP
SK Walikota perencanaan sumber
dana program utk pembiayaan
RP2KPKP/SIAP
12. TARGET SKALA KOTA
TARGET LOKASI KUMUH LOKASI 100-0-100
(PENCEGAHAN)
Perencanaan
Teknis
Tersusun DED-DED utk investasi
Infrastruktur kota & kolaborasi kota,
pembiayaan dari Pemda
Tersusun DED-DED utk investasi
Infrastruktur kota & kolaborasi kota,
pembiayaan dari Pemda
Kelembagaan 1. SK walikota dan berfungsinya Pokja
PKP,
2. SK Walikota pembentukan &
berfungsinya BDC dan federasi UPK
(lokasi tertentu)
1. SK Walikota pembentukan &
berfungsinya Tim teknis Pokja PKP
untuk kolaborasi kota
Pendanaan Pendanaan RP2KPKP/SIAP Penanganan
Kumuh dari non-program adl 75% dr
total biaya
Pendanaan RP2KPKP/SIAP pencegahan
Kumuh dari non-program adl 50% dr total
biaya
Kolaborasi 75% kegiatan RP2KPKP/SIAP bersumber
dari kolaborasi (channeling), in cash & in
kind
50% kegiatan RP2KPKP/SIAP bersumber
dari kolaborasi (channeling), in cash & in
kind
Key Performance Road Map KPI penanganan Kumuh 2016- Road Map KPI Target 100-0-100 di 2016-
14. RUANG LINGKUP REVITALISASI PERAN BKM
DALAM PENANGANAN KUMUH
1. Mengkordinir masyarakat menyusun Baseline dan Profil Kumuh;
2. Mengkoordinir Penyusunan RPLP/RTPLP dan mensinergikan dengan
RP2KP-KP (SIAP) di tingkat Kota;
3. Pemasaran Program RPLP/RTPLP melalui chaneling/ kemitraan program;
4. Konsolidasi Perencanaan & Penganggaran dengan Pemda, SKPD terkait
untuk menjadi target daerah dan program penanganan kumuh dalam
RPJMD & RKPD;
5. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kumuh oleh KSM & KPP untuk skala
lingkungan/permukiman sesuai ketentuan;
6. Menjamin pelaksanaan pekerjaan penanganan kumuh (skala kota) sesuai
RPLP/DED yang disiapkan masyarakat;
7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pilot penanganan kawasan kumuh
perkotaan di wilayahnya;
8. Membangun infrastruktur permukiman untuk pengelolaan dan pencegahan
kumuh baru di skala lingkungan
15. TARGET SKALA KELURAHAN
TARGET LOKASI KUMUH LOKASI 100-0-100 (PENCEGAHAN)
Sosialisasi Muatan gerakan 100-0-100 ,
kolaborasi penanganan kumuh kota,
dan Revitalisasi Peran BKM dlm
penanganan kumuh
Muatan gerakan 100-0-100 dan
Revitalisasi Peran BKM dlm pencapaian
target 100-0-100
Pemetaan
Kumuh
Baseline 7+1 indikator kumuh &
Livelihood (by name by adress) &
Delinasi Kumuh
Baseline 100-0-100 (by name by adress)
& Baseline Livelihood
Road Map
Penanganan
Kumuh
Tersusun Road Map penanganan
kumuh & road map livelihood tahun
2016-2019
Tersusun Road Map target 100-0-100 &
Road Map Livelihood (optimalisasi RLF
di UPK)
Perencanaan
Program
