Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dimana presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dokumen ini juga menjelaskan kewenangan presiden menurut UUD 1945 serta klasifikasi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia.

1. Afifah Dhaniyah

2. Negara menganut sistem pemerintahan
Presidensial. Dalam system Presidensial,
kedudukan presiden sangat kuat, karena
sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.

3. KEWENANGAN PRESIDEN RI MENURUT UUD 1945:
NO KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN
1
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara (Pasal 10).
Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
2
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan
DPR (Pasal 11 Ayat 1).
Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR
(Pasal 5 ayat 1).
3
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan
persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).
Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
4 Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden
(Pasal 16).
5
Mengangkat duta dan konsul.
Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).
Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri
(Pasal 17 ayat 2).
6
Menerima penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).
Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama
DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).

4. NO KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN
7
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)
Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang dalam kegentingan yang memaksa
(Pasal 22 ayat 1).
8
Memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat
2).
Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD
(Pasal 23 ayat 2).
9
Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan undang-undang
(Pasal 15).
Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD
(Pasal 23F ayat 1).
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi
Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3).
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial
dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).
Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan
sembilan orang hakim konstitusi
(Pasal 24 C ayat 3).

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil
presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa
kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan
diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 17 UUD 1945 mengatur tentang Kementerian Indonesia, menyatakan:
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa:
“setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

6. KLASIFIKASI KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan
bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.
Reshuffle atau perombakan
terakhir yang dilakukan Presiden
dan wakil Presiden pada 28 April
2021 berdasarkan pada Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor
72/P Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Pengubahan
Kementerian serta Pengangkatan
Beberapa Menteri Negara Kabinet
Indonesia Maju Periode Tahun
2019-2024
https://www.presidenri.go.id/kabinet-

7. KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN
PEMERINTAHAN YANG NOMENKLATUR/ NAMA
KEMENTERIANNYA UUD 1945:
1) Kementerian Dalam Negeri
2) Kementerian Luar Negeri
3) Kementerian Pertahanan

8. KEMENTERIAN YANG MEMPUNYAI TUGAS
PENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM
PEMERINTAHAN SESUAI UUD45, YAITU:
1) Kementerian Agama
2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3) Kementerian Keuangan
4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi
6) Kementerian Kesehatan
7) Kementerian Sosial
8) Kementerian Ketenagakerjaan
9) Kementerian Perindustrian
10)Kementerian Perdagangan
11)Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12)Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
13)Kementerian Perhubungan
14)Kementerian Komunikasi dan Informatika
15)Kementerian Pertanian
16)Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
17)Kementerian Kelautan dan Perikanan
18)Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
19)Kementerian Agraria dan Tata Ruang

9. Kementerian yang Bertugas Menjalankan Fungsi Perumusan dan Penetapan
Kebijakan di Bidangnya, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di
Bidangnya, Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang Menjadi Tanggung
Jawabnya, dan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Bidangnya. Yaitu:
1) Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional
2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
3) Birokrasi
4) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
6) Kementerian Pariwisata
7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
8) Kementerian Pemuda dan Olahraga
9) Kementerian Sekretariat Negara

10. KLASIFIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR DI NKRI
TAHUN 2021:
KEMENKO
POLHUKAM
Mohammad Mahfud Md.
Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri
Yasonna H. Laoly
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Retno Lestari Priansari Marsudi
Menteri Luar Negeri
Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan
Johnny Gerard Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika
Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

11. KEMENKO
PEREKONOMIAN
Airlangga Hartarto
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan
Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perindustrian
Mochamad Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Muhammad Lutfi
Menteri Perdagangan
Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian
Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sofyan A. Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang
Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

12. KEMENKO
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
Muhadjir Effendy
Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama
Nadiem Anwar Makarim
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan
Tri Rismaharini
Menteri Sosial
A. Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
I Gusti Ayu Bintang Darmavati
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Zainudin Amali
Menteri Pemuda dan Olahraga

13. Luhut Binsar Pandjaitan
KEMENKO
KEMARITIMAN
DAN INVESTASI
Sandiaga Salahuddin Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan
Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan
Arifin Tasrif
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

14. LEMBAGA PEMERINTAH NON-
KEMENTERIAN
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga
negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu. LPNK berada di bawah presiden dan bertanggung jawab
langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang
terkait.
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia,
yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non-Departemen

15. DAFTAR LPNK DI INDONESIA:
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah
koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
2) Badan Informasi Geospasial (BIG).
3) Badan Intelijen Negara (BIN).
4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah
koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan
Teknologi.
8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
9) Badan Narkotika Nasional (BNN).
10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI).
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah
koordinasi Menteri Kesehatan.
14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah
koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di
bawahkoordinasi Menteri Lingkungan Hidup.

16. 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah
koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),di
bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi
Menteri Dalam Negeri.
20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
21) Badan SAR Nasional (BASARNAS).
22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi.
23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi.
24) Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah
koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
27) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).
28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP).
29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di
bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
30) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan.
31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di
bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

17. Terima Kasih