PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN(TERMASUK PERLINDUNGAN) SUMBER DAYA ALAM YANG BERBASISPEMBANGUNAN SOSIAL...
Sebab sekitar 70% penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanyamemperoleh 30% dari pendapatan dunia yang akan meni...
), dan suatu Deklarasi Pembangunan berkelanjutan Pengelolaan Hutan, serta agenda21. Pengaruh dari perkembangan baru ini de...
sovereign right) terhadap sumberdaya alam yang menimbulkan masalah hukum yang bersifat lintasbatas negara (hukum internasi...
) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan hukum itu sendiri merupakanpencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam ...
Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan

2,090 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan

  1. 1. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN(TERMASUK PERLINDUNGAN) SUMBER DAYA ALAM YANG BERBASISPEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMIOLEH PROF. DR. DAUD SILALAHIMakalah Disampaikan Pada: SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONALVIII TEMA PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNANBERKELANJUTAN Diselenggarakan oleh BADAN PEMBINAAN HUKUMNASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RIDenpasar, 14-18 Juli 2003PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAANSUMBERDAYA ALAM YANG BERBASIS PEMBANGUNAN SOSIAL DANEKONOMI1M.Daud Silalahi21. PendahuluanApabila pengembangan hukum yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan danpembangunan sosial dan ekonomi dianggap sebagai bagian dari konsep pembangunantahun 70-an, maka teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakanbagian dari pembahasan hukum pembangunan berkelanjutan3. Pembahasan konsep pembangunan berdasarkan “social change mode”,juga dianggap sebagai koreksi terhadap kelemahan model pembangunan yangdidasarkan pada model pertumbuhan ekonomi (economic growth model)yang dianut dalam konsep pembangunan Eropa setelah Perang Dunia Kedua4. Oleh karena itu, pembahasan hukum berdasarkan konsep pembangunanberkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis pembangunan sosialdan ekonomi harus dibahas sebagai bagian dari konsep-konsep pembangunan, khususdi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari konseppembangunan internasional di bawah PBB, para penulis menganggapThe Charter of Economic Right and Duties of Statesebagai langkah awal kearah kodifikasi dan perkembangan baru (the codification and progressive development of law) dari prinsip-prinsip hukum internasional bertalian dengan persoalan Tata EkonomiInternasional Baru (The New International Economic Order, 19745). Deklarasi PBB tentang pembentukan suatu Tata Ekonomi Internasional Baru,sebagai deklarasi politik diterima tanpa pungutan suara. Piagam ini diterima sebagaiinstrumen universal untuk mengatur hubungan ekonomi internasional. Manfaat dariperkembangan ilmu dan teknologi baru pada saat itu, dianggap tidak membawamanfaat yang adil bagi umat manusia dalam pertumbuhan ekonomi Internasional.
  2. 2. Sebab sekitar 70% penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanyamemperoleh 30% dari pendapatan dunia yang akan menimbulkan ketidak adilan yangberkelanjutan.1Seminar Pembangunan Hukum Nasional, tanggal 14-18 Juli 2003, di Bali2 Gurubesar Hukum Lingkungan Unversitas Padjadjran3 Daud Silalahi, Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan danPeluang, (2000) dan Danis Goulet, The Cruel Choice; A New Concept in The Theoryof development (1971)4 Teori ini dikenal sebagai pelaksanaan dari Marshall Plan bagi pembangunan Eropasetelah PD II5 Milan Bulajic, Principles of International development law, (1986)Restrukturisasi ekonomi internasional dan lahirnya hukum pembangunaninternasional telah menampilkan satu dimensi baru konsep pembangunan dunia saatini. Dimensi lingkungan dalam konsep pembangunan PBB muncul ketika evaluasikonsep pembangunan dunia tahap pertama (1960-70) dikaji ulang bagi penyusunanpembangunan PBB tahap II. Pada konfrensi PBB tahun 1972, untuk pertama kalinyaditetapkan pertimbangan lingkungan sebagai bagian dari konsep pembangunan.Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (UNconference on environment and development) yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan kritik terhadap konseppembangunan yang berwawasan lingkungan (ecodevelopment) yang dianggap gagal karena tidak membawa perubahan signifikan. Perkembanganilmu dan teknologi baru misalnya, dianggap tidak membawa keadilan bagi negaraberkembang, sebab sekitar 70% penduduk dunia yang berada di negara berkembanghanya memperoleh 30% dari pendapat dunia yang akan menimbulkan ketidakadilanyang berkelanjutan. Berkat dari pekerjaan yang serius dari Komisi DuniaPembangunan dan Lingkungan atau dikenal sebagaiThe World Commission on Environment and Development,dikenal pula sebagaiThe Brundtland Commission dalam laporannya yang berjudulOur Common Future mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Produk dari era konferensi Rio tercermin, antara lain, dalam konvensikeanekaragaman hayati (biodiversity convention), Konvensi perubahan Iklim (Climate Change Convention