Tersusun RPLP dan RTPLP utk
Program ND dan Proposal utk
Livelihood
Tersusun RPLP dan RTPLP utk Program
Kolaborasi Kota target 100-0-100
Memorandum
Program
Penyepakatan perencanaan sumber
dana pembiayaan RPLP+RTPLP
Kumuh Kota
Penyepakatan perencanaan sumber dana
pembiayaan RPLP & RTPLP Kolaborasi
Kota
Perencanaan
Teknis
Tersusun DED-DED Program ND
dan Proposal Livelihood
Tersusun DED-DED untuk Channeling
program Kota target 100-0-100 (bila
diperlukan)
16. TARGET-TARGET SKALA KELURAHAN
TARGET LOKASI KUMUH LOKASI 100-0-100 (PENCEGAHAN)
Kelembagaan 1.Revitalisasi Peran BKM dalam
percepatan penanganan kumuh
2.Berfungsi KSM-KSM kegiatan
infrastruktur, livelihood dan O & P
1.Revitalisasi Peran BKM pd gerakan
100-0-100 dan UPK utk optimalisasi
RLF mnjd Livelihood
2.Berfungsi KSM2 Bersama kolaborasi
kota serta O & P
Pendanaan Pendanaan RPLP & RTPLP Kumuh
dari non-program adl 75% dr total
biaya (In Kind/cash)
Pendanaan RPLP & RTPLP Kolaborasi
Kota dari non-program adl 50% dr total
biaya (in Kind/Cash)
Kolaborasi 75% kegiatan RPLP & RTPLP kumuh
dari kolaborasi/ channeling, in cash
& in kind
50% kegiatan RPLP & RTPLP 100-0-100
dari kolaborasi (channeling), in cash & in
kind
Key
Performance
Indicators
Road Map KPI 2016-2020 skala
kelurahan seluruhnya tercapai.
Khususnya penanganan
Road Map KPI 2016-2020 skala
kelurahan seluruhnya tercapai,
khususnya pencegahan
18. KINERJA OUTCOME & OUTPUT PENANGANAN
KUMUH
BASELINE
PROFIL 7+1
INDIKATOR
2015 20192016 2017 2018
HASIL 7
INDIKATOR
SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI
LUAR KEPALA PERKEMBANGAN CAPAIAN HASIL 7
INDIKATOR KUMUH
19. KINERJA OUTCOME & OUTPUT PENCAPAIANTARGET
100-0-100
67% -
11,6% -
59%
2015 20192016 2017 2018
100-0-100
Kondisi National tentang akses air minum 67 %, kumuh 11,6 % dan akses sanitasi
layak 59 % pada 2014 menjadi 100-0-100 pada akhir tahun 2019
SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI
LUAR KEPALA PERKEMBANGAN CAPAIANTARGET
100-0-100
20. BASELINE
LIVELIHOOD
(PS-2 Penganggur,
Usaha Kecil,
Potensi Usaha,
dll)
2015
100 KK
20192016 2017 2018
20 KK
PS-2
KINERJA OUTCOME & OUTPUT SUSTAINABLE
LIVELIHOOD
SEMUA PENDAMPING & PELAKU HARUS KUASAI DI
LUAR KEPALA PERKEMBANGAN CAPAIANTARGET
PS-2 PENGANGGUR & USAHA KECIL
25. LOKASI QUICK WINS – WINDOW SHOPPING
OSP = KOTA PRIORITAS + 25 %
KOTA/KAB LAIN
KORKOT = KAWASAN PRIORITAS +
2 s/d 3 KAWASAN LAIN
FASILITATOR = LINGKUNGAN
PRIORITAS + 2 s/d 3
KELURAHAN LAIN
26. PENDAMPINGAN LOKASI QUICK WINS –
WINDOW SHOPPING
OSP:
TASK FORCES
TA-TA KMW UTK
KOTA QUICKWINS &
