SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Lembaga Pemerintah Nonkementerian
lembaga negara non-kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen
(LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari
Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau
pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1]
Saat ini terdapat 30 LPNK.[2]
Daftar Lembaga Nonkementerian
Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator
Arsip Nasional Republik
Indonesia
ANRI Mustari Irawan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Informasi Geospasial BIG Muh Aris Marfai
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan Presiden
Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia[3]
Bakamla Aan Kurnia
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
Badan Kepegawaian Negara BKN
Bima Haria
Wibisana
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
BKKBN Hasto Wardoyo Menteri Kesehatan
Badan Koordinasi
Penanaman Modal
BKPM Bahlil Lahadalia Presiden
Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
BMKG
Dwikorita
Karnawati
Presiden
Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator
Badan Narkotika Nasional BNN
Petrus Reinhard
Golose
Presiden
Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
BNPB Suharyanto Presiden
Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme
BNPT Boy Rafli Amar
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan
Basarnas Henri Alfiandi Menteri Perhubungan
Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Baparekraf
Sandiaga
Salahuddin Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indonesia
Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia
BP2MI
Benny
Rhamdani
Menteri Ketenagakerjaan
Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan
BPKP
Muhammad
Yusuf Ateh
Presiden
Badan Pengawas Tenaga
Nuklir
Bapeten
Jazi Eko
Istiyanto
Menteri Riset dan Teknologi
Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi
Nasional Indonesia
Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator
Badan Pengawas Obat dan
Makanan
BPOM
Penny
Kusumastuti
Lukito
Menteri Kesehatan
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Bappenas
Suharso
Monoarfa
Presiden
Badan Pertanahan Nasional BPN Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang
Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono Presiden
Badan Siber dan Sandi
Negara
BSSN Hinsa Siburian Presiden
Badan Standardisasi
Nasional
BSN
Kukuh S.
Achmad
Menteri Riset dan Teknologi
Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi
Nasional Indonesia
Lembaga Administrasi
Negara
LAN Adi Suryanto
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa LKPP
Roni Dwi
Susanto
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator
Pemerintah Pembangunan Nasional
Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia
Lemhanas
Weiko Syofyan
Plt
Menteri Pertahanan
Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia
Perpusnas
Muh. Syarif
Bando
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pangan Nasional Bapanas
Arief Prasetyo
Adi
Presiden
• Daftar Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Nonkementerian
• Sejarah Perubahan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia
1. Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
2. "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian" (https://web.archive.org/web/20190330091520/https://indonesia.go.i
d/kementerian-lembaga) . Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diarsipkan dari versi asli (https://indon
esia.go.id/kementerian-lembaga) tanggal 2019-03-30. Diakses tanggal 16 Maret 2019.
Lihat pula
Referensi
3. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan" (https://web.archive.org/web/20141216042629/http://www.de
kin.kkp.go.id/download_arsip.php?id=20141110142521281794449821967202671458033733) . Diarsipkan dari versi asli (h
ttp://www.dekin.kkp.go.id/download_arsip.php?id=20141110142521281794449821967202671458033733) tanggal
2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.
• (Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia (http://www.indonesia.go.id/in/lp
nk)
Pranala luar

More Related Content

Similar to Lembaga Pemerintah Nonkementerian.pdf

Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraPkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraNandha Zulyana
 
Kabinet soeharto
Kabinet soehartoKabinet soeharto
Kabinet soehartoVJ Asenk
 
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021MajalahBRAFOPMK
 
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerianKementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerianYessy Baramulli
 
Kabinet kerja
Kabinet kerjaKabinet kerja
Kabinet kerjaDamarsasi
 
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANSejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANRizki Fitrah
 

Similar to Lembaga Pemerintah Nonkementerian.pdf (6)

Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraPkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
 
Kabinet soeharto
Kabinet soehartoKabinet soeharto
Kabinet soeharto
 
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
 
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerianKementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
 
Kabinet kerja
Kabinet kerjaKabinet kerja
Kabinet kerja
 
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANSejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
 

Recently uploaded

REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 

Recently uploaded (20)

REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 

Lembaga Pemerintah Nonkementerian.pdf

  • 1. Lembaga Pemerintah Nonkementerian lembaga negara non-kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1] Saat ini terdapat 30 LPNK.[2] Daftar Lembaga Nonkementerian
  • 2. Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI Mustari Irawan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial BIG Muh Aris Marfai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan Presiden Badan Keamanan Laut Republik Indonesia[3] Bakamla Aan Kurnia Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo Menteri Kesehatan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia Presiden Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwikorita Karnawati Presiden
  • 3. Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator Badan Narkotika Nasional BNN Petrus Reinhard Golose Presiden Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto Presiden Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Henri Alfiandi Menteri Perhubungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Rhamdani Menteri Ketenagakerjaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh Presiden Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten Jazi Eko Istiyanto Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
  • 4. Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Penny Kusumastuti Lukito Menteri Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa Presiden Badan Pertanahan Nasional BPN Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono Presiden Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian Presiden Badan Standardisasi Nasional BSN Kukuh S. Achmad Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Lembaga Administrasi Negara LAN Adi Suryanto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LKPP Roni Dwi Susanto Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
  • 5. Logo Nama LPNK Singkatan Kepala Koordinator Pemerintah Pembangunan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas Weiko Syofyan Plt Menteri Pertahanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas Muh. Syarif Bando Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi Presiden • Daftar Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Nonkementerian • Sejarah Perubahan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia 1. Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 2. "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian" (https://web.archive.org/web/20190330091520/https://indonesia.go.i d/kementerian-lembaga) . Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diarsipkan dari versi asli (https://indon esia.go.id/kementerian-lembaga) tanggal 2019-03-30. Diakses tanggal 16 Maret 2019. Lihat pula Referensi
  • 6. 3. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan" (https://web.archive.org/web/20141216042629/http://www.de kin.kkp.go.id/download_arsip.php?id=20141110142521281794449821967202671458033733) . Diarsipkan dari versi asli (h ttp://www.dekin.kkp.go.id/download_arsip.php?id=20141110142521281794449821967202671458033733) tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17. • (Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia (http://www.indonesia.go.id/in/lp nk) Pranala luar