SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
PRESS RELEASE Untuk Disiarkan Segera
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Presiden Jokowi Akan Hadiri Konferensi Perubahan Iklim di Paris
Jakarta, 11 November, 2015 – Presiden Joko Widodo direncanakan mengikuti acara COP21 di Perancis pada 30
November mendatang. Harapannya akan disepakati protokol baru menggantikan Protokol Kyoto.
Protokol Kyoto merupakan persetujuan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Negara-negara yang setuju, berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. “Diharapkan akan disepakati
Protokol baru yang melanjutkan atau menggantikan Protokol Kyoto,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Jakarta, Rabu
(11/11).
Di awal konferensi COP21/MOP11 tersebut, akan digelar terlebih dulu Leaders Event. Isinya pernyataan dari para
kepala negara soal perubahan iklim yang akan menjadi arahan semua delegasi dalam mewujudkan kesepakatan
dunia.
Siti berharap para delegasi Indonesia bisa berperan lebih besar dalam acara tersebut. Mereka harus bisa
memperjuangkan kepentingan negara untuk dapat menjalankan pembangunan rendah karbon dan berketahanan
iklim. Termasuk dengan mengurangi secara signifikan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan
kemiskinan.
“Keberhasilan dalam negosiasi dan kampanye (outreach) dapat dibuktikan dengan seberapa jauh kepentingan
Indonesia terakomodasi ke dalam kesepakatan/keputusan COP-21, meningkatnya pengakuan atas upaya mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim serta upaya terkait lainnya, dan meningkatnya peluang yang dapat ditangkap dari
skema-skema yang terbangun termasuk pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas institusi dan SDM,” jelas
Siti panjang lebar.
Sudah ada 200 orang delegasi yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Belum termasuk anggota dari NGO
dan media. Para Delegasi Republik Indonesia yang akan ke Paris mewakili berbagai stakeholders, termasuk
pemerintah pusat (perwakilan K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga riset, NGO, CSO, dan lain
sebagainya.
Terkait kebakaran hutan yang kini sudah berhasil ditangani, Siti menegaskan sikap kementeriannya untuk
melakukan transformasi pengelolaan gambut. Sebagai salah satu masalah kebakaran hutan, transformasi gambut
dilakukan melalui pencegahan, penegakan hukum dan upaya pemulihan serta restorasi ekosistem gambut.
--- Selesai ---
Penanggungjawab berita :
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, HP: 0812 1116061
PRESS RELEASE For Immediate Release
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
President Jokowi to attend Climate Change Conference in Paris
Jakarta, November 11, 2015 – President Jokowi plans to attend United Nations Climate Change Conference of
Parties 21 in Paris on November 30, 2015. He anticipates the achievement of a new protocol to replace the Kyoto
Protocol.
The Kyoto Protocol is an agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC). Nations subscribing to it agree to reduce the emission of greenhouse gas.
“We hope for agreement to a new Protocol that will continue or replace the Kyoto Protocol,” says Minister for
Environment and Forestry Siti Nurbaya in Jakarta on November 11, 2015.
At the start of the COP21/MOP11 conference, a Leaders Event will be held. It will present statements of the Heads
of State on Climate Change that will guide all delegates in the achievement of a global consensus.
Siti hopes Indonesian delegates will have a larger role in the conference. They must be able to advance the
interests of the nation in low carbon development and and climate resilience. This includes significant reduction of
the levels of sensitivity to climate change and poverty.
“Success in negotiation and outreach will be proven by the extent to which Indonesia’s national interests will be
accommodated in the COP-21 agreements, recognition of efforts in climate change mitigation and adaptation and
related programs, and increase of opportunities to be derived from emerging schemes In the areas of finance,
technology, institutional capacity development and human resources, “ Siti elaborated.
Two hundred delegates have agreed to participate in the event. This does not include NGOs and media
participants. Republic of Indonesia delegates to Paris represent various stakeholders, including national
government, regional government, universities and research institutions, NGOs and CSOs.
On the forest fires that now have been overcome, Siti emphatically states her Ministry’s resolution to lead
transformation of peatland management. As a main source of forest fires, peatlands will be engaged in
transformation by prevention, law enforcement and ecosystem restoration.
--- END ---
Further description of the Ministry Of Environment And Forestry can be seen at
http://www.dephut.go.id/

