3. Overview on Industrail Relations today
o
o
o
o
o
Sejak reformasi, IR bergeser dari kedudukannya
semula.
Kebebasan dalam berbagai aspek.
UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja, Multi Unions
System.
Conflict Management : Antara kepentingan
pengusaha dan kepentingan karyawan.
UU 13/2003 Ketenagakerjaan dan UU 2/2004 PPHI.
3
4. Pengertian
Suatu hubungan yang terbentuk antara
pelaku proses produksi barang atau jasa
yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah yang
didasarkan atas nilai-nilai dan merupakan
manisfestasi dari keseluruhan sila-sila
Pancasila dan UUD 1945
5
5. Human Resources Management &
Industrial Relations Management
•
•
HRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan
kerja antara karyawan sebagai individu dengan
perusahaan.
IRM mengurusi hal-hal yang terkait dalam hubungan
kerja antara kelompok karyawan dengan
perusahaan.
6
6. Tujuan
Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
yaitu masyarakat adil makmur, melalui penciptaan
ketenangan kerja dan usaha, ketertiban dan rasa
aman serta kegairahan kerja.
7
7. Azas-azas
Azas mufakat
Azas usaha bersama dan kekeluargaan
o Azas demokrasi
o Azas adil dan merata
o Azas peri kehidupan dalam keseimbangan
o Azas kesadaran hukum
Azas kepercayaan pada diri sendiri
8
8. Dua Azas Yang Sangat Penting
Dalam pelaksanaan HIP, dua azas yang
sangat penting adalah :
• Azas kekeluargaan dan gotong royong
• Azas musyawarah dan mufakat
9
9. 3 Azas Kerjasama
Sebagai manisfestasi dari kedua azas itu
HIP mendasarkan diri pada 3 azas kerjasama :
• Sebagai teman seperjuangan.
• Distribusi hasil usaha secara adil dan layak, serasi
dan sesuai dengan prestasi kerja.
• Sama-sama bertanggung jawab.
10
10. Ciri-ciri
•
•
•
•
•
Bekerja adalah pengabdian kepada Tuhan, sesama
manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
Pekerja dianggap sebagai manusia pribadi dengan
segala harkat dan martabatnya
Mengutamakan kepentingan bersama, yaitu keselarasan
usaha.
Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perbedaan
pendapat (kepentingan).
Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
11
11. Sikap
•
•
Sikap sosial, mengutamakan dan mencerminkan
kesatuan dan persatuan nasional, tenggang rasa,
gotong royong, terbuka, bantu-membantu.
Sikap mental, dimana para pelaku dianggap sebagai
teman seperjuangan, saling hormat menghormati,
mengerti kedudukan dan peranannya, serta memahami
hak dan kewajiban keseluruhan proses produksi.
12
12. Sarana
•
•
•
•
•
•
•
•
Lembaga kerjasama Bipartit
Lembaga kerjasama Tripartit.
Perjanjian Kerja Bersama (KKB)
Perundang-undangan ketenagakerjaan
Lembaga P4D, P4P Setelah Januari 2005 : PPHI
Pendidikan dan penyuluhan HIP
Organisasi ketenagakerjaan
Kelembagaan lainnya
13
13. Lembaga Kerjasama Bipartit
•
•
•
•
•
•
•
Lembaga kerjasama Bipartit
Unsur Wakil Management & Wakil Karyawan
Sebagai forum komunikasi
Menghasilkan rekomendasi kepada Management
Tidak mengambil keputusan, tapi hanya
memberikan saran-saran.
Dapat bekerjasama dengan lembaga lain diluar
perusahaan.
Lebih konsentrasi kepada kesempatan
pengembangan SDM.
14
14. Lembaga Kerjasama Tripartit.
•
•
•
Terdiri dari : Dept. / Dinas Ketenagakerjaan,
Serikat Pekerja dan Assosiasi Pengusaha (APINDO).
Belakangan jarang kedengaran kegiatan lembaga
ini.
Bersifat nasional dan ada juga ditingkat daerah.
15
15. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
•
•
•
•
•
•
•
Hasil rundingan antara Management dan PUK Serikat
Pekerja.
Sebagai pengganti Peraturan Perusahaan.
Berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang.
Sebagai kejelasan penjabaran hak dan kewajiban
dari masing-masing Pihak.
Outline PKB digariskan oleh Depnaker.
Haruslah berfungsi sebagai dokumen legal yang
tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.
Kedua belah pihak harus konsekwen dengan isinya.
16
17. Lembaga P4D, P4P
•
•
•
•
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah / Pusat.
Panitia Daerah / Panitia Pusat
Labor Court dalam bentuk lain di Indonesia.
Ada 3 unsur Tripartit didalamnya :
•
•
•
•
•
Dinas Tenaga Kerja
APINDO
SPSI
Keputusan mengikat.
Veto Menteri
18
18. Pengadilan PPHI
(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)
•
•
•
Berdasarkan UU 02/2004
Berada di Pengadilan Tinggi.