KOTA PRIORITAS
KORKOT:
TASK FORCES UTK
KAWASAN QUICKWINS
& PRIORITAS
FASILITATOR:
TASK FORCES UTK
LINGKUNGAN QUICKWINS
& LINGKUNGAN PRIORITAS
THE BEST
PERSONIL
THE BEST
PERSONIL
27. PENDAMPINGAN LOKASI QUICK WINS –
WINDOW SHOPPING
OSP:
TASK FORCES
TA-TA KMW UTK
KOTA QUICKWINS &
KOTA PRIORITAS
KORKOT:
TASK FORCES UTK
KAWASAN QUICKWINS
& PRIORITAS
FASILITATOR:
TASK FORCES UTK
LINGKUNGAN QUICKWINS
& LINGKUNGAN PRIORITAS
PERKUAT FUNGSI
PENDAMPINGAN &
SUPPORT KE KORKOT
PERKUAT FUNGSI
PENDAMPINGAN &
SUPPORT KE FASKEL
29. Struktur Organisasi 2016-2020
29
Ministry Public Work and
Housing
DG of Human Settlement
Directorate of Settlement
Development
PMU
Central Project
Implementation Unit
Provincial Project
Implementation Unit
City/Regency Project
Implementation Unit
Advisory Team Evaluation Team
National Management
Consultant
OSP for Capacity
Building
Regional Management Consultant (Oversight
Consultat) & Technical Management
Consultant)
City Coodinator Team
Steering Team of
National Housing &
Settlement Task Force
National
Housing &
Settlement
Task Force
CCMU
Provincial Housing &
Settlement Task Force
Governor
City Housing &
Settlement Task Force
Mayor
Head of District
Facilitator Team
Head of Kel/Village
Urban Planner Team
Hired for Community
VCC
SHG
Volunteer
Technical
Volunteer
COLABORATING &
COORDINATING LINE
EXECUTING &
IMPLEMENTING LINE
SUPPORTING LINE
Kel/Village
Level
District
Level
City Level
Provincial
Level
National
Level
BKM/VCC
30. Skema Konsultan 2016-2020
30
Fy 2016 Fy 2017 Fy 2018 Fy 2019 Fy 2020
OVERSIGHTSERVICEPROVIDERS (OSPs)
DED
Consultant
NATIONALMANAGEMENTCONSULTANTS (NMC)
EVALUATIONS AND STUDIES CONSULTANT(ESC)
PNPM URBAN IV
EXISTING
CONSULTANTS
DED
Consultant
DED
Consultant
DED Consultant
(GOI & Local
CONSTRUCTION SUPERVISION CONSULTANTS(KMT)
OSP CAPACITY BUILDING-EVENT ORGANIZER
PRINTING MATERIAL
31. DASAR PEMAKETAN OSP, KMT, KORKOT,
FASILITATOR 2016-2020
31
1. Minimal 3 Kota Prioritas Kumuh (OSP & KMT),
Minimal 3 Kawasan Prioritas Kumuh (Korkot)
2. Kota-kota di “Angka Keramat” Harus Korkot !
3. Luas Hektare Kumuh
4. Aksesibilitas /Transportasi
5. Rentang Pengendalian (Geografis)
32. PAKET OSP 2016-2020
32
20 7 1200 2786,61
19 4 953 1508,42
18 2 1103 471,24
18 2 759 1.107,8
BALI, NTB DAN NTT 20 9 479 899,88
KALSEL-KALTENG 12 5 280 1637,91
KALTIM 6 3 145 912,98
SULUT, GORONTALO, MALUT 11 5 529 434,67
SULTENG,SULSEL,SULBAR 19 4 396 1659,41
SULTRA & DKI PROP (JAKUT) 5 5 129 619,57
MALUKU,PAPUA BARAT,PAPUA 6 4 164 368,79
Grand Total - 154 50 6.137 12.407
50Kota
Prioritas
