Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban organisasi terhadap berbagai stakeholders seperti pemegang saham, pegawai, masyarakat, pemerintah, pelanggan, pemasok dan pesaing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pegawai berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan."

1. TUGASPERKULIAHAN
Business Ethics
and Good
Governance
Pokok Bahasan
Ethical decision making: Employer Responsibility and
Employee Rights
Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Magister
Manajemen
06
35040 Muhammad Frayogi
55116120098

2. 2016
2
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
Konsep Stakeholders dan Kategorinya
Stakeholder sendiri terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan
terhadap keputusan dan aktivitas suatu organisasi. Individu dan kelompok inilah yang dapat
mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk, atau layanan serta kinerja dari
organisasi tersebut. Jika individu dan kelompok ini dapat dikategorikan, maka penulis
membagi 2 jenis stakeholder, yakni internal dan eksternal organisasi.
Kelompok stakeholder internal merupakan kelompok yang secara langsung dapat
mempengaruhi dan terpengaruh oleh keputusan dan aktivitas organisasi, dimana dapat
dikatakan bahwa kelompok inilah yang berada paling dekat dengan organisasi tersebut.
Adapun kelompok-kelompok yang dimaksud adalah pihak pemegang saham, manajemen
perusahaan serta pegawai dalam organisasi itu sendiri.
Di sisi lain, kelompok stakeholders eksternal organisasi dimana kelompok inilah yang
memang tidak banyak terlibat langsung dalam kegiatan pengambilan keputusan organisasi.
Meski secara tidak langsung, namun kelompok ini manjadi sasaran dan terkena dampak dari
segala aktivitas yang telah dilakukan oleh organisasi. Dalam hal ini, yang termasuk dalam
kelompok stakeholders eksternal, diantaranya masyarakat, pelanggan, pemasok, pesaing,
pemerintah, lembaga keuangan, komunitas masyarakat, serta media atau pers.
Disamping itu, selain kelompok stakeholder internal dan eksternal perusahaan yang
memiliki kepentingan terhadap perusahaan, yang perlu diperhatikan juga yaitu lingkungan
yang mempengaruhi perusahaan, diantaranya pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi,
perubahan perilaku, sosial dan budaya masyarakat. Hal-hal inilah yang kemudian juga
berpengaruh pada segala bentuk pengambilan keputusan oleh masyarakat, serta berbagai
macam aktivitas yang dilakukan di lingkungan organisasi tersebut. Maka jika digambarkan
dalam suatu diagram akan muncul, seperti berikut:
Stakeholders Internal: pemgang
saham, pihak manajemen, dan
pegawai
Stakeholder Eksternal: masyarakat,
pemerintah, pelanggan, pemasok,
pesaing, lembaga keuangan, dan
pers atau media
Lingkungan Organisasi: Sosial Budaya,
Pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan
modernisasi, kemajuan teknologi

3. 2016
3
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
Norma dan Etika sesuai Budaya dan Etika Indonesia
Selanjutnya, terkait norma dan etika yang perlu dijaga yang baik sebagaimana budaya
dan etika Bangsa Indonesia, yaitu dengan menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban
organisasi untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan menerapkan
konsep Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.
Sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945 yang telah mendeklarasikan kebebasan setiap
lapisan masyarakat untuk dapat mempertahankan hidupnya dan melanjutkan keturunannya,
membentuk kelompok, menyampaikan pendapat, memilih kepercayaan, mendapatkan
pendidikan serta keamanan yang kita kenal bersama sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).
Deklarasi HAM ini bukan hanya sebagai ungkapan dan tulisan leluhur Bangsa semata, namun
perlu diperhatikan dan dilaksanakan untuk menjaga nilai-nilai tersebut tetap lestari serta
menghindari kesenjangan-kesenjangan yang mungkin terjadi apabila konsep HAM ini tidak
dapat diterpakan oleh seluruh kalangan, baik dari sisi pemerintah itu sendiri, swasta, maupun
masyarakat.
Dalam hal ini, organisasi sebagai tempat berkumpulnya individu yang memiliki tujuan
bersama yang ingin dicapai dengan menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu, perlu
memperhatikan hak serta kewajiban organisasi itu terhadap kepentingan stakeholder dan
shareholders terkait. Pada kesempatan ini, secara singkat penulis ingin menyampaikan
mengenai hak dan kewajiban yang perlu organisasi lakukan sebagai upaya dalam
menjalankan norma dan etika bisnis yang baik untuk mencapai penerapan konsep GCG,
sebagai berikut:
Hub. Organisasi
kepada
Kewajiban Organisasi Hak Organisasi
Pemegang Saham Memberikan informasi yang jelas,
valid dan dapat dipertanggung
jawabkan mengenai data-data
terkait perkembangan usaha, cash
flow perusahaan serta laporan
akuntabilitas lainnya sebagai
bentuk tanggung jawab dari segala
aktivitas organisasi.
Mendapatkan kepercayaan dan
wewenang seluas-luasnya dalam
proses pengambilan keputusan
teknis dalam upaya pengembangan
organisasi yang berkelanjutan.

