Download to read offline
More Related Content
Similar to perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
- 1. PERSPEKTIF HUBUNGAN INDUSTRIAL SetaA. Wicaksana Founder and CEO www.humanikaconsulting.com and hipotest.co.id
- 2. Seta A. Wicaksana 081119 53 43 wicaksana@humanikaconsulting.com • Business Psychologist • Pendiri dan Direktur Humanika Consulting dan hipotest.com • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Askrindo • Sekretaris Prodi MM Program Pasca Sarjana Universitas Pancasila • Dosen Tetap dan Peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila • Pembina Yayasan Humanika Edukasi Indonesia • Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia wilayah DKI • Penulis Buku: Sobat Way (2016), Industri dan Organisasi: Pendekatan Integratif dalam menghadapi Perubahan (2020), Human Faktor Engineering: Integratif Desain Manusia dan Lingkungan Kerja (2021), Psikologi Industri dan Organisasi (2021), Psikologi Umum (2021), Manajemen Pengembangan Talenta (2021), PIODiagnostik: Pengukuran Psikologi di Lingkungan Kerja (2021), Transformasi Digital: Perspektif Organisasi, Talenta dan Budaya Organisasi (2021), Psikologi Pelayanan (2021) dan Psikologi Konsumen (2021). • Dosen Tidak Tetap di: Program Pasca Sarjana Ekonomi di Univ. Pancasila, STP TRISAKTI, Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, STIKOM IMA • Certified of Assessor Talent Management • Certified of Human Resources as a Business Partner • Certified of Risk Professional • Certified of HR Audit • Ilmu Ekonomi dan Manajemen (MSDM) S3 Universitas Pancasila • Fakultas Psikologi S1 dan S2 Universitas Indonesia • Sekolah ikatan dinas Akademi Sandi Negara
- 3. HUBUNGAN INDUSTRIAL • Sumber: •UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN • UU NO. 2 TAHUN 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • UU Cipta Kerja kluster Ketenaga kerjaan
- 4. Hubungan Industrial • Suatu sistemhubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. • Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi. • Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”
- 5. HUBUNGAN INDUSTRIAL Hubungan Kerjaadalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6. c. Tujuan HubunganIndustrial 1.Menciptakan ketenangan,ketentraman keyamanan kerja serta ketenangan usaha; 2. Meningkatkan produksi; 3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia;
- 7. FUNGSI PEMERINTAH Menetapkan kebijakan,memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- 8. FUNGSI SERIKAT BURUH Menjalankanpekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- 9. FUNGSI ORGANISASI PENGUSAHA Menciptakan kemitraan, mengembangkanusaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan
- 10. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL Serikat pekerja/serikat buruh ketenagakerjaan OrganisasiPengusaha Lembaga kerja sama Bipatrit Lembaga kerja sama Tripatrit Peraturan Perusahaan-PP Perjanjian Kerja Bersama- PKB Peraturan perundang-undangan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 11. PERATURAN PERUSAHAAN • Adalah peraturanyang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. • Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
- 12. PERJANJIAN KERJA BERSAMA Adalah perjanjianyang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak
- 13. PERJANJIAN KERJA BERSAMA Perjanjian kerja bersamadapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh. Masa berlaku perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun. Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan
- 14. Perselisihan Hubungan Industrial Adalah perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
- 15. Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan hubungan industrialwajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai,maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang. Saat ini sudah terdapat undang- undang yang mengaturnya yakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 16. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL • BIPATRIT • Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlabih dahulu melalui perundingan bipatrit secara musyawarah untuk mencapai mufakat • Jangka waktu penyelesaian 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan • Jika salah satu pihak menolak untuk berunding atau tidak ada kesepakatan maka bipatrit dianggap gagal.
- 17. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL • Gagalnya Bipatrit • Salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; • Instansi tersebut wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau memilih arbitrase.
- 18. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL •Jika para pihak tidak menetapkan pilihan maka dalam waktu 7 hari kerja instansi tersebut akan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator (mediasi). • Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
- 19. Ruang Lingkup Hubungan Industrial Mencakupseluruh tempat kerja dimana pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat . Mencakup hal yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hubungan kerja antar pekerja/karyawan , pengusaha dan pemerintah.
- 20. Referensi Mondy, R.W., 2008,Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kesepuluh (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- 21. Learning and Giving forBetter Indonesia www.humanikaconsulting.com