OSP-1 JAWA TENGAH BAGIAN UTARA
PAKET OSP NAMA_PROV Kota
KELURAHAN/
DESA
LUAS
KUMUH
(Ha)
DIY DAN JAWA TENGAH BAGIAN SELATAN
OSP-3 JAWA TIMUR BAGIAN BARAT
OSP-4 JAWA TIMUR BAGIAN TIMUR
OSP-7
OSP-8
OSP-9
OSP-6
OSP-2
OSP-5
OSP-10
OSP-11
35. PAKET KMT 2016-2020
35
KEC KWS LUAS
TSC-1 NAD 29 90 1.324,37
SUMATERA UTARA 42 97 288,96
SUMATERA BARAT 28 84 527,38
BENGKULU 10 13 125,81
RIAU 12 43 259,52
KEPULAUAN RIAU 12 20 424,07
JAMBI 6 14 569,60
BANGKA BELITUNG 9 27 343,41
SUMATERA SELATAN 28 98 1.901,62
LAMPUNG 17 42 438,31
JAWA BARAT 123 780 3.287,66
BANTEN 24 143 405,43
KALIMANTAN BARAT 13 64 146,02
KALIMANTAN UTARA 6 12 151,63
JAWA TENGAH 103 472 3.946,53
DIY 23 81 348,50
TSC-8 JAWA TIMUR 69 264 1.579,06
BALI 4 9 15,01
NTB 19 91 603,61
NTT 12 45 118,67
KALIMANTAN TENGAH 3 8 84,16
KALIMANTAN SELATAN 15 103 1.553,75
KALIMANTAN TIMUR 19 39 761,29
SULAWESI UTARA 18 50 240,87
GORONTALO 6 12 172,05
MALUKU UTARA 5 17 21,75
SULAWESI TENGAH 9 20 85,16
SULAWESI BARAT 2 17 28,93
SULAWESI SELATAN 33 230 1.545,32
SULAWESI TENGGARA 16 77 619,57
DKI JAKARTA (Tentatif) 40 257 1.024,52
MALUKU 5 32 171,84
PAPUA BARAT 7 33 95,21
PAPUA 3 11 101,74
Wilayah 2 411 1.868 13.118
770 3.395 23.311TOTAL
TSC-6
TSC-5
TSC-7
TSC-11
TSC-12
TSC-14
TSC-3
TSC-4
TSC PACKAGE
TSC-2
TSC-13
TSC-10
TSC-9
PROVINSI
NSUP LOCATION
36. STRUKTUR ORGANISASI KMT 2016-2020
(draft July 2016)
36
Dit.PKP-DJCK-PUPR WorldBank,IDB,ADB,etc
PMU
ProvincialPIU
NMC
PokjaPKPProvinsi
PokjaPKPKab/Kota Supportingstaff
Architecht
InfrastructureSpecialist
(CivilEngineer)
Environmental
Specialist
ProcurementSpecialist
AdditionalSpecialistfor
AdvancedProgram
SubProffforAdvanced
Program
BuildingController
TSCsTeamLeader OSPs &KorkotTeam
38. 38
Community
Settlement Plan
LG Planning &
Budgeting
Social
Community
Infrastructure
- CSP
- RPJMDes
- SIAP
RPJMD
- Budgeting&
Local financing
(DAK, APBD, etc)
- SPM
- sinchronization
of sectoral
program
- PokjaPKP
- CB
- mass
communication
CITY COORDINATOR
Economic
Activities
- Livelihoods
- LED
Asmandat
- DED
- Technical
Proposal
- DesignQuality
- Physical Quality
- O & P
- Physical and
design
Syncronization
- Management
data
- GIS
STRUKTUR ORGANISASI TEAM KORKOT
2016-2020 (draft July 2016)
No Kategori Korkot Askot UP Askot LG
Askot
Infra
Askot
Ekonomi
Askot
Sosial
Askot
Mandat/GIS
Askot
Mandiri
Keterangan
1 Lokasi Kumuh Prioritas 1 2 2 2 1 1 1 SK 38.000 Ha
2 Lokasi Kumuh Non Prioritas dan Mix 1 1 1 1 1 1 1 Kawasan < 10 Ha
3 Semua Lokasi Non Kumuh 1 1 1 1 1 Jumlah Kel > 100 Kel
4 Lokasi Non Korkot - - 1 - - - - 1 Jumlah Kel < 100 Kel