4. 2016
4
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
Pegawai Memberikan perlakuan yang adil
dalam pemberian upah, imbalan
dan peluang karir yang jelas, serta
manfaat-manfaat lainnya (ex.
kesehatan), serta menjaga harkat
dan martabak pegawai sebagai
manusia seutuhnya.
Mendapatkan keuntungan dari
segala aktivitas pegawai dalam
menciptakan barang atau jasa,
dimana pegawai harus
mencurahkan segala pengetahuan,
kemampuan dan ketrampilan yang
dimiliki, serta berperilaku
professional untuk mendapatkan
loyalitas dari pegawai tersebut.
Masyarakat, dan
kelompok
masyarakat
Memberikan pengembalian
keuntungan perusahaan sebagai
bentuk responsibility perusahaan
atas dampak yang ditimbulkan dari
aktivitas yang dilakukan, melalui
program pengembangan
kesejahteraan masyarakay (ex.
CSR di bidang ekonomi,
pendidikan dan kesehatan).
Mendapat dukungan dan
perlindungan dari masyarakat jika
sewaktu-waktu terdapat gejolak
yang muncul dari aktivitas
masyarakat tersebut.
Pemerintah Mematuhi segala peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
serta mendukung segala kebijakan
pemerintah dalam upaya
pembangunan berkelanjutan.
Mendapat pengakuan dan
perlindungan secara hukum
sebagai organisasi yang sah untuk
menjalankan kegiatan usaha
organisasi tersebut.
Pelanggan Memberikan produk barang dan
jasa serta pelayanan yang
memadai sesuai dengan kebutuhan
akan kualitas, kuantitas dan waktu
yang diinginkan oleh pelanggan.
Mendapatkan pembayaran sesuai
dengan barang dan jasa yang
diberikan.
Pemasok Memberikan pembayaran sesuai
dan tepat waktu sesuai dengan
barang dan jasa yang diterima
Mendapatkan barang dan jasa
sesuai standar kuantitas dan
kualitas yang telah disepakati
Pesaing Menjaga persaingan bisnis sehat
sesuai dengan kode etik bisnis
Mendapatkan persaingan yang
sehat dan kompetitif.

5. 2016
5
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk menjada norma dan etika
bisnis yang sehat, organisasi serta seluruh stakeholders memiliki porsi dan tanggung
jawabnya masing-masing untuk menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh masing-masing pihak tersebut. Penulis berpendapat bahwa ketimpangan yang terjadi
dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban antara organisasi dan stakeholders inilah yang
dapat memicu gejolak di dalam dunia bisnis, yang tentunya berpengaruh pada keberhasilan
dan/atau kegagalan dari pencapaian tujuan masing-masing pihak tersebut.
Untuk itu, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam upaya menjaga norma dan etika
bisnis yang baik tersebut perlu dijalankan selaras dengan upaya dalam pemenuhan hak dan
kewajiban antara organisasi dengan masing-masing stakeholder terkait yang memiliki
kepentingan yang berbeda-beda pula. Hal ini pula juga telah diamanatkan dalam butir-butir
Pancasila dan UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dimana dalam
memenuhi hak dan kewajiban tersebut haruslah dilakukan secara berkeadilan dan menjunjung
tinggi persatuan Bangsa dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai
tanggung jawab seluruh pihak dengan memperhatikan harkat dan martabat yang dimiliki oleh
masyarakat Indonesia sebagai manusia seutuhnya.
Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pegawai
Setiap perusahaan, dalam menjalankan segala kegiatannya, tentu membutuhkan
pegawai yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian sesuai dengan posisi tertentu
dalam suatu perusahaan serta kebutuhan bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan
tersebut. Oleh karenanya, hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, yang mana
hubungan ini kemudian disebut sebagai hubungan kerja. Dalam hubungan yang terjalin
diantara kedua belah pihak ini tentunya terdapat kedudukan yang berbeda satu dengan yang
lainnya, dimana perusahaan berkedudukan sebagai pemberi kerja dan pegawai berkedudukan
sebagai penerima pekerjaan. Kemudian dalam konteks inilah muncul hubungan timbal balik
yang perlu dipenuhi antara keduanya, yang kemudian penulis katakan sebagai hak dan
kewajiban perusahaan dan pegawai.
Hak dan kewajiban antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentunya
memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban ini muncul akibat suatu proses
musyawarah, pemberian saran serta pertimbangan dari wakil pekerja (biasanya disebut

