1. Hi We are Kelompok 1st
Anggi Septiana
Enci Susanti
Nuri Widia
Hubungan Industrial
Proudly Present
SLIDE 1
2. Pengusaha adalah orang yang
menjalankan kegiatan usaha
baik usaha jual-beli, maupun
usaha produksi yang tujuan
utamanya adalah mendapatkan
keuntungan dan menanggung
resiko yang akan terjadi dalam
kegiatan usahanya
Lembaga Kerjasama Tripartit
adalah Lembaga kerjasama
Tripartit merupakan LKS yang
anggota‐anggotanya terdiri dari
unsure-unsur pemerintahan,
organisasi pekerja dan
organisasi pengusaha.
Definisi
Pengusaha, Bipartit, Tripartit
Lembaga Kerjasama Bipartit
(LKB) adalah suatu badan
ditingkat usaha atau unit
produksi yang dibentuk oleh
pekerja dan pengusaha.
SLIDE 2
3. Awalnya berdiri dengan nama
Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia.
Forum ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga pada
31 Januari 1952, tercetus
Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh
Indonesia (PUSPI)
Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, PUSPI kembali
berubah nama menjadi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Perkembangan Asosiasi
Pengusaha
SLIDE 3
4. Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat
buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua
belah pihak.
Perjanjian Kerja Bersama
SLIDE 4
5. Suatu kondisi dimana terdapatnya
perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan
kepentingan antara Pengusaha dengan
Karyawan
Karena adanya perselisihan mengenai
hak, kepentingan, Pemutusan
Hubungan Kerja (“PHK”) atau
perjanjian kerjasama.
MAKA
Penyelesaian hubungan industrial
diatur dalam Undang-undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (“UU
PHI”).
Yang dimaksud dengan perselisihan
hubungan industrial adalah perbedaaan
pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.
Perselisihan Hubungan
Industrial
SLIDE 5
6. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan :
a. Penyelesaian dengan cara Bipartit
b. Penyelesaian dengan cara Tripartit :
Langkah penyelesaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian pada Tingkat Pemerantaraan
2. Penyelesaian di tingkat P4D
3. Penyelesaian Perselisihan di tingkat P4P
4. Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik
Indonesia
2. Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Hubungan Industrial
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
SLIDE 6
7. Upaya Pencegahan PHI
Sikap Pengusaha :
1. Pengusaha mengembangkan manajemen terbuka dan menerima
kehadiran Serikat Pekerja
2. Pengusaha cepat tanggap terhadap keadaan upah dan
kesejahteraan pekerja, bahkan peraturan/ketentuan yang sifatnya
normatif harus dilaksanakan
3. Pengusaha hendaknya menyediakan forum komunikasi dalam
rangka musyawarah pengusaha dengan pekerja dan pekerja dengan
pekerja lainnya menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya
Pencegahan Perselisihan
Perburuhan
SLIDE 7
8. Sikap Pekerja/Serikat Pekerja :
1. Terutama pengurus SP adalah para pekerja yang komunikatif dan
sedikitnya banyak memahami berbagai forum komunikasi untuk
bermusyawarah dengan Pengusaha
2. Sifat konfrontatif dihindarkan
3. Pandai menangkap aspirasi pekerja dan dapat
mengkomunikasikannya dengan baik kepada Pengusaha
4. Kepentingan pekerja tidak lepas dari kepentingan bersama dengan
pengusaha.
Pencegahan Perselisihan
Perburuhan
SLIDE 8
9. Upaya Pemerintah :
1. Berupaya menciptakan hubungan harmonis antara pekerja dan
pengusaha, melalui pendidikan dan penyuluhan/pembinaan lainnya
2. Sebagai pembina dan pengayom dalam menyelesaikan perselisihan
apabila terjadi perbedaan pendapat di antara ke dua belah pihak
tetapi harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
3. Pengembangan kelembagaan kerjasama LKS Bipartit di
perusahaan harus ditingkatkan
4. Penerapan peraturan perundangan, pengembangan PP dan PKB
serta peningkatan pendidikan dan penyuluhanketenagakerjaan
dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.
Pencegahan Perselisihan
Perburuhan
SLIDE 9
10. Forum komunikasi dan konsultasi antara pemangku
kepentingan tripartit (serikat pekerja, pengusaha dan
Pemerintah) untuk komunikasi, konsultasi dan
pertimbangan. Ditujukan untuk memberikan pertimbangan,
saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah dan pihak-
pihak terkait dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan
dan pemecahan masalah.
Lembaga Kerja Sama
Tripartit (LKST)
SLIDE
10