Melalui lembaga / sistim :
•
•
•
•
Bipartite Body
Mediator
Consiliator
Arbitrator
19
19. Pendidikan dan penyuluhan HIP
•
•
•
Kursus HIP (Hubungan Industrial Pancasila), yang
kemudian diganti dengan HII (Hubungan Industrial
Indonesia).
IWLTKP (Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja
Perusahaan), kemudian diganti dengan DPKK (Dana
Pendidikan Keterampilan Kerja) – merupakan dana
yang harus dibayar oleh Tenaga Kerja Asing setiap
tahun.
Kerjasama DEPNAKER, APINDO & SPSI.
20
21. Serikat Pekerja & Tujuannya
Menciptakan kehidupan dan penghidupan perburuhan
yang selaras dan serasi dengan jalan membela dan
mempertahankan kepentingan kaum Buruh menuju
kearah terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib
demokrasi.
Meningkatkan kesejahteraan kaum Buruh serta
memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja penghidupan
yang layak sesusai dengan kemanusiaan yang adil dan
beradab.
22
22. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit
Mewujudkan ketenangan kerja, menegakkan disiplin
dan menciptakan ketenangan kerja.
Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan
pengembangannya serta menjaga kelangsungan hidup
perusahaan.
Mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja
sebagai partner didalam perusahaan.
23
23. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Bipartit
(Lanjutan)
Menampung, menanggapi dan memecahkan masalahmasalah ketenagakerjaan serta menghidari secara dini
kemungkinan timbulnya kesalahpahaman atau
perbedaan pendapat yang menyangkut kepentingan
bersama.
Menunjang terciptanya disiplin dan gairah kerja.
Menegakkan eksistensi dan peranan lembaga-lembaga
yang berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan.
24
24. Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit
Bersifat kolektif
Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris
yang semuanya merangkap sebagai anggota, dan tiga
orang anggota.
Jabatan Ketua dijabat secara tetap dan periodik.
Pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh
dan dari anggota.
Pengurus menetapkan jadwal serta waktu rapat dan
acara sidang.
25
25. Ruang Lingkup & Mekanisme Kerja Bipartit
Waktu, acara dan materi sidang dapat diusulkan oleh
pengusaha, Serikat Pekerja atau oleh LKS Bipartit
sendiri.
Merupakan lembaga tersendiri dan bekerjasama dengan
P2K3 atau SPSI.
Hubungan dengan lembaga lain bersifat kordinatif.
konsulatitif dan komunikatif.
Tidak mengambil alih tugas-tugas Serikat Pekerja
ataupun Management perusahaan.
Hasil konsultasi dan komunikasi hanya merupakan
saran, rekomendasi dan memorandum bagi Management
dan pekerja secara intern.
26
26. Kewenangan Bipartit
Saran merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang
tidak mengikat.
Rekomendasi merupakan kesepakatan bersama yang
mempunyai bobot yang urgent untuk diperhatikan
sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan.
Memorandum merupakan hasil kesepakatan yang sudah
pernah diajukan kepada kedua belah pihak atau
ketentuan-ketentuan lain yang sudah disepakati oleh
masing-masing pihak tetapi belum terealisir atau
dilaksanakan.
27
27. Visi Karyawan Terhadap Perusahaan
Mengerti
Mengerti
Mengerti
Mengerti
Mengerti
tujuan perusahaan
tugas pokok & fungsi jabatan (job function)
tanggung jawab dan job masing-masing
peranan dalam organisasi perusahaan
mengenai kewajiban & hak
28
28. Misi & Tanggung Jawab Perusahaan
Mencari keuntungan / laba
Tanggung jawab kepada pemegang saham
Memenuhi kewajiban kepada pemerintah (pajak,
devisa, pad)
Penyerapan tenaga kerja
Meningkatkan kesejahteraan karyawan
Tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat.
29
29. Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adanya pelatihan yang memadai
Penghargaan untuk suatu pekerjaan yang
dilaksanakan dengan baik
Lingkungan kerja yang sesuai
Fasilitas dan bahan-bahan yang memadai
Dukungan supervisor
Management yang partisipatif
Pengawasan yang konsisten
Prioritas pekerjaan yang jelas
30
30. Bagaimana Karyawan Menjadi Produktif (2)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tekanan pekerjaan minimal
Evaluasi yang terus menerus atas tugas-tugas
pekerjaan
Kepemimpinan yang cakap dan berpengetahuan luas
Lingkungan fisik yang menyenangkan
Kesempatan untuk ber-inisiatif dan bereaksi
Kepercayaan
Pemakaian saran-saran yang membangun
31
31. Usaha Alternative Meningkatkan
Produktivitas
Jam kerja dikurangi
Cuti lebih panjang
Kenaikan gaji
Profit sharing (bonus)
Olah raga & rekreasi
Pelatihan :
–
–
–
Human relations
Kepekaan
Leadership
Analisa kerja, perencanaan & pengendalian
32