6. 2016
6
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
serikat kerja) yang dijabarkan dalam bentuk perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja
bersama ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, setidaknya harus berisi hal-hal di bawah ini:
1. Nama, alamat, perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
5. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
6. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
7. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian
kerja.
Berdasarkan pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tersebut, secara jelas disebutkan bahwa perjanjian kerja bersama yang telah
disepakati harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik perusahaan maupun
pekerja atau pegawai. Berdasarkan tabel di bawah ini penulis ingin menyampaikan mengenai
hak dan kewajiban yang timbul dari kedua belah pihak yang dikutip dari modul perkuliahan
modul ke enam tentang Ethical decision making: employer responsibility and employee right
(2015:6-11), sebagai berikut:
Pegawai  Perusahaan Perusahaan  Pegawai
Kewajiban
1. Kewajiban Ketaatan, dimana
pegawai diharuskan untuk taat
pada atasannya di perusahaan
dalam hal pekerjaan selama tidak
melakukan sesuatu yang tidak
bermoral, tidak sesuai dengan
kepentingan perusahaan, serta
tidak sesuai dengan job
description pegawai.
2. Kewajiban Konfidensialitas,
yaitu kewajiban untuk menyimpan
informasi rahasia perusahaan yang
didapat dengan menjalankan suatu
profesi. Kewajiban ini tentunya
tidak hanya berlaku saat karyawan
bekerja di perusahaan tersebut,
namun saat mereka sudah pindah
ke tempat kerja baru.
1. Perusahaan tidak boleh
mempraktekan diskriminasi,
karena pada hakikatnya setiap
pegawai memiliki hak,
kesempatan, serta perlakuan yang
sama pula.
2. Perusahaan harus menjamin
kesehatan dan keselamatan
kerja, sebagai kompensasi resiko
pekerjaan yang muncul dari
akibat suatu kegiatan, terlepas
dari peraturan hukum namun
lebih kepada alasan-alasan etika.
3. Kewajiban memberi gaji yang
adil, meski hal ini cenderung
kompleks, namun setidaknya
perusahaan harus memenuhi
keadilan dalam memberikan upah
dengan pertimbangan, seperti

7. 2016
7
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
3. Kewajiban Loyalitas, sebagai
konsekuensi untuk mendukung
tujuan-tujuan perusahaan dengan
melibatkan diri untuk turut
merealisasikan tujuan-tujuan
tersebut serta menghindari hal-hal
yang merugikan kepentingan
perusahaan.
peraturan hukum, upah yang
disesuaikan sektor dan wilayah
tertentu, kemampuan perusahaan,
sifat khusus pekerjaan, perban-
dingan dengan perusahaan lain,
serta perundingan upah yang lain.
4. Perusahaan tidak boleh
menghentikan karyawan
semena-mena, hal ini termasuk
masalah yang sensitif bagi
kehidupan pegawai dan
keluarganya, untuk itu perusahaan
untuk menunjukkan mutu etis
dalam menangani masalah ini.
Hak
1. Hak atas pekerjaan;
2. Hak atas upah yang adil;
3. Hak untuk berserikat dan
berkumpul;
4. Hak atas perlindungan keamanan
dan kesehatan;
5. Hak untuk diperlakukan secara
sama;
6. Hak atas rahasia pribadi;
7. Hak atas kebebasan suara hati;
1. Perolehan keuntungan;
2. Penentuan filosofi bisnis;
3. Penentuan filosofi bisnis;
4. Perumusan kultur organisasi;
5. Keputusan kualifikasi manajemen
6. Keputusan jenis produk dan jasa;
7. Penentuan strategi bisnis;
8. Pemilihan wilayah operasi
perusahaan;
9. Keputusan struktur organisasi;
10. Keputusan padat karya dan padat
teknologi;
11. Keputusan sistem imbalan.
Berdasarkan pemaparan mengenai hak dak kewajiban dari perusahaan dan pegawai di
atas, dapat diketahui bahwa konsep hak muncul akibat pelaksanaan kewajiban dari
perusahaan dan pegawai, sebagai contoh pegawai berhak mendapatkan upah yang sesuai
dengan kinerja dan wewenang yang diemban dengan mencurahkan segala pengetahuan,
kemampuan, kemampuan dan keterlampilannya. Sedangkan perusahaan setelah memberikan
upah kepada pegawai berhak mendapatkan hasil kerja yang optimal untuk mendapatkan
profit dan pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Keselarasan antara hak dan kewajiban
inilah yang menjadi poin penting agar segala kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai
rencana, karena jika hak-hak karyawan telah dipenuhi maka akan muncul suatu kepuasan
kerja yang berpengaruh pada kinerja atau produktivitas dalam menjalankan kewajiban-
kewajiban pegawai. Hal tentu memiliki pengaruh kepada proses pencapaian tujuan
perusahaan.