More Related Content

What's hot

Tugas UAS PPT SKI_Rico Tamara Sitompul
Tugas UAS PPT SKI_Rico Tamara SitompulTugas UAS PPT SKI_Rico Tamara Sitompul
Tugas UAS PPT SKI_Rico Tamara SitompulRico Tamara Sitompul
 
Layang PRB Edisi November 2013
Layang PRB Edisi November 2013Layang PRB Edisi November 2013
Layang PRB Edisi November 2013Mart Widarto
 
15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...
15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...
15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencana
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi BencanaPartisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencana
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencanamusniumar
 
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Hayyu Safitri
 
HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...
HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...
HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...Muhammad Ramadhan
 
14 solusi-isu-isu-lingkungan
14 solusi-isu-isu-lingkungan14 solusi-isu-isu-lingkungan
14 solusi-isu-isu-lingkunganKoran Bekas
 
Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan
Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaanPembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan
Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaanmarieacurie
 

What's hot (10)

Tugas UAS PPT SKI_Rico Tamara Sitompul
Tugas UAS PPT SKI_Rico Tamara SitompulTugas UAS PPT SKI_Rico Tamara Sitompul
Tugas UAS PPT SKI_Rico Tamara Sitompul
 
Layang PRB Edisi November 2013
Layang PRB Edisi November 2013Layang PRB Edisi November 2013
Layang PRB Edisi November 2013
 
15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...
15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...
15 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas ...
 
75571068 pembangunan-berkelanjutan
75571068 pembangunan-berkelanjutan75571068 pembangunan-berkelanjutan
75571068 pembangunan-berkelanjutan
 
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencana
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi BencanaPartisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencana
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencana
 
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
 
HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...
HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...
HBL15. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan, un...
 
14 solusi-isu-isu-lingkungan
14 solusi-isu-isu-lingkungan14 solusi-isu-isu-lingkungan
14 solusi-isu-isu-lingkungan
 
Safeguard redd
Safeguard reddSafeguard redd
Safeguard redd
 
Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan
Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaanPembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan
Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan
 

Similar to COP21 Paris Climate Conference

Siaran pers cop21 hari ke1 final
Siaran pers cop21 hari ke1 finalSiaran pers cop21 hari ke1 final
Siaran pers cop21 hari ke1 finalPanji Kharisma Jaya
 
Perubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimanaPerubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimanaDicky Edwin Hindarto
 
Kerangka Global dan Nasional API-PRB.pptx
Kerangka Global dan Nasional API-PRB.pptxKerangka Global dan Nasional API-PRB.pptx
Kerangka Global dan Nasional API-PRB.pptxevelinesilitonga2
 
april23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdf
april23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdfapril23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdf
april23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdfBiotani & Bahari Indonesia
 
Faq bp redd+
Faq bp redd+Faq bp redd+
Faq bp redd+septianm
 
New 2 pb roadshow unhas siaran pers
New 2 pb roadshow unhas   siaran persNew 2 pb roadshow unhas   siaran pers
New 2 pb roadshow unhas siaran persHutan_Indonesia
 
Materi- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan BerkelanjutanMateri- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan BerkelanjutanAbdRahman652438
 
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...Yogyakarta State University
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkunganblack511229
 
Buku 5 tahun dnpi website
Buku 5 tahun dnpi websiteBuku 5 tahun dnpi website
Buku 5 tahun dnpi websiteAri Adipratomo
 
Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?
Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?
Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?Farhan Helmy
 
Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017
Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017
Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017Felicity5
 
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...Repository Ipb
 
Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...
Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...
Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...Dwi Anggraini
 
Pengantar pro klim
Pengantar pro klim Pengantar pro klim
Pengantar pro klim swirawan
 

Similar to COP21 Paris Climate Conference (20)

Siaran pers cop21 hari ke1 final
Siaran pers cop21 hari ke1 finalSiaran pers cop21 hari ke1 final
Siaran pers cop21 hari ke1 final
 
Perubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimanaPerubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimana
 
Kerangka Global dan Nasional API-PRB.pptx
Kerangka Global dan Nasional API-PRB.pptxKerangka Global dan Nasional API-PRB.pptx
Kerangka Global dan Nasional API-PRB.pptx
 