  3. 3. ), dan suatu Deklarasi Pembangunan berkelanjutan Pengelolaan Hutan, serta agenda21. Pengaruh dari perkembangan baru ini dengan segera pula mempengaruhikebijakan dan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.Word submit on Sustainable Development (WSSD) yang memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaipendekatan baru berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesalingtergantunganpembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan6.6 Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan, RencanaPelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan, Direktorat PELH PBB DITJENMULTILATERAL EKUBANG DEPLU, 2002Bagaimana pengaruh dari perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan dansumberdaya alam secara internasional hingga pertemuan Johannesburg danperkembangan pemikiran hukum secara nasional pada pembentukan hukum baru diIndonesia merupakan pokok bahasan dalam makalah ini.2. Perkembangan Hukum Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan2.1 Di atas sudah dikemukakan bahwa konep pembangunan berkelanjutan dapatdilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang berkembangsejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuanmasyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunanberkelanjutan7. Ketika konsep pembangunan di evaluasi sebagai sarana pembaharuan di negaraberkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selainpembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segeramenjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan.Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasanlingkungan (ecodevelopment) dan prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockolhm 1972. Konsep pembangunanyang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip di atas untuk pertama kalidianut dalam GBHN Indonesia tahun 1973. dari prinsip-prinsip yang dianut, tanggungjawab negara (State Responsibility) merupakan salah satu prinsip penting Deklarasi Stockholm, yaitu prinsip 21 yangberbunyi sebagai berikut:“state have, in accordance with the charter of the United Nation and the principles ofInternational law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to theirown environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within theirjuridiction or control do not cause damage to the environment of other state or ofareas beyond the limits of national jurisdiction”.Dari prinsip 21 diatas, terdapat dua hal mendasar dari perkembangan hukum baruyang perlu dicermati, yaitupertama perkembangan hukum bertalian dengan hak berdaulat (
  4. 4. sovereign right) terhadap sumberdaya alam yang menimbulkan masalah hukum yang bersifat lintasbatas negara (hukum internasional),kedua, keterkaitan eksploitasi sumberdaya (sebagai bagian dari kegiatan pembangunan)dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (state7 Mochtar Kusumaatmadja yang membahas peranan hukum sebagai alat atau saranapembaharuan/ pembangunan masyarakat, bandingkan dengan teori hukum R. Poundyang membahaslaw as tool of social engineering. Juga dengan tulisan Daud Silalahi, yang berjudul,Perkembangan hukum Lingkungan Indonesia:Tantangan dan Peluangnya,UNPAD, 2000responsibility). Keterkaitan kedua hal ini akan menjadi pokok bahasan pada perkembangan hukumpembangunan berkelanjutan dalam tulisan ini. Pada tahap perkembangan hukumnyasecara operasional di negara berkembang sangat berbeda dengan negara industri. Dinegara industri, misalnya, meskipun negara memegang tanggungjawab utamapengelolaan lingkungan pada pemanfaatan sumberdaya alam, swasta telah ikutmemainkan peranan penting untuk menerjemahkan isu lingkungan ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Mekanisme8 secara lebih terukur sehingga dapat lebih cermat diinternalisasikan ke dalam biayaproduksi melalui mekanisme pasar (cost-effectiveness)9. Perkembangan ini didukung pula oleh hukum yang lebihacceptable secara sosial dan ekonomi. Benar, bahwa isu lingkungan di negara industri terus diperdebatkan dan dipersoalkan secara ekonomi dan hukum, namun sistem hukumnyayang telah berjalan baik ikut membantu mengurangi potensi resiko sosial dan distorsikebijakan lingkungan. 2.2 Konsep pembangunan juga memperlihatkan bahwa ilmu-ilmu non-hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum10.Mochtar Kusumaatmadja, sebagai penulis hukum pembangunan yang berpengaruh di Indonesia, menjelaskanpentingnya peranan ilmu-ilmu non-hukum dalam pembentukan hukum pembangunannasional. Dalam tulisannya, yang berjudul “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalamPembangunan Nasional”, di bawah sub-judul “Hukum dan nilai-nilai sosial budaya”mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (values
  5. 5. ) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan hukum itu sendiri merupakanpencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu,hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang sesuai pula atau merupakan percerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Atas dasar pikiran ini, menurutMochtar Kusumaatmadja, suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan dari masyarakat tertutup ke suatumasyarakat terbuka, dinamis, dan modern nilai-nilai itupun sedang dalam perubahanpula. Dilihat dari itu, menurutMochtar8 RA.Posner, Economic analysis of law, 1992, lihat pula penerapan sertifikasi ISO14.000 sebagai alat penilaian kinerja kegiatan usaha berdasarkan pertimbanganlingkungan9 Philipe Sands, Principles of international environmental law 1, 1995, p.13, 27510 A. Chin & A. Choi, law, Law, Social sciences and public policy, 1998

×