8. 2016
8
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
Implementasi Hak dan Kewajiban dalam Perusahaan
Pada tahap implementasinya, berdasarkan pengalaman empiric yang penulis rasakan
dalam perusahaan tempat penulis bekerja, penerapan etika pengambilan keputusan yang
didasari oleh hak dan kewajiban pegawai, diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja. Maksud dan tujuan
dari kesepakatan kerja bersama ini adalah untuk mengatur hubungan kerja dan syarat-syarat
kerja antara pekerja dan pengusaha serta hubungan kerja pada umumnya, seperti
mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau serikat kerja,
menciptakan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), menetapkan syarat-syarat kerja secara
Musyawarah untuk mencapai mufakat untuk suatu jangka waktu tertentu, mengatur tata acara
penyelesaian keluh kesah dan perbedaan pendapat, serta menciptakan ketenangan kerja bagi
pekerja dan keberlangsungan usaha bagi pengusaha.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini biasanya berlaku selama 3 tahun berjalan, dengan
melihat perubahan kondisi lingkungan perusahaan, baik dari sisi sosial budaya masyarakat,
perkembangan teknologi, regulasi pemerintah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang
mempengaruhi proses pengambilan keputusan ini. Pengambilan keputusan yang menyangkut
hak dan kewajiban pekerja di dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pengusaha
dengan perwakilan dari pegawai atau serikat pegawai. Proses diskusi yang dibicarakan
mengenai hal ini, yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk dapat
saling memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing, namun tidak terlepas dari
tujuan perusahaan bersama. Musyawarah ini juga dilakukan sebagai media penyamaan
persepsi antara pengusaha dengan serikat pekerja sebagai perwakilan pegawai dalam upaya
pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri.
Setidaknya hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini meliputi
hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pemutusan hubungan kerja, pengupahan,
jaminan sosial dan kesejahteraan pegawai, termasuk jaminan kesehatan, keselamatan kerja
dan persiapan hari tua (pensiun) pegawai. Selain itu, diatur pula mengenai tata tertib kerja
dan tindakan atas pelanggaran disiplin kerja serta penyelesaian pengaduan keluh kesah baik
pegawai kepada perusahaan maupun sebaliknya.
Tujuan lain dari pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, juga sebagai bentuk
penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja dan pengusaha untuk menerapkan prinsip
keadilan dalam bisnis untuk memberikan dampak yang saling menguntungkan. Pada tahap
implementasinya pula, penulis berasumsi bahwa setiap perusahaan dimanapun berada, juga

9. 2016
9
Business Ethic
and Good Governance
The Corporate Culture: In-fact And Implications
And the Implementation in Indonesia
Muhammad Frayogi
55116120098
dituntut untuk memperlakukan pegawai sesuai dengan haknya masing-masing, baik sebagai
pegawai maupun manusia seutuhnya yang memiliki harkat dan martabat yang harus
dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa adnaya diskriminasi yang tidak rasional.
Pelaksanaan dan penegakkan keadilan dalam konsep pengambilan keputusan berdasarkan hak
dan kewajiban pegawai dan pengusaha, sangat menentukan praktek bisnis yang baik dan etis,
hal ini berarti bahwa pegakuan, penghargaan dan jaminan atas hak pekerja, serta hubungan
timbal balik pegawai untuk mejalankan kewajibannya dalam mencapai tujuan perusahaan
juga turut berkontribusi dalam menentukan praktek bisni yang baik dan etis.
Daftar Bacaan
Ali, Hapzi. 2015. “Modul Perkuliahan: Ethical decision making: Employee Responsibility
and Employee Rigths”. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
Sembiring, Jimmy Joses. 2016. “Bacaan Wajib Setiap Karyawan: Hak dan Kewajiban
Pekerja Berdasarkan Peraturan Baru”. Jakarta: Transmedia Pustaka.