Cop26
Cop26Cop26
Cop26
 
Plastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdf
Plastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdfPlastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdf
Plastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdf
 
april23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdf
april23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdfapril23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdf
april23 Plastik n Sampah Pantauan april 2023.pdf
 
Plastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdf
Plastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdfPlastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdf
Plastik n Sampah Pantauan Juni 2023.pdf
 
Faq bp redd+
Faq bp redd+Faq bp redd+
Faq bp redd+
 
75571068 pembangunan-berkelanjutan
75571068 pembangunan-berkelanjutan75571068 pembangunan-berkelanjutan
75571068 pembangunan-berkelanjutan
 
New 2 pb roadshow unhas siaran pers
New 2 pb roadshow unhas   siaran persNew 2 pb roadshow unhas   siaran pers
New 2 pb roadshow unhas siaran pers
 
Materi- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan BerkelanjutanMateri- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Materi- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
 
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
Penerapan Konstitusi Hijau, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Pembentukan Masya...
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkungan
 
Buku 5 tahun dnpi website
Buku 5 tahun dnpi websiteBuku 5 tahun dnpi website
Buku 5 tahun dnpi website
 
Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?
Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?
Ambisi Persetujuan Paris 2.0/1.5 C: mungkinkah dicapai?
 
Plastik n Sampah Pantauan Des 2022.pdf
Plastik n Sampah Pantauan Des  2022.pdfPlastik n Sampah Pantauan Des  2022.pdf
Plastik n Sampah Pantauan Des 2022.pdf
 
Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017
Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017
Presentasi CDM_Ilmu Lingkungan_DEC 2017
 
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...
 
Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...
Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...
Analisis kebijakan indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary ha...
 
Pengantar pro klim
Pengantar pro klim Pengantar pro klim
Pengantar pro klim
 

More from Rahayu Wulansari

Siaran pers media briefing ruu masyarakat adat
Siaran pers media briefing ruu masyarakat adatSiaran pers media briefing ruu masyarakat adat
Siaran pers media briefing ruu masyarakat adatRahayu Wulansari
 
Siaran pers penutupan kman v 1
Siaran pers penutupan kman v 1Siaran pers penutupan kman v 1
Siaran pers penutupan kman v 1Rahayu Wulansari
 
Siaran pers kman v pembukaan
Siaran pers kman v  pembukaanSiaran pers kman v  pembukaan
Siaran pers kman v pembukaanRahayu Wulansari
 
Siaran pers aman pra kman v
Siaran pers aman pra kman vSiaran pers aman pra kman v
Siaran pers aman pra kman vRahayu Wulansari
 
Sambutan sekjen aman himas 2017 final
Sambutan sekjen aman himas 2017 finalSambutan sekjen aman himas 2017 final
Sambutan sekjen aman himas 2017 finalRahayu Wulansari
 
Siaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukka
Siaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukkaSiaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukka
Siaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukkaRahayu Wulansari
 

More from Rahayu Wulansari (11)

Siaran pers rakernas aman
Siaran pers   rakernas amanSiaran pers   rakernas aman
Siaran pers rakernas aman
 
Siaran pers media briefing ruu masyarakat adat
Siaran pers media briefing ruu masyarakat adatSiaran pers media briefing ruu masyarakat adat
Siaran pers media briefing ruu masyarakat adat
 
Siaran pers penutupan kman v 1
Siaran pers penutupan kman v 1Siaran pers penutupan kman v 1
Siaran pers penutupan kman v 1
 
Siaran pers kman v pembukaan
Siaran pers kman v  pembukaanSiaran pers kman v  pembukaan
Siaran pers kman v pembukaan
 
Siaran pers aman pra kman v
Siaran pers aman pra kman vSiaran pers aman pra kman v
Siaran pers aman pra kman v
 
Siaran Pers - HIMAS 2017
Siaran Pers - HIMAS 2017Siaran Pers - HIMAS 2017
Siaran Pers - HIMAS 2017
 
Sambutan sekjen aman himas 2017 final
Sambutan sekjen aman himas 2017 finalSambutan sekjen aman himas 2017 final
Sambutan sekjen aman himas 2017 final
 
12416 sipres brg final
12416 sipres brg final12416 sipres brg final
12416 sipres brg final
 
Release klhk (2)
Release klhk (2)Release klhk (2)
Release klhk (2)
 
Siaran pers seminar jkpp
Siaran pers seminar jkppSiaran pers seminar jkpp
Siaran pers seminar jkpp
 
Siaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukka
Siaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukkaSiaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukka
Siaran pers konpers rakernas aman ypb 10-maret2015_rukka
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

COP21 Paris Climate Conference

  • 1. PRESS RELEASE Untuk Disiarkan Segera KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Presiden Jokowi Akan Hadiri Konferensi Perubahan Iklim di Paris Jakarta, 11 November, 2015 – Presiden Joko Widodo direncanakan mengikuti acara COP21 di Perancis pada 30 November mendatang. Harapannya akan disepakati protokol baru menggantikan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan persetujuan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Negara-negara yang setuju, berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. “Diharapkan akan disepakati Protokol baru yang melanjutkan atau menggantikan Protokol Kyoto,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Jakarta, Rabu (11/11). Di awal konferensi COP21/MOP11 tersebut, akan digelar terlebih dulu Leaders Event. Isinya pernyataan dari para kepala negara soal perubahan iklim yang akan menjadi arahan semua delegasi dalam mewujudkan kesepakatan dunia. Siti berharap para delegasi Indonesia bisa berperan lebih besar dalam acara tersebut. Mereka harus bisa memperjuangkan kepentingan negara untuk dapat menjalankan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Termasuk dengan mengurangi secara signifikan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan kemiskinan. “Keberhasilan dalam negosiasi dan kampanye (outreach) dapat dibuktikan dengan seberapa jauh kepentingan Indonesia terakomodasi ke dalam kesepakatan/keputusan COP-21, meningkatnya pengakuan atas upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya terkait lainnya, dan meningkatnya peluang yang dapat ditangkap dari skema-skema yang terbangun termasuk pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas institusi dan SDM,” jelas Siti panjang lebar. Sudah ada 200 orang delegasi yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Belum termasuk anggota dari NGO dan media. Para Delegasi Republik Indonesia yang akan ke Paris mewakili berbagai stakeholders, termasuk pemerintah pusat (perwakilan K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga riset, NGO, CSO, dan lain sebagainya. Terkait kebakaran hutan yang kini sudah berhasil ditangani, Siti menegaskan sikap kementeriannya untuk melakukan transformasi pengelolaan gambut. Sebagai salah satu masalah kebakaran hutan, transformasi gambut dilakukan melalui pencegahan, penegakan hukum dan upaya pemulihan serta restorasi ekosistem gambut. --- Selesai --- Penanggungjawab berita : Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, HP: 0812 1116061
  • 2. PRESS RELEASE For Immediate Release MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY President Jokowi to attend Climate Change Conference in Paris Jakarta, November 11, 2015 – President Jokowi plans to attend United Nations Climate Change Conference of Parties 21 in Paris on November 30, 2015. He anticipates the achievement of a new protocol to replace the Kyoto Protocol. The Kyoto Protocol is an agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Nations subscribing to it agree to reduce the emission of greenhouse gas. “We hope for agreement to a new Protocol that will continue or replace the Kyoto Protocol,” says Minister for Environment and Forestry Siti Nurbaya in Jakarta on November 11, 2015. At the start of the COP21/MOP11 conference, a Leaders Event will be held. It will present statements of the Heads of State on Climate Change that will guide all delegates in the achievement of a global consensus. Siti hopes Indonesian delegates will have a larger role in the conference. They must be able to advance the interests of the nation in low carbon development and and climate resilience. This includes significant reduction of the levels of sensitivity to climate change and poverty. “Success in negotiation and outreach will be proven by the extent to which Indonesia’s national interests will be accommodated in the COP-21 agreements, recognition of efforts in climate change mitigation and adaptation and related programs, and increase of opportunities to be derived from emerging schemes In the areas of finance, technology, institutional capacity development and human resources, “ Siti elaborated. Two hundred delegates have agreed to participate in the event. This does not include NGOs and media participants. Republic of Indonesia delegates to Paris represent various stakeholders, including national government, regional government, universities and research institutions, NGOs and CSOs. On the forest fires that now have been overcome, Siti emphatically states her Ministry’s resolution to lead transformation of peatland management. As a main source of forest fires, peatlands will be engaged in transformation by prevention, law enforcement and ecosystem restoration. --- END --- Further description of the Ministry Of Environment And Forestry can be seen at http://www.dephut.